Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor: 2 Tahun 2022

TENTANG

TATA CARA KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONBERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG,

 

 

 

 

a.

bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, melaksanakan aksi pengaturan mengenai kewajiban melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak untuk layanan perizinan usaha;

b.

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu, ketentuan tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak Daerah oleh Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

c.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha;

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 101);

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 124);

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 157);

10.

Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONBERUSAHA.

 

 

 

 

BAB I
KETENTUAN UMUM
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2.

Bupati adalah Bupati Rembang.

3.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4.

Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan perizinan berusaha dan nonberusaha.

5.

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan yang selanjutnya disingkat KP2KP adalah Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Rembang.

6.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7.

Status Wajib Pajak Valid adalah kesesuaian data Wajib Pajak dengan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan pusat.

8.

Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu kepada Perangkat Daerah.

9.

Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.

10.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

11.

Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

12.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.

13.

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak.

14.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

15.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

 

 

 

 

BAB II
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
 

(1)

Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan KSWP/KSWP Daerah sebelum memberikan layanan perizinan usaha tertentu berkenaan dengan perizinan berusaha yang menjadi kewenangannya untuk memperoleh KSWP yang memuat status valid.

(2)

KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak.

(3)

KSWP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

 

a.

Sistem Management Pajak Daerah (SIMPADA);

 

b.

Sistem Informasi Management BPHTB (SIMBPHTB); dan

 

c.

Sistem Informasi Management PBBP2.

(4)

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memberikan akses terbatas atas sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dinas untuk mendapatkan KSWP Daerah, dalam memberikan layanan perizinan.

(5)

Dalam hal KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan status tidak valid maka Wajib Pajak harus menyelesaikan kewajiban untuk mendapatkan status Wajib Pajak Valid.

 

 

 

 

BAB III
LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKUKAN KSWP
 

(1)

Jenis layanan perizinan berusaha yang perlu dilakukan KSWP terdiri dari:

 

a.

perizinan berusaha yang pelayanannya melalui online single submission; dan

 

b.

perizinan yang pelayanannya tidak melalui online single submission.

(2)

Tidak melalui online single submission sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b yaitu dengan menggunakan aplikasi:

 

a.

Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SICANTIK);

 

b.

Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG);

 

c.

Datang langsung ke dinas.

 

 

 

 

(1)

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah.

(2)

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Wajib Pajak berstatus valid.

 

 

 

 

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH
 

(1)

Dinas melakukan konfirmasi status wajib pajak daerah dengan cara mengakses aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

(2)

Dalam hal pemohon berstatus belum valid pemohon mengurus status wajib pajak daerah ke Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

(3)

Kepala Dinas menyusun standar pelayan konfirmasi status wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

 

 

Tata cara pengurusan status wajib pajak daerah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut:

a.

Wajib Pajak secara tertulis mengajukan permohonan lunas pajak kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah c.q. Penagihan, Keberatan dan Pelaporan disertai penjelasan peruntukannya;

b.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan penelitian dan verifikasi database terkait piutang pajak pemohon;

c.

pemohon wajib pajak berstatus valid.

d.

pemohon wajib pajak status valid mendapatkan surat keterangan lunas pajak.

 

 

 

 

Dalam hal pemohon telah memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak dinyatakan valid maka layanan perizinan berusaha dan perizinan nonberusaha dilanjutkan pada proses berikutnya.

 

 

 

 

BAB V
PEMBINAAN
 

Pembinaan pelaksanaan KSWP Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi.

 

 

 

 

BAB VI
PENUTUP
 

Pemberian akses terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

 

 

 

 

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 6 Januari 2022
BUPATI REMBANG,
ttd.
ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 6 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG,
ttd.
FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 NOMOR 2