Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor: 30 Tahun 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Besar Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6.

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 1).

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

3.

Bupati adalah Bupati Mojokerto.

4.

Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

5.

Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

6.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah Pajak atas Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

8.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB, adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

9.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

10.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

11.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

12.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

13.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

14.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

15.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

16.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

17.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

18.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

19.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Ruang lingkup Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

 

a.

Pajak Hotel;

 

b.

Pajak Restoran;

 

c.

Pajak Hiburan;

 

d.

Pajak Parkir;

 

e.

Pajak Reklame;

 

f.

Pajak Air Tanah;

 

g.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

 

h.

Pajak Penerangan Jalan;

 

i.

BPHTB;

 

j.

PBB-P2;

(2)

Kepala Badan Pendapatan Daerah atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Badan Pendapatan Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang terutang.

(2)

Dasar pemberian pengurangan atau penghapusan atas pengenaan sanksi administratif diberikan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahan wajib pajak.

(3)

Kekhilafan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal wajib pajak tidak sadar atau lupa atau pada kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi.

(4)

Bukan karena kesalahan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan hal-hal sebagai berikut:

 

a.

wajib pajak tidak menerima SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD;

 

b.

terdapat kesalahan perhitungan dalam proses penetapan Pajak; atau

 

c.

terdapat kesalahan tulis, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(5)

Pengajuan permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat dilakukan secara perorangan dan kolektif.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib pajak dapat diberikan pengurangan sanksi administratif kurang dari 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administratif.

(2)

Penghapusan atas pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas objek pajak yang sama.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib pajak atau kuasanya mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

(2)

Pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 

a.

diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;

 

b.

mengemukakan jumlah sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan dengan disertai alasan;

 

c.

melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM) dan NPWPD;

 

d.

melampirkan fotokopi SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratifnya;

 

e.

wajib pajak telah melunasi pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar pengurangan atau penghapusan sanksi administratifnya yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;

 

f.

surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

(3)

Bentuk format permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 1, Lampiran angka 2 dan Lampiran angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan penelitian berkas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dengan melibatkan perangkat daerah dan/atau instansi terkait serta meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.

(2)

Wajib pajak harus memenuhi permintaan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan diterima.

(3)

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada wajib pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, disertai alasan yang mendasari.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Hasil penelitian digunakan sebagai dasar pengambilan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk menerima atau menolak permohonan.

(2)

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, diberikan paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dianggap diterima.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Badan Pendapatan Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang tidak benar.

(2)

Dasar pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan karena pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak;

(3)

Dasar pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan antara lain:

 

a.

karena bukan merupakan objek, subyek dan/atau wajib pajak;

 

b.

karena terkena bencana atau peristiwa yang luar biasa; dan/atau

 

c.

karena ketetapan pajak yang tidak benar.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak yang dapat dipertimbangkan untuk mendapat pengurangan ketetapan pajak terutang karena pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi:

 

a.

untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h antara lain:

 

 

1)

Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas yang merupakan kondisi ketidakmampuan Wajib Pajak dalam membayar utang jangka pendeknya dengan kas yang diperoleh dari kegiatan usaha;

 

 

2)

Wajib pajak ditimpa bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, atau tanah longsor; atau

 

 

3)

Wajib pajak mengalami peristiwa yang luar biasa antara lain kebakaran, wabah penyakit, wabah hama, huru-hara, kerusuhan, atau tindakan anarkis.

 

b.

untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i antara lain:

 

 

1)

Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak;

 

 

2)

Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai pengganti atas tanah dan/atau bangunan disebabkan oleh pemerintah untuk kepentingan umum;

 

 

3)

Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah;

 

 

4)

Wajib Pajak Badan yang melakukan penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Direktorat Jenderal Pajak;

 

 

5)

Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta;

 

 

6)

Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI atau janda/duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah yang disediakan oleh pihak Pemerintah/Pemerintah Daerah/Swasta;

 

 

7)

Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS; atau

 

 

8)

Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis.

 

c.

untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j antara lain:

 

 

1.

wajib pajak orang pribadi:

 

 

 

a)

veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;

 

 

 

b)

wajib pajak berpenghasilan rendah yang:

 

 

 

 

1)

NJOP objek pajaknya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;

 

 

 

 

2)

objek pajaknya mengalami peningkatan ketetapan karena penerapan tarif pada masa peralihan sebagai pajak daerah; atau

 

 

 

 

3)

Mempertimbangkan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak sehingga kewajiban PBB-P2 sulit dipenuhi.

 

 

 

c)

wajib pajak pensiunan PNS dan TNI/Polri serta janda/dudanya.

 

 

2.

wajib pajak badan mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin atau mengalami kesulitan likuiditas pada tahun pajak yang bersangkutan saat mulai beroperasi.

(2)

Wajib Pajak yang dapat dipertimbangkan untuk mendapat pengurangan ketetapan pajak terutang karena pertimbangan kondisi tertentu obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi:

 

a.

untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h antara lain:

 

 

1.

Objek pajak dalam keadaan disita oleh instansi yang berwenang, yang dibuktikan dengan surat penyitaan; atau

 

 

2.

Objek pajak tidak beroperasi dalam masa pajak tertentu dan/atau kegiatan usahanya telah berhenti.

 

b.

untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i antara lain:

 

 

1.

Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan melalui program pemerintah di bidang pertanahan, program pemerintah di bidang perumahan yang tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis;

 

 

2.

Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat;

 

 

3.

Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan Rumah Sederhana (RS), dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembangan dan dibayar secara angsuran;

 

 

4.

Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dan orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga Sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah;

 

 

5.

Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat;

 

 

6.

Obyek pajak yang digunakan sebagai lahan pertanian yang sangat terbatas; atau

 

 

7.

Obyek pajak yang ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan wajib pajak tertentu.

 

c.

untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j antara lain:

 

 

1.

lahan pertanian, perkebunan, perikanan atau peternakan yang hasilnya sangat terbatas;

 

 

2.

bangunan ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan wajib pajak tertentu; atau

 

 

3.

objek pajak yang terkena bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan sebagainya) atau sebab-sebab lain yang luar biasa/force majeure (kebakaran, kekeringan, wabah penyakit, hama tanaman dan sebagainya).

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemberian pengurangan ketetapan pajak untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i dapat diberikan sebagai berikut:

 

a.

paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak terutang untuk wajib pajak orang pribadi dan badan; atau

 

b.

paling tinggi 100% (seratus persen) dari pokok pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana atau peristiwa yang luar biasa.

(2)

Pengurangan untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j dapat diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD PBB-P2 adalah pokok pajak atau pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebagai berikut:

 

a.

paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak terutang dalam objek pajak yang dikuasai, dimiliki dan/atau dimanfaatkan oleh lembaga swasta untuk kegiatan pendidikan formal dan pendidikan keagamaan;

 

b.

paling besar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pokok pajak terutang untuk wajib pajak orang pribadi dan badan; atau

 

c.

paling tinggi 100% (seratus persen) dari Pokok pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Permohonan pengurangan ketetapan pajak dapat diberikan kepada wajib pajak berdasarkan permohonan wajib pajak atau kuasanya meliputi:

 

a.

untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i diajukan secara Perseorangan/badan;

 

b.

untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j dapat diajukan secara:

 

 

1.

Perseorangan/badan; atau

 

 

2.

kolektif.

(2)

Permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

a.

sebelum SPPT diterbitkan dalam hal:

 

 

1.

permohonan pengurangan oleh wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 1 huruf a) dengan pokok pajak terutang paling banyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah); atau

 

 

2.

permohonan pengurangan oleh wajib pajak orang pribadi/badan yang objek pajak dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 1 huruf b) angka 2) dan 3);

 

b.

setelah SPPT diterbitkan dalam hal:

 

 

1.

permohonan pengurangan oleh wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 1 huruf a) dengan pokok pajak terutang di atas Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

 

 

2.

permohonan pengurangan oleh wajib pajak orang pribadi yang objek pajak dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 1 huruf b) angka 1); atau

 

 

3.

objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c angka 1 dan 2 dengan pokok pajak terutang paling banyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Permohonan pengurangan ketetapan pajak secara perseorangan/badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 

a.

setiap permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD tahun berjalan;

 

b.

diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase yang dimohon disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya;

 

c.

melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM);

 

d.

melampirkan fotokopi NPWPD;

 

e.

melampirkan fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dimohonkan pengurangan dan tidak memiliki tunggakan dan belum kadaluarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;

 

f.

melampirkan fotokopi bukti setor sebesar minimal 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah ketetapan pajak yang diajukan;

 

g.

surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa; dan

 

h.

fotokopi laporan keuangan yang telah diaudit dan/atau surat keterangan Badan bubar/pailit atau keterangan lain yang dianggap sama.

(2)

Permohonan pengurangan ketetapan pajak secara perseorangan/badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i harus memenuhi persyaratan:

 

a.

wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase yang dimohon disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya;

 

b.

melampirkan dokumen pendukung meliputi:

 

 

1.

Fotokopi SPTPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/STPD;

 

 

2.

Fotokopi identitas diri (KTP/SIM);

 

 

3.

Fotokopi sertifikat atau dokumen pengganti sejenisnya;

 

 

4.

Fotokopi SPPT tahun berjalan; dan

 

 

5.

bukti pelunasan PBB-P2.

(3)

Permohonan pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:

 

a.

Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 

 

1.

1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB-P2;

 

 

2.

diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;

 

 

3.

dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan;

 

 

4.

Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa;

 

 

5.

Surat permohonan pengurangan diajukan dalam jangka waktu paling lambat:

 

 

 

a)

3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;

 

 

 

b)

1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB-P2;

 

 

 

c)

3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau

 

 

 

d)

3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

 

 

6.

Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan

 

 

7.

Tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB­-P2 yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding;

 

 

8.

Fotokopi identitas wajib pajak dan fotokopi identitas kuasa wajib pajak dalam hal dikuasakan; dan

 

 

9.

Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa setempat.

 

b.

Permohonan Pengurangan yang diajukan Badan harus memenuhi persyaratan pada ayat (3) huruf a dan menambah persyaratan:

 

 

1.

SPT tahunan dan PPh Tahun pajak sebelumnya;

 

 

2.

laporan keuangan perusahaan dari lembaga yang berwenang;

 

 

3.

dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.

 

 

4.

laporan keuangan yang telah diaudit;

 

 

5.

anggaran dasar/anggaran rumah tangga badan;

 

 

6.

akta pendirian;

 

 

7.

surat keterangan Kepala Desa;

 

 

8.

bukti kepemilikan tanah yang dilegalisir; dan

 

 

9.

dokumen lain yang dibutuhkan.

 

c.

Permohonan Pengurangan yang diajukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 1 untuk:

 

 

1.

orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, janda/dudanya harus melampirkan:

 

 

 

a)

fotokopi SK pensiun, surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang;

 

 

 

b)

fotokopi KTP/KTA; dan

 

 

 

c)

fotokopi struk pensiun bulan terakhir;

 

 

2.

orang pribadi pensiunan PNS dan TNI/Polri serta janda/dudanya harus melampirkan:

 

 

 

a)

fotokopi SK pensiun;

 

 

 

b)

fotokopi KTP/KTA;

 

 

 

c)

fotokopi struk pensiun bulan terakhir; dan

 

 

 

d)

Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif harus memenuhi persyaratan:

 

 

 

 

1.

1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;

 

 

 

 

2.

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas; dan

 

 

 

 

3.

diajukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, melalui:

 

 

 

 

 

a)

Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 1; atau

 

 

 

 

 

b)

Kepala Desa/Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3.

 

 

4.

dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;

 

 

5.

diajukan dalam jangka waktu paling lambat:

 

 

 

a)

3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;

 

 

 

b)

3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau

 

 

 

c)

3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

 

 

6.

tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;

 

 

7.

tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan; dan

 

 

8.

dilampiri fotokopi keputusan pejabat berwenang tentang kejadian objek yang terkena bencana alam untuk kondisi tertentu objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan penelitian berkas permohonan pengurangan ketetapan pajak dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dengan melibatkan perangkat daerah dan/atau instansi terkait serta meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.

(2)

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan penelitian berkas permohonan dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dengan melibatkan perangkat daerah dan/atau instansi terkait serta meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.

(3)

Wajib pajak harus memenuhi permintaan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan diterima.

(4)

Permohonan Pengurangan secara perseorangan atau kolektif yang tidak memenuhi persyaratan dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(5)

Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada wajib pajak atau kuasanya/Kepala Desa/Lurah/pengurus LVRI setempat.

(7)

Bentuk format permohonan pengurangan ketetapan pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 4, Lampiran angka 5 dan Lampiran angka 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah atas permohonan pengurangan ketetapan pajak dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

(2)

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.

(3)

Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan Pengurangan untuk objek pajak yang sama.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus diterbitkan.

(2)

Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

a.

tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Pelayanan; atau

 

b.

tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengurangan ketetapan pajak dianggap diterima.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat diberikan berdasarkan permohonan wajib pajak atau kuasanya yang diajukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan kriteria meliputi:

 

a.

bukan merupakan objek, subyek dan/atau wajib pajak;

 

b.

terkena bencana atau peristiwa yang luar biasa; atau

 

c.

ketetapan pajak yang tidak benar.

(2)

Pengajuan permohonan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

 

a.

untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, g, h, i dapat dilakukan secara perorangan;

 

b.

untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j dapat dilakukan secara perorangan dan kolektif.

(3)

Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain objek pajaknya tidak ada (SPPT ganda), penetapan sebagai wajib pajak atas suatu objek pajak yang belum jelas diketahui wajib pajaknya atau objek pajaknya termasuk objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan menurut ketentuan peraturan perundang­-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Permohonan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 

a.

setiap permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;

 

b.

diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya;

 

c.

melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM);

 

d.

melampirkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD asli yang dimohonkan pembatalan dan tidak memiliki tunggakan dan belum kadaluarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku; dan

 

e.

surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

(2)

Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:

 

a.

1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT;

 

b.

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya.

 

c.

diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah.

 

d.

dilampiri SPPT asli yang dimohonkan pembatalan; dan

 

e.

surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.

(3)

Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:

 

a.

1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

 

b.

diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya.

 

c.

diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah.

 

d.

dilampiri SPPT asli yang dimohonkan pembatalan; dan

 

e.

diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat dengan disertai lampiran rekapitulasi SPPT yang diajukan pembatalan.

(4)

Bentuk format permohonan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 7, Lampiran angka 8 dan Lampiran angka 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan penelitian berkas permohonan pembatalan ketetapan pajak dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dengan melibatkan perangkat daerah dan/atau instansi terkait serta meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.

(2)

Wajib pajak harus memenuhi permintaan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan diterima.

(3)

Permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada wajib pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.

(4)

Atas permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan kepada wajib pajak atau kuasanya dan Kepala Desa/Lurah setempat secara tertulis disertai alasan yang mendasari.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Hasil penelitian digunakan sebagai dasar pengambilan Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk menerima atau menolak permohonan.

(2)

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah atas permohonan pembatalan ketetapan pajak, diberikan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pembatalan ketetapan pajak dianggap diterima.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Secara Jabatan, dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

(2)

Penerbitan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan tertentu.

(3)

Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terkait kepentingan daerah meliputi:

 

a.

dalam rangka memperingati hari besar nasional dan hari jadi Kabupaten Mojokerto;

 

b.

percepatan target penerimaan; dan/atau

 

c.

penggalian potensi piutang pajak daerah.

(4)

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah mendapat persetujuan Bupati secara tertulis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 8 Mei 2019
WAKIL BUPATI MOJOKERTO,
ttd.
PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 8 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,
ttd.
HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 30