Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Nomor: 7 Tahun 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 47 ayat (5), Pasal 76 ayat (5), Pasal 117 ayat (1), Pasal 118 ayat (5), Pasal 119 ayat (11), dan Pasal 120 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pajak Daerah;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3.

Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

4.

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PAJAK DAERAH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Mamuju.

2.

Bupati adalah Bupati Mamuju.

3.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju yang bertugas membantu Bupati dalam pengelolaan pajak Daerah.

4.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

7.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

9.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

11.

Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.

12.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

13.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

14.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

15.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

16.

Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

17.

Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

18.

Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

19.

Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

20.

Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.

21.

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

22.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

23.

Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, bentuk pemanfaatan, perizinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.

24.

Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

25.

Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

26.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.

27.

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

28.

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

29.

Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia ma-rina, collocalia esanlanta, dan allocalia linchi.

30.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.

31.

Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.

32.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

33.

Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara reklame, termasuk biaya/harga beli barang reklame, konstruksi, instalasi listrik, ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecetan, pemasangan, transportasi, pengangkutan dan lain-lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung di pancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.

34.

Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan Pajak reklame.

35.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

36.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

37.

Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke PD.

38.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

39.

Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran dari surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek Pajak bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

40.

Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat menjadi SPWPD, adalah surat pengukuhan yang diterbitkan oleh PD sebagai pemberitahuan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar pada sistem administratif perpajakan, yang berisi NPWPD dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

41.

Ekstensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh PD dalam rangka pemberian NPWPD.

42.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

43.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

44.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

45.

Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pelunasan PBB-P2.

46.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

47.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

48.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

49.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

50.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

51.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

52.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

53.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

54.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.

55.

Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

56.

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.

57.

Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

58.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.

59.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.

60.

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.

61.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.

62.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

63.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporan Pajak yang terutang.

64.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

a.

masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak; dan

b.

tata cara Pemungutan Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati meliputi:

 

a.

PBB-P2;

 

b.

Pajak Reklame;

 

c.

PAT;

 

d.

Opsen PKB; dan

 

e.

Opsen BBNKB.

(2)

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak meliputi:

 

a.

BPHTB;

 

b.

PBJT atas;

 

 

1.

Makanan dan/atau Minuman;

 

 

2.

Tenaga Listrik;

 

 

3.

Jasa Perhotelan;

 

 

4.

Jasa Parkir; dan

 

 

5.

Jasa Kesenian dan Hiburan.

 

c.

Pajak MBLB; dan

 

d.

Pajak Sarang Burung Walet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.

(2)

Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang Terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

(3)

Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang Terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

(4)

Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masa Pajak, untuk objek Pajak:

a.

Pajak Reklame;

b.

BPHTB;

c.

Pajak MBLB;

d.

PAT;

e.

PBJT; dan

f.

Pajak Sarang Burung Walet, dipungut untuk 1 (satu) bulan kalender.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masa Pajak, untuk objek Pajak:

a.

Opsen PKB; dan

b.

Opsen BBNKB,

dipungut untuk 1 (satu) tahun kalender.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahun Pajak untuk PBB-P2 yaitu 1 (satu) tahun kalender.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Masa Pajak dinyatakan berlaku setiap awal bulan berjalan untuk jenis Pajak bulanan.

(2)

Masa Pajak dinyatakan berlaku sejak diterbitkannya SKPD.

(3)

Untuk PBB-P2 tahun Pajak dinyatakan berlaku sejak diterbitkannya SPPT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tahun Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) ditetapkan untuk PBB-P2.

(2)

Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tidak berlaku untuk:

 

a.

Pajak Reklame yang bersifat insidentil;

 

b.

BPHTB; dan

 

c.

PBJT yang bersifat insidentil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Kepala PD, melalui loket layanan yang ditunjuk PD.

(2)

Wajib Pajak wajib melengkapi formulir pendaftaran.

(3)

Wajib Pajak PBB-P2 mendaftar dengan menggunakan SPOP dan LSPOP.

(4)

Wajib Pajak Reklame, PAT, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet mendaftar menggunakan SPOPD.

(5)

Wajib pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB mendaftar dengan menggunakan surat pendaftaran sesuai format yang diterbitkan oleh Kepala PD melalui kantor sistem administrasi manunggal satu atap.

(6)

Untuk Wajib Pajak BPHTB mendaftar dan menginput seluruh persyaratan melalui situs Bapenda http://bapenda.mamujukab.go.id. pada menu BPHTB.

(7)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah.

(8)

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (6), wajib mendaftarkan objek pajaknya kepada Bupati melalui PD dengan menggunakan permohonan pendaftaran wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pengambilan dan/atau pemanfaatan serta penyelenggaraan objek pajaknya.

(9)

SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diperoleh Wajib Pajak dengan cara:

 

a.

mengambil sendiri ke PD melalui loket pendaftaran;

 

b.

diperoleh secara online; dan/atau

 

c.

dikirim oleh petugas PD yang ditunjuk.

(10)

Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib diisi dan ditulis dengan benar dengan menggunakan Bahasa Indonesia, jelas, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.

(11)

Permohonan pendaftaran yang telah ditandatangani disampaikan dengan melampirkan:

 

a.

untuk PBB-P2 melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

 

 

1.

fotokopi identitas kependudukan;

 

 

2.

fotokopi nomor induk berusaha;

 

 

3.

fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah dan bangunan;

 

 

4.

fotokopi SPPT PBB-P2 induk atau SPPT PBB-P2 tetangga objek; dan

 

 

5.

foto lokasi.

 

b.

untuk Pajak Reklame melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

 

 

1.

fotokopi identitas kependudukan;

 

 

2.

fotokopi nomor induk berusaha;

 

 

3.

fotokopi NPWP Perusahaan; dan

 

 

4.

gambar, isi ringkas reklame, dan denah lokasi pemasangan.

 

c.

untuk PAT melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

 

 

1.

fotokopi identitas kependudukan;

 

 

2.

fotokopi nomor induk berusaha;

 

 

3.

fotokopi NPWP Perusahaan; dan

 

 

4.

ringkasan mengenai tujuan pengambilan air dan jenis mesin pompa yang digunakan.

 

d.

untuk BPHTB melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

 

 

1.

jual beli:

 

 

 

a)

sertifikat;

 

 

 

b)

KTP-el pembeli dan penjual;

 

 

 

c)

E-SPPT dan E-STTS tahun berjalan;

 

 

 

d)

bukti perjanjian pengikatan jual beli;

 

 

 

e)

surat keterangan bebas kawasan hutan lindung;

 

 

 

f)

surat pernyataan kebenaran nilai jual beli dan kesanggupan apabila terjadi kurang bayar;

 

 

 

g)

berita acara hasil survei lapangan (jika diperlukan); dan

 

 

 

h)

untuk rumah yang dibangun oleh pengembang properti wajib melampirkan brosur yang di publis atau brosur resmi.

 

 

2.

hibah:

 

 

 

a)

sertifikat;

 

 

 

b)

KTP-el pemberi dan penerima Hibah E-SPPT dan E-STTS tahun berjalan;

 

 

 

c)

akta hibah;

 

 

 

d)

surat keterangan bebas kawasan hutan lindung; dan

 

 

 

e)

surat pernyataan kesanggupan apabila terjadi kurang bayar.

 

 

3.

penunjukan pembeli dalam lelang:

 

 

 

a)

sertifikat;

 

 

 

b)

KTP-el pembeli dalam lelang;

 

 

 

c)

E-SPPT dan E-STTS tahun berjalan;

 

 

 

d)

risalah lelang;

 

 

 

e)

surat keterangan bebas kawasan hutan lindung; dan

 

 

 

f)

surat pernyataan kesanggupan apabila terjadi kurang bayar.

 

 

4.

waris:

 

 

 

a)

sertifikat;

 

 

 

b)

KTP-el dan Kartu Keluarga ahli waris;

 

 

 

c)

E-SPPT dan E-STTS tahun berjalan;

 

 

 

d)

akta kematian;

 

 

 

e)

surat keterangan waris (mengetahui desa dan kecamatan);

 

 

 

f)

surat kuasa penunjukan kepada salah satu ahli waris dalam hal pengurusan BPHTB waris;dan

 

 

 

g)

surat keterangan bebas kawasan hutan lindung.

 

 

5.

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan:

 

 

 

a)

sertifikat;

 

 

 

b)

KTP-el;

 

 

 

c)

E-SPPT dan E-STTS tahun berjalan;

 

 

 

d)

akta pembagian hak bersama;

 

 

 

e)

surat keterangan bebas kawasan hutan lindung; dan

 

 

 

f)

surat penyataan.

 

 

6.

pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak:

 

 

 

a.

surat keputusan kantor pertanahan Kabupaten Mamuju;

 

 

 

b.

KTP-el;

 

 

 

c.

E-SPPT dan E-STTS tahun berjalan;

 

 

 

d.

surat keterangan bebas kawasan hutan lindung; dan

 

 

 

e.

surat pernyataan.

 

 

7.

pemberian hak baru diluar pelepasan hak:

 

 

 

a.

surat keputusan kantor pertanahan Kabupaten Mamuju;

 

 

 

b.

KTP-el;

 

 

 

c.

E-SPPT dan E-STTS tahun berjalan;

 

 

 

d.

surat keterangan bebas kawasan hutan lindung; dan

 

 

 

e.

surat penyataan.

 

e.

untuk PBJT melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

 

 

1.

fotokopi identitas kependudukan;

 

 

2.

fotokopi nomor induk berusaha; dan/atau

 

 

3.

fotokopi NPWP Perorangan/Perusahaan.

 

f.

Untuk Pajak MBLB melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

 

 

1.

fotokopi identitas kependudukan;

 

 

2.

fotokopi nomor induk berusaha; dan/atau

 

 

3.

fotokopi NPWP Perusahaan.

 

g.

Untuk Pajak Sarang Burung Walet melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

 

 

1.

fotokopi identitas kependudukan;

 

 

2.

fotokopi nomor induk berusaha; dan/atau

 

 

3.

fotokopi NPWP Perorangan/Badan usaha.

(12)

Permohonan pendaftaran yang ditandatangani bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala PD melalui petugas pendaftaran melakukan verifikasi terhadap permohonan pendaftaran Wajib Pajak.

(2)

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan dan bila dianggap perlu dapat dilakukan verifikasi lapangan terhadap Objek Pajak yang didaftarkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, petugas loket layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, melakukan penginputan data berdasarkan dokumen:

 

a.

formulir SPOP beserta lampirannya bagi Wajib Pajak PBB-P2;

 

b.

KTP pemilik/Kartu Keluarga; dan

 

c.

NPWP pemilik; dan

 

d.

Keterangan Kawasan Bebas hutan lindung bagi wajib pajak PBB-P2 dan BPHTB.

(2)

Untuk Wajib Pajak Badan berdasarkan dokumen:

 

a.

formulir SPOP beserta lampirannya bagi wajib pajak PBB-P2;

 

b.

KTP pimpinan badan usaha;

 

c.

NPWP badan usaha;

 

d.

nomor induk berusaha;

 

e.

akte pendirian Badan usaha;

 

f.

SPPT PBB-P2 atau Surat perjanjian kontrak/sewa tempat usaha;

 

g.

foto lokasi usaha; dan

 

h.

keterangan kawasan bebas hutan lindung bagi wajib pajak PBB-P2 dan BPHTB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala PD menerbitkan nomor registrasi dan NOPD untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak antara lain:

a.

untuk PBB-P2, PAT, Pajak Reklame, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet dan PBJT diterbitkan NOPD; dan

b.

untuk Pajak BPHTB, PBJT khusus ketenagalistrikan diterbitkan nomor registrasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setelah mendapatkan nomor registrasi dan NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Wajib Pajak dapat memilih Daftar NPWPD melalui website Bapenda.

(2)

Setelah halaman pendaftaran terbuka, maka wajib pajak mengisi formulir pendaftaran yang tersedia dimenu kemudian memilih jenis NPWPD perseorangan atau badan usaha.

(3)

Wajib Pajak kemudian mengisi formulir data umum yang terdiri dari:

 

a.

email Wajib Pajak;

 

b.

nomor HP Wajib Pajak;

 

c.

nama Wajib Pajak;

 

d.

NIK Wajib Pajak dengan unggah berkas; dan

 

e.

NPWP Wajib Pajak dengan unggah berkas.

(4)

Wajib Pajak kemudian mengisi formulir data wilayah yang terdiri dari:

 

a.

area;

 

b.

provinsi;

 

c.

kabupaten/kota;

 

d.

kecamatan;

 

e.

kelurahan/desa; dan

 

f.

alamat.

(5)

Wajib Pajak kemudian unggah berkas NPWPD kemudian klik daftar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala PD melalui admin pendaftaran melakukan verifikasi terhadap permohonan pendaftaran NPWPD.

(2)

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Terhadap permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, PD menerbitkan Kartu NPWPD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.

(2)

Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan verifikasi oleh petugas yang ditunjuk oleh PD, diberikan satu NPWPD secara elektronik.

(3)

NPWPD untuk Wajib Pajak orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.

(4)

NPWPD untuk Wajib Pajak badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

(5)

Kartu NPWPD disampaikan kepada Wajib Pajak secara elektronik melalui alamat email yang telah didaftarkan.

(6)

Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Kepala PD menerbitkan NPWPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap Wajib Pajak hanya memiliki 1 (satu) NPWPD.

(2)

Setiap jenis Pajak dan objek Pajak yang di daftarkan akan memiliki 1 (satu) NOPD/Nomor Register.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal terjadi perubahan status terhadap objek PBB-P2, maka terjadi mutasi kepemilikan.

(2)

Mutasi kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

 

a.

mutasi utuh; atau

 

b.

mutasi pecah.

(3)

Mutasi utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak menghilangkan NOPD induk.

(4)

Mutasi pecah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterbitkan NOPD baru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal mutasi pecah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b masih terdapat sisa atau kelebihan objek PBB-P2, maka sisa/kelebihan objek PBB-P2 tetap menggunakan NOPD induk.

(2)

Dalam hal mutasi pecah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b tidak terdapat sisa/kelebihan, maka NOPD induk diberikan kepada salah satu penerima mutasi pecah, dan penerima mutasi pecah yang lainnya diberikan NOPD baru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persyaratan diterbitkannya NOPD baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), antara lain:

a.

melampirkan alat bukti kepemilikan atau penguasaan usaha atau pemanfaatan;

b.

akta jual beli/surat keterangan jual beli dari desa/kelurahan; dan

c.

mengisi formulir SPOP disertai tanda tangan Wajib Pajak Daerah atau kuasanya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak dapat melakukan penambahan jenis pajak dan/atau objek pajak secara mandiri melalui situs Bapenda http://bapenda.mamujukab.go.id.

(2)

Wajib Pajak mengakses menu layanan portal WP.

(3)

Wajib Pajak melakukan aktivasi membuat akun ‘PASSIMA’ untuk penambahan jenis Pajak dan/atau Objek Pajak.

(4)

Proses aktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berpedoman pada manual book dengan mendownload pada menu download website atau halaman awal aplikasi portal WP ‘PASSIMA’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala PD melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

(2)

Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.

(3)

Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

 

a.

petugas pendataan yang berasal dari PD; atau

 

b.

petugas pendataan yang berasal dari pemerintah desa dan/atau kelurahan.

(4)

Petugas pendataan yang berasal dari PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memiliki surat tugas yang diterbitkan oleh kepala PD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan dengan cara:

a.

mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak; atau

b.

mengirimkan surat imbauan kepada Wajib Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah, Kepala PD dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.

(2)

Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala PD harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

(3)

Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

(4)

Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:

 

a.

tidak memiliki tunggakan Pajak; dan

 

b.

tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Permohonan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), atas dasar permohonan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 

a.

satu surat permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak;

 

b.

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

 

c.

diajukan kepada Bupati melalui Kepala PD;

 

d.

dilampiri Kartu NPWPD, nomor registrasi, dan NOPD yang diajukan penghapusan;

 

e.

dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:

 

 

1.

surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang, untuk Wajib Pajak yang meninggal dunia;

 

 

2.

dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, untuk Wajib Pajak yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya;

 

 

3.

surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWPD ganda dan fotokopi semua kartu NPWPD yang dimiliki, untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu NPWPD untuk objek pajak yang sama; atau

 

 

4.

dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan telah dibubarkan, seperti akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

f.

surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau ahli warisnya, atau penanggung Pajak.

(2)

Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Keputusan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), diterbitkan dalam hal:

 

a.

berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat rekomendasi penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan NOPD;

 

b.

tidak memiliki tunggakan pajak;

 

c.

memiliki tunggakan pajak tetapi:

 

 

1.

penagihannya sudah kedaluwarsa;

 

 

2.

Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; atau

 

 

3.

Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan;

 

d.

tidak terdapat proses hukum atau proses administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b.

(2)

Surat Keputusan Penolakan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan NOPD diterbitkan dalam hal:

 

a.

berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat rekomendasi untuk tidak melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan NOPD; atau

 

b.

berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat rekomendasi penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, namun:

 

 

1.

terdapat tunggakan pajak; dan/atau

 

 

2.

terdapat proses hukum atau proses administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apabila setelah diterbitkan Surat Keputusan Penolakan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), diketahui:

a.

Wajib Pajak melunasi tunggakan pajak; dan

b.

Proses hukum atau proses administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b telah selesai ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,

maka Wajib pajak dapat mengajukan kembali permohonan penghapusan NPWPD dan permohonan tersebut dianggap sebagai permohonan baru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP.

(2)

Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:

 

a.

kenaikan NJOP hasil penilaian;

 

b.

bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau

 

c.

klasterisasi NJOP dalam satu wilayah.

(3)

Besaran persentase dan pertimbangan penentuan besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan:

 

a.

jika hasil perkalian antara NJOP dengan luas tanah dan bangunan sama dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), besaran persentasenya adalah 40% (empat puluh perseratus); dan

 

b.

jika hasil perkalian antara NJOP dengan luas tanah dan bangunan dibawah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), besaran persentasenya adalah 20% (dua puluh perseratus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati melalui Kepala PD menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dengan menggunakan SPPT dan SKPD.

(2)

SPPT diterbitkan untuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP dan/atau LSPOP.

(3)

SKPD diterbitkan untuk menetapkan PBB-P2 terutang apabila:

 

a.

SPOP dan/atau LSPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak setelah di berikan surat teguran secara tertulis; dan

 

b.

hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP dan/atau LSPOP.

(4)

SKPD diterbitkan untuk menetapkan Pajak Reklame, PAT, PBJT, Pajak MBLB dan Pajak Sarang Burung Walet terutang.

(5)

SKPD untuk Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan hasil perhitungan terhadap NSR.

(6)

SKPD untuk PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan hasil perhitungan terhadap nilai perolehan air tanah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan/pemanfaatan air, volume air yang diambil/dimanfaatkan, kualitas air dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(7)

SPPT dan SKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala PD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) sebagai Dasar pengenaan Pajak Reklame.

(2)

Reklame yang diselenggarakan orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan Reklame untuk kepentingan sendiri, maka NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan:

 

a.

biaya pemasangan;

 

b.

faktor jenis dan bahan yang digunakan;

 

c.

lokasi penempatan;

 

d.

jangka waktu penyelenggaraan;

 

e.

pemeliharaan;

 

f.

jumlah; dan

 

g.

ukuran media reklame.

(3)

Reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

(4)

Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5)

Dalam hal nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi lebih dari 1m (satu meter), maka nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dihitung berdasarkan penjumlahan dari NJOPR dengan NSPR.

(2)

Perhitungan NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan klasifikasi dengan indikator:

 

a.

nilai fungsi ruang lokasi pemasangan;

 

b.

nilai fungsi jalan; dan

 

c.

nilai sudut pandang.

(3)

Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:

 

a.

klasifikasi utama, berlokasi di:

 

 

1.

Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju;

 

 

2.

Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju;

 

 

3.

Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju; dan

 

 

4.

Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro.

 

b.

klasifikasi A, berlokasi di:

 

 

1.

Kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju;

 

 

2.

Kelurahan Rangas Kecamatan Simboro;

 

 

3.

Kelurahan Dayanginna Kecamatan Tapalang;

 

 

4.

Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku;

 

 

5.

Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku; dan

 

 

6.

Desa Tarailu Kecamatan Sampaga.

 

c.

klasifikasi B, berlokasi di:

 

 

1.

Kelurahan Galung Kecamatan Tapalang;

 

 

2.

Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku;

 

 

3.

Desa Belang-Belang Kecamatan Kalukku; dan

 

 

4.

Desa Topore Kecamatan Papalang.

 

d.

klasifikasi C, berlokasi di:

 

 

1.

Kelurahan Kasambang Kecamatan Tapalang;

 

 

2.

Desa Taan Kecamatan Tapalang;

 

 

3.

Desa Tampalang Kecamatan Tapalang;

 

 

4.

Kelurahan Sinyonyoi Selatan Kecamatan Kalukkul;

 

 

5.

Desa Beru-Beru Kecamatan Kalukku;

 

 

6.

Desa Kabuloang Kecamatan Kalukku;

 

 

7.

Desa Bambu Kecamatan Mamuju;

 

 

8.

Desa Tadui Kecamatan Mamuju; dan

 

 

9.

Desa Bunde Kecamatan Sampaga.

 

e.

klasifikasi D, berlokasi di seluruh wilayah kecamatan yang tidak berada pada jalan poros trans sulawesi dalam wilayah Kabupaten Mamuju.

(4)

Hasil perhitungan NSR sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap wajib Pajak PAT, wajib menggunakan meteran air sebagai alat ukur pemakaian volume air.

(2)

Setiap Wajib Pajak PBJT makanan dan/atau minuman, wajib menggunakan aplikasi perekam transaksi yang disiapkan oleh PD/alat perekam transaksi yang disediakan oleh PD/alat yang dipasang sendiri dengan mengintegrasikan sistem yang ada pada PD/dapat diakses setiap saat oleh PD sebagai alat untuk mengetahui jumlah Wajib Pajak yang melakukan transaksi.

(3)

Setiap Wajib Pajak PBJT Perhotelan Wajib menggunakan aplikasi perekam yang disiapkan oleh PD/alat perekam transaksi yang dipasang Bapenda/alat perekam transaksi yang dipasang sendiri/dipergunakan sendiri dengan mengintegrasikan ke sistem teknologi informasi PD untuk mengetahui jumlah Wajib Pajak yang melakukan transaksi.

(4)

Setiap Wajib Pajak PBJT Parkir Wajib menggunakan alat perekam transaksi untuk mengetahui jumlah Wajib Pajak yang melakukan Parkir yang dapat di akses oleh PD.

(5)

Setiap Wajib Pajak PBJT Kesenian dan Hiburan Wajib menggunakan Aplikasi perekam yang disiapkan oleh PD/alat perekam untuk mengetahui jumlah transaksi yang dapat di aksis oleh PD.

(6)

Setiap Wajib Pajak PBJT Tenaga Listrik wajib menggunakan kilo watt hour meter untuk mengukur penggunaan jumlah energi listrik yang digunakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak melakukan pembayaran secara elektronifikasi dengan menggunakan SSPD ke Bank yang ditunjuk oleh Bupati maupun langsung pada Website PD di menu layanan payman managemen sistim.

(2)

Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan nominal yang tertera pada SSPD.

(3)

Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

(4)

Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai ke Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

(5)

Bank atau tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati paling lama:

 

a.

1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD untuk Pajak Reklame dan PAT; dan

 

b.

6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT untuk PBB-P2.

(2)

Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak yaitu PBJT, Pajak MBLB dan Pajak Sarang Burung Walet paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

(3)

Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

(4)

Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.

(5)

Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:

 

a.

jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau

 

b.

jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.

(6)

Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

(7)

Pembayaran PBB-P2 yang dilakukan melalui jaringan elektronik Bank dianggap sah apabila Wajib Pajak telah menerima bukti pembayaran dan telah mendapat validasi oleh PD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran atau penyetoran BPHTB dilakukan penelitian SSPD BPHTB.

(2)

Penelitian SSPD BPHTB meliputi:

 

a.

kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:

 

 

1.

dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan

 

 

2.

pada basis data PBB-P2;

 

b.

kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;

 

c.

kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;

 

d.

kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;

 

e.

kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan

 

f.

kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

(3)

Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.

(4)

Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

(5)

Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

(6)

Kriteria tertentu yang ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sebagai berikut:

 

a.

masyarakat yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan KTP; dan

 

b.

Keputusan Bupati mengenai masyarakat berpenghasilan rendah dalam wilayah di Daerah.

(7)

Proses penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan pemeriksaan surat permohonan Wajib Pajak atas pembebasan BPHTB kepada Bupati melalui Kepala PD.

(8)

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan melampirkan:

 

a.

fotokopi SPPT dan STTS PBB-P2 selama 3 (tiga) tahun terakhir;

 

b.

fotokopi KTP;

 

c.

fotokopi bukti perolehan hak;

 

d.

fotokopi slip gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri;

 

e.

fotokopi buku rekening gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri;

 

f.

rekening koran gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri 6 (enam) bulan terakhir atau 1 (satu) bulan terakhir bagi yang baru bekerja;

 

g.

surat keterangan atau pernyataan dari pimpinan tempat bekerja atau surat keterangan dari Lurah atau Desa bahwa yang bersangkutan benar memiliki gaji atau upah sebesar yang tercantum dalam slip gaji atau upah;

 

h.

surat keterangan Lurah atau Desa yang diketahui Camat setempat bahwa yang bersangkutan tidak memiliki rumah;

 

i.

surat kuasa apabila dikuasakan kepada orang lain; dan

 

j.

rekomendasi data terpadu kesejahteraan sosial dari perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan bidang sosial.

(9)

Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.

(10)

Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian lapangan.

(11)

Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bank atau tempat lain yang ditunjuk memberikan validasi dan diparaf oleh petugas pada lembar SSPD sebagai bukti telah menerima pembayaran Pajak.

(2)

Bukti pembayaran Pajak Daerah secara elektronifikasi adalah SSPD.

(3)

Bank atau tempat lain yang ditunjuk wajib melakukan rekapitulasi penerimaan harian Pajak Daerah dan rekonsiliasi internal atas penerimaan Pajak Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PD melakukan monitoring terhadap data pembayaran dan pelaksanaan pemungutan pajak daerah melalui sistem informasi administratif perpajakan daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

PD melakukan rekonsiliasi dalam rangka penerimaan Pajak Daerah yang terdiri dari:

 

a.

rekonsiliasi data transaksi; dan

 

b.

rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah.

(2)

Rekonsiliasi data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pencocokan data transaksi dan data Wajib Pajak yang tertera dalam SSPD dengan data pada sistem informasi administratif perpajakan Daerah.

(3)

Rekonsiliasi data transaksi dilakukan setiap hari pada akhir hari kerja layanan bersangkutan antara PD dengan Bank atau tempat lain yang ditunjuk.

(4)

Apabila terdapat perbedaan data transaksi dan data Wajib Pajak, PD bersama Bank atau tempat lain yang ditunjuk menyelesaikan perbedaan tersebut dan dituangkan dalam berita acara.

(5)

Rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pencocokan penerimaan pendapatan daerah antara nota kredit dan/atau rekening koran dan/atau lampiran rincian transaksi dengan dokumen pembayaran SSPD.

(6)

Rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah dilakukan secara bulanan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal terjadi gangguan sistem antara Bank atau tempat lain yang ditunjuk maka Bank atau tempat lain yang ditunjuk melakukan pelayanan penerimaan pembayaran Pajak Daerah secara off-line dengan memberikan nomor transaksi bank, dan didaftarkan untuk mendapatkan nomor transaksi penerimaan Daerah setelah sistem kembali normal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan yang berlaku secara umum.

(2)

Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik yang melakukan usaha dengan omzet di bawah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan, akan tetapi tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha yang menjadi dasar penghitungan pajak.

(3)

Kewajiban pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewajiban pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk wajib pajak PBJT jasa kesenian dan hiburan yang bersifat insidentil.

(4)

Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembukuan atau pencatatan harus mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya dengan menggunakan satuan mata uang rupiah.

(2)

Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dibuat secara teratur setiap hari berdasarkan tanggal, jenis transaksi dan nilai transaksi sesuai dengan penggunaan bon penjualan atau struk/mesin register.

(3)

Dalam hal Wajib Pajak memberikan diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenisnya dari harga jual yang berlaku, pemberian tersebut wajib dicatat dalam pembukuan atau pencatatan atas setiap transaksi pembayaran.

(4)

Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, seperti bon penjualan atau struk/mesin register merupakan dasar penghitungan pajak terutang wajib disimpan selama 5 (lima) tahun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal Wajib Pajak tidak mampu menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban menyelenggarakan pencatatan.

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 

a.

satu surat permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak;

 

b.

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

 

c.

diajukan kepada Bupati melalui Kepala PD;

 

d.

dilampiri fotokopi Kartu NPWPD; dan

 

e.

surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam memberikan keputusan atas permohonan pembebasan dari kewajiban pencatatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Kepala PD mempertimbangkan:

 

a.

bentuk usaha yang dijalankan;

 

b.

kemampuan manajerial dari usaha yang dijalankan; dan

 

c.

peredaran usaha.

(2)

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penerbitan Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan atau penerbitan Surat Penolakan Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan.

(3)

Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

(4)

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui dan PD tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan PD menerbitkan surat Keputusan pembebasan dari Kewajiban Pencatatan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak PBJT atas jasa perhotelan, makanan dan/atau minuman, dan jasa kesenian dan hiburan wajib menggunakan bon penjualan/bon penjualan secara elektronik/bukti transaksi lainnya dan jasa parkir wajib menggunakan tiket/karcis untuk setiap transaksi pelayanan yang menjadi objek Pajak Daerah.

(2)

Bon penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggambarkan terjadinya transaksi pembayaran atas pelayanan yang menjadi dasar pajak terutang.

(3)

Untuk Wajib Pajak PBJT atas jasa kesenian dan hiburan yang bersifat insidentil, kewajiban penggunaan bon penjualan diganti dengan kewajiban penggunaan tiket/karcis dan sejenisnya yang telah dilegalisasi/perforasi oleh PD.

(4)

Kewajiban penggunaan bon penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Wajib Pajak yang telah mendapat persetujuan pembebasan dari kewajiban pencatatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bon penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) rangkap:

 

a.

file/lembar kesatu, untuk Wajib Pajak;

 

b.

file/lembar kedua, untuk Subjek Pajak; dan

 

c.

file/lembar ketiga, untuk PD.

(2)

Bon penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:

 

a.

nama dan alamat Wajib Pajak;

 

b.

tanda atau logo Wajib Pajak;

 

c.

seri menurut alphabet (huruf), yang dibuat secara berurutan dan dimulai dari huruf awal "A"; dan

 

d.

nomor bon penjualan yang dibuat secara berurutan dimulai dari nomor urut terkecil sampai yang terbesar.

(3)

Legalisasi/perforasi tiket/karcis dan sejenisnya untuk penyelenggaraan jasa kesenian dan hiburan yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala PD dengan melengkapi persyaratan paling kurang sebagai berikut:

 

a.

fotokopi kartu NPWPD;

 

b.

daftar tiket/karcis yang akan dilegalisasi/perforasi;

 

c.

membawa tiket/karcis yang akan dilegalisasi/perforasi; dan

 

d.

surat pernyataan bersedia kekurangan pembayaran Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dalam rangka mempercepat pelayanan pembayaran, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban melakukan legalisasi/perforasi tiket/karcis sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (3).

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 

a.

surat permohonan Wajib Pajak;

 

b.

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

 

c.

diajukan kepada Bupati melalui Kepala PD;

 

d.

dilampiri fotokopi Kartu NPWPD;

 

e.

permohonan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum usaha beroperasi atau sebelum penggunaan peralatan komputer atau mesin kas register;

 

f.

dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:

 

 

1.

surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa:

 

 

 

a)

Wajib Pajak tetap menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan; dan

 

 

 

b)

Wajib Pajak bersedia untuk wajib menyimpan data transaksi paling singkat 5 (lima) tahun.

 

 

2.

spesifikasi dan sistem atau mesin transaksi pembayaran meliputi jenis, tipe, dan tahun pembuatan.

 

g.

mekanisme kerja sistem pengendali internal; dan

 

h.

surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.

(3)

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala PD menerbitkan surat Keputusan pembebasan dari kewajiban legalisasi/perforasi tiket/karcis atau penerbitan surat penolakan pembebasan dari kewajiban legalisasi/perforasi tiket/karcis.

(4)

Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan yang dihitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

(5)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan PD tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan PD menerbitkan surat Keputusan pembebasan dari kewajiban legalisasi/perforasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir.

(6)

Setiap Wajib Pajak diwajibkan membuat rekapitulasi transaksi pembayaran dari sistem komputerisasi atau mesin kas register secara urut dan teratur sebagai lampiran pada penyampaian SPTPD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak PBJT atas jasa perhotelan, makanan dan/atau minuman, jasa kesenian dan hiburan, dan jasa parkir wajib menggunakan sistem komputer atau mesin transaksi pembayaran.

(2)

Wajib Pajak wajib melaporkan adanya kerusakan sistem komputer atau mesin transaksi pembayaran apabila terjadi kerusakan atas sistem komputer atau mesin transaksi pembayaran kepada PD dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung pada saat terjadinya kerusakan.

(3)

Selama terjadinya kerusakan sistem komputer atau mesin transaksi pembayaran, Wajib Pajak wajib melaporkan bukti transaksi penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib mengisi SPTPD.

(2)

Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.

(3)

SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhir masa Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu penyampaian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda.

(2)

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.

(3)

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(4)

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar.

(5)

Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

 

a.

bencana alam;

 

b.

kebakaran;

 

c.

kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau

 

d.

wabah penyakit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.

(2)

Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.

(3)

Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.

(4)

Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(5)

Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Untuk keperluan penyampaian SPTPD atau SSPD BPHTB, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis kepada PD atau berkonsultasi melalui petugas pada tempat pelayanan Pajak mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan Pajak yang terutang.

(2)

Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permintaan Wajib Pajak diterima dengan mempertimbangkan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

(3)

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

SPTPD paling sedikit memuat:

 

a.

jenis Pajak Daerah;

 

b.

nama Wajib Pajak dan NPWPD;

 

c.

masa Pajak yang bersangkutan;

 

d.

jumlah dasar pengenaan Pajak;

 

e.

jumlah Pajak yang terutang; dan

 

f.

tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.

(2)

SPTPD PBJT atas Jasa Perhotelan selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:

 

a.

golongan/kelas hotel;

 

b.

tipe dan jumlah kamar yang dimiliki;

 

c.

tarif kamar; dan

 

d.

tingkat hunian bulanan.

(3)

SPTPD PBJT atas Makanan dan/atau minuman selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:

 

a.

jumlah meja makan dan kursi;

 

b.

hari dan jam operasi;

 

c.

ketersediaan layanan pesan antar; dan

 

d.

rata-rata jumlah pengunjung harian.

(4)

SPTPD PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:

 

a.

jenis/golongan hiburan yang diselenggarakan;

 

b.

menggunakan kas register;

 

c.

mengadakan pembukuan/pencetakan; dan

 

d.

mengadakan bon (bill).

(5)

SPTPD PBJT atas Tenaga Listrik selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat:

 

a.

jumlah keseluruhan pelanggan dan masing-masing golongan tarif; dan

 

b.

data jumlah pelanggan dan KWH pemakaian.

(6)

SPTPD PBJT atas Tenaga Listrik Non PLN selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:

 

a.

jenis dan kapasitas terpasang mesin pembangkit listrik;

 

b.

tingkat penggunaan mesin pembangkit listrik;

 

c.

jumlah jam penggunaan mesin pembangkit; dan

 

d.

faktor daya (cos Geser kanan/kiri untuk melihat keseluruhan konten$\phi$Geser kanan/kiri untuk melihat keseluruhan konten$\phi$Geser kanan/kiri untuk melihat keseluruhan konten$\phi$).

(7)

SPTPD PBJT atas Jasa Parkir selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:

 

a.

tarif dan kapasitas parkir;

 

b.

hari dan jam operasi; dan

 

c.

jumlah parkir harian.

(8)

Dasar Pengenaan PBJT adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar termasuk apabila ada potongan harga/diskon dan/atau diberikan secara gratis kepada Wajib Pajak, maka pengenaan PBJT adalah jumlah pembayaran tanpa memperhitungkan potongan harga/diskon dan/atau diberikan secara gratis.

(9)

Dasar pengenaan PBJT atas Jasa Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

(10)

Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (9) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

(11)

SPTPD Pajak MBLB selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:

 

a.

tarif MBLB dan harga satuan;

 

b.

jenis MBLB dan volume MBLB; dan

 

c.

penggunaan MBLB.

(12)

SPTPD Pajak Sarang Burung Walet selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:

 

a.

kapasitas gedung sarang burung walet;

 

b.

tanggal beroperasi; dan

 

c.

waktu pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wajib Pajak harus mengambil sendiri SPTPD atau SSPD BPHTB di PD atau tempat lain yang ditunjuk, atau mengunduh/melaporkan secara elektronik melalui sistem informasi administratif perpajakan daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penyampaian SPTPD oleh Wajib Pajak ke PD dapat dilakukan:

 

a.

secara langsung;

 

b.

melalui pos dengan bukti pengiriman surat;

 

c.

perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; dan/atau

 

d.

melalui elektronifikasi.

(2)

Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:

 

a.

data atau dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak terutang; dan

 

b.

SSPD lembar kedua yang telah divalidasi.

(3)

Atas penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bukti penerimaan.

(4)

Bukti pengiriman surat untuk penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dianggap sebagai bukti penerimaan sepanjang SPTPD tersebut lengkap.

(5)

Tanggal pengiriman surat yang tercantum dalam bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang SPTPD tersebut lengkap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila SPTPD tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2).

(2)

Dalam hal SPTPD dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak SPTPD tersebut diterima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala PD melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.

(2)

Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;

 

b.

kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan

 

c.

kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.

(3)

Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala PD atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.

(4)

STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(5)

Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala PD atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

(2)

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

 

a.

Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;

 

b.

terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau

 

c.

Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

(3)

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:

 

a.

pemberian NPWPD secara jabatan;

 

b.

penghapusan NPWPD;

 

c.

penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;

 

d.

pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau

 

e.

pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

(4)

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:

 

a.

memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;

 

b.

memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau

 

c.

memberikan keterangan yang diperlukan.

(2)

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:

 

a.

meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;

 

b.

meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan

 

c.

menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.

(3)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak ditetapkan secara jabatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala PD dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

(2)

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:

 

a.

hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58; atau

 

b.

penghitungan secara jabatan karena:

 

 

1.

Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau

 

 

2.

Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) atau Pasal 59 ayat (1).

(3)

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.

(4)

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala PD menerbitkan SKPDLB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2)

Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:

 

a.

kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b; atau

 

b.

kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.

(3)

Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.

(4)

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala PD dapat menerbitkan STPD.

(2)

Kepala PD dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam hal:

 

a.

Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;

 

b.

Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; Atau

 

c.

Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(3)

Kepala PD dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam hal:

 

a.

Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;

 

b.

hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;

 

c.

SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

 

d.

Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(4)

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(5)

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala PD dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan NPWPD, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.

(2)

Kepala PD dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak sebelum dan/atau setelah penghapusan NPWPD, apabila setelah penghapusan NPWPD diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

(2)

Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.

(3)

Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dari Kepala PD.

(2)

Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:

 

a.

nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;

 

b.

besarnya utang pajak;

 

c.

perintah untuk membayar; dan

 

d.

jangka waktu pelunasan utang pajak.

(3)

Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding/Peninjauan Kembali.

(4)

Surat Teguran disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak secara langsung atau disampaikan dengan bukti pengiriman surat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala PD menerbitkan Surat Teguran kedua apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum memenuhi kewajiban pajak yang terutang sampai dengan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Teguran pertama.

(2)

Surat Teguran Kedua harus disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak secara langsung atau disampaikan dengan bukti pengiriman surat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala PD menerbitkan Surat Teguran ketiga apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum memenuhi kewajiban pajak yang terutang sampai dengan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Teguran kedua.

(2)

Surat Teguran ketiga harus disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak secara langsung dengan disertai pemasangan stiker peringatan, spanduk peringatan, papan peringatan, atau sejenisnya.

(3)

Bupati membentuk tim untuk melakukan yustisi pajak untuk melakukan penagihan pajak dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum memenuhi kewajiban Pajak yang terutang setelah diberikan Surat Teguran Ketiga.

(4)

Tim untuk melakukan yustisi pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), Kepala PD dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum sebelum diterbitkannya Surat Paksa.

(2)

Pelaksanaan penagihan melalui bantuan aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Surat Kuasa Khusus dari Kepala PD.

(3)

Tata cara pelaksanaan penagihan dengan bantuan penegak hukum didasarkan pada Perjanjian Kerja Sama Penagihan Pajak Daerah antara Kepala PD atas nama Bupati dengan Pihak aparat penegak hukum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.

(2)

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

 

a.

mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan

 

b.

menerbitkan:

 

 

1.

Surat Teguran;

 

 

2.

surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;

 

 

3.

Surat Paksa;

 

 

4.

surat perintah melaksanakan penyitaan;

 

 

5.

surat perintah penyanderaan;

 

 

6.

surat pencabutan sita;

 

 

7.

pengumuman lelang;

 

 

8.

surat penentuan harga limit;

 

 

9.

pembatalan lelang; dan

 

 

10.

surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

(3)

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.

(2)

Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.

(3)

Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.

(4)

Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.

(5)

Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

(6)

Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

(7)

Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

(8)

Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.

(9)

Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.

(10)

Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.

(11)

Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

a.

Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

b.

Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

c.

terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

d.

badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau

e.

terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.

(2)

Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.

(3)

Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

(2)

Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.

(3)

Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

 

a.

diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

 

b.

ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

(4)

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.

(5)

Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(6)

Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

(7)

Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.

(2)

Kepala PD memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3).

(3)

Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(4)

Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(5)

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:

 

a.

pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1); dan

 

b.

hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.

(6)

Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dapat diajukan penghapusan setelah dilakukan penelitian administrasi.

(2)

Piutang Pajak Daerah yang dapat diajukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam:

 

a.

STPD;

 

b.

SPPT;

 

c.

SKPD;

 

d.

SKPDKB;

 

e.

SKPDKBT;

 

f.

Surat Keputusan Pembetulan;

 

g.

Surat Keputusan Keberatan;

 

h.

Putusan Banding; atau

 

i.

Surat Keputusan Pengurangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat diajukan penghapusan apabila:

a.

Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan atau kekayaan;

b.

Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit;

c.

hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;

d.

Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;

e.

Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan lagi antara lain karena:

 

1.

Wajib Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan sulit ditemukan lagi; atau

 

2.

Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan Negara Indonesia untuk selama-lamanya.

f.

dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, wajib dilakukan penelitian oleh tim yang dibentuk oleh Kepala PD.

(2)

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

(3)

Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala PD menyampaikan daftar usulan penghapusan Piutang Pajak dari Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Desember.

(2)

Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum disampaikan kepada Bupati dilakukan verifikasi bersama instansi terkait dan hasilnya dilaporkan dalam berita acara penelitian.

(3)

Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

 

a.

nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak;

 

b.

alamat Wajib Pajak/penanggung pajak;

 

c.

jenis Pajak Daerah;

 

d.

tahun Pajak;

 

e.

jumlah Pokok Pajak yang akan dihapuskan;

 

f.

jumlah sanksi administrasi berupa bunga dan/atau kenaikan; dan

 

g.

alasan dihapuskan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala PD terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.

(2)

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.

(3)

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

(4)

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

 

a.

bencana alam;

 

b.

kebakaran;

 

c.

kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau

 

d.

wabah penyakit.

(5)

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(6)

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.

(7)

Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala PD kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

(8)

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

(9)

Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala PD harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1).

(2)

Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala PD dapat melakukan Pemeriksaan.

(3)

Keputusan Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (7).

(4)

Keputusan Kepala PD atas keberatan dapat berupa:

 

a.

menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

 

b.

menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

 

c.

menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau

 

d.

menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

(5)

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala PD tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 

a.

satu surat keberatan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;

 

b.

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

 

c.

diajukan kepada Bupati melalui Kepala PD;

 

d.

diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak atau tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar;

 

e.

dikemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang jelas;

 

f.

dilampiri asli surat ketetapan pajak atau bukti pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Keberatan;

 

g.

dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:

 

 

1.

fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

 

 

2.

fotokopi SSPD untuk pembayaran sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak berdasarkan penghitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

 

 

3.

fotokopi akta pendirian/perubahan dalam hal Wajib Pajak berupa Badan

 

 

4.

susunan direksi/struktur organisasi dalam hal Wajib Pajak berupa Badan; dan

 

 

5.

fotokopi bukti pendukung lainnya.

 

h.

surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

(2)

Tanggal penerimaan Surat Keberatan yang telah dinyatakan lengkap menjadi dasar untuk memproses penyelesaian keberatan.

(3)

Dalam hal Surat Keberatan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang Surat Keberatan dinyatakan lengkap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dianggap bukan sebagai pengajuan Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja dihitung sejak tanggal penerimaan Surat Keberatan.

(2)

Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan Pajak yang terutang kepada PD.

(2)

Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima.

(3)

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Terhadap permohonan keberatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), Kepala PD dapat menugaskan tim untuk melakukan penelitian penyelesaian permohonan keberatan.

(2)

Tim untuk melakukan penelitian penyelesaian permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala PD.

(3)

Tim Penyelesaian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas memberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Kepala PD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam melakukan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), Tim Penyelesaian Keberatan dapat:

 

a.

meminjam dokumen tambahan dari Wajib Pajak yang berkaitan dengan materi Keberatan;

 

b.

meminta keterangan atau penjelasan tambahan dari Wajib Pajak yang berkaitan dengan materi Keberatan;

 

c.

meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi Keberatan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak;

 

d.

meminta dilakukannya penelitian kantor atau lapangan untuk menguji data objek dan administratif Wajib Pajak;

 

e.

meminta dilakukannya Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam hal pengajuan Keberatan terhadap SKPD atau Keberatan terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga; dan

 

f.

mengundang Wajib Pajak dan/atau petugas peneliti untuk melakukan penelitian atau Pemeriksaan.

(2)

Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dokumen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau permintaan keterangan atau penjelasan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan dikirim.

(3)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya permintaan peminjaman dokumen tambahan dan/atau permintaan keterangan atau penjelasan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keberatan tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau yang diterima.

(4)

Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis untuk melengkapi dan/atau memperjelas Surat Keberatan yang telah disampaikan baik atas kehendak Wajib Pajak yang bersangkutan maupun dalam rangka memenuhi permintaan Tim Penyelesaian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebelum Tim Penyelesaian Keberatan menyampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir.

(5)

Penyampaian Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pembahasan dan klarifikasi atas sengketa perpajakan dengan dilampiri:

 

a.

pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan; dan

 

b.

formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan.

(6)

Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

(7)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5):

 

a.

dibuat berita acara ketidakhadiran; dan

 

b.

proses keberatan tetap diselesaikan tanpa kehadiran Wajib Pajak.

(8)

Tim penyelesaian keberatan membuat risalah hasil pembahasan, yang berisikan paling sedikit:

 

a.

hasil pembahasan;

 

b.

penjelasan Wajib Pajak;

 

c.

penjelasan Petugas Pemeriksa Pajak yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, penjelasan petugas peneliti yang melakukan penelitian kantor/lapangan terhadap pengajuan keberatan, atau penjelasan Petugas Pemeriksa Pajak yang melakukan pemeriksaan dengan tujuan lain terhadap pengajuan keberatan;

 

d.

simpulan; dan

 

e.

usulan pertimbangan keputusan keberatan.

(9)

Tim penyelesaian keberatan menyampaikan laporan penyelesaian keberatan kepada Kepala PD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Kepala PD sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak.

(2)

Pencabutan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 

a.

satu surat permohonan untuk 1 (satu) surat Keberatan;

 

b.

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

 

c.

diajukan kepada Kepala PD;

 

d.

dilampiri fotokopi surat ketetapan pajak atau bukti pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Keberatan;

 

e.

dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan

 

f.

surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.

(3)

Kepala PD wajib memberikan jawaban atas permohonan pencabutan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat persetujuan atau surat penolakan dengan memperhitungkan jangka waktu penyelesaian Keberatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

(2)

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

(3)

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.

(2)

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.

(3)

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

(4)

Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2)

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.

(3)

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) tidak dikenakan.

(4)

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

a.

pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;

b.

keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;

c.

keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 91; dan

d.

penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.

(2)

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.

(3)

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:

 

a.

kemampuan membayar Wajib Pajak;

 

b.

kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

 

c.

untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;

 

d.

untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah;

 

e.

untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional; dan/atau

 

f.

untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

(4)

Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

(5)

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:

 

a.

kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;

 

b.

kesinambungan usaha Wajib Pajak;

 

c.

kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan;

 

d.

memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;

 

e.

menyerap tenaga kerja;

 

f.

menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;

 

g.

memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;

 

h.

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

 

i.

pembangunan infrastruktur daerah;

 

j.

melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah;

 

k.

bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; dan/atau

 

l.

melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas daerah.

(6)

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

(7)

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

(8)

Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada DPRD.

(9)

Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelaku usaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk memperoleh insentif fiskal.