Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Nomor: 18 Tahun 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 23 ayat (8), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Sarang Burung Walet, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 101, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 60);

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 62);

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 Nomor 7).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Mamuju.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.

3.

Bupati adalah Bupati Mamuju.

4.

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju.

5.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju.

6.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7.

Pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet adalah pembibitan dan pembudidayaan sarang burung walet.

8.

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

9.

Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta dan collocalia linchi.

10.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

11.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perPajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perPajakan Daerah.

12.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

13.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

14.

Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

15.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perPajakan Daerah.

16.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kabupaten.

17.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

18.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

19.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

20.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

21.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

22.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam surat ketetapan pajak Daerah, surat ketetapan dalam Daerah kurang bayar, Surat Ketetapan Dalam Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Tagihan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

23.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.

24.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

25.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

26.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

27.

Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak Daerah.

28.

Objek Pajak adalah pengusahaan sarang burung walet.

29.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen pencairan yang ditujukan ke Bank persepsi pembayaran (Bank Sulselbar).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Petugas melakukan pendataan Objek Pajak Sarang Burung Walet dengan memberikan Formulir Pendataan kepada pemilik/pengelola/penanggung jawab pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

(2)

Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggung jawab pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

(3)

Berdasarkan Formulir Pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggung jawab pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet selaku Subjek Pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Bapenda untuk menjadi Wajib Pajak Daerah.

(4)

Bentuk dan format isian Formulir Pendataan tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulir pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) bagi pemilik/pengelola/penanggung jawab yang memberikan kuasanya kepada yang dikuasakan atau yang ditunjuk sebagai pengelola/penanggung jawab pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet berkuasa untuk menandatangani formulir pendataan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap Subjek Pajak harus mendaftarkan Objek Pajaknya dengan menggunakan Formulir Pendaftaran kepada Bapenda melalui Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.

(2)

Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya dengan melampirkan:

 

a.

fotokopi identitas diri;

 

b.

surat kuasa bermaterai cukup apabila pemilik/pengelola/penanggung jawab pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet memberikan kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

 

c.

fotokopi sertifikat standar sesuai nama KBLI dalam OSS RBA.

(3)

Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.

(4)

Kepala Badan menyatakan Subjek Pajak yang telah mendaftarkan usahanya menjadi Wajib Pajak dengan menerbitkan:

 

a.

kartu NPWPD; dan

 

b.

surat pengukuhan Wajib Pajak Daerah.

(5)

Apabila Subjek Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan Wajib Pajak Daerah secara jabatan.

(6)

Pemberitahuan surat pengukuhan Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, wajib dipasang oleh Wajib Pajak pada tempat/lokasi pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

(7)

Bentuk dan format isian formulir pendaftaran tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.

(2)

Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dan atau dapat diakses melalui website Bapenda http://bapenda.mamujukab.go.id.

(3)

SPTPD memuat pelaporan tentang nilai jual sarang burung walet, volume sarang burung walet dan harga pasaran sarang burung walet.

(4)

Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pengambilan atau pemanenan sarang burung walet.

(5)

Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada satu hari kerja berikutnya.

(6)

Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

(7)

SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(8)

Bentuk format isian formulir dan tata cara pengisian SPTPD dan SKPD tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, kepala Badan dapat menerbitkan:

 

a.

SKPDKB jika:

 

 

1.

berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

 

 

2.

SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau pejabat dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau

 

 

3.

kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

 

b.

SKPDKBT jika ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang.

(2)

Bentuk dan isi SKPDKB dan SKPDKBT tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengambilan dan/atau Pengusahaan sarang burung walet memperoleh nomor induk berusaha dan sertifikat standar sebagaimana diatur dalam ketentuan perizinan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

(2)

Pembayaran pajak oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa Pajak dengan menggunakan SKPD.

(3)

Pembayaran Pajak terutang oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak melalui penerbitan SKPD dilakukan di kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterima.

(4)

Pajak yang terutang disetorkan ke rekening kas Daerah.

(5)

Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran hari kerja berikutnya.

(6)

Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran, berhak menerima SSPD sebagai bukti penyetoran Pajak Daerah.

(7)

Bentuk isi dan tata cara pengisian SSPD tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak terutang dilakukan sebagai berikut:

a.

Wajib Pajak yang akan melakukan Pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran Pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan Fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;

b.

Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang Pajak atau tahun Pajak yang bersangkutan dan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;

c.

Permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaah dari Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;

d.

Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran Pajak terutang dalam masa Pajak berjalan;

e.

Penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan;

f.

Pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen);

g.

Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:

 

1.

perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran.

 

2.

jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa Pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok Pajak angsuran.

 

3.

pokok Pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah Pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran.

 

4.

bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen).

 

5.

besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).

h.

Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:

 

1.

perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah Pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah Pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang Pajak yang akan ditunda.

 

2.

besarnya jumlah yang harus dibayar adalah ditambah dengan jumlah utang Pajak yang ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) perbulan; dan

 

3.

penundaan Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

i.

terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Badan dapat menerbitkan STPD jika:

 

a.

Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

 

b.

dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan

 

c.

Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(2)

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

(3)

SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

(4)

Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau penanggung Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.

(2)

Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak diajukan terhadap Pajak yang telah ditetapkan dalam SKPD atau dokumen lain yang dipermasalahkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengurangan Pajak diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok Pajak dan pokok retribusi.

(2)

Keringanan Pajak diberikan dalam bentuk:

 

a.

angsuran pembayaran Pajak; atau

 

b.

penundaan pembayaran Pajak.

(3)

Pemberian Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(4)

Pembebasan Pajak diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran pokok Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengurangan pajak kepada Wajib Pajak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

 

a.

kemampuan membayar Wajib Pajak;

 

b.

Objek Pajak terkena bencana.

(2)

Keringanan pajak diberikan kepada Wajib Pajak dengan pertimbangan sebagai berikut:

 

a.

kemampuan membayar Wajib Pajak;

 

b.

Objek Pajak terkena bencana.

(3)

Pembebasan pajak diberikan kepada Wajib Pajak dengan pertimbangan sebagai berikut:

 

a.

kemampuan membayar Wajib Pajak;

 

b.

Objek Pajak milik Pemerintah;

 

c.

Objek Pajak bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah;

 

d.

Objek Pajak yang Wajib Pajaknya terkena bencana alam;

 

e.

Objek Pajak yang Wajib Pajaknya terkena bencana non alam; dan/atau

 

f.

sebab tertentu yang luar biasa lainnya.

Dampak kegiatan terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibedakan menjadi 3 (Tiga) kategori:

a.

dampak bencana berat, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi Objek Pajak berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut–turut;

b.

dampak bencana sedang apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi Objek Pajak paling sedikit tersisa 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon; dan

c.

dampak bencana ringan apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi Objek Pajak paling sedikit tersisa 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal operasional berdasarkan laporan keuangan pemohon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengurangan Pajak diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolak ukur pemberian pengurangan Pajak.

(2)

Besaran pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

 

a.

Wajib Pajak, tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak;

 

b.

Objek Pajak terkena bencana ringan, sedang atau berat.

(3)

Pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 50% dari ketetapan Pajak.

(4)

Badan Pendapatan Daerah dalam menentukan pengurangan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolak ukur pemberian pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) point a dan b.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Keringanan pajak diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolak ukur pemberian keringanan Pajak.

(2)

Besaran keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan berikut:

 

a.

Wajib Pajak tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan laporan Keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak;

 

b.

Objek Pajak terkena bencana ringan, sedang atau berat.

(3)

Keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali.

(4)

Bapenda dalam menentukan besaran keringanan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembebasan pajak diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolak ukur pemberian pembebasan pajak.

(2)

Pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan berikut:

 

a.

Wajib Pajak tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak, Wajib Pajak/penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, Wajib Pajak/penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajak, Objek Pajak dalam masa operasi 3 (tiga) bulan pertama dan tidak melakukan pemungutan Pajak;

 

b.

Objek Pajak yang digunakan oleh Pemerintah;

 

c.

Objek Pajak bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah;

 

d.

Objek Pajak terkena bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf d, merupakan bencana yang diakibatkan oleh alam meliputi gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;

 

e.

Objek Pajak terkena bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf e, merupakan bencana nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti Virus Pandemik yang menyerang manusia; dan

 

f.

Sebab tertentu yang luar biasa lainnya yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf e, meliputi:

 

a.

kebakaran;

 

b.

wabah penyakit tanaman/budidaya; dan

 

c.

wabah hama lama/budidaya.

(3)

Dalam hal Wajib Pajak yang memenuhi salah satu kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dapat diberi pembebasan pajak.

(4)

Kepala Perangkat Daerah dalam rangka menentukan pembebasan Pajak yang diberikan dapat menentukan indikator dan kriteria dan tolok ukur pemberian pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a.b.c.d.e dan f.

(5)

Pembebasan jenis pajak disebabkan bencana non alam, diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemohon mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah dengan dilampiri persyaratan administrasi.

(2)

Pemohon pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu:

 

a.

3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD dan STRD.

 

b.

1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD dan SKRD.

 

c.

1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan.

 

d.

3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam dan bencana non alam; atau

 

e.

3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui maka, pengajuan permohonan keringanan pengurangan dan pembebasan pajak dinyatakan daluarsa, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan yang luar biasa (Overmacht).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan keringanan pengurangan dan pembebasan pajak sebagai berikut:

a.

surat permohonan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak yang diajukan dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas;

b.

fotocopy identitas pemohon yang masih berlaku;

c.

dalam hal surat pemohon ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak yang maka melampirkan surat kuasa;

d.

fotocopy identitas penerima kuasa yang masih berlaku;

e.

fotocopy SKPD atau dokumen yang dipersamakan;

f.

laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan;

g.

tidak memiliki tunggakan pajak sebelumnya atas Objek Pajak yang dimohonkan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak kecuali dalam hal Objek Pajak yang terkena bencana alam atau yang luar biasa (overmacht); dan

h.

tidak diajukan keberatan atas SKPD yang dimohonkan keringanan pengurangan dan pembebasan Pajak atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Perangkat Daerah melakukan pemeriksaan berkas permohonan keringanan pengurangan dan pembebasan pajak, paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.

(2)

Dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan dilakukan oleh tim teknis.

(3)

Perangkat Daerah dan tim teknis dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.

(4)

hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah untuk menerima atau menolak permohonan.

(5)

Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah atas permohonan keringanan pengurangan dan pembebasan Pajak diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 secara lengkap dan benar.

(6)

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa mengabulkan sebagian atau mengabulkan seluruhnya atau menolaknya.

(7)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan maka permohonan keringanan pengurangan dan pembebasan pajak dianggap diterima.

(8)

permohonan keringanan pengurangan dan pembebasan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk 1 (satu) kali penetapan dalam masa pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Badan dapat memberikan penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak berdasarkan persetujuan Bupati.

(2)

Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.

(3)

Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:

 

a.

Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;

 

b.

berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menunjuk Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk melakukan pengkajian dan penelitian;

 

c.

hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan sebagai dasar untuk memberi keputusan;

 

d.

keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan;

 

e.

paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;

 

f.

apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan

 

g.

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

(4)

Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan:

 

a.

memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; atau

 

b.

menulis catatan pada sarana pembayaran SSPD yang menerangkan bahwa pokok Pajak dibayar beserta sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dimaksud.

(5)

Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda, dengan cara menuliskan catatan pada SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan.

(6)

Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak dalam waktu 1 x 24 jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, apabila:

 

a.

ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya Pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan

 

b.

ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

(2)

Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan Pajak yang tercantum dalam SKPD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak diatur sebagai berikut:

 

a.

surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan

 

b.

dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampiri dokumen berupa:

 

 

1.

fotokopi SKPD yang diajukan permohonannya;

 

 

2.

fotokopi dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan

 

 

3.

berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.

(2)

Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

(3)

Pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atau atas usul Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Bapenda berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau permintaan karena jabatan, Kepala Badan memerintahkan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak.

(2)

Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.

(3)

Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan Pajak, Kepala Badan memberikan keputusan.

(4)

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah melakukan proses penerbitan keputusan berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Atas diterbitkannya keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah segera:

 

a.

melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangkan atau memperbaiki SKPD lama;

 

b.

memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;

 

c.

menyampaikan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan

 

d.

menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.

(2)

Setelah diterbitkannya keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.

(2)

Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

 

a.

diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; dan/atau

 

b.

ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

(4)

Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak yang belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5)

Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)

Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Pajak yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa yang sudah diatur sebagai berikut:

 

a.

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terkait piutang pajak yang sudah kedaluwarsa;

 

b.

berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa; dan

 

c.

Kepala Badan memberitahukan keputusan penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa kepada Wajib Pajak dan perangkat Daerah lain yang terkait.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap Wajib Pajak yang melakukan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.

(2)

Tata cara pembukuan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

 

a.

pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran, dan saldo;

 

b.

pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;

 

c.

apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat atau lokasi pengambilan atau pengusahaan usaha burung walet, maka pembukuan dilakukan secara terpisah;

 

d.

pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota, atau berupa dokumen lainnya sehingga dapat diketahui omzetnya;

 

e.

neraca; dan

 

f.

laporan rugi laba usaha yang dilakukan.

(3)

Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet di bawah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) pertahun harus melakukan rekapitulasi nilai omzetnya yang berupa hasil pengambilan dan atau pengusahaan usaha burung walet yang diterima secara teratur yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya Pajak terutang.

(4)

Tata cara Wajib Pajak melakukan rekapitulasi nilai omzet atas setiap transaksi penerimaan pembayaran, adalah sebagai berikut:

 

a.

menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;

 

b.

rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;

 

c.

apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat atau lokasi pengambilan dan atau pengusahaan usaha sarang burung walet, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan

 

d.

rekapitulasi didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya.

(5)

Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.

(2)

Pembukuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

(3)

Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi dan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan paling singkat 5 (lima) Tahun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam rangka pemeriksaan Pajak Sarang Burung Walet, Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan Daerah tentang pajak daerah.

(2)

Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

(3)

Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa memenuhi kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(4)

Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Mamuju untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.

(5)

Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.

(6)

Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan:

 

a.

kinerja Bapenda;

 

b.

semangat kerja bagi Pejabat dan Pegawai; dan

 

c.

pelayanan kepada masyarakat.

(2)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.

(3)

Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan Pajak Sarang Burung Walet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Atas kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan.

(2)

Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:

 

a.

Pajak Sarang Burung Walet yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau

 

b.

dilakukan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet yang tidak seharusnya terutang.

(3)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

 

a.

permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai dengan alasan yang jelas;

 

b.

permohonan dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas penerima penguasa apabila dikuasakan;

 

c.

permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD, SKPDLB dan bukti pembayaran yang sah; dan

 

d.

surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dalam hal ditandatangani oleh bukan dengan Wajib Pajak harus dengan dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.

(4)

Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(5)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sarang burung walet, Kepala Badan harus memberikan keputusan.

(6)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Sarang Burung Walet dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(7)

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang biasa lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

(8)

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(9)

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian Pajak Sarang Burung Walet dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet.

(2)

SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan Pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

(3)

SP2D kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Sarang Burung Walet ditugaskan kepada Bapenda bekerja sama dengan perangkat Daerah atau lembaga terkait lainnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 25 Mei 2022
BUPATI MAMUJU,
ttd.
SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 25 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,
ttd.
SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2022 NOMOR 18