Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor: 560-421-2007

 

 

 

a.

bahwa peningkatan kesejahteraan Pekerja adalah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah minimum Provinsi (UMP);

b.
 

bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan Hidup Layak sesuai Permenakertranas Nomor PER-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;

c.

bahwa keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 560-369-2006 tanggal 27 November 2006 tentang Penetapan Upah Minimum (UMP) Tahun 2007 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian di Sumatera Barat, sehingga perlu ditinjau kembali;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat Tahun 2008.

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra TK I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;

2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3.
 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

5.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.226/MEN/2000 tentang Upah Minimum Provinsi;

6.

Kepmenakertrans Republik Indonesia Nomor KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;

7.

Permenakertrans Republik Indonesia Nomor PER-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

 

 

Hasil Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat Tahun 2008 dan Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat tanggal 12 November 2007.

 

 

 

Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat Tahun 2008 sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Per bulan.

 

Perusahaan dilarang membayar upah dibawah Upah Minimum Provinsi Tahun 2008.

 

Perusahaan yang telah memberikan Upah Minimum lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan dalam keputusan ini dilarang mengurangi atau menurunkan upahnya.

 

Kenaikan upah Pekerja diatas UMP Tahun 2008 yang ditetapkan dalam keputusan ini, untuk pengaturannya di perusahaan, agar dimusyawarahkan secara Bipartit oleh Pengusaha dan Pekerja/Serikat Pekerja yang ada di masing-masing perusahaan.

 

Hasil musyawarah mengenai kenaikan upah pekerja yang sudah diatas Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2008 yang ditetapkan dalam keputusan ini, supaya dibuat secara tertulis dalam bentuk skala upah/struktur upah di perusahaan, lalu dilaporkan pada Dinas yang menangani masalah ketenagakerjaan setempat dengan tembusan disampaikan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, tercantum dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ada di masing-masing perusahaan.

 

Tunjangan tidak tetap yang selama ini diberikan, selanjutnya harus tetap diberikan.

 

Bagi Perusahaan yang tidak/belum sanggup melaksanakan Upah Minimum Provinsi (UMP) mengajukan penangguhan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

 

Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 560-369-2006 tanggal 27 November 2006 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat Tahun 2007 dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2008.

 

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 21 November 2007
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

ttd.
GAMAWAN FAUZI