Keputusan Gubernur Provinsi Bali Nomor: 3 Tahun 2004

 

 

 

 

a.

bahwa Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Gubernur;

b.

bahwa untuk maksud tersebut huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Bali tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

 

 

 

1.

Undang-undang Nomar 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

7.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2004 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2004;

8.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tahun 1998 Nomor 145 Seri A Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 72 Seri A Nomor 1) terakhir dengan Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2004 Nomor 3);

9.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1998 Nomor 46 Seri A Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 73 Seri A Nomor 2) terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2004 Nomor 4).

 

 

 

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

 

 

 

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1.

Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan kendaraan bermotor.

2.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan roda 2 atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

3.

Kendaraan Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

4.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

5.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua belah pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

6.

Kendaraan Bermotor Rubah Bentuk adalah kendaraan bermotor jenis pick up, light dan truck yang mengalami perubahan teknis atau bentuk serta penggunaannya.

7.

Harga Pasaran Umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber-sumber data antara lain perusahaan pemegang merk asosiasi penjual kendaraan bermotor dan sumber-sumber data lainnya.

 

 

 

(1)

Dasar penghitungan pengenaan PKB perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

(2)

Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual kendaraan bermotor.

(3)

Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.

 

 

 

(1)

Nilai jual kendaraan bermotor sebagai dasar penghitungan PKB dan BBNKB ditetapkan sebagaimana tercantum pada kolom 4 Lampiran I Keputusan ini.

(2)

Khusus kendaraan bermotor ubah bentuk nilai jualnya ditetapkan sebagaimana tercantum pada kolom 4 Lampiran I Keputusan ini, ditambah dengan Nilai Jual ubah bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.

 

 

 

Besarnya PKB untuk kendaraan bukan umum dan kendaraan umum sebagaimana tercantum dalam kolom 7 dan 8 Lampiran I Keputusan ini.

 

 

 

(1)

Bobot untuk menghitung dasar Pengenaan PKB dihitung dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

 

a.

Tekanan gandar;

 

b.

Jenis bahan bakar kendaraan bermotor;

 

c.

Jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.

(2)

Bobot dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum pada kolom 5 Lampiran I Keputusan ini.

 

 

 

Dasar Pengenaan PKB dimaksud Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran I Keputusan ini.

 

 

 

Besarnya PKB untuk kendaraan bukan umum ditetapkan:

a.

Kendaraan bermotor tahun pembuatan 2004 pengenaan pajaknya 100% sebagaimana tercantum pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini;

b.

Kendaraan bermotor tahun pembuatan 2003 ke bawah pengenaan pajaknya sebesar 90% sebagaimana tercantum pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

 

 

 

Besarnya PKB untuk kendaraan umum sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Keputusan ini.

 

 

 

Dasar pengenaan Pajak Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar, pengenaan pajaknya 100% sebagaimana tercantum pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

 

 

 

Dasar pengenaan BBNKB ditetapkan berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada kolom 4 Lampiran I Keputusan ini.

 

 

 

(1)

Menugaskan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Bali atas nama Gubernur Bali menetapkan tambahan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang tidak tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Penetapan dasar pengenaan PKB dan BBNKB dimaksud ayat 1 Pasal ini ditentukan sebagai berikut:

 

a.

Merk, Jenis dan Type yang tidak tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) dibawah harga pasaran umum yang berlaku di Provinsi Bali.

 

b.

Merk, Jenis dan Type kendaraan bermotor untuk tahun pembuatan lebih tua yang tidak tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, Nilai jualnya ditetapkan dengan membandingkan Merk, jenis, Type, Isi Cylinder dan Tahun Pembuatan dari Negara Produsen yang sama;

 

c.

Merk, Jenis dan Type telah tercantum dalam Lampiran Keputusan ini tetapi nilai jualnya untuk tahun pembuatan yang baru belum tercantum dan tidak diketahui harga pasaran umumnya (HPU) besarnya nilai jual dihitung dengan penambahan 5% (lima persen) dari nilai jual tahun sebelumnya;

 

d.

Merk, jenis, Type, telah tercantum dalam Lampiran Keputusan ini tetapi nilai jualnya untuk tahun pembuatan lebih tua tidak tercantum, nilai jualnya dihitung dari nilai jual tahun pembuatan terakhir dalam tabel dengan penurunan 10% (sepuluh persen) setiap tahun maksimal penurunan 5 tingkat atau disesuaikan Harga Pasaran Umum (HPU) di Provinsi Bali;

 

e.

Merk, Jenis, Type, telah tercantum dalam Lampiran Keputusan ini tetapi nilai jualnya untuk tahun pembuatan sebelum tahun 1975 tidak tercantum, maka nilai jualnya dihitung sama dengan nilai jual tahun pembuatan 1975.

(3)

Penetapan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

 

 

 

(1)

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2)

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

 

 

 

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 15 Maret 2004
GUBERNUR BALI,
ttd.
DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 15 Maret 2004
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,
ttd.
I NYOMAN YASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2004 NOMOR 10