Qanun Kota Lhokseumawe Nomor: 1 Tahun 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Aceh yang pengelolaannya dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

b.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang­-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan perda;

c.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang­-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, Objek Pajak dan Retribusi, Dasar Pengenaan Pajak, Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PAJAK KOTA DAN RETRIBUSI KOTA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.

Daerah adalah Kota Lhokseumawe.

3.

Kota adalah Kota Lhokseumawe.

4.

Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi kewenangannya masing­-masing.

5.

Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Pemerintah Kota.

6.

Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kota sebagaimana unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kota Lhokseumawe.

7.

Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.

8.

Qanun Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kota Lhokseumawe di Aceh.

9.

Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Lhokseumawe.

10.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

12.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun.

13.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

14.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

15.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

16.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

17.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kota yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

18.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun­-tahun anggaran berikutnya.

19.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

20.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak Kota adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

21.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

22.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

24.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.

25.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

26.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

27.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

28.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

29.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang Pertanahan dan Bangunan.

30.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

31.

Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

32.

Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran dan/atau sejenisnya.

33.

Restoran dan/atau sejenisnya adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, dan termasuk jasa boga/katering.

34.

Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

35.

Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

36.

Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

37.

Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.

38.

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

39.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

40.

Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

41.

Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

42.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

43.

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang­-undangan di bidang mineral dan batu bara.

44.

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

45.

Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia Juchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.

46.

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.

47.

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

48.

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

49.

Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

50.

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

51.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi Kota adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

52.

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.

53.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi.

54.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

55.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

56.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

57.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

58.

Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari Dusun/Gampong sebelum diangkut ke TPA.

59.

Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.

60.

Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak suatu kendaraan untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya.

61.

Parkir Tepi Jalan Umum adalah Tempat untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian jalan yang berada pada sisi kiri menurut arah lalu lintas yang ditetapkan oleh Wali Kota.

62.

Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, meliputi tempat parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir, tempat khusus parkir swasta yang diselenggarakan secara tetap atau tidak tetap yang merupakan fasilitas parkir untuk umum termasuk penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.

63.

Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelantaran, bangunan berbentuk los dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kota dan khusus disediakan untuk pedagang.

64.

Kios adalah bangunan dipasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.

65.

Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.

66.

Pelataran Pasar adalah halaman/pelataran, emperan jalan yang digunakan untuk tempat berjualan tanpa dilengkapi atap dan dinding.

67.

Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG, adalah perizinan yang diberikan oleh Wali Kota Lhokseumawe kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

68.

Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah dokumen yang diberikan/dikeluarkan oleh Pemerintah Kota kepada pemilik bangunan gedung atau perwakilannya sebagai pernyataan bahwa bangunan yang bersangkutan laik fungsi dan dapat digunakan dengan benar sesuai rencana untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung.

69.

Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

70.

Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

71.

Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

72.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

73.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah dasar pemungutan jenis Pajak Daerah.

74.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah dasar untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bagunan yang terhutang.

75.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

76.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

77.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

78.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

79.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.

80.

Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

81.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

82.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

83.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

84.

Tarif Retribusi adalah besaran uang dalam nilai Rupiah atas pelayanan jasa.

85.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Kota yang bertanggung jawab kepada Wali Kota dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.

86.

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

87.

Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam Peraturan Wali Kota.

88.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

89.

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

90.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota.

91.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan pada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

92.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

93.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang lingkup Qanun ini meliputi;

a.

Pajak Kota;

b.

Retribusi Kota;

c.

pemungutan Pajak Kota dan Retribusi Kota;

d.

pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan;

e.

pemberian fasilitas Pajak Kota dan Retribusi Kota dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi;

f.

penetapan target penerimaan Pajak Kota dan Retribusi Kota dalam APBK;

g.

kerahasiaan data wajib pajak;

h.

penyidikan;

i.

ketentuan pidana;

j.

insentif Pemungutan Pajak Kota dan Retribusi Kota; dan

k.

ketentuan lain-lain.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajak Kota yang dipungut oleh Pemerintah Kota meliputi:

a.

PBB-P2;

b.

BPHTB;

c.

PBJT;

 

1.

makan dan/atau minuman;

 

2.

tenaga listrik;

 

3.

jasa perhotelan;

 

4.

jasa parkir; dan

 

5.

jasa kesenian dan hiburan.

d.

Pajak Reklame;

e.

PAT;

f.

Pajak MBLB;

g.

Pajak Sarang Burung Walet;

h.

Opsen PKB; dan

i.

Opsen BBNKB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

(2)

Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

(3)

Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:

 

a.

bumi dan/atau bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

 

b.

bumi dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

 

c.

bumi dan/atau bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

 

d.

bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh Gampong, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

 

e.

bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

 

f.

bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

 

g.

bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit) lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;

 

h.

bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan

 

i.

bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

(2)

Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.

(2)

NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

(3)

NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(4)

Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

(5)

NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6)

NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

(7)

Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar Pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

(2)

Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:

 

a.

kenaikan NJOP basil penilaian;

 

b.

bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau

 

c.

klasterisasi NJOP di kota.

(3)

Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

(2)

Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah dari pada untuk lahan lainnya.

(3)

Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

(2)

Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

(3)

Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

PBB-P2 yang terutang dipungut di Wilayah Kota Lhokseumawe.

(2)

Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

a.

laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan

 

b.

bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2)

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

pemindahan hak karena:

 

 

1.

jual beli;

 

 

2.

tukar-menukar;

 

 

3.

hibah;

 

 

4.

hibah wasiat;

 

 

5.

waris;

 

 

6.

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;

 

 

7.

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

 

 

8.

penunjukan pembeli dalam lelang;

 

 

9.

pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

 

 

10.

penggabungan usaha;

 

 

11.

peleburan usaha;

 

 

12.

pemekaran usaha; atau

 

 

13.

hadiah.

 

b.

pemberian hak baru karena:

 

 

1.

kelanjutan pelepasan hak; atau

 

 

2.

di luar pelepasan hak.

(3)

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

hak milik;

 

b.

hak guna usaha;

 

c.

hak guna bangunan;

 

d.

hak pakai;

 

e.

hak milik atas satuan rumah susun; dan

 

f.

hak pengelolaan.

(4)

Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:

 

a.

untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

 

b.

oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

 

c.

untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan perundang-undangan;

 

d.

untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

 

e.

oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;

 

f.

oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;

 

g.

oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan

 

h.

untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)

Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.

(6)

Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2)

Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.

(2)

Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

harga transaksi untuk jual beli;

 

b.

nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

 

c.

harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

(3)

Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

(4)

Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Kota menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5)

Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

(6)

Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(7)

Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Pemerintah Kota dapat menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang lebih tinggi dari pada nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau bangunan dengan ketentuan:

 

a.

pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;

 

b.

pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;

 

c.

pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;

 

d.

pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;

 

e.

pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;

 

f.

pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau

 

g.

pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

(2)

Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BPHTB yang terhutang dipungut di wilayah Kota Lhokseumawe tempat tanah dan/atau bangunan berada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

a.

makanan dan/atau minuman;

b.

konsumsi tenaga listrik;

c.

jasa perhotelan;

d.

jasa parkir; dan

e.

jasa kesenian dan hiburan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:

 

a.

Restoran dan/atau sejenisnya yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;

 

b.

penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:

 

 

1.

proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;

 

 

2.

penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan

 

 

3.

penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2)

Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan makanan dan/atau minuman:

 

a.

dengan peredaran usaha tidak melebihi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pertahun;

 

b.

dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman; dan

 

c.

dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

(2)

Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

 

a.

konsumsi tenaga listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Kota dan penyelenggara negara lainnya;

 

b.

konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;

 

c.

konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

 

d.

konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:

 

a.

hotel;

 

b.

hostel;

 

c.

vila;

 

d.

pondok wisata;

 

e.

motel;

 

f.

losmen

 

g.

wisma pariwisata;

 

h.

pesanggrahan;

 

i.

rumah penginapan/guest house/bungalo/resort/cottage;

 

j.

tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan

 

k.

glamping.

(2)

Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

 

b.

jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;

 

c.

jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

 

d.

jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan

 

e.

jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:

 

a.

penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau

 

b.

pelayanan memarkirkan kendaraan (valet parking).

(2)

Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

 

b.

jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan

 

c.

jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:

 

a.

tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;

 

b.

pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

 

c.

kontes kecantikan;

 

d.

kontes binaraga;

 

e.

pameran;

 

f.

pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;

 

g.

pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;

 

h.

permainan ketangkasan;

 

i.

olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;

 

j.

rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;

 

k.

panti pijat dan pijat refleksi, dan mandi uap/spa.

(2)

Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:

 

a.

promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan

 

b.

kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.

(2)

Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:

 

a.

jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;

 

b.

nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;

 

c.

jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;

 

d.

jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan

 

e.

jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

(2)

Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai Rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai Rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

(3)

Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Kota.

(4)

Dalam hal Pemerintah Kota menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:

 

a.

Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan

 

b.

Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

(2)

Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:

 

a.

jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan

 

b.

jumlah pembelian tenaga listrik, untuk prabayar.

(3)

Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan:

 

a.

kapasitas tersedia;

 

b.

tingkat penggunaan listrik;

 

c.

jangka waktu pemakaian listrik; dan

 

d.

harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kota.

(4)

Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

(2)

Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

 

a.

konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan

 

b.

konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan 1,5% (satu koma lima persen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

(2)

Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PJBT yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

(2)

Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

reklame papan billboard/videotron/megatron;

 

b.

reklame kain;

 

c.

reklame melekat/stiker;

 

d.

reklame selebaran;

 

e.

reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

 

f.

reklame udara;

 

g.

reklame apung;

 

h.

reklame film/slide; dan,

 

i.

reklame peragaan.

(3)

Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:

 

a.

penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

 

b.

label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

 

c.

nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

 

d.

reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan

 

e.

reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

(2)

Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.

(2)

Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

(3)

Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

(4)

Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5)

Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Kota Lhokseumawe.

(2)

Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2)

Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:

 

a.

keperluan dasar rumah tangga;

 

b.

pengairan pertanian rakyat;

 

c.

perikanan rakyat;

 

d.

peternakan rakyat;

 

e.

keperluan keagamaan, sosial; dan

 

f.

keperluan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2)

Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.

(2)

Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.

(3)

Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

(4)

Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor­ faktor berikut:

 

a.

jenis sumber air;

 

b.

lokasi sumber air;

 

c.

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

 

d.

volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

 

e.

kualitas air; dan

 

f.

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(5)

Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah Kota diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

(2)

Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAT yang terutang dipungut di wilayah Kota Lhokseumawe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:

 

a.

ashes;

 

b.

batu tulis;

 

c.

batu setengah permata;

 

d.

batu kapur;

 

e.

batu apung;

 

f.

batu permata;

 

g.

bentonit;

 

h.

dolomit;

 

i.

feldspar

 

j.

garam batu (halite);

 

k.

grafit;

 

l.

granit/andesit;

 

m.

gips;

 

n.

kalsit;

 

o.

kaolin;

 

p.

leusit;

 

q.

magnesit;

 

r.

mika;

 

s.

marmer;

 

t.

nitrat;

 

u.

obsidian;

 

v.

oker;

 

w.

pasir dan kerikil;

 

x.

pasir kuarsa;

 

y.

perlit;

 

z.

fosfat;

 

aa.

talk;

 

bb.

tanah serap (fullers earth);

 

cc.

tanah diatom;

 

dd.

tanah liat;

 

ee.

tawas (alum);

 

ff.

tras;

 

gg.

yarosit;

 

hh.

zeolit;

 

ii.

basal;

 

jj.

trakhit;

 

kk.

belerang;

 

ll.

MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan

(2)

Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:

 

a.

untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjual belikan/dipindah tangankan; dan

 

b.

untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

(2)

Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.

(2)

Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.

(3)

Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

(4)

Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Kota Lhokseumawe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

(2)

Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

(2)

Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.

(2)

Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

(3)

Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai hasil survey harga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10%, (sepuluh persen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Kota Lhokseumawe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

(2)

Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan pajak terhutang dari PKB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dasar pengenaan Opsen PKB adalah PKB terutang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran pokok Opsen PKB yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak Opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

(2)

Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan pajak terhutang BBNKB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dasar pengenaan Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis Retribusi terdiri atas:

a.

Retribusi Jasa Umum;

b.

Retribusi Jasa Usaha; dan

c.

Retribusi Perizinan Tertentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

(3)

Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

(4)

Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 merupakan nilai Rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

(2)

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2)

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.

(3)

Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a meliputi:

 

a.

pelayanan kebersihan;

 

b.

pelayanan parkir di tepi jalan umum;

 

c.

pelayanan pasar.

(2)

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

(3)

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD;

(4)

Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(5)

Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang­-undangan.

(6)

Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:

 

a.

tidak bertentangan dengan peraturan perundang­-undangan yang lebih tinggi;

 

b.

tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

 

c.

tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(7)

Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan di bidang pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Walikota ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, meliputi:

 

a.

pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

 

b.

pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;

 

c.

penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;

 

d.

penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan

 

e.

pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

(2)

Dikecualikan dari pengenaan retribusi atas pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kebersihan dari Pemerintah Kota.

(2)

Wajib Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa atas pelayanan kebersihan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi sesuai ketentuan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, meliputi:

 

a.

pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

 

b.

pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;

 

c.

penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan

 

d.

penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan

 

e.

pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

(2)

Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kebersihan diukur berdasarkan jenis atau volume sampah.

(2)

Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik dan sampah yang tidak berbahaya.

(3)

Dalam hal volume sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas pekarangan dan lantai bangunan rumah tangga, perdagangan, industri, usaha barang dan jasa.

(4)

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi Pelayanan Kebersihan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (1) huruf b merupakan penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.

(2)

Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa atas pelayanan parkir di tepi jalan umum diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi sesuai ketentuan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, tingkat penggunaan/frekwensi, jangka waktu penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum.

(2)

Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

 

a.

kendaraan bermuatan truk gandengan/trailer/container;

 

b.

bus/truk;

 

c.

kendaraan bermotor angkutan barang jenis box dan pick up;

 

d.

kendaraan bermotor roda empat/roda tiga/minibus/sedan dan sejenisnya; dan

 

e.

sepeda motor (roda dua).

(3)

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (1) huruf c merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar.

(2)

Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang wajib melakukan pembayaran atas pelayanan pasar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Kota dan khusus disediakan untuk pedagang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan jenis, ukuran luas tempat yang digunakan dan jangka waktu pemakaian serta kelas pasar yang digunakan.

(2)

Masa Retribusi Pelayanan Pasar adalah jangka waktu pemakaian bagi wajib retribusi pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Kota.

(3)

Struktur besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi Pelayanan Pasar dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 huruf b, meliputi:

 

a.

penyediaan tempat parkir khusus di luar badan jalan;

 

b.

pemanfaatan aset Pemerintah Kota, yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(3)

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD;

(4)

Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatas dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(5)

Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:

 

a.

tidak bertentangan dengan peraturan perundang­-undangan yang lebih tinggi;

 

b.

tidak menghambat ik1im investasi di daerah; dan

 

c.

tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(6)

Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan di bidang keuangan, Menteri yang menyelenggarakan di bidang pemerintahan dalam negeri, dan DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Parkir Khusus adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

(2)

Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Parkir Khusus adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objek Retribusi Penyediaan Tempat Parkir Khusus adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan Tempat Parkir Khusus dihitung berdasarkan frekwensi penggunaan tempat parkir dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat parkir.

(2)

Struktur dan besaran tarif Retribusi Penyediaan Tempat Parkir Khusus tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi Penyediaan Tempat Parkir Khusus dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Retribusi Pemanfaatan Aset Pemerintah Kota adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat aset Pemerintah Kota.

(2)

Wajib Retribusi Pemanfaatan Aset Pemerintah Kota adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau memanfaatkan aset Pemerintah Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemanfaatan aset Pemerintah Kota yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Bentuk pemanfaatan aset Pemerintah Kota berupa pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara perhitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:

 

a.

sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;

 

b.

kerja sama pemanfaatan;

 

c.

bangun guna serah atau bangun serah guna; atau

 

d.

kerja sama penyediaan infrastruktur.

(3)

Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.

(4)

Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:

 

a.

tidak bertentangan dengan peraturan perundang­-undangan yang lebih tinggi;

 

b.

tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

 

c.

tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tingkat penggunaan jasa pemanfaatan aset Pemerintah Kota diukur berdasarkan jenis, jumlah dan rencana penggunaan.

(2)

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Pemerintah Kota tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi Pemanfaatan Aset Pemerintah Kota dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c yang dipungut retribusi meliputi:

 

a.

persetujuan bangunan gedung; dan

 

b.

penggunaan tenaga kerja asing.

(2)

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Dikecualikan dari pengenaan retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan bangunan lain yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.

(2)

Wajib Retribusi PBG adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG dan SLF.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi PBG adalah penerbitan PBG dan SLF.

(2)

Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan izin, Inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG serta pencetakan plakat SLF.

(3)

Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

(4)

Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:

 

a.

pembangunan baru;

 

b.

bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;

 

c.

PBG perubahan untuk:

 

 

1.

perubahan fungsi bangunan gedung

 

 

2.

perubahan lapis bangunan gedung;

 

 

3.

perubahan luas bangunan gedung;

 

 

4.

perubahan tampak bangunan gedung;

 

 

5.

perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;

 

 

6.

perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;

 

 

7.

perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya;

 

 

8.

perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya;

(5)

PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

(6)

Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tingkat penggunaan jasa Persetujuan Bangunan Gedung diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.

(2)

Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tenaga kerja asing;

(2)

Dikecualikan dari penggunaan retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing, badan international, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah pemberi kerja TKA.

(2)

Wajib Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah orang pribadi dan badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran penggunaan tenaga kerja asing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Penggunaan Tenaga Kerja Asing meliputi pemberian perpanjangan izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing kepada Pemberi Kerja TKA.

(2)

Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tingkat Penggunaan jasa pemberian layanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dihitung berdasarkan jumlah penerbitan izin dan jangka waktu Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

(2)

Tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan sebesar USD100,00 (seratus dolar) perjabatan/bulan untuk setiap TKA dan dibayarkan dimuka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.

(2)

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

(3)

Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah SKPD dan SPPT.

(4)

Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah SPTPD.

(5)

Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6)

Pemerintah dapat menerbitkan SKPDKB jika Wajib Pajak tidak menyampaikan dan/atau mengisi SPTPD setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelaporan SPTPD dilakukan setiap masa Pajak.

(2)

Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.

(3)

Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

(4)

Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemerintah Kota dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.

(2)

Kerjasama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.

(3)

Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.

(4)

Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.

(5)

Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja kota.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerjasama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan Pajak Kota dan Retribusi Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

(2)

Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:

 

a.

pembayaran dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi;

 

b.

dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia pembayaran atau penyetoran pajak dan retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan masing-masing jenis Pajak Kota dan Retribusi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang­-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

(2)

Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

(3)

Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

(4)

Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:

 

a.

perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau

 

b.

pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

(2)

Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

(3)

Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wall Kota.

(4)

Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

(5)

Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

(6)

Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

(7)

Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:

 

a.

menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

 

b.

menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau

 

c.

menolak permohonan Wajib Pajak.

(8)

Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

(9)

Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(10)

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:

 

a.

bencana alam;

 

b.

kebakaran;

 

c.

kerusuhan massal atau huru-hara;

 

d.

wabah penyakit;

(11)

Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.

(2)

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

(3)

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, antara lain:

 

a.

kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;

 

b.

kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

 

c.

untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;

 

d.

untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kota dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau

 

e.

untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

(4)

Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRK dengan melampirkan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal tersebut.

(5)

Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBK mempertimbangkan paling sedikit:

 

a.

kebijakan makro ekonomi Daerah; dan

 

b.

potensi Pajak dan Retribusi APBK.

(2)

Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.

(3)

Kebijakan makro ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang­-undangan di bidang perpajakan Daerah.

(2)

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wa1i Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

(3)

Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:

 

a.

Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan

 

b.

Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Negara.

(4)

Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(5)

Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(6)

Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

(2)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

a.

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

 

b.

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

 

c.

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

 

d.

memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

 

e.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

 

g.

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

 

h.

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

 

i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

menghentikan penyidikan; dan/atau

 

k.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

(2)

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4), membayar atas layanan yang digunakan atau dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 merupakan pendapatan negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.

(2)

Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.

(3)

Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.

(4)

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.

(5)

Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

(6)

Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).

(7)

Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:

 

a.

gempa bumi;

 

b.

kebakaran;

 

c.

angin topan;

 

d.

wabah penyakit; dan

 

e.

bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) paling lama:

 

a.

1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD; dan

 

b.

6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.

(2)

Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Hasil Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

(2)

Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.

(3)

Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

(4)

Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:

 

a.

penanaman pohon;

 

b.

pembuatan lubang atau sumur resapan;

 

c.

pelestarian hutan atau pepohonan; dan

 

d.

pengelolaan limbah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

(2)

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

(4)

Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

OPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBK.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Qanun ini mulai berlaku:

a.

Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Qanun ini diundangkan, penyelesaian dilakukan berdasarkan Peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Qanun ini;

b.

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

c.

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan mengenai Pajak MBLM, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pada saat Qanun ini mulai berlaku:

 

a.

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2010 Nomor 10);

 

b.

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 Nomor 1);

 

c.

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2022 Nomor 1);

 

d.

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 Nomor 6);

 

e.

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 Nomor 7);

 

f.

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 2);

 

g.

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 9);

 

h.

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 3);

 

i.

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 11);

 

j.

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 5);

 

k.

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 Nomor 13);

 

l.

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 4);

 

m.

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2013 Nomor 2);

 

n.

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2021 Nomor 2);

 

o.

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 Nomor 9);

 

p.

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 3);

 

q.

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2019 Nomor 1);

 

r.

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2020 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020 Nomor 5);

 

s.

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020 Nomor 6);

 

t.

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020 Nomor 7);

 

u.

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2021 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2021 Nomor 1);

 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2)

Peraturan pelaksanaan dari Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Qanun ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan pelaksanaan Qanun ini ditetapkan paling lama 1 (Satu) Tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Kota Lhokseumawe ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 8 Januari 2024 (26 Jumadil Akhir 1445)

Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

dto.

A. HANAN

 

Diundangkan di Lhokseumawe

pada tanggal 8 Januari 2024 (26 Jumadil Akhir 1445)

SEKRETARIS DAERAH

KOTA LHOKSEUMAWE,

dto.

T. ADNAN

 

LEMBARAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024 NOMOR 1

 

 

 

 

 

 

Pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi sebagai bagian dari ruang lingkup Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Adapun pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi tersebut, antara lain restrukturisasi jenis Pajak, rasionalisasi jenis Retribusi, serta pengenaan Opsen. Kebijakan pengenaan Opsen ditujukan untuk meningkatkan sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pemungutan PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Pengenaan Opsen dilakukan dengan tidak menambah beban maksimum yang dapat ditanggung Wajib Pajak pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, pengaturan pelaksanaan dalam rangka pengelolaan Pajak dan Retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wall Kota.

 

Untuk itu, Qanun ini dimaksudkan guna memberikan pengaturan pelaksanaan yang melengkapi berbagai pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Qanun ini juga menjadi dasar dan pedoman bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam menerbitkan Peraturan Wali Kota dan/atau peraturan pelaksanaan lainnya dalam rangka Pemungutan Pajak dan Retribusi, termasuk sistem dan prosedur Pemungutan, dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan tiap Daerah.

 

Pengaturan dalam Qanun ini mencakup berbagai aspek pengelolaan Pajak dan Retribusi, khususnya pelaksanaan Pemungutan antara lain pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran, pelaporan, pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Retribusi, keberatan, gugatan, penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota, dan pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi.

 

Dasar pengenaan, saat terutang, dan wilayah Pemungutan Pajak merupakan beberapa komponen utama dalam penghitungan Pajak terutang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa penetapan besaran dasar pengenaan Pajak merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Adapun, salah satu perubahan fundamental mengenai dasar pengenaan Pajak adalah kebijakan terkait dasar pengenaan PBB-P2 yaitu melalui pengaturan bahwa dasar pengenaan PBB-P2 yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. Dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Qanun ini mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan penetapan dasar pengenaan, saat terutang, dan wilayah Pemungutan Pajak guna melengkapi pengaturan yang telah ada dalam Undang-Undang.

 

Untuk meningkatkan akuntabilitas, kesesuaian karakteristik pungutan, dan kepastian hukum, Qanun ini mengatur bahwa penerimaan atas pelayanan objek Retribusi sesuai Undang-Undang yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dicatat sebagai Retribusi. Meskipun demikian, penggunaan penerimaan yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang­-undangan. Selain itu, Qanun ini juga mengatur bahwa seluruh pungutan atas pemanfaatan barang milik daerah menjadi bagian dari Retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah.

 

Pendaftaran Wajib Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak, utamanya apabila dilakukan secara sederhana sebagai salah satu langkah simplifikasi administrasi perpajakan. Untuk itu, Pemerintah Kota hanya dapat menerbitkan 1 (satu) NPWPD untuk seluruh jenis Pajak yang dihubungkan dengan nomor induk kependudukan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan nomor induk berusaha untuk Wajib Pajak Badan. Hal ini sebagai langkah integrasi data perpajakan guna memberikan kemudahan administrasi perpajakan.

 

Sejalan dengan kebijakan Pajak dan Retribusi dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Qanun ini juga memuat pengaturan pelaksanaan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan iklim investasi, di antaranya mengenai mekanisme pemberian dukungan insentif, penyesuaian tarif, evaluasi atas rancangan Qanun, dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, Pemerintah Kota tetap didorong agar terus mengedepankan penggalian potensi Pajak secara optimal, salah satunya melalui kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dan pemanfaatan data dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, maupun pihak ketiga dengan tetap menjaga kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama tersebut merupakan langkah optimalisasi pemanfaatan data-data yang semakin memiliki peran vital dalam mendorong peningkatan kinerja fiskal Pemerintah Kota.

 

 

 

 

 

 

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7