Putusan Mahkamah Agung 1433 C/PK/PJK/2016

Kuota Baca Tersisa : 0
Reset pukul 00.00 WIB
Menolak Peninjauan Kembali
Gunakan versi desktop untuk pengalaman lengkap
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
1433/C/PK/PJK/2016
 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
 
MAHKAMAH AGUNG
Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:
 
PT. SINAR BERSATU, beralamat di Jalan Ir. Sutami No. 19A, Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Ke Jek Tiang, selaku Direktur PT. Sinar Bersatu;
 
Selanjutnya memberikan kuasa kepada: Anwar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SB-MKS 57-VI/2013 tanggal 11 Juni 2013;
 
untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
 
MELAWAN
 
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani By Pass, Jakarta Timur, diwakili oleh Agung Kuswandono sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 
untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;
 
Mahkamah Agung tersebut;
 
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
 
Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT. 43497/PP/M.IX/19/2013, tanggal 26 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:
 
RINGKASAN POSITA BANDING
 
Bahwa dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding atas penetapan direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: Kep-253/WBC.15/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang diekspor oleh Pemohon Banding;
 
Bahwa yang mengakibatkan Pemohon Banding diwajibkan untuk membayar kekurangan pembayaran Bea Keluar sebesar Rp760.924.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
 
Bahwa berdasarkan Penetapan Perhitungan Bea Keluar atas barang ekspor yang ditujukan ke Pemohon Banding, dimana dari Pemohon Banding sangat tidak setuju atas Penetapan tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa barang stok gudang yang susut (short) yang ditagihkan ke Pemohon Banding;
 
Bahwa menurut sepengetahuan Pemohon Banding, barang yang dibayar Bea Keluarnya adalah barang yang diekspor yang sudah ada PEB, sedangkan yang terjadi sekarang adalah barang stock gudang yang susut (short) yang ditagihkan ke Pemohon Banding;
 
Bahwa dari hasil Audit Bea dan Cukai terdapat pula kekeliruan dalam menetapkan perhitungan antara:
a.
Pembelian barang stock gudang (Lampiran II KKA No. 2a) yaitu:
 
 
 
b.
Perhitungan Pembelian Barang stock gudang dengan realisasi ekspor (Lampiran II KKA No. 2c);
 
 
Bahwa dari hasil perhitungan Pemohon Banding dari Mei 2010 sampai Mei 2012 saldo stock gudang Pemohon Banding Balance. Dan Pemohon Banding juga sudah sampaikan sebelumnya di awal audit Bea dan Cukai bahwa pembelian barang stock gudang adalah barang yang belum diolah/masih ada proses pengeringan (jemur/oven) dan pengayakan dimana akan terjadi penyusutan barang (sesuai lampiran tanggapan DTS dari Pemohon Banding ter tanggal 14/08/2012) dan pembelian barang dari Pedagang sering terjadi pula yang namanya barang titipan artinya belum fix harga ataupun harga kontrak dari Pedagang dan Pembeli;
 
Bahwa maka dari itu Pemohon Banding mengajukan banding dan sangat tidak setuju atas penetapan tersebut;
 
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT. 43497/PP/M.IX/19/2013, tanggal 26 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
 
Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: Kep-253/WBC.15/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang diekspor oleh PT. Sinar Bersatu berdasarkan Laporan Audit Nomor: LHA-19/WBC.15/2012 tanggal 07 September 2012, atas nama PT. Sinar Bersatu, NPWP 02.557.372.6-801.000, beralamat di Jl. Ir. Suami no. 19A, Makassar, tidak dapat diterima;
 
KETENTUAN FORMAL PENINJAUAN KEMBALI
 
Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT. 43497/PP/M.IX/19/2013, tanggal 26 Februari 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Maret 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SB-MKS 57-VI/2013 tanggal 11 Juni 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Juni 2013 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Juni 2013;
 
Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 3 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Agustus 2014;
 
Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;
 
ALASAN PENINJAUAN KEMBALI
 
Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:
A.
Ketentuan Formal
 
1.
Pada dasarnya kami tidak menerima putusan tersebut yang sangat merugikan kami, dimana pengiriman (kurir) yang digunakan bukan dari pengiriman via Kantor Pos, melainkan pengiriman via Jasa pengiriman kilat (TIKI) yang bukan dari jasa pengiriman pemerintahan yang tidak dibubuhi stempel Cap Pos. Menurut sepengetahuan kami pula segala sesuatu dalam hal surat menyurat yang berkaitan dengan pemerintahan dan sifatnya penting (pajak/bea keluar) haruslah menggunakan jasa pengiriman Kantor Pos Indonesia yang dibubuhi stempel cap pos.
 
Dan menurut perhitungan kami dari tanggal diterimanya Surat Keputusan tersebut sudah pas 60 hari yaitu dari tanggal 13 Oktober 2012 dan diserahkan ke Loket Pengadilan Pajak (diantar langsung) tertanggal 11 Desember 2012;
 
 
 
 
2.
Saat penyerahan surat banding ke pengadilan pajak memang kami tidak menyertakan surat kuasa penandatanganan surat banding, karena kami berkesimpulan bahwa surat kuasa penandatanganan kami serahkan pada saat sidang dan itu kami sudah lakukan dan sampaikan pada saat sidang cepat dan pihak panitera pun sudah mengambil/melihat surat kuasa tersebut yang kami bagikan sesuai prosedur yaitu 3 (tiga) rangkap, 1 rangkap dibubuhi stempel cap pos dan 2 (dua) rangkap yang tidak dibubuhi stempel cap pos yang kami jilid dengan surat banding dan lampirannya;
 
 
 
B.
Materi
 
1.
Sebagaimana yang kami uraikan dalam surat banding tersebut bahwa kami dari pihak perusahaan tidak menerima atas Keputusan Dirjen Direktur Jenderal Bea dan Cukai No: KEP-253/WBC.15/2012 tgl 10 Oktober 2012, Hal ini dikarenakan bahwa barang stock gudang yang susut (short) yang ditagihkan ke perusahaan kami;
 
2.
Dan menurut sepengetahuan kami pula bahwa barang yang dibayar Bea Keluarnya adalah barang yang diekspor yang sudah ada PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang), namun yang terjadi dalam Keputusan tersebut adalah barang stock gudang yang susut (short) yang ditagihkan ke perusahaan kami;
 
3.
Dari Hasil Audit Bea dan Cukai Makassar terdapat pula kekeliruan (tidak sesuai) dalam hal menetapkan perhitungan baik perhitungan dalam daftar DTS No. S-606/WBC.15/2012 tgl. 08 Agustus 2012 dengan No. Surat Tugas:
ST-98/WBC.15/2012 tgl. 07 Juni 2012 (data temuan sementara) dan lampirannya, antara LHA (laporan hasil audit) No. LHA-19/WBC.15/BD.05/2012 tgl. 07 September 2012 dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.: KEP-253/WBC.15/2012 tgl. 10 Oktober 2012 dimana terdapat perbedaan dan kesalahan dalam surat keputusan tersebut yang menurut kami Cacat Hukum;
 
 
 
 
Adapun rincian perbedaan dan kesalahan yang terjadi yang menurut kami Cacat Hukum sebagai berikut:
 
1.
Daftar temuan sementara (DTS) No. S-606/WBC.15/2012 tgl. 08 Agustus 2012 dengan No. surat tugas ST-98/WBC.15/2012 tgl. 07 Juni 2012 dan Laporan Hasil Audit (LHA) No. LHA-19/WBC.15/BD.05/2012 tgl. 07 September 2012 dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-253/WBC.15/2012 tgl. 10 Oktober 2012 adalah:
 
 
a.
Pemeriksaan Realisasi Ekspor Dokumen PEB.
 
 
 
DTS No. S-606/WBC.15/2012 tgl. 08 Agustus 2012 dengan No. surat tugas ST-98/WBC.15/2012 tgl. 07 Juni 2012: Dokumen PEB yang diperiksa sebanyak 40 Dokumen PEB. LHA No. LHA-19/WBC.15/BD.05/2012 tgl. 07 September 2012: Dokumen PEB yang diperiksa sebanyak 40 Dokumen PEB.
 
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-253/WBC.15/2012 tgl 10 Oktober 2012: Dokumen PEB yang tertuang dalam Keputusan tersebut sebanyak 29 Dokumen PEB.
(TIDAK SESUAI/CACAT HUKUM)
 
 
 
 
 
 
b.
Total Jumlah barang yang diekspor sesuai dokumen PEB yang diperiksa.
 
 
 
DTS No. S-606/WBC.15/2012 dengan No. surat tugas No. ST-98/WBC.15/2012 tgl 07 Juni 2012 sebanyak 5.620.550,00 Kgs.
 
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-253/WBC.15/2012 tgl 10 Oktober 2012 sebanyak 4.020.000 Kgs.
(TIDAK SESUAI/CACAT HUKUM)
 
 
 
 
 
 
c.
Total Bea Keluar yang dibayar sesuai hasil pemeriksaan.
 
 
 
DTS No. S-606/WBC.15/2012 dengan surat tugas No. ST-98/WBC.15/2012 tgl. 07 Juni 2012 sebanyak Rp10.426.835.944.
 
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-253/WBC.15/2012 tgl. 10 Oktober 2012 Lampiran I dan II sebanyak Rp6.840.113.390.
(TIDAK SESUAI/CACAT HUKUM)
 
 
 
 
 
 
d.
Perhitungan dalam menetapkan Pembelian dan Realisasi Ekspor.
 
 
 
Pembelian barang stock gudang (Lampiran II KKA No. 2a dalam DTS No. S-606/WBC.15/2012 dengan no. surat tugas ST-98/WBC.15/2012):
 
 
 
 
 
 
 
 
(TIDAK SESUAI/CACAT HUKUM)
 
 
 
 
 
 
e.
Perhitungan Pembelian barang stock gudang dengan Realisasi Ekspor Lampiran II KKA No. 2c dalam DTS No. S-606/WBC.15/2012 dengan no. surat tugas ST-98/WBC.15/2012)
 
 
 
 
 
 
 
 
(TIDAK SESUAI/CACAT HUKUM)
 
 
 
 
 
 
f.
Dari hasil Audit Bea dan Cukai yang tertuang dalam Daftar Temuan Sementara (DTS) No. S-606/WBC.15/2012 tgl. 08 Agustus 2012 dengan No. Surat Tugas No. S-98/WBC.15/WBC.15/2012 tgl. 07 Juni 2012 dengan Lampirannya menetapkan sebanyak 40 dokumen PEB yang diperiksa dari Bulan Mei 2010 sampai dengan Bulan Mei 2012 dengan hasil SESUAI seperti yang tercantum dalam lampiran DTS lampiran II KKA No. 1, lampiran II KKA No. 3, Lampiran II KKA No. 4 dan lampiran II KKA No. 6.
 
 
 
 
 
 
g.
Untuk Lampiran DTS lampiran II KKA No. 2 dan lampiran II KKA No. 5 kami sudah jelaskan pada pihak Bea dan Cukai bahwa untuk Nomor urut 01 PEB No. 002289 tgl. 18 Mei 2010 adalah kesalahan posting akun pembayaran dari Bank Devisa Persepsi (Bank Mandiri Cab. Cokroaminoto). Dari hal tersebut sudah ada tindak lanjut dari Bea dan Cukai kepada KPPN Makassar I sesuai surat Kepala Kantor Wilayah Makassar dengan no. S-694/WBC.15/2012 tgl. 10 Oktober 2012.
 
 
 
 
 
 
h.
Untuk Nomor urut 06 PEB No. 003302 tgl. 09 Juli 2010 dalam daftar temuan sementara (DTS) adalah kesalahan Bill of Lading yang belum dikoreksi masih sebatas BL performa dan kami juga sudah menyerahkan copy Bill of Lading yang sudah dikoreksi didukung oleh Berita Acara Penyegelan oleh pihak Bea dan Cukai No. BA-189/WBC.15/KPP.0109/2010 tgl. 13 Juli 2010 pada saat stuffing ke dalam container, hal ini pula kami juga sudah sampaikan melalui surat tanggapan DTS dari kami tgl. 14 Agustus 2012 yang diterima langsung oleh tim Audit per tanggal 27 Agustus 2012.
 
 
 
 
PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG
 
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
 
Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidak dapat diterima permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-253/WBC.15/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas barang yang diekspor oleh Pemohon Banding berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor: LHA-19/WBC.15/2012 tanggal 07 September 2012 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.557.372.6-801.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:
a.
Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara a quo yaitu pengenaan pungutan Bea Keluar berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor: LHA-19/WBC.15/2012 tanggal 07 September 2012, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diharuskan membayar kekurangan bea keluar sebesar Rp760.924.000,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo pengajuan Banding telah melampaui tenggang waktu yang telah ditetapkan dan penandatangan Banding dilakukan oleh orang tidak memiliki kewenangan hukum dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara a quo dapat dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (91) Undang-Undang Pajak jo Pasal 2A Undang-Undang Kepabeanan jis Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008;
b.
Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. SINAR BERSATU, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;
 
Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;
 
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;
 

MENGADILI

Kami mendeteksi adanya percobaan untuk mengakses konten Premium secara tidak sah. Kami memahami rasa ingin tahu dan kebutuhan akan informasi, tetapi cara terbaik, aman, dan legal untuk mendapatkan akses penuh adalah melalui paket Premium resmi. Dengan berlangganan, Anda tidak hanya memperoleh akses tanpa batas ke seluruh dokumen hukum dan regulasi terbaru, tetapi juga jaminan bahwa setiap informasi yang Anda dapatkan valid, terpercaya, dan mendukung aktivitas Anda secara profesional.

⁠We detected an attempt to access Premium content without authorization. While we understand the curiosity and the need for information, the only safe and legitimate way to enjoy full access is through our official Premium plan. By subscribing, you not only unlock unlimited access to comprehensive legal and tax documents, but also gain the assurance that every piece of information you rely on is accurate, trustworthy, and supports your work professionally.

Kami mendeteksi adanya percobaan untuk mengakses konten Premium secara tidak sah. Kami memahami rasa ingin tahu dan kebutuhan akan informasi, tetapi cara terbaik, aman, dan legal untuk mendapatkan akses penuh adalah melalui paket Premium resmi. Dengan berlangganan, Anda tidak hanya memperoleh akses tanpa batas ke seluruh dokumen hukum dan regulasi terbaru, tetapi juga jaminan bahwa setiap informasi yang Anda dapatkan valid, terpercaya, dan mendukung aktivitas Anda secara profesional.
Masuk ke Akun Perpajakan DDTC
Gunakan akun Perpajakan DDTC untuk mengakses fitur ini.
Background
Menemukan kesalahan ketik? Klik di sini agar kami dapat memperbaikinya.