Sumber Hukum
Peraturan Pajak Pusat
Peraturan Pajak Pusat adalah perpustakaan digital yang menyediakan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru terkait pajak pusat.
Peraturan Pajak Daerah
Peraturan Pajak Daerah adalah kumpulan dokumentasi peraturan pajak daerah Indonesia, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.
UU Perpajakan Konsolidasi
UU Perpajakan Konsolidasi merupakan naskah UU bidang perpajakan yang disusun terintegrasi, mengikuti perubahan, komprehensif, sistematis.
Putusan Pengadilan Pajak & MA
Putusan Pengadilan Pajak & Mahkamah Agung adalah kanal yang memuat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas suatu sengketa pajak.
P3B
P3B merupakan kanal yang menyuguhkan daftar perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia & negara mitra lengkap dengan MLI.
Persandingan Dokumen
Persandingan Dokumen merupakan daftar perubahan produk hukum yang dibahas secara komprehensif antara peraturan terbaru dengan sebelumnya.
Peraturan Bahasa Inggris
Peraturan bahasa Inggris merupakan kanal yang memuat terjemahan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia dalam bahasa Inggris.
Quick Guide
Hide Quick Guide
    Aktifkan Mode Highlight
    Premium
    File Lampiran
    Peraturan Terkait
    IDN
    ENG
    Fitur Terjemahan
    Premium
    Terjemahan Dokumen
    Ini Belum Tersedia
    Bagikan
    Tambahkan ke My Favorites
    Download as PDF
    Download Document
    Premium
    Status : Sudah tidak berlaku karena diganti/dicabut

    SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    NOMOR SE-47/PJ.4/1995

     
    TENTANG
     
    PENEGASAN TENTANG PENGKREDITAN FISKAL LUAR NEGERI (SERI PPh PASAL 25 NOMOR 8)
     
    DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
     
    Sehubungan dengan masih adanya pertanyaan tentang pengkreditan Fiskal Luar Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1994 tentang pembayaran PPh bagi Orang Pribadi yang bertolak ke Luar Negeri, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut:
    1.
    Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri (TBPFLN) atau Surat Setoran Pajak Fiskal Luar Negeri atas biaya dan ditanggung sendiri oleh:
     
    a.
    Karyawan yang tidak mendaftarkan diri/tidak mempunyai NPWP, tidak dapat dikreditkan dengan pembayaran PPh Pasal 21 karena merupakan pembayaran PPh Pasal 25;
     
    b.
    Karyawan dan Orang Pribadi lainnya yang telah mempunyai NPWP, di samping tidak dapat dikreditkan dengan pembayaran PPh Pasal 21 juga tidak dapat dikreditkan dengan angsuran masa/tahunan PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan.
    2. Agar TBPFLN atau SSP Fiskal Luar Negeri dapat dikreditkan pada pajak terutang bagi karyawan, maka karyawan yang bersangkutan hendaknya mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP di Kantor Pelayanan Pajak tempat domisili karyawan yang bersangkutan dan menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi dengan mengkreditkan pembayaran FLN (PPh 25) tersebut terhadap PPh yang terutang.
    3. Pembayaran PPh Pasal 25 bagi karyawan yang bertolak ke Luar Negeri yang ditanggung oleh pemberi kerja, disamping tidak dapat dikreditkan dengan kewajiban pembayaran PPh Pasal 21 juga tidak dapat dikreditkan terhadap angsuran PPh Pasal 25 pemberi kerja pada setoran masa/bulanan dalam tahun berjalan, karena kewajiban penyetoran PPh Pasal 25 bagi Orang Pribadi yang bertolak ke luar Negeri merupakan kewajiban tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994.
    4. Pembayaran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang bertolak ke Luar Negeri yang ditanggung oleh pemberi kerja, dapat dikreditkan terhadap PPh terutang dalam SPT Tahunan PPh pemberi kerja jika kepergian karyawan yang bersangkutan dalam rangka tugas (dinas) perusahaan dan hanya berlaku untuk karyawan dari pemberi kerja itu sendiri, tidak termasuk anggota keluarga karyawan (istri & anak). Pembayaran PPh Pasal 25 atas nama keluarga karyawan (istri & anak) dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang pada SPT Tahunan PPh karyawan yang bersangkutan.
       
    Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
     
    16 Oktober 1995
    DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
    ttd.
    FUAD BAWAZIER

    Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-47/PJ.4/1995 - Perpajakan DDTC