Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-466/PJ./2000

 

 

 

 

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka dipandang perlu adanya petunjuk pelaksanaan untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

I.

Tim Reorganisasi tingkat Kantor Wilayah

 

1.

Melakukan kompilasi hasil inventarisasi dari KPP, KP PBB, Karikpa, dan Kapenpa atas tanah, gedung kantor eks KDL I, KDL II, KARIKPA, Kapenpa, dan Rumah Dinas yang saat ini sudah/sedang dimanfaatkan maupun yang belum dimanfaatkan.

 

2.

Melakukan kompilasi atas hasil pendataan ulang barang inventaris lainnya dari KPP, KP PBB, Karikpa, dan Kapenpa sebagaimana dimaksud pada butir II.2.

 

3.

Menyusun rencana realokasi sarana dan prasarana yang berasal dari:

 

 

a.

unit kantor yang dilebur untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi kantor baru atau kantor lainnya;

 

 

b.

unit kantor yang dipecah untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi kantor baru.

 

4.

Menyusun laporan dan usul pengadaan sarana dan prasarana yang belum dapat dicukupi dari hasil realokasi butir 3 di atas termasuk renovasi yang dibutuhkan untuk daerah wewenangnya kepada Kantor Pusat selambat-lambatnya 30 November 2000.

II.

Tim Reorganisasi tingkat KPP, KP PBB dan Karikpa

 

1.

Melakukan inventarisasi atas tanah, gedung kantor eks KDL I, KDL II, Karikpa, Kapenpa, dan Rumah Dinas yang saat ini sudah/sedang dimanfaatkan maupun yang belum dimanfaatkan dan melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah selambat-lambatnya 20 November 2000.

 

2.

Melakukan pendataan ulang barang inventaris lainnya yang berupa peralatan, meubelair, kendaraan dinas, dan lain-lain dengan berpedoman pada Laporan Tahunan per 1 April 2000 dan LMBT tahun berjalan untuk meyakinkan keberadaannya pada saat pelaksanaan reorganisasi dan melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah selambat-lambatnya 20 November 2000.

 

3.

Untuk unit kantor KPP dan KP PBB yang dipecah agar mengusulkan realokasi sarana dan prasarana yang tersedia termasuk mengusulkan kebutuhan kantor KPP/KP PBB yang baru kepada Kepala Kantor Wilayah selambat-lambatnya 20 November 2000.

 

4.

Unit kantor yang sedang melaksanakan proyek yang pada saat pelaksanaan reorganisasi belum selesai, maka proyek tersebut pada prinsipnya agar tetap dilanjutkan sesuai rencana sambil menunggu ketentuan lebih lanjut.

 

 

 

Demikian untuk dilaksanakan.

 

27 Oktober 2000

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.
MACHFUD SIDIK