Quick Guide
Hide Quick Guide
    Aktifkan Mode Highlight
    Premium
    File Lampiran
    Peraturan Terkait
    IDN
    ENG
    Fitur Terjemahan
    Premium
    Terjemahan Dokumen
    Ini Belum Tersedia
    Bagikan
    Tambahkan ke My Favorites
    Download as PDF
    Download Document
    Premium
    Status : Sudah tidak berlaku karena diganti/dicabut

    SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    NOMOR SE-39/PJ.41/2001

     
    TENTANG
     
    PELAKSANAAN PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERTEMPAT TINGGAL TETAP DI LUAR NEGERI (PENLU) YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI
     
    DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
     
    Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap pemberian Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN) bagi Orang Pribadi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap di luar negeri (PENLU), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
    1.
    Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-35/PJ./2001 tentang Tanda Pengenal Resmi Sebagai Penduduk Luar Negeri, diatur bahwa dikecualikan dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan pada saat bertolak ke luar negeri adalah Orang Pribadi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap di luar negeri dan memiliki Tanda Pengenal Resmi sebagai Penduduk Luar Negeri.
    2.
    Pengecualian dari kewajiban membayar Pajak Penghasilan pada saat bertolak ke luar negeri diberikan melalui penerbitan Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN) oleh Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri (UPFLN) Direktorat Jenderal Pajak di bandar udara atau pelabuhan laut keberangkatan ke luar negeri atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
    3.
    Dalam penerbitan Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas, Petugas Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri agar memfotokopi dokumen Tanda Pengenal Resmi sebagai Penduduk Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas sebagai arsip/bukti pendukung penerbitan Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri. Arsip/bukti pendukung tersebut agar disimpan bersama dengan lembar arsip Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri yang bersangkutan.
     
    Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
     
    16 Oktober 2001
    DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
    ttd.
    HADI POERNOMO

    Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-39/PJ.41/2001 - Perpajakan DDTC