Quick Guide
Hide Quick Guide
Aktifkan Mode Highlight
Premium
Premium
File Lampiran
Peraturan Terkait
IDN
ENG
Fitur Terjemahan
Premium
Premium
Terjemahan Dokumen
Ini Belum Tersedia
Ini Belum Tersedia
Bagikan
Tambahkan ke My Favorites
Download as PDF
Download Document
Premium
Premium
Status : Sudah tidak berlaku karena diganti/dicabut
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
|
||
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-407/PJ./2000 tanggal 22 September 2000 Tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran ini, untuk keseragaman pelaksanaannya dengan ini diberikan beberapa penegasan sebagai berikut:
|
||
1.
|
Pelaksanaan pengelolaan Fiskal Luar Negeri dilaksanakan di Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri (UPFLN) Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut:
|
|
|
a.
|
Pengelolaan Fiskal Luar Negeri untuk wilayah di luar Daerah Khusus IbuKota Jakarta Raya dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
|
|
b.
|
Apabila dalam satu kota terdapat lebih dari 1 (satu) KPP, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menunjuk KPP yang mengelola Fiskal Luar Negeri;
|
|
c.
|
Khusus untuk wilayah DKI Jaya dan Bandar Udara Soekarno Hatta, pengelolaan Fiskal Luar Negeri dilaksanakan oleh Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Pajak Jaya I.
|
|
|
|
2.
|
Tanggung jawab pelaksanaan pengelolaan Fiskal Luar Negeri di masing-masing UPFLN, dilaksanakan sebagai berikut:
|
|
|
a.
|
Dalam hal pengelolaan Fiskal Luar Negeri dilaksanakan oleh KPP, tanggung jawab pelaksanaannya pada Subseksi Pengawasan Pembayaran Masa, Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi;
|
|
b.
|
Dalam hal pengelolaan Fiskal Luar Negeri dilaksanakan oleh Kantor Wilayah, tanggung jawab pelaksanaannya pada Seksi Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak, Bidang Informasi dan Administrasi Perpajakan (IAP).
|
|
|
|
3.
|
Petugas pengelola Fiskal Luar Negeri pada UPFLN ditingkat KPP, ditunjuk dengan Surat Keputusan Kepala KPP yang bersangkutan sedangkan ditingkat Kantor Wilayah ditunjuk dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan.
|
|
|
|
|
4.
|
Tata cara Pembayaran dan Pedoman Administrasi Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-407/PJ./2000 tanggal 22 September 2000 Tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri.
|
|
|
|
|
Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
|
||
|
||
22 September 2000
DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
MACHFUD SIDIK |