Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-27/PJ.6/1998

 

 

 

 

Sebagai upaya penertiban penyampaian usulan penetapan angka kredit oleh masing-masing pejabat fungsional Penilai PBB, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

1.

Angka kredit bagi pejabat fungsional Penilai PBB ditetapkan Nihil jika usulan tidak sesuai dengan angka IV butir 3 huruf a sampai dengan c Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan RI dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor

2.

Usul penetapan angka kredit dari masing-masing pejabat fungsional Penilai PBB harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Januari untuk masa penilaian Juli-Desember dan tanggal 31 Juli untuk masa penilaian Januari-Juni.

 

Angka kredit yang disampaikan oleh pejabat fungsional Penilai PBB yang melebihi jangka waktu tersebut akan diberikan nilai Nihil.

 

Angka Kredit masa penilaian Januari-Juni 1998 dan sebelumnya masih diberikan kesempatan kepada pejabat fungsional Penilai PBB untuk menyampaikan usulan penetapan angka kredit dimaksud selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 31 Oktober 1998.

3.

Angka kredit yang ditetapkan harus mempertimbangkan kewajaran dan sesuai dengan tugas masing-masing pejabat fungsional Penilai PBB sebagaimana diatur dalam surat edaran bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas.

 

 

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

 

11 Agustus 1998

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK,

ttd.

MACHFUD SIDIK