Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-22/PJ.6/2000

 

 

 

 

Sehubungan dengan masih adanya ketidaktepatan di dalam penerapan ketentuan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dalam penghitungan besarnya BPHTB terutang, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut:

1.

Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan;

2.

NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap perolehan hak;

3.

Dalam hal pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak, yang menjadi Subjek Pajak adalah orang atau badan yang memperoleh hak baru tersebut dan terutang BPHTB dengan NPOPTKP sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) kali, walaupun pelepasan hak tersebut berasal lebih dari satu objek pajak.

 

 

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 

25 Mei 2000

A.n. DIREKTUR JENDERAL

DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN,

ttd.

HASAN RACHMANY