Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-21/PJ.5.4/1991

 

 

 

1.

Sehubungan dengan reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 276/KMK.01/1989, maka urusan tata usaha dan evaluasi penerimaan PPN/PPnBM dan PTLL dilaksanakan oleh Direktorat PPN dan PTLL.

 

 

2.

Sampai saat ini ternyata masih ada KPP yang mengirimkan Daftar Bulanan PPN yang ditanggung oleh Pemerintah ke Direktorat P3, padahal sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan tersebut, permintaan penerbitan SPM Nihil ke Direktorat Jenderal Anggaran dilakukan oleh Direktorat PPN dan PTLL.

 

 

3.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan penegasan sebagai berikut:

 

3.1.

Daftar Bulanan PPN yang ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-44/PJ.3/1986 tanggal 13 Oktober 1986 (Seri PPN-84), SE-12/PJ.3/1987 tanggal 20 April 1987 (Seri PPN-98) dan SE-15/PJ.3/1987 tanggal 5 Juni 1987 (Seri PPN-100), agar disampaikan langsung ke Direktorat PPN dan PTLL.

 

3.2.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi/menghemat biaya, Daftar Bulanan PPN Ditanggung oleh Pemerintah tersebut tidak perlu dilampiri Faktur-faktur Pajak yang bersangkutan, namun KPP harus mengadministrasikannya dengan rapi dalam berkas PKP yang terkait.

 

3.3.

Sesuai maksud butir 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-15/PJ.3/1987 (Seri PPN-100), Kantor Pelayanan Pajak tidak perlu menyampaikan Daftar Pengantar Faktur Pajak (Pajak Masukan) atas perolehan Jasa Kena Pajak yang PPN-nya ditanggung oleh Pemerintah (khusus untuk Perum Perumnas), namun harus disimpan dalam berkas Perum Perumnas pada seksi PPN dan PTLL KPP yang wilayahnya terdapat Perum Perumnas.

 

 

 

Demikian penegasan kami agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

 

03 Desember 1991
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

Drs. MAR'IE MUHAMMAD