Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-21/PJ.42/1991

 

 

 

1.

Seperti Saudara ketahui bahwa besarnya angsuran PPh Pasal 25 bagi jenis usaha Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1985 adalah jumlah pajak penghasilan yang terhutang atas penghasilan kena pajak berdasarkan laporan keuangan triwulanan terakhir yang disetahunkan dibagi 12 (dua belas). Di samping itu berdasarkan penjelasan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1985, Bank/LKBB berkewajiban memasukkan laporan keuangan triwulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

 

 

2.

Berdasarkan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor: 23/19/BPPP tanggal 28 Pebruari 1991 bahwa Bank/LKBB wajib mengumumkan neraca dan perhitungan R/L triwulanan sekurang-kurangnya dalam satu surat kabar yang mempunyai pembaca yang luas di tempat kedudukan Bank/LKBB yang bersangkutan (terlampir).

 

 

3.

Berdasarkan pengamatan kami, ternyata bahwa pengawasan pembayaran PPh Pasal 25 atas Bank/LKBB masih lemah, khususnya pengawasan atas penyesuaian angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan Neraca dan perhitungan Rugi/Laba triwulanan.

 

 

4.

Mengingat bahwa penerimaan PPh Pasal 25 dari Bank/LKBB sangat potensial, maka diinstruksikan kepada Saudara untuk meningkatkan pengawasannya sebagai berikut:

 

4.1.

Mengawasi pemenuhan kewajiban pembayaran PPh Pasal 25, dan juga kewajibannya untuk memasukkan Neraca dan perhitungan Rugi/Laba triwulanan.

 

4.2.

Menguji apakah PPh Pasal 25 yang dibayar telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 PP No. 42 Tahun 1985. Apabila Bank/LKBB tersebut tidak memasukkan Neraca dan perhitungan Rugi/Laba Triwulanan ke Kantor Saudara, maka Saudara dapat mempergunakan Neraca dan perhitungan Rugi/Laba Triwulanan yang diumumkan di surat-surat kabar sesuai dengan butir 2 di atas.

 

4.3.

Dengan berubahnya bentuk formulir SSP dari KPU.35 menjadi KP.PDIP.5.1 yang berukuran kuarto, dikhawatirkan penyimpanan dengan cara penempelan pada Kartu Pengawasan pembayaran Masa kurang sempurna sehingga kemungkinan terlepas/hilang, disamping itu cara penempelan tersebut tidak praktis lagi mengingat bentuk SSP ukurannya yang kwarto dapat mengganggu pencatatan data pada kartu tersebut.

 

4.4.

Apabila dari hasil pengujian Saudara, ternyata Wajib Pajak tersebut kurang membayar PPh Pasal 25 agar kekurangan tersebut segera ditagih sesuai dengan ketentuan.

 

 

Demikianlah agar mendapat perhatian Saudara dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 

01 Oktober 1991
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

Drs. MAR'IE MUHAMMAD