Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-20/PJ.34/1992

 

 

 

Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan mengenai siapa yang menjadi "Competent Authority" (pejabat berwenang dalam perjanjian perpajakan) dari negara-negara treaty partner, terutama dalam kaitannya dengan surat keterangan mengenai residensi wajib pajak ("taxpayer's residence"), dengan ini diberitahukan bahwa sesuai dengan bunyi ketentuan dalam masing-masing perjanjian perpajakan, pejabat-pejabat dimaksud adalah:

 

 

 

 

 

 

Mengenai pengertian "wakilnya yang sah atau his authorized representative" hanya menentukan bahwa pejabat tersebut dapat melimpahkan wewenangnya kepada pejabat lain untuk bertindak atas namanya sebagai competent authority. Pejabat lain tersebut adalah Pejabat tertinggi yang melaksanakan Undang-Undang Pajak di Negara yang bersangkutan ataupun pejabat lain yang ditunjuk yang diberitahukan kepada kami. Dalam hal demikian, akan segera diberitahukan kepada Saudara pejabat-pejabat yang memperoleh pelimpahan wewenang tersebut.

 

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan surat keterangan residensi wajib pajak yang ditandatangani pejabat-pejabat selain dari pejabat-pejabat tersebut di atas, maka surat keterangan tersebut belum dapat diakui sebagai dokumen yang sah, kecuali apabila "competent authority" sebagaimana tertera di atas telah melimpahkan wewenangnya kepada pejabat-pejabat tersebut.

 

Demikian untuk dimaklumi.

 

16 November 1992

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd
Drs. MAR'IE MUHAMMAD