Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-16/PJ.6/1999

 

 

 

 

 

 

Sehubungan dengan semakin meningkatnya jumlah objek pajak yang besar pokok ketetapannya lebih dari Rp500.000,- khususnya untuk wilayah Bogor, Tangerang dan Bekasi dan kota besar lainnya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Sebagaimana ketentuan dalam surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-15/PJ.6/1997 tanggal 29 Juli 1997 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Keberatan PBB romawi III angka 4 huruf b bahwa: pemeriksaan sederhana lapangan dapat dilakukan terutama untuk hal-hal sebagai berikut:

 

1.

Wajib pajak mengajukan keberatan terhadap pokok pajak:

 

 

-

untuk wilayah DKI Jaya sama dengan atau lebih dari Rp2.000.000,-;

 

 

-

untuk wilayah lainnya sama dengan atau lebih dari Rp500.000,-.

 

2.

Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan PBB terhadap objek pajak yang lokasinya terletak dalam beberapa wilayah KP PBB;

 

3.

Perbedaan data luas objek pajak dan atau NJOP/m2 antara KP PBB dengan WP sama dengan atau lebih dari 20%.

2.

Untuk mempercepat proses penyelesaian keberatan, khususnya di daerah Bogor, Bekasi, Tangerang dan kota besar lainnya yang terdapat banyak pengajuan keberatan PBB dengan pokok ketetapan di atas Rp500.000,-, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan tersebut di atas (romawi III angka 4 huruf b) menjadi:

 

pemeriksaan sederhana lapangan dapat dilakukan terutama untuk hal-hal sebagai berikut:

 

1.

Wajib pajak mengajukan keberatan terhadap pokok pajak:

 

 

a.

untuk wilayah DKI Jaya sama dengan atau lebih dari Rp4.000.000,-;

 

 

b.

untuk wilayah Bogor, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan dan Denpasar sama dengan atau lebih dari Rp2.000.000,-;

 

 

c.

untuk wilayah lainnya sama dengan atau lebih dari Rp500.000,-.

 

2.

Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan PBB terhadap objek pajak yang lokasinya terletak dalam beberapa wilayah KP PBB;

 

3.

Perbedaan data luas objek pajak dan atau NJOP/m2 antara KP PBB dengan WP sama dengan atau lebih dari 20%.

3.

Ketentuan lainnya yang tidak diatur dalam surat edaran ini tetap mengacu pada surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-15/PJ.6/1997 tanggal 29 Juli 1997.

 

 

 

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

 

10 Maret 1999

A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN,

ttd.

HASAN RACHMANY