Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-13/PJ/2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa ketentuan mengenai Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Edukasi Perpajakan telah diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-46/PJ/2021. Namun, sehubungan dengan implementasi sistem inti administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 456 Tahun 2024 tentang Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan, yang berlaku sejak 1 Januari 2025, terdapat ketidaksesuaian antara tata cara pelaksanaan kegiatan edukasi dalam SE-46/PJ/2021 dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan ketentuan dimaksud melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Maksud

 

 

Surat Edaran Direktur Jenderal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam kegiatan edukasi perpajakan.

 

2.

Tujuan

 

 

Surat Edaran Direktur Jenderal ini bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan sehubungan dengan implementasi sistem inti administrasi perpajakan sehingga kegiatan edukasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan terstruktur, terarah, terukur, dan berkesinambungan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal ini meliputi:

 

1.

pengertian;

 

2.

gambaran umum edukasi perpajakan;

 

3.

ketentuan umum;

 

4.

jenis edukasi perpajakan; dan

 

5.

manajemen pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

 

2.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara.

 

3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak.

 

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

 

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.01/2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan.

 

6.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara.

 

7.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.01/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

 

8.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 387/KM.1/2018 tentang Uraian Jabatan Struktural pada Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.1/SJ.2/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 387/KM.1/2018 tentang Uraian Jabatan Struktural pada Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

 

9.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KMK.1/SJ.2/2023 tentang Uraian Jabatan Struktural di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

 

10.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2020 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyediaan Pembicara, Pembahas, atau Moderator dalam Kegiatan Seminar, Lokakarya, Gelar Wicara, atau Kegiatan Sejenis Lainnya.

 

11.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2021 tentang Edukasi Perpajakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pengertian

 

 

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

 

 

a.

Edukasi Perpajakan adalah setiap upaya dan proses dalam mengembangkan serta meningkatkan potensi warga negara untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi, peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta peningkatan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku masyarakat Wajib Pajak agar terdorong untuk paham, mampu, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, termasuk dalam hal ini kegiatan penyuluhan.

 

 

b.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

 

 

c.

Calon Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan belum terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan DJP.

 

 

d.

Calon Wajib Pajak Masa Depan adalah orang pribadi yang memenuhi persyaratan subjektif tetapi belum memenuhi persyaratan objektif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

 

 

e.

Calon Wajib Pajak Potensial adalah Calon Wajib Pajak yang berdasarkan compliance risk management diprioritaskan untuk dilakukan Edukasi Perpajakan.

 

 

f.

Wajib Pajak Baru adalah orang pribadi, badan, bentuk usaha tetap, atau instansi pemerintah yang baru saja terdaftar, dikukuhkan, atau ditunjuk sebagai:

 

 

 

1)

Wajib Pajak;

 

 

 

2)

pihak lain yang merupakan pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik yang telah memenuhi kriteria tertentu;

 

 

 

3)

pengusaha kena pajak;

 

 

 

4)

subjek pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan untuk pengusahaan panas bumi, pertambangan mineral atau batubara, dan sektor lainnya;

 

 

 

5)

pemungut bea meterai;

 

 

 

6)

kuasa Wajib Pajak;

 

 

 

7)

pemotong/pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penghasilan (PPh); dan/atau

 

 

 

8)

pelapor informasi keuangan,

 

 

 

pada sistem administrasi perpajakan DJP, selama 2 (dua) tahun pajak sejak tanggal terdaftar, dikukuhkan, atau ditunjuk.

 

 

g.

Wajib Pajak Terdaftar selain Wajib Pajak Baru yang selanjutnya disebut Wajib Pajak Terdaftar adalah Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak badan, atau instansi pemerintah, yang telah terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan.

 

 

h.

Surat Perintah Edukasi yang selanjutnya disingkat SPE adalah surat perintah untuk melaksanakan kegiatan Edukasi Perpajakan yang diterbitkan oleh kepala unit kerja minimal pejabat administrator.

 

 

i.

Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Edukasi Perpajakan yang selanjutnya disingkat MPKE adalah tata laksana setiap pelaksanaan kegiatan Edukasi Perpajakan meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

 

 

j.

Compliance Risk Management yang selanjutnya disingkat CRM adalah suatu proses pengelolaan risiko kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan secara terstruktur, terukur, objektif, dan berulang dalam rangka mendukung pengambilan keputusan terbaik DJP, meliputi tahapan kegiatan persiapan, penetapan konteks, analisis risiko, strategi mitigasi risiko dengan menentukan pilihan perlakuan (treatment), serta monitoring dan evaluasi atas risiko kepatuhan.

 

 

k.

Daftar Sasaran Edukasi yang selanjutnya disingkat DSEd adalah daftar Calon Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang perlu diberikan Edukasi Perpajakan berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki DJP.

 

 

l.

Daftar Sasaran Edukasi Terpilih yang selanjutnya disingkat DSET adalah daftar peserta yang menjadi sasaran kegiatan Edukasi Perpajakan yang dipilih dari DSEd.

 

 

m.

Kanal Edukasi Perpajakan adalah tempat, saluran, atau media yang dipilih atau digunakan oleh tenaga penyuluh pajak, petugas penyuluh pajak, atau pihak lain dalam rangka melaksanakan kegiatan Edukasi Perpajakan.

 

 

n.

Materi Edukasi Perpajakan adalah materi yang memuat informasi teknis perpajakan meliputi teknis operasional, kebijakan perpajakan, atau materi lainnya sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Edukasi Perpajakan yang akan dilaksanakan.

 

 

o.

Repositori Materi Edukasi yang selanjutnya disebut Repositori adalah tempat penyimpanan tunggal Materi Edukasi Perpajakan yang terintegrasi di dalam sistem yang dimiliki DJP.

 

 

p.

Tenaga Penyuluh Pajak adalah pejabat fungsional penyuluh pajak dan/atau pejabat fungsional asisten penyuluh pajak.

 

 

q.

Petugas Penyuluh Pajak adalah pegawai DJP selain pejabat fungsional penyuluh pajak dan pejabat fungsional asisten penyuluh pajak yang ditunjuk oleh kepala unit kerja minimal pejabat administrator untuk melakukan Edukasi Perpajakan.

 

 

r.

Contact Center DJP yang selanjutnya disebut Contact Center adalah saluran interaksi antara Wajib Pajak dan DJP secara elektronik yang dikelola unit tertentu di DJP dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi, yang dalam operasionalisasinya dilaksanakan oleh Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP.

 

 

s.

Pihak Ketiga adalah instansi, badan, organisasi, asosiasi, dan/atau pihak lain di DJP yang sedang dan/atau akan melakukan kerja sama dengan DJP terkait kegiatan Edukasi Perpajakan.

 

 

t.

Inklusi Kesadaran Pajak adalah Edukasi Perpajakan kepada masyarakat terkait kesadaran pajak yang terintegrasi dan terinternalisasi dalam suatu bagian dari media atau kegiatan lain yang dilaksanakan Pihak Ketiga.

 

 

u.

Mitra Inklusi adalah pihak selain DJP yang menyampaikan kesadaran pajak kepada Masyarakat melalui program Inklusi Kesadaran Pajak dan/atau pihak lain yang mendukung terlaksananya program Inklusi Kesadaran Pajak.

 

 

v.

Relawan Pajak adalah seseorang, selain pegawai DJP, yang secara sukarela menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran, dan keahliannya untuk berperan aktif dalam kegiatan Edukasi Perpajakan.

 

 

w.

Business Development Services yang selanjutnya disingkat BDS adalah salah satu strategi pembinaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka menciptakan kesadaran (awareness) dan keterikatan (engagement) untuk meningkatkan kepatuhan (compliance) terhadap pajak.

 

 

x.

Portal Wajib Pajak adalah sarana Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik pada laman DJP.

 

2.

Gambaran Umum Edukasi Perpajakan

 

 

a.

Tujuan Edukasi Perpajakan

 

 

 

Secara umum, Edukasi Perpajakan merupakan layanan penyediaan informasi perpajakan yang diperuntukkan bagi seluruh warga negara. DJP menyediakan layanan Edukasi Perpajakan melalui berbagai saluran, baik saluran luring maupun saluran daring sehingga informasi perpajakan tersedia kapan saja dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. Selain itu, Edukasi Perpajakan merupakan salah satu upaya DJP dalam mengelola kepatuhan perpajakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan beberapa proses bisnis lainya dalam rangka pengelolaan kepatuhan perpajakan di DJP. Pengelolaan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut bertujuan untuk menjaga optimalisasi penerimaan perpajakan secara berkesinambungan.

 

 

 

Sebagai bagian dari upaya pengelolaan kepatuhan tersebut, secara khusus, Edukasi Perpajakan menyasar kelompok masyarakat dan/atau Wajib Pajak yang berdasarkan data CRM atau data lainnya yang dimiliki DJP merupakan kelompok Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan perpajakan yang memadai untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Melalui upaya Edukasi Perpajakan, diharapkan kelompok masyarakat Wajib Pajak tersebut bertambah pemahaman, kemampuan, kesadaran, dan kepeduliannya serta terdorong untuk berubah perilaku perpajakannya menjadi lebih patuh yang pada akhirnya dapat menunjang tercapainya penerimaan pajak.

 

 

b.

Journey masyarakat dan/atau Wajib Pajak dalam Edukasi Perpajakan

 

 

 

Edukasi Perpajakan diberikan sedini mungkin kepada masyarakat agar kesadaran pajak dapat tertanam jauh sebelum masyarakat memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak. Untuk itu, Edukasi Perpajakan perlu menyentuh Wajib Pajak Masa Depan dari jenjang usia sekolah sampai Calon Wajib Pajak Potensial. Diharapkan masyarakat akan secara sukarela dan sadar untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

 

 

 

Setelah terdaftar, Wajib Pajak Baru dapat menjadi kelompok yang rentan untuk tidak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan karena kurangnya pengetahuan perpajakan. Oleh karena itu, pada kelompok tersebut perlu diberikan bimbingan berupa Edukasi Perpajakan agar Wajib Pajak mengetahui dan mampu memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.

 

 

 

Namun, terdapat sekelompok masyarakat yang mungkin tidak menyadari bahwa dirinya sudah memenuhi syarat objektif untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak atau sudah menyadari bahwa dirinya sudah memenuhi syarat objektif tetapi tidak tahu bagaimana caranya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Terhadap kelompok masyarakat ini, Edukasi Perpajakan perlu diberikan agar kelompok masyarakat tersebut sadar, paham, dan mampu mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan.

 

 

 

Selanjutnya, terhadap Wajib Pajak yang telah terdaftar namun belum sepenuhnya patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Edukasi Perpajakan memiliki peran yang penting untuk membimbing dan mengubah perilaku dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan nasional yang pada akhirnya akan mendukung optimalisasi penerimaan perpajakan. Sebagai tulang punggung penerimaan negara, penerimaan perpajakan sudah sepatutnya didukung oleh pihak eksternal DJP. Untuk mewujudkan peran pihak eksternal tersebut, perlu diadakan kegiatan Edukasi Perpajakan melalui Pihak Ketiga. Dengan adanya peran dan tambahan kontribusi dari Pihak Ketiga, diharapkan jangkauan Edukasi Perpajakan (education outreach) kepada masyarakat menjadi lebih luas. Gambaran umum journey masyarakat dan/atau Wajib Pajak dalam ruang lingkup Edukasi Perpajakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

3.

Ketentuan Umum

 

 

a.

Tema Kegiatan Edukasi Perpajakan

 

 

 

Tema merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Edukasi Perpajakan. Tema kegiatan Edukasi Perpajakan terdiri atas:

 

 

 

1)

Tema I, yaitu meningkatkan kesadaran pajak melalui pengetahuan perpajakan.

 

 

 

 

Kegiatan Edukasi Perpajakan yang dilaksanakan dengan tema I memiliki tujuan untuk menumbuhkan sikap sadar dan taat pajak melalui penanaman nilai-nilai kesadaran pajak. Kesadaran pajak merupakan bentuk sikap moral dari warga negara untuk memberikan kontribusi kepada negara melalui pajak guna mendukung pembangunan dan usaha untuk patuh terhadap seluruh peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada.

 

 

 

2)

Tema II, yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan. Kegiatan Edukasi Perpajakan yang dilaksanakan dengan tema II memiliki tujuan untuk memberikan dan/atau meningkatkan pengetahuan perpajakan dan/atau keterampilan perpajakan sasaran edukasi.

 

 

 

 

Pengetahuan perpajakan tersebut meliputi hukum pajak dan peraturan-peraturan perpajakan dalam sistem hukum pajak serta pengetahuan-pengetahuan di luar perpajakan yang memiliki korelasi yang kuat dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Adapun keterampilan perpajakan merupakan pengetahuan teknis dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

 

 

 

3)

Tema III, yaitu meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku.

 

 

 

 

Kegiatan Edukasi Perpajakan yang dilaksanakan dengan tema III memiliki tujuan untuk mengubah perilaku sasaran edukasi terkait kepatuhan atas pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang dimaksud dengan perubahan perilaku kepatuhan yaitu perubahan tanggapan atau reaksi sasaran edukasi atas stimulasi yang diberikan melalui kegiatan Edukasi Perpajakan sehingga terjadi peningkatan kepatuhan atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang dapat berupa perubahan perilaku lapor dan/atau perubahan perilaku bayar.

 

 

b.

Sasaran Edukasi

 

 

 

Sasaran edukasi terdiri atas:

 

 

 

1)

Calon Wajib Pajak

 

 

 

 

Calon Wajib Pajak terdiri atas:

 

 

 

 

a)

Calon Wajib Pajak Masa Depan

 

 

 

 

 

Calon Wajib Pajak Masa Depan terdiri atas mahasiswa, pelajar sekolah menengah atas atau sederajat, pelajar sekolah menengah pertama atau sederajat, pelajar sekolah dasar atau sederajat, dan pelajar pendidikan anak usia dini, baik negeri maupun swasta, atau lembaga lain yang setingkat; dan

 

 

 

 

b)

Calon Wajib Pajak Potensial

 

 

 

 

 

Calon Wajib Pajak Potensial terdiri atas Calon Wajib Pajak Potensial orang pribadi dan Calon Wajib Pajak Potensial badan.

 

 

 

2)

Wajib Pajak

 

 

 

 

Wajib Pajak terdiri atas:

 

 

 

 

a)

Wajib Pajak Baru

 

 

 

 

 

Wajib Pajak Baru terdiri atas Wajib Pajak orang pribadi baru, Wajib Pajak badan baru, bentuk usaha tetap baru, dan Wajib Pajak instansi pemerintah baru; dan

 

 

 

 

b)

Wajib Pajak Terdaftar

 

 

 

 

 

Wajib Pajak Terdaftar terdiri atas Wajib Pajak orang pribadi terdaftar nonpengusaha kena pajak, Wajib Pajak orang pribadi terdaftar Pengusaha Kena Pajak, Wajib Pajak orang pribadi asing, Wajib Pajak instansi pemerintah (bendaharawan), Wajib Pajak badan terdaftar nonpengusaha kena pajak, Wajib Pajak badan terdaftar Pengusaha Kena Pajak, dan Wajib Pajak badan khusus (bentuk usaha tetap, joint venture, joint operation, dan sebagainya).

 

 

 

3)

Pihak Ketiga

 

 

 

 

Pihak Ketiga terdiri atas Mitra Inklusi, tax center, Relawan Pajak mahasiswa, Relawan Pajak nonmahasiswa, organisasi mitra BDS, dan/atau Pihak Ketiga lainnya.

 

 

 

4)

Non-Wajib Pajak

 

 

 

 

Non-Wajib Pajak yaitu orang pribadi atau badan yang tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak pada sistem administrasi perpajakan DJP.

 

 

c.

Metode Kegiatan Edukasi Perpajakan

 

 

 

Metode kegiatan Edukasi Perpajakan merupakan cara kerja secara teratur dan sistematis yang digunakan untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan Edukasi Perpajakan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Metode kegiatan Edukasi Perpajakan terdiri atas:

 

 

 

1)

penyuluhan langsung secara aktif

 

 

 

 

penyuluhan langsung secara aktif merupakan kegiatan Edukasi Perpajakan yang dilakukan dengan tatap muka langsung tanpa melalui media yang dilakukan secara aktif oleh Tenaga Penyuluh Pajak;

 

 

 

2)

penyuluhan langsung secara pasif

 

 

 

 

penyuluhan langsung secara pasif merupakan kegiatan Edukasi Perpajakan yang dilakukan secara pasif tanpa melalui media oleh Tenaga Penyuluh Pajak pada suatu kegiatan piket baik berupa piket helpdesk maupun nonhelpdesk;

 

 

 

3)

penyuluhan tidak langsung satu arah

 

 

 

 

penyuluhan tidak langsung satu arah merupakan kegiatan Edukasi Perpajakan melalui media tertentu yang dilakukan oleh Tenaga Penyuluh Pajak di mana tidak terdapat interaksi antara Tenaga Penyuluh Pajak dan sasaran edukasi;

 

 

 

4)

penyuluhan tidak langsung dua arah

 

 

 

 

penyuluhan tidak langsung dua arah merupakan kegiatan Edukasi Perpajakan melalui media tertentu yang dilakukan oleh Tenaga Penyuluh Pajak di mana terdapat interaksi antara Tenaga Penyuluh Pajak dan sasaran edukasi;

 

 

 

5)

penyuluhan tidak langsung melalui Contact Center

 

 

 

 

penyuluhan tidak langsung melalui Contact Center merupakan kegiatan Edukasi Perpajakan yang dilakukan oleh Tenaga Penyuluh Pajak pada Contact Center; dan

 

 

 

6)

penyuluhan melalui Pihak Ketiga

 

 

 

 

penyuluhan melalui Pihak Ketiga merupakan kegiatan Edukasi Perpajakan yang dilaksanakan melalui program kerja sama dan/atau kolaborasi dengan instansi, badan, organisasi, asosiasi, dan/atau pihak lain di luar DJP.

 

 

d.

Jenis Edukasi Perpajakan Berdasarkan Jumlah Peserta

 

 

 

Jenis Edukasi Perpajakan berdasarkan jumlah peserta terdiri atas:

 

 

 

1)

one to many, yaitu penyampaian informasi perpajakan kepada sasaran edukasi secara berkelompok; dan

 

 

 

2)

one on one, yaitu penyampaian informasi perpajakan kepada sasaran edukasi secara satu per satu.

 

 

e.

Kanal Edukasi Perpajakan

 

 

 

Kanal Edukasi Perpajakan dapat berupa tatap muka di kantor, tatap muka di luar kantor, tatap muka daring, Portal Wajib Pajak, telepon, surat elektronik (surel), live chat, surat, layanan pesan singkat, media sosial, media broadcast, web, media luar, media elektronik, media cetak, e-learning (Ruang Belajar), virtual assistant, dan voice blast.

 

 

f.

Bentuk Kegiatan Edukasi Perpajakan

 

 

 

1)

Bentuk kegiatan Edukasi Perpajakan dapat berupa:

 

 

 

 

a)

tax goes to school (TGTS);

 

 

 

 

b)

tax goes to campus (TGTC);

 

 

 

 

c)

pajak bertutur;

 

 

 

 

d)

bimbingan kepatuhan;

 

 

 

 

e)

kelas pajak;

 

 

 

 

f)

bimbingan teknis;

 

 

 

 

g)

lokakarya;

 

 

 

 

h)

seminar;

 

 

 

 

i)

gelar wicara (talkshow) radio;

 

 

 

 

j)

gelar wicara (talkshow) TV;

 

 

 

 

k)

sarasehan;

 

 

 

 

l)

sosialisasi;

 

 

 

 

m)

diskusi kelompok terpumpun;

 

 

 

 

n)

business development services (BDS) independen;

 

 

 

 

o)

BDS perjanjian kerja sama (PKS);

 

 

 

 

p)

billing reminder;

 

 

 

 

q)

filing reminder;

 

 

 

 

r)

inklusi kesadaran pajak; dan

 

 

 

 

s)

program edukasi Relawan Pajak.

 

 

 

2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan Edukasi Perpajakan sebagaimana dimaksud pada angka 1) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

g.

Materi Edukasi Perpajakan

 

 

 

1)

Materi Edukasi Perpajakan dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori berdasarkan pengguna, konten, dan jenis Materi Edukasi Perpajakan.

 

 

 

 

a)

Pengguna materi Edukasi perpajakan dapat terdiri atas:

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak;

 

 

 

 

 

(2)

Calon Wajib Pajak;

 

 

 

 

 

(3)

Pihak Ketiga; dan

 

 

 

 

 

(4)

Tenaga Penyuluh Pajak.

 

 

 

 

b)

Konten Materi Edukasi Perpajakan dapat terdiri atas:

 

 

 

 

 

(1)

pendaftaran;

 

 

 

 

 

(2)

pemotongan/pemungutan;

 

 

 

 

 

(3)

pembayaran;

 

 

 

 

 

(4)

pelaporan;

 

 

 

 

 

(5)

insentif perpajakan, fasilitas, dan layanan administrasi lainnya;

 

 

 

 

 

(6)

ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP);

 

 

 

 

 

(7)

materi edukasi melalui Pihak Ketiga;

 

 

 

 

 

(8)

aplikasi; dan

 

 

 

 

 

(9)

materi survei.

 

 

 

 

c)

Jenis Materi Edukasi Perpajakan terdiri atas:

 

 

 

 

 

(1)

audio;

 

 

 

 

 

(2)

audiovisual; dan

 

 

 

 

 

(3)

visual.

 

 

 

 

d)

Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi Materi Edukasi Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b) tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

2)

Materi Edukasi Perpajakan disusun dan ditinjau Tenaga Penyuluh Pajak dengan ketentuan:

 

 

 

 

a)

Penyusun Materi Edukasi

 

 

 

 

 

(1)

Tenaga Penyuluh Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat menyusun Materi Edukasi Perpajakan dengan lingkup lokal, sesuai lingkup wilayah kerja KPP yang bersangkutan;

 

 

 

 

 

(2)

Tenaga Penyuluh Pajak pada Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP) dapat menyusun Materi Edukasi Perpajakan dengan lingkup regional, sesuai lingkup wilayah kerja Kanwil DJP yang bersangkutan; dan

 

 

 

 

 

(3)

Tenaga Penyuluh Pajak pada Kantor Pusat DJP (KPDJP) dapat menyusun Materi Edukasi Perpajakan dengan lingkup nasional.

 

 

 

 

b)

Peninjau Materi Edukasi Perpajakan

 

 

 

 

 

(1)

Tenaga Penyuluh Pajak pada KPP penyusun meninjau Materi Edukasi Perpajakan dengan lingkup lokal;

 

 

 

 

 

(2)

Tenaga Penyuluh Pajak pada Kanwil DJP penyusun meninjau Materi Edukasi Perpajakan dengan lingkup regional; dan

 

 

 

 

 

(3)

Tenaga Penyuluh Pajak pada KPDJP meninjau Materi Edukasi Perpajakan dengan lingkup nasional.

 

 

 

3)

Materi Edukasi Perpajakan dapat diakses oleh masyarakat dan Wajib Pajak dengan cara:

 

 

 

 

a)

mengakses Portal Wajib Pajak, web DJP, laman pembelajaran elektronik (www.learningdjp.pajak.go.id) dan/atau kanal lain yang dikelola oleh DJP;

 

 

 

 

b)

menghubungi Contact Center DJP; dan/atau

 

 

 

 

c)

mengunjungi KPP, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), layanan mobile tax unit, mal pelayanan publik, atau bentuk unit layanan lainnya yang diselenggarakan oleh DJP.

 

4.

Jenis Edukasi Perpajakan

 

 

Berdasarkan prioritas dalam upaya peningkatan kepatuhan perpajakan, jenis Edukasi Perpajakan dikelompokkan sebagai berikut:

 

 

a.

Edukasi Perpajakan Berbasis Risiko Kepatuhan

 

 

 

1)

Edukasi Perpajakan berbasis risiko kepatuhan merupakan kegiatan Edukasi Perpajakan kepada Wajib Pajak berdasarkan CRM Integrated Risk Engine (IRE) dan/atau berdasarkan rekomendasi dari Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

 

 

 

2)

Edukasi Perpajakan berbasis risiko kepatuhan dilakukan dengan tema/tujuan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku (Tema III).

 

 

 

3)

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat dipilih secara individu (one on one) atau berkelompok (one to many).

 

 

 

4)

Edukasi perpajakan berbasis risiko kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat dilaksanakan dengan metode:

 

 

 

 

a)

penyuluhan langsung secara aktif;

 

 

 

 

b)

penyuluhan tidak langsung satu arah; atau

 

 

 

 

c)

penyuluhan tidak langsung dua arah.

 

 

b.

Edukasi Perpajakan Dukungan Ekstensifikasi kepada Calon Wajib Pajak Potensial Risiko Rendah

 

 

 

1)

Edukasi Perpajakan dukungan ekstensifikasi kepada Calon Wajib Pajak Potensial Risiko Rendah merupakan kegiatan Edukasi Perpajakan kepada Calon Wajib Pajak Potensial dengan risiko rendah yang berasal dari CRM proses bisnis ekstensifikasi.

 

 

 

2)

Calon Wajib Pajak Potensial sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat dipilih secara individu (one on one) atau berkelompok (one to many).

 

 

 

3)

Edukasi Perpajakan kepada Calon Wajib Pajak Potensial sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat dilaksanakan dengan metode:

 

 

 

 

a)

penyuluhan langsung secara aktif;

 

 

 

 

b)

penyuluhan tidak langsung satu arah; atau

 

 

 

 

c)

penyuluhan tidak langsung dua arah.

 

 

c.

Edukasi Perpajakan kepada Wajib Pajak Lembaga Keuangan terkait Akses Informasi Keuangan

 

 

 

1)

Setiap Kanwil DJP dapat memberikan Edukasi Perpajakan kepada Wajib Pajak lembaga keuangan terkait akses informasi keuangan yang memiliki risiko yang dinilai relatif rendah terkait kepatuhan pelaporan Informasi Keuangan.

 

 

 

2)

Penentuan DSET Wajib Pajak lembaga keuangan terkait akses informasi keuangan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai pedoman pemeriksaan kepatuhan lembaga keuangan atas pemenuhan kewajiban dalam pelaksanaan akses informasi keuangan untuk pelaksanaan perjanjian internasional.

 

 

 

3)

Edukasi Perpajakan kepada Wajib Pajak lembaga keuangan terkait akses informasi keuangan dilaksanakan dengan metode:

 

 

 

 

a)

penyuluhan langsung aktif;

 

 

 

 

b)

penyuluhan tidak langsung satu arah; atau

 

 

 

 

c)

penyuluhan tidak langsung dua arah.

 

 

d.

Edukasi Perpajakan kepada Wajib Pajak yang Melakukan Pendaftaran

 

 

 

1)

Setiap KPP dan KP2KP memberikan Edukasi Perpajakan kepada Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran.

 

 

 

2)

Pendaftaran Wajib Pajak terdiri atas:

 

 

 

 

a)

pendaftaran Wajib Pajak orang pribadi atau aktivasi nomor induk kependudukan;

 

 

 

 

b)

pendaftaran Wajib Pajak Badan;

 

 

 

 

c)

pendaftaran Wajib Pajak instansi pemerintah;

 

 

 

 

d)

penunjukan pihak lain yang merupakan pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik yang telah memenuhi kriteria tertentu;

 

 

 

 

e)

pengukuhan pengusaha kena pajak;

 

 

 

 

f)

pendaftaran objek pajak bumi dan bangunan;

 

 

 

 

g)

penunjukan sebagai kuasa Wajib Pajak;

 

 

 

 

h)

penunjukan pemungut bea meterai;

 

 

 

 

i)

penunjukan pemungut Pajak PPh dan PPN; dan

 

 

 

 

j)

penunjukan pelapor informasi keuangan.

 

 

 

3)

Edukasi kepada Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran dapat dilaksanakan dengan metode:

 

 

 

 

a)

Penyuluhan langsung secara aktif

 

 

 

 

 

Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), huruf b), dan huruf c) dapat diberikan Edukasi Perpajakan dalam bentuk kelas pajak.

 

 

 

 

b)

Penyuluhan tidak langsung satu arah

 

 

 

 

 

Terhadap Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 2), Edukasi Perpajakan dilaksanakan dengan penyampaian materi edukasi secara otomatis melalui Portal Wajib Pajak terkait.

 

 

 

 

c)

Penyuluhan langsung secara pasif

 

 

 

 

 

Edukasi Perpajakan dilaksanakan setelah Wajib Pajak melakukan pendaftaran melalui:

 

 

 

 

 

(1)

piket helpdesk di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP atau KP2KP; atau

 

 

 

 

 

(2)

piket non-helpdesk pada layanan di luar kantor seperti mal pelayanan publik, mobile tax unit, dan lain sebagainya.

 

 

e.

Edukasi Perpajakan dalam Rangka Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) dan Pembayaran Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP)

 

 

 

1)

Edukasi Perpajakan dalam Rangka Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh

 

 

 

 

a)

Direktorat yang menangani urusan potensi, kepatuhan, dan penerimaan pada Kantor Pusat DJP, Kanwil DJP, dan KPP dapat meminta bantuan Contact Center untuk melakukan Edukasi Perpajakan terkait kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak.

 

 

 

 

b)

Permintaan sebagaimana dimaksud huruf a) disampaikan melalui nota dinas yang ditujukan kepada Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP (KLIP DJP).

 

 

 

 

c)

KLIP DJP menentukan tata cara pelaksanaan Edukasi Perpajakan terkait kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan efektivitas kegiatan.

 

 

 

2)

Edukasi Perpajakan dalam Rangka Kepatuhan Pembayaran SKP dan/atau STP

 

 

 

 

a)

Setiap Wajib Pajak yang diterbitkan SKP dan/atau STP dapat diberikan Edukasi Perpajakan oleh Tenaga Penyuluh Pajak di KLIP DJP agar memenuhi kewajibannya sebelum jatuh tempo.

 

 

 

 

b)

KLIP DJP dapat menentukan prioritas sasaran edukasi dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan outbond call.

 

 

 

3)

Edukasi Perpajakan dalam Rangka Pelunasan SKP dan/atau STP yang sudah jatuh tempo

 

 

 

 

a)

Tenaga Penyuluh Pajak dapat memberikan Edukasi Perpajakan kepada Wajib Pajak yang memiliki SKP dan/atau STP telah melewati jatuh tempo pembayaran dan belum diterbitkan surat paksa.

 

 

 

 

b)

KLIP DJP dapat menentukan prioritas sasaran edukasi dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan outbond call.

 

 

 

 

c)

Kegiatan edukasi oleh Tenaga Penyuluh Pajak pada kantor selain KLIP DJP dilakukan dengan berkoordinasi dengan Juru Sita Pajak Negara.

 

 

 

4)

Pengingat Pembayaran

 

 

 

 

a)

Setiap Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak secara rutin diberikan Edukasi Perpajakan dalam bentuk pengingat pembayaran melalui Portal Wajib Pajak sebelum jatuh tempo pembayaran.

 

 

 

 

b)

Pengingat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) berupa pengiriman notifikasi secara otomatis oleh sistem.

 

 

f.

Edukasi Perpajakan Melalui Pihak Ketiga

 

 

 

1)

Edukasi Perpajakan melalui Pihak Ketiga dilaksanakan dengan metode Penyuluhan melalui Pihak Ketiga.

 

 

 

2)

Edukasi Perpajakan melalui Pihak Ketiga bertujuan untuk mengedukasi Sasaran Edukasi melalui Pihak Ketiga.

 

 

 

3)

Edukasi Perpajakan melalui Pihak Ketiga dilaksanakan melalui program kerja sama dengan Pihak Ketiga dapat berupa:

 

 

 

 

a)

program Relawan Pajak;

 

 

 

 

b)

program BDS; dan

 

 

 

 

c)

program Inklusi Kesadaran Pajak.

 

 

 

4)

Edukasi Perpajakan melalui Pihak Ketiga dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

 

 

 

 

a)

Pelatihan

 

 

 

 

 

(1)

Pelatihan dapat dilaksanakan oleh Tenaga Penyuluh Pajak kepada Pihak Ketiga.

 

 

 

 

 

(2)

Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan dan/atau nonperpajakan maupun pemahaman terkait Edukasi Perpajakan melalui Pihak Ketiga.

 

 

 

 

 

(3)

Sasaran edukasi kegiatan pelatihan yaitu Pihak Ketiga, misalnya Relawan Pajak, tenaga pendidik, organisasi mitra BDS, dan sebagainya.

 

 

 

 

 

(4)

Contoh kegiatan pelatihan yaitu pelatihan calon Relawan Pajak dan bimbingan teknis kepada tenaga pendidik dalam program Inklusi Kesadaran Pajak.

 

 

 

 

b)

Pendampingan

 

 

 

 

 

(1)

Kegiatan pendampingan dilaksanakan dalam rangka mendampingi Pihak Ketiga dalam menyampaikan Materi Edukasi Perpajakan kepada sasaran edukasi atau dalam kegiatan lainnya terkait Edukasi Perpajakan.

 

 

 

 

 

(2)

Sasaran edukasi kegiatan pendampingan yaitu Wajib Pajak dan/atau Calon Wajib Pajak.

 

 

 

 

 

(3)

Contoh kegiatan pendampingan yaitu pendampingan tenaga pendidik dalam proses pembelajaran (sit in), pendampingan Relawan Pajak pada kegiatan asistensi pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak dan sosialisasi mandiri.

 

 

g.

Edukasi Perpajakan Berbasis Aktivitas

 

 

 

1)

Edukasi Perpajakan berbasis aktivitas dilaksanakan berdasarkan:

 

 

 

 

a)

rencana kerja periodik yang disusun pada awal tahun; atau

 

 

 

 

b)

perencanaan edukasi tambahan.

 

 

 

2)

Edukasi Perpajakan berbasis aktivitas dapat dilakukan dengan metode:

 

 

 

 

a)

penyuluhan langsung secara aktif;

 

 

 

 

b)

penyuluhan tidak langsung satu arah;

 

 

 

 

c)

penyuluhan tidak langsung dua arah; atau

 

 

 

 

d)

penyuluhan melalui Pihak Ketiga.

 

 

 

3)

Edukasi Perpajakan berbasis aktivitas termasuk penyusunan materi Edukasi Perpajakan.

 

 

h.

Edukasi Perpajakan atas Permohonan

 

 

 

1)

Edukasi Perpajakan dapat dilaksanakan berdasarkan surat permohonan yang disampaikan oleh sasaran edukasi atau pihak lainnya kepada unit kerja di lingkungan DJP.

 

 

 

2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat berupa permohonan atas:

 

 

 

 

a)

penyediaan pembicara, pembahas, atau moderator pada suatu seminar, Iokakarya, gelar wicara, atau kegiatan sejenis Iainnya yang di dalamnya terdapat penyampaian materi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DJP serta tidak bertujuan untuk mengurangi atau menghindari kewajiban perpajakan dengan cara ilegal dan/atau perencanaan pajak yang agresif; atau

 

 

 

 

b)

penyediaan materi dan/atau Tenaga Penyuluh Pajak terkait Edukasi Perpajakan melalui Pihak Ketiga berupa pelatihan Pihak Ketiga atau pendampingan Pihak Ketiga.

 

 

 

3)

Penugasan Tenaga Penyuluh Pajak sebagai pembicara, pembahas dan dalam kegiatan terkait Edukasi Perpajakan Melalui Pihak Ketiga dilakukan dengan menerbitkan SPE.

 

 

 

4)

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1), unit kerja di lingkungan DJP dapat:

 

 

 

 

a)

meneruskan permohonan ke unit kerja terkait yang berwenang memproses permohonan sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan penyelesaian permohonan penyediaan pembicara, pembahas, atau moderator dalam kegiatan seminar, lokakarya, gelar wicara, atau kegiatan sejenis lainnya; atau

 

 

 

 

b)

menerima atau menolak permohonan dengan menerbitkan surat tanggapan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

5)

Edukasi Perpajakan atas permohonan dapat dilaksanakan dengan metode:

 

 

 

 

a)

penyuluhan langsung secara aktif;

 

 

 

 

b)

penyuluhan tidak langsung satu arah;

 

 

 

 

c)

penyuluhan tidak langsung dua arah; atau

 

 

 

 

d)

penyuluhan melalui Pihak Ketiga.

 

 

 

6)

Dalam pelaksanaan kegiatan Edukasi Perpajakan, unit kerja terkait dapat mengajukan permohonan penyediaan pembicara kepada unit kerja lain di lingkungan DJP, dengan ketentuan:

 

 

 

 

a)

Permohonan disampaikan melalui naskah dinas yang ditandatangani kepala unit kerja.

 

 

 

 

b)

Naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a) minimal memuat:

 

 

 

 

 

(1)

tema kegiatan Edukasi Perpajakan;

 

 

 

 

 

(2)

metode kegiatan Edukasi Perpajakan;

 

 

 

 

 

(3)

jenis Edukasi Perpajakan;

 

 

 

 

 

(4)

jenis kegiatan Edukasi Perpajakan;

 

 

 

 

 

(5)

materi Edukasi Perpajakan;

 

 

 

 

 

(6)

nama kegiatan;

 

 

 

 

 

(7)

sasaran edukasi;

 

 

 

 

 

(8)

lokasi pelaksanaan kegiatan;

 

 

 

 

 

(9)

tanggal pelaksanaan kegiatan;

 

 

 

 

 

(10)

waktu pelaksanaan;

 

 

 

 

 

(11)

klasifikasi tema;

 

 

 

 

 

(12)

ruang lingkup;

 

 

 

 

 

(13)

jumlah peserta; dan

 

 

 

 

 

(14)

narahubung.

 

 

 

 

c)

Ketentuan lain terkait penyediaan pembicara kepada unit kerja lain di lingkungan DJP mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan penyediaan pembicara, pembahas, atau moderator dalam kegiatan seminar, lokakarya, gelar wicara, atau kegiatan sejenis lainnya.

 

 

i.

Permintaan Informasi Perpajakan, Pengaduan, Saran, dan Apresiasi

 

 

 

1)

Edukasi Perpajakan terkait permintaan informasi perpajakan diselenggarakan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan perpajakan sesuai permintaan Wajib Pajak atau masyarakat.

 

 

 

2)

Edukasi Perpajakan terkait pengaduan, saran, dan apresiasi merupakan serangkaian aktivitas pengelolaan pengaduan yang meliputi penerimaan dan penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Tenaga Penyuluh Pajak di Contact Center termasuk penyampaian saran dan apresiasi dari Wajib Pajak atau masyarakat.

 

 

 

3)

Edukasi Perpajakan terkait permintaan informasi perpajakan, pengaduan, saran, dan apresiasi dapat dilaksanakan dengan metode:

 

 

 

 

a)

penyuluhan langsung secara pasif;

 

 

 

 

b)

penyuluhan tidak langsung satu arah; atau

 

 

 

 

c)

penyuluhan tidak langsung melalui Contact Center.

 

 

 

4)

Edukasi Perpajakan terkait permintaan informasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara pasif berupa kegiatan pemberian konsultasi perpajakan kepada wajib pajak atau masyarakat melalui helpdesk maupun non-helpdesk.

 

 

 

5)

Edukasi Perpajakan terkait permintaan informasi perpajakan dengan metode penyuluhan tidak langsung satu arah berupa kegiatan pemberian jawaban dan/atau tanggapan atas pertanyaan Wajib Pajak berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan perpajakan dalam bentuk surat penegasan oleh Tenaga Penyuluh Pajak di KPP dan Kanwil DJP.

 

 

 

6)

Edukasi Perpajakan terkait permintaan informasi perpajakan dengan metode penyuluhan tidak langsung melalui Contact Center berupa pemberian informasi perpajakan, pengelolaan pengaduan, saran, dan/atau apresiasi, dan pengelolaan serta penyelesaian eskalasi perpajakan.

 

 

j.

Edukasi Perpajakan lainnya dengan metode penyuluhan tidak langsung melalui Contact Center.

 

5.

Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Edukasi Perpajakan

 

 

a.

Perencanaan Edukasi Perpajakan

 

 

 

1)

Perencanaan Berkala Edukasi Perpajakan

 

 

 

 

a)

Penyusunan Rencana Kerja Periodik

 

 

 

 

 

(1)

Setiap unit kerja menyusun rencana kerja periodik berdasarkan:

 

 

 

 

 

 

(a)

hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Edukasi Perpajakan pada periode sebelumnya;

 

 

 

 

 

 

(b)

kebijakan kegiatan Edukasi Perpajakan pada tahun berjalan;

 

 

 

 

 

 

(c)

masukan sehubungan dengan edukasi perpajakan dari pemangku kepentingan; dan/atau

 

 

 

 

 

 

(d)

inisiasi dari masing-masing unit kerja yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah kerja.

 

 

 

 

 

(2)

Prosedur kerja penyusunan rencana kerja periodik KPP

 

 

 

 

 

 

(a)

Kepala KPP memberikan pengarahan dan menugaskan pembuatan rencana kerja periodik kepada Koordinator Penyuluh Pajak di unit kerja.

 

 

 

 

 

 

(b)

Rencana kerja periodik sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) mencakup kegiatan Edukasi Perpajakan baik yang dilaksanakan oleh KPP dan KP2KP.

 

 

 

 

 

 

(c)

Koordinator Penyuluh Pajak menyusun konsep rencana kerja periodik dengan berkoordinasi bersama Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala KP2KP.

 

 

 

 

 

 

(d)

Koordinator Penyuluh Pajak mengajukan usulan konsep rencana kerja periodik kepada Kepala KPP.

 

 

 

 

 

 

(e)

Kepala KPP menelaah dan menyetujui konsep rencana kerja periodik, kemudian meneruskan konsep tersebut ke Kepala Kanwil DJP untuk disetujui.

 

 

 

 

 

 

(f)

Terhadap konsep rencana kerja periodik masing-masing KPP, Kanwil DJP terkait menelaah dan menyetujui konsep rencana kerja periodik dimaksud menjadi rencana kerja periodik.

 

 

 

 

 

(3)

Prosedur kerja penyusunan rencana kerja periodik Kanwil DJP:

 

 

 

 

 

 

(a)

Kepala Kanwil DJP memberikan pengarahan dan menugaskan pembuatan rencana kerja periodik kepada Koordinator Penyuluh Pajak.

 

 

 

 

 

 

(b)

Rencana kerja periodik sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) mencakup kegiatan Edukasi Perpajakan yang dilaksanakan oleh Kanwil DJP.

 

 

 

 

 

 

(c)

Koordinator Penyuluh Pajak menyusun konsep rencana kerja periodik dengan berkoordinasi bersama Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen.

 

 

 

 

 

 

(d)

Koordinator Penyuluh Pajak mengajukan usulan konsep rencana kerja periodik kepada Kepala Kanwil DJP dengan terlebih dahulu ditelaah oleh Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

 

 

 

 

 

 

(e)

Kepala Kanwil DJP menelaah dan menyetujui konsep rencana kerja periodik menjadi rencana kerja periodik.

 

 

 

 

 

(4)

Prosedur kerja penyusunan rencana kerja periodik direktorat yang menangani urusan penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat pada DJP:

 

 

 

 

 

 

(a)

Direktur memberikan pengarahan dan menugaskan pembuatan rencana kerja periodik kepada Koordinator Penyuluh Pajak.

 

 

 

 

 

 

(b)

Rencana kerja periodik sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) mencakup kegiatan Edukasi Perpajakan yang dilaksanakan oleh KPDJP.

 

 

 

 

 

 

(c)

Koordinator Penyuluh Pajak menyusun konsep rencana kerja periodik dengan berkoordinasi bersama Kepala Seksi Dukungan Penyuluhan, Kepala Seksi Materi Penyuluhan, dan Kepala Seksi Bimbingan Tenaga Penyuluh.

 

 

 

 

 

 

(d)

Koordinator Penyuluh Pajak mengajukan usulan konsep rencana kerja periodik kepada Direktur dengan terlebih dahulu ditelaah oleh Kepala Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan.

 

 

 

 

 

 

(e)

Direktur menelaah dan menyetujui konsep rencana kerja periodik menjadi rencana kerja periodik.

 

 

 

 

b)

Penyusunan DSET Berdasarkan CRM Integrated Risk Engine (IRE).

 

 

 

 

 

(1)

Setiap unit kerja wajib menyusun DSET yang bersumber dari CRM IRE melalui komite kepatuhan.

 

 

 

 

 

(2)

Ketentuan penyusunan DSET yang bersumber dari CRM IRE dilaksanakan sesuai nota dinas mengenai penyusunan daftar sasaran prioritas pengamanan penerimaan pajak.

 

 

 

 

c)

Penyusunan DSET Calon Wajib Pajak Potensial Risiko Rendah dalam Rangka Dukungan Ekstensifikasi.

 

 

 

 

 

(1)

Setiap KPP wajib menyusun DSET Calon Wajib Pajak Potensial risiko rendah yang berasal dari CRM proses bisnis ekstensifikasi.

 

 

 

 

 

(2)

Prosedur kerja penyusunan DSET Calon Wajib Pajak Potensial.

 

 

 

 

 

 

(a)

DSET Calon Wajib Pajak Potensial ditentukan dengan pembahasan bersama antara Tenaga Penyuluh Pajak, Kepala Seksi Pelayanan, dan Kepala KPP.

 

 

 

 

 

 

(b)

Pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat melibatkan Kepala Seksi Pengawasan yang wilayah kerjanya meliputi alamat atau tempat kedudukan Calon Wajib Pajak potensial.

 

 

 

 

 

 

(c)

Hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara penyusunan daftar sasaran edukasi terpilih dalam rangka ekstensifikasi perpajakan.

 

 

 

2)

Perencanaan Edukasi Perpajakan Tambahan

 

 

 

 

a)

Setiap unit kerja dapat merencanakan kegiatan Edukasi Perpajakan tambahan.

 

 

 

 

b)

Perencanaan Edukasi Perpajakan Tambahan dibuat berdasarkan:

 

 

 

 

 

(1)

kebutuhan masing-masing unit kerja DJP;

 

 

 

 

 

(2)

kebutuhan dukungan Edukasi Perpajakan atas terbitnya ketentuan perpajakan baru dan/atau terdapat perubahan kebijakan;

 

 

 

 

 

(3)

analisis mandiri Tenaga Penyuluh Pajak, yaitu analisis berdasarkan data yang dimiliki oleh DJP di luar CRM IRE;

 

 

 

 

 

(4)

permintaan bantuan Edukasi Perpajakan dari proses bisnis lainnya; atau

 

 

 

 

 

(5)

kebutuhan lainnya.

 

 

 

3)

Perencanaan Edukasi Perpajakan Melalui Pihak Ketiga

 

 

 

 

Perencanaan Edukasi Perpajakan melalui Pihak Ketiga dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

 

 

 

 

a)

melakukan identifikasi Pihak Ketiga yang dapat bekerja sama dengan DJP dalam pelaksanaan kegiatan Edukasi Perpajakan;

 

 

 

 

b)

melakukan koordinasi dengan Pihak Ketiga yang telah diidentifikasi sebelumnya;

 

 

 

 

c)

membuat dokumen kesepakatan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk:

 

 

 

 

 

(1)

Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan/atau Nota Kesepahaman yang dilakukan oleh pejabat struktural minimal setingkat pejabat tinggi pratama sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pedoman tata naskah dinas di lingkungan kementerian keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai pelimpahan kewenangan Direktur Jenderal Pajak kepada para pejabat di lingkungan DJP; dan

 

 

 

 

 

(2)

berita acara atau dokumen kesepakatan lain yang dilakukan oleh Kanwil DJP atau KPP.

 

 

 

 

 

 

d)

mengadministrasikan data dan informasi terkait kerja sama dengan Pihak Ketiga;

 

 

 

 

 

 

e)

meneruskan data dan informasi terkait kerja sama dengan Pihak Ketiga kepada unit vertikal terkait untuk ditindaklanjuti; dan

 

 

 

 

 

 

f)

unit vertikal sebagaimana dimaksud dalam huruf e) dapat melakukan koordinasi dengan Pihak Ketiga dimaksud di wilayahnya untuk pelaksanaan kegiatan Edukasi Perpajakan melalui Pihak Ketiga.

 

 

b.

Pelaksanaan Edukasi Perpajakan

 

 

 

1)

Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Edukasi Perpajakan

 

 

 

 

a)

Tata cara penugasan kegiatan Edukasi Perpajakan kepada Tenaga Penyuluh Pajak pada unit kerja DJP selain Contact Center.

 

 

 

 

 

(1)

Setiap kegiatan Edukasi Perpajakan yang dilaksanakan oleh Tenaga Penyuluh Pajak, diawali dengan penerbitan SPE dari kepala unit kerja minimal Pejabat Administrator.

 

 

 

 

 

(2)

Kegiatan Edukasi Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) terdiri atas kegiatan Edukasi Perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif, penyuluhan tidak langsung satu arah, penyuluhan tidak langsung dua arah, penyuluhan melalui Pihak Ketiga, termasuk penyusunan Materi Edukasi Perpajakan di luar MPKE.

 

 

 

 

 

(3)

SPE dapat diterbitkan dengan susunan tim berasal dari lintas kelompok Tenaga Penyuluh Pajak dalam satu unit kerja.

 

 

 

 

 

(4)

Dalam hal kegiatan Edukasi Perpajakan dilaksanakan secara kolaboratif, SPE diterbitkan oleh unit kerja tertinggi.

 

 

 

 

b)

Tata Cara penugasan kegiatan Edukasi Perpajakan kepada Tenaga Penyuluh Pajak pada Contact Center.

 

 

 

 

 

(1)

Penugasan kegiatan Edukasi Perpajakan dengan metode penyuluhan tidak langsung melalui Contact Center sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c angka 5) mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai pedoman penugasan Tenaga Penyuluh Pajak dan Petugas Penyuluh Pajak di lingkungan DJP.

 

 

 

 

 

(2)

Penugasan selain sebagaimana dimaksud pada angka (1) diberikan melalui nota dinas dari pejabat struktural yang berwenang. Nota dinas tersebut didisposisi kepada Tenaga Penyuluh Pajak.

 

 

 

2)

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Edukasi Perpajakan

 

 

 

 

a)

Tahapan Pelaksanaan Edukasi Perpajakan dengan Metode Penyuluhan Langsung Secara Aktif

 

 

 

 

 

(1)

Perencanaan Kegiatan

 

 

 

 

 

 

(a)

Perencanaan kegiatan Edukasi Perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c angka 1) didahului dengan melakukan Analisis Kebutuhan Penyuluhan (AKP) yang berguna untuk menentukan peserta kegiatan dan materi Edukasi Perpajakan yang akan disampaikan, dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan kegiatan Edukasi Perpajakan untuk mencapai tujuan Edukasi Perpajakan.

 

 

 

 

 

 

(b)

Penentuan peserta kegiatan dilakukan dengan cara:

 

 

 

 

 

 

 

i.

memilih Wajib Pajak pada DSET hasil pembahasan komite kepatuhan, DSET Calon Wajib Pajak Potensial, dan DSET Wajib Pajak lembaga keuangan terkait akses informasi keuangan;

 

 

 

 

 

 

 

ii.

memilih Wajib Pajak dan/atau Calon Wajib Pajak Potensial berdasarkan analisis mandiri terhadap kepatuhan perpajakan dan profil Wajib Pajak;

 

 

 

 

 

 

 

iii.

memilih Wajib Pajak, Calon Wajib Pajak, dan/atau Non Wajib Pajak berdasarkan kebijakan Edukasi Perpajakan atau pertimbangan kepala unit kerja; atau

 

 

 

 

 

 

 

iv.

melakukan kegiatan edukasi yang dilaksanakan secara terbuka dengan peserta kegiatan mendaftarkan diri secara sukarela untuk mengikuti kegiatan Edukasi Perpajakan.

 

 

 

 

 

 

(c)

Penentuan data pendukung AKP meliputi:

 

 

 

 

 

 

 

i.

jumlah peserta;

 

 

 

 

 

 

 

ii.

tanggal pelaksanaan;

 

 

 

 

 

 

 

iii.

waktu pelaksanaan;

 

 

 

 

 

 

 

iv.

durasi pelaksanaan;

 

 

 

 

 

 

 

v.

tempat pelaksanaan; dan/atau

 

 

 

 

 

 

 

vi.

anggaran biaya.

 

 

 

 

 

 

(d)

Hasil kerja tahapan perencanaan kegiatan dituangkan dalam laporan AKP.

 

 

 

 

 

 

(e)

Edukasi Perpajakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf h dilaksanakan tanpa menyusun laporan AKP.

 

 

 

 

 

(2)

Pengorganisasian Kegiatan

 

 

 

 

 

 

(a)

Pengorganisasian kegiatan Edukasi Perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c angka 1) meliputi penentuan alokasi waktu, sumber daya manusia, dan sarana pendukung kegiatan Edukasi Perpajakan.

 

 

 

 

 

 

(b)

Prosedur kerja dalam tahap pengorganisasian kegiatan terdiri atas:

 

 

 

 

 

 

 

i.

menyusun rencana kerja per kegiatan (session plan) berdasarkan laporan AKP;

 

 

 

 

 

 

 

ii.

melaksanakan pemantauan persiapan kegiatan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait kesiapan kegiatan Edukasi Perpajakan;

 

 

 

 

 

 

 

iii.

menyusun instrumen survei (kuesioner) untuk disampaikan kepada peserta kegiatan;

 

 

 

 

 

 

 

iv.

menyusun dan/atau menyiapkan materi soal uji awal (pre-test) dan uji akhir (post-test);

 

 

 

 

 

 

 

v.

menyusun dan/atau menyiapkan materi Edukasi Perpajakan;

 

 

 

 

 

 

 

vi.

melakukan peninjauan (review) terhadap materi Edukasi Perpajakan apabila terdapat penyusunan materi Edukasi Perpajakan;

 

 

 

 

 

 

 

vii.

membuat dan menyampaikan undangan dan/atau pengumuman kepada sasaran edukasi; dan/atau

 

 

 

 

 

 

 

viii.

menyusun surat tugas.

 

 

 

 

 

 

(c)

Hasil kerja tahapan pengorganisasian kegiatan berupa:

 

 

 

 

 

 

 

i.

laporan session plan;

 

 

 

 

 

 

 

ii.

laporan pemantauan persiapan;

 

 

 

 

 

 

 

iii.

instrumen survei;

 

 

 

 

 

 

 

iv.

materi soal;

 

 

 

 

 

 

 

v.

materi penyuluhan (lembar penyusunan materi);

 

 

 

 

 

 

 

vi.

lembar persetujuan materi;

 

 

 

 

 

 

 

vii.

undangan dan/atau pengumuman kepada peserta kegiatan; dan/atau

 

 

 

 

 

 

 

viii.

surat tugas.

 

 

 

 

 

(3)

Pelaksanaan Kegiatan

 

 

 

 

 

 

(a)

Pelaksanaan kegiatan Edukasi Perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c angka 1) adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Penyuluh Pajak pada saat Edukasi Perpajakan dilaksanakan.

 

 

 

 

 

 

(b)

Prosedur kerja dalam tahap pelaksanaan kegiatan terdiri atas:

 

 

 

 

 

 

 

i.

melaksanakan pre-test untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum diedukasi;

 

 

 

 

 

 

 

ii.

menyampaikan materi Edukasi Perpajakan;

 

 

 

 

 

 

 

iii.

melaksanakan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman peserta setelah diedukasi;

 

 

 

 

 

 

 

iv.

membagikan kuesioner kepada peserta untuk memperoleh masukan dari peserta terkait pelaksanaan kegiatan Edukasi Perpajakan; dan/atau

 

 

 

 

 

 

 

v.

melakukan pengisian daftar hadir peserta.

 

 

 

 

 

 

(c)

Prosedur kerja dalam tahap pelaksanaan khusus bentuk kegiatan Edukasi Perpajakan bimbingan kepatuhan dapat dilaksanakan tanpa pre-test dan post-test dan harus membuat bukti pelaksanaan yang dituangkan dalam berita acara penyuluhan langsung secara aktif one on one sesuai contoh format dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

(4)

Pelaporan Kegiatan

 

 

 

 

 

 

(a)

Pelaporan pelaksanaan kegiatan Edukasi Perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c angka 1) berupa penuangan hasil kegiatan pelaksanaan kegiatan minimal memuat:

 

 

 

 

 

 

 

i.

ringkasan kegiatan;

 

 

 

 

 

 

 

ii.

realisasi pelaksanaan kegiatan; dan

 

 

 

 

 

 

 

iii.

kesimpulan dan rekomendasi.

 

 

 

 

 

 

(b)

Hasil kerja tahapan pelaporan berupa laporan pelaksanaan kegiatan.

 

 

 

 

 

(5)

Pemantauan Kegiatan

 

 

 

 

 

 

(a)

Pemantauan pelaksanaan kegiatan Edukasi Perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c angka 1) dilakukan selama proses pelaksanaan kegiatan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

(b)

Hasil kerja tahapan pemantauan berupa laporan monitoring.

 

 

 

 

 

(6)

Evaluasi Kegiatan

 

 

 

 

 

 

(a)

Evaluasi pelaksanaan kegiatan Edukasi Perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c angka 1) dilakukan setelah berakhirnya kegiatan, dalam rangka penilaian dan mengetahui ketercapaian tujuan kegiatan Edukasi Perpajakan yang telah ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

(b)

Hasil kerja tahapan evaluasi berupa laporan evaluasi.

 

 

 

 

b)

Tahapan Pelaksanaan Edukasi dengan Metode Penyuluhan Langsung Secara Pasif

 

 

 

 

 

(1)

Perencanaan Kegiatan

 

 

 

 

 

 

Perencanaan kegiatan Edukasi Perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara pasif sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c angka 2) dilakukan dengan penyusunan jadwal piket kegiatan penyuluhan langsung secara pasif yang dituangkan dalam nota dinas oleh pejabat struktural yang berwenang.

 

 

 

 

 

(2)

Pengorganisasian Kegiatan

 

 

 

 

 

 

Pengorganisasian kegiatan Edukasi Perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara pasif sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c angka 2) dilakukan dengan menyiapkan peralatan, sarana administrasi, dan kelengkapan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan.

 

 

 

 

 

(3)

Pelaksanaan Kegiatan

 

 

 

 

 

 

(a)

Pelaksanaan kegiatan Edukasi Perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara pasif sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c angka 2) dilakukan dengan melaksanakan piket kegiatan penyuluhan langsung secara pasif untuk memberikan konsultasi secara langsung.

 

 

 

 

 

 

(b)

Termasuk dalam lingkup pelaksanaan kegiatan penyuluhan langsung secara pasif, yaitu:

 

 

 

 

 

 

 

i.

piket helpdesk seperti piket helpdesk dalam area TPT dan piket satuan tugas; dan

 

 

 

 

 

 

 

ii.

piket non-helpdesk seperti piket layanan di luar kantor, piket satuan tugas penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT), piket satuan tugas lainnya, dan piket layanan tanpa tatap muka yang dilakukan secara daring melalui media atau aplikasi chatting.

 

 

 

 

 

 

(c)

Tata cara penyuluhan langsung secara pasif mengacu pada ketentuan yang mengatur standar pelayanan di TPT KPP.

 

 

 

 

 

(4)

Pelaporan Kegiatan

 

 

 

 

 

 

(a)

Pelaporan pelaksanaan kegiatan Edukasi Perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara pasif sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c angka 2) dilakukan sebagai bentuk laporan pelaksanaan piket kegiatan penyuluhan langsung secara pasif yang dituangkan dalam laporan piket dan pelaksanaan pemberian konsultasi secara langsung yang dituangkan dalam berita acara konsultasi.

 

 

 

 

 

 

(b)

Hasil kerja tahapan pelaporan berupa:

 

 

 

 

 

 

 

i.

laporan piket yang dibuat setiap periode waktu tertentu; dan

 

 

 

 

 

 

 

ii.

berita acara konsultasi.

 

 

 

 

 

(5)

Pemantauan Kegiatan

 

 

 

 

 

 

(a)

Pemantauan pelaksanaan kegiatan Edukasi Perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara pasif sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c angka 2) dilakukan secara berkala selama proses pelaksanaan kegiatan untuk memastikan kegiatan penyuluhan langsung secara pasif sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

(b)

Hasil kerja tahapan pemantauan berupa laporan monitoring yang dibuat setiap periode waktu tertentu.

 

 

 

 

 

(6)

Evaluasi Kegiatan

 

 

 

 

 

 

(a)

Evaluasi pelaksanaan kegiatan Edukasi Perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara pasif sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c angka 2) dilakukan secara berkala setelah berakhirnya periode tertentu dalam rangka penilaian dan mengetahui ketercapaian tujuan kegiatan Edukasi Perpajakan yang telah ditetapkan dengan menganalisis hasil pemantauan kegiatan.

 

 

 

 

 

 

(b)

Hasil kerja tahapan evaluasi berupa laporan evaluasi yang dibuat setiap kurun waktu tertentu.

 

 

 

 

c)

Tahapan Pelaksanaan Edukasi dengan Metode Penyuluhan Tidak Langsung Satu Arah atau Dua Arah

 

 

 

 

 

(1)

Perencanaan Kegiatan

 

 

 

 

 

 

(a)

Perencanaan kegiatan Edukasi Perpajakan dengan metode penyuluhan tidak langsung satu arah atau dua arah sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c angka 3) atau angka 4) didahului dengan melakukan AKP yang berguna untuk menentukan peserta kegiatan, materi Edukasi Perpajakan yang akan disampaikan, dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan kegiatan Edukasi Perpajakan untuk mencapai tujuan Edukasi Perpajakan.

 

 

 

 

 

 

(b)

Menentukan data pendukung AKP meliputi:

 

 

 

 

 

 

 

i.

jumlah peserta;

 

 

 

 

 

 

 

ii.

tanggal pelaksanaan;

 

 

 

 

 

 

 

iii.

waktu pelaksanaan; dan

 

 

 

 

 

 

 

iv.

anggaran biaya.

 

 

 

 

 

 

(c)

Hasil kerja tahapan perencanaan kegiatan berupa laporan AKP.

 

 

 

 

 

 

(d)

Edukasi Perpajakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf h dilaksanakan tanpa menyusun laporan AKP.

 

 

 

 

 

(2)

Pengorganisasian Kegiatan

 

 

 

 

 

 

(a)

Pengorganisasian kegiatan Edukasi Perpajakan dengan metode penyuluhan tidak langsung satu arah atau dua arah sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c angka 3) atau angka 4) meliputi penentuan kanal, waktu, sumber daya manusia, dan sarana pendukung kegiatan Edukasi Perpajakan.

 

 

 

 

 

 

(b)

Prosedur kerja dalam tahap pengorganisasian kegiatan terdiri atas:

 

 

 

 

 

 

 

i.

menyusun rencana kerja per kegiatan (session plan) berdasarkan laporan AKP, jika diperlukan;

 

 

 

 

 

 

 

ii.

melaksanakan pemantauan persiapan kegiatan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait kesiapan kegiatan Edukasi Perpajakan;

 

 

 

 

 

 

 

iii.

menyusun dan/atau menyiapkan materi Edukasi Perpajakan;

 

 

 

 

 

 

 

iv.

melakukan peninjauan (review) terhadap materi penyuluhan apabila terdapat penyusunan materi Edukasi Perpajakan; dan

 

 

 

 

 

 

 

v.

menyusun surat tugas apabila dibutuhkan.

 

 

 

 

 

 

(c)

Hasil kerja tahapan pengorganisasian kegiatan berupa:

 

 

 

 

 

 

 

i.

laporan session plan;

 

 

 

 

 

 

 

ii.

laporan pemantauan persiapan;

 

 

 

 

 

 

 

iii.

materi penyuluhan (lembar penyusunan materi);

 

 

 

 

 

 

 

iv.

lembar persetujuan materi; dan/atau

 

 

 

 

 

 

 

v.

surat tugas.

 

 

 

 

 

 

(d)

Dalam hal terdapat konsultasi perpajakan dan pertanyaan masyarakat Wajib Pajak yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan perpajakan, kegiatan menyiapkan jawaban dan/atau tanggapan sebagai bagian dari kegiatan penyuluhan tidak langsung satu arah, dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai penanganan surat-surat Wajib Pajak.

 

 

 

 

 

(3)

Pelaksanaan Kegiatan

 

 

 

 

 

 

(a)

Pelaksanaan kegiatan Edukasi Perpajakan dengan metode penyuluhan tidak langsung satu arah sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c angka 3) dilakukan dengan:

 

 

 

 

 

 

 

i.

menyerahkan materi Edukasi Perpajakan kepada pihak terkait;

 

 

 

 

 

 

 

ii.

menyampaikan materi Edukasi Perpajakan kepada peserta kegiatan melalui surat elektronik atau pos tercatat, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir; atau

 

 

 

 

 

 

 

iii.

melaksanakan kegiatan Edukasi Perpajakan yang dilakukan melalui audio dan/atau visual yang disampaikan dalam kanal media sosial atau media massa elektronik.

 

 

 

 

 

 

(b)

Pelaksanaan kegiatan Edukasi Perpajakan dengan metode penyuluhan tidak langsung dua arah sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c angka 4) dilakukan dengan:

 

 

 

 

 

 

 

i.

menyampaikan materi Edukasi Perpajakan melalui audio dan/atau visual yang disampaikan dalam kanal telepon, media televisi, media radio, media rapat virtual seperti Zoom Meeting, Microsoft Teams, dan/atau media lainnya; dan/atau

 

 

 

 

 

 

 

ii.

merekam daftar peserta.

 

 

 

 

 

 

(c)

Kanal penyampaian Edukasi Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) yaitu:

 

 

 

 

 

 

 

i.

jejaring sosial resmi milik DJP yang terdiri atas akun DJP, akun instansi vertikal, dan akun unit pelaksana teknis di lingkungan DJP;

 

 

 

 

 

 

 

ii.

media massa elektronik atau cetak yang terverifikasi dewan pers baik berskala lokal maupun nasional;

 

 

 

 

 

 

 

iii.

media luar ruang, baik berskala lokal maupun nasional; dan

 

 

 

 

 

 

 

iv.

media lainnya yang resmi.

 

 

 

 

 

(4)

Pelaporan Kegiatan

 

 

 

 

 

 

(a)

Pelaporan pelaksanaan kegiatan Edukasi Perpajakan dengan metode penyuluhan tidak langsung satu arah sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c angka 3) atau metode penyuluhan tidak langsung dua arah sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c angka 4) berupa penuangan realisasi pelaksanaan kegiatan Edukasi Perpajakan dalam bentuk berita acara penyuluhan.

 

 

 

 

 

 

(b)

Hasil kerja tahapan pelaporan berupa berita acara penyuluhan.

 

 

 

 

 

(5)

Pemantauan Kegiatan

 

 

 

 

 

 

(a)

Pemantauan pelaksanaan kegiatan Edukasi Perpajakan dengan metode penyuluhan tidak langsung satu arah sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c angka 3) atau metode penyuluhan tidak langsung dua arah sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c angka 4) dilakukan selama proses pelaksanaan kegiatan Edukasi Perpajakan untuk memastikan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

(b)

Hasil kerja tahapan pemantauan berupa laporan monitoring.

 

 

 

 

 

(6)

Evaluasi Kegiatan

 

 

 

 

 

 

(a)

Evaluasi pelaksanaan kegiatan Edukasi Perpajakan dengan metode penyuluhan tidak langsung satu arah sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c angka 3) atau metode penyuluhan tidak langsung dua arah sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c angka 4) dilakukan setelah berakhirnya kegiatan Edukasi Perpajakan dalam rangka penilaian dan mengetahui ketercapaian tujuan kegiatan Edukasi Perpajakan yang telah ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

(b)

Hasil kerja tahapan evaluasi berupa laporan evaluasi.

 

 

 

 

d)

Tahapan Pelaksanaan Edukasi dengan Metode Penyuluhan Tidak Langsung Melalui Contact Center

 

 

 

 

 

(1)

Perencanaan Kegiatan

 

 

 

 

 

 

(a)

Perencanaan kegiatan Edukasi Perpajakan dengan metode penyuluhan tidak langsung melalui Contact Center sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c angka 5) merupakan persiapan Edukasi Perpajakan yang terdiri atas:

 

 

 

 

 

 

 

i.

menyusun rencana kerja kegiatan penyuluhan periodik (outbound);

 

 

 

 

 

 

 

ii.

menyusun materi survei melalui media;

 

 

 

 

 

 

 

iii.

menyusun materi penyuluhan;

 

 

 

 

 

 

 

iv.

melakukan peninjauan (review) materi Penyuluhan;

 

 

 

 

 

 

 

v.

menyusun panduan komunikasi dan panduan kegiatan penjaminan kualitas layanan;

 

 

 

 

 

 

 

vi.

menganalisis dan menyusun konsep jawaban yang ditanyakan oleh Tenaga Penyuluh Pajak atas pertanyaan Wajib Pajak dan/atau masyarakat terkait informasi perpajakan dan/atau petunjuk penggunaan aplikasi perpajakan; dan/atau

 

 

 

 

 

 

 

vii.

melaksanakan inventarisasi dan mendokumentasikan pertanyaan Tenaga Penyuluh Pajak di aplikasi sistem informasi Contact Center.

 

 

 

 

 

 

(b)

Hasil kerja tahapan perencanaan kegiatan berupa:

 

 

 

 

 

 

 

i.

laporan rencana kerja penyuluhan periodik (outbound);

 

 

 

 

 

 

 

ii.

laporan penyusunan materi;

 

 

 

 

 

 

 

iii.

laporan reviu;

 

 

 

 

 

 

 

iv.

laporan inventarisasi bahan;

 

 

 

 

 

 

 

v.

pengantar laporan hasil inventarisasi pertanyaan penjaminan kualitas layanan; dan

 

 

 

 

 

 

 

vi.

laporan hasil inventarisasi pertanyaan eskalasi informasi.

 

 

 

 

 

 

(c)

Dalam hal terdapat hasil kerja yang belum dan/atau tidak dibakukan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal ini, dapat dibuat sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), sistem informasi dan/atau aplikasi Contact Center.

 

 

 

 

 

(2)

Pengorganisasian Kegiatan

 

 

 

 

 

 

Pengorganisasian kegiatan Edukasi Perpajakan dengan metode penyuluhan tidak langsung melalui Contact Center sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c angka 5) dilakukan dengan menempatkan Tenaga Penyuluh Pajak, serta menyiapkan peralatan, sarana administrasi, dan kelengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan.

 

 

 

 

 

(3)

Pelaksanaan Kegiatan

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan kegiatan Edukasi Perpajakan dengan metode penyuluhan tidak langsung melalui Contact Center sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c angka 5) di antaranya:

 

 

 

 

 

 

(a)

melaksanakan jadwal interaksi (online);

 

 

 

 

 

 

(b)

menelaah dan melaksanakan penyesuaian jadwal pemberian dan penyampaian layanan;

 

 

 

 

 

 

(c)

melaksanakan pemberian informasi perpajakan, penerimaan pengaduan dan/atau pemberian petunjuk penggunaan aplikasi perpajakan melalui media telepon berdasarkan permintaan masyarakat/Wajib Pajak (inbound);

 

 

 

 

 

 

(d)

melaksanakan penyampaian informasi perpajakan dan/atau petunjuk penggunaan aplikasi perpajakan melalui media telepon berdasarkan kebutuhan organisasi (outbound);

 

 

 

 

 

 

(e)

melaksanakan pemberian dan/atau penyampaian informasi perpajakan, penerimaan pengaduan, dan/atau petunjuk penggunaan aplikasi perpajakan melalui media selain telepon;

 

 

 

 

 

 

(f)

mendokumentasikan pemberian dan/atau penyampaian informasi perpajakan, penerimaan pengaduan, permintaan transaksi perpajakan dan/atau petunjuk penggunaan aplikasi perpajakan melalui media ke dalam aplikasi;

 

 

 

 

 

 

(g)

menganalisis dan menindaklanjuti pengaduan Wajib Pajak dan/atau masyarakat yang disampaikan;

 

 

 

 

 

 

(h)

melaksanakan konfirmasi awal atas pengaduan dan/atau eskalasi Wajib Pajak dan/atau masyarakat yang disampaikan;

 

 

 

 

 

 

(i)

melaksanakan analisis dan mendokumentasikan pengaduan Wajib Pajak dan/atau masyarakat ke dalam sistem informasi pengaduan;

 

 

 

 

 

 

(j)

melaksanakan survei melalui media;

 

 

 

 

 

 

(k)

melaksanakan asistensi (tandem) Tenaga Penyuluh Pajak yang baru bergabung di Contact Center;

 

 

 

 

 

 

(l)

melaksanakan penyampaian pengetahuan kepada Tenaga Penyuluh lainnya;

 

 

 

 

 

 

(m)

melakukan pengolahan data panggilan keluar kepada Wajib Pajak dan/atau masyarakat (outbound);

 

 

 

 

 

 

(n)

melaksanakan penyampaian konfirmasi lanjutan hasil tindak lanjut pengelolaan pengaduan di bidang perpajakan;

 

 

 

 

 

 

(o)

menindaklanjuti pertanyaan Wajib Pajak dan/atau masyarakat terkait informasi perpajakan dan/atau petunjuk penggunaan aplikasi perpajakan yang belum terjawab (eskalasi) ke direktorat terkait;

 

 

 

 

 

 

(p)

melaksanakan penyampaian jawaban atas pertanyaan Wajib Pajak dan/atau masyarakat yang belum terjawab (eskalasi);

 

 

 

 

 

 

(q)

menyusun konsep usulan pengembangan aplikasi pusat interaksi (Contact Center) dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan dengan pihak internal dan/atau eksternal;

 

 

 

 

 

 

(r)

melaksanakan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal dalam rangka pelaksanaan operasional pusat interaksi (Contact Center);

 

 

 

 

 

 

(s)

melaksanakan pendampingan penyuluh pajak dalam rangka pemberian atau penyampaian layanan;

 

 

 

 

 

 

(t)

melaksanakan proses pembahasan bersama (kalibrasi) di internal seksi;

 

 

 

 

 

 

(u)

melaksanakan penilaian kualitas layanan informasi dan pengaduan;

 

 

 

 

 

 

(v)

menganalisis hasil penilaian kualitas pemberian atau penyampaian layanan secara periodik;

 

 

 

 

 

 

(w)

menganalisis dan menyusun daftar pertanyaan ke unit kerja atas permasalahan pemberian layanan;

 

 

 

 

 

 

(x)

melaksanakan inventarisasi dan menganalisis hasil eskalasi secara periodik;

 

 

 

 

 

 

(y)

melaksanakan inventarisasi dan menganalisis tindakan pengaduan yang telah diselesaikan secara periodik; dan/atau

 

 

 

 

 

 

(z)

melakukan sosialisasi ketentuan/aplikasi perpajakan.

 

 

 

 

 

(4)

Pelaporan Kegiatan

 

 

 

 

 

 

(a)

Pelaporan hasil kerja pelaksanaan kegiatan Edukasi Perpajakan dengan metode penyuluhan tidak langsung melalui Contact Center sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c angka 5) berupa:

 

 

 

 

 

 

 

i.

pengantar laporan pelaksanaan piket interaksi;

 

 

 

 

 

 

 

ii.

laporan penyesuaian jadwal;

 

 

 

 

 

 

 

iii.

pengantar laporan rekaman media;

 

 

 

 

 

 

 

iv.

pengantar laporan pelaksanaan kegiatan;