Yth.

1.

Pejabat Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;

 

2.

Kepala Kantor Wilayah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; dan

 

3.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan beberapa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang mengatur proses bisnis pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, yang antara lain berupa:

 

1.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.33/2000 tentang Penerbitan Surat Teguran (SE-03/PJ.33/2000);

 

2.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2007 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan (SE-26/PJ/2007);

 

3.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ/2012 tentang Pengawasan Pembayaran Masa (SE-27/PJ/2012);

 

4.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-37/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Baru (SE-37/PJ/2015);

 

5.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak (SE-39/PJ/2015);

 

6.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2015 tentang Pelaksanaan Operasional Tim Pusat Analisis Perpajakan (SE-62/PJ/2015);

 

7.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-49/PJ/2016 tentang Pengawasan Wajib Pajak Melalui Sistem Informasi (SE-49/PJ/2016); dan

 

8.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2020 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan dalam Rangka Perluasan Basis Data (SE-07/PJ/2020).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seiring dengan dinamika perkembangan yang terjadi, perubahan organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, serta memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan, perlu dilakukan penyempurnaan atas proses bisnis pengawasan kepatuhan Wajib Pajak. Penyempurnaan tersebut diarahkan pada penajaman proses bisnis pengawasan, pengakomodasian perkembangan teknologi informasi, dan penyelarasan dengan proses bisnis Direktorat Jenderal Pajak lainnya, antara lain pemeriksaan, intelijen, penegakan hukum, dan proses bisnis lainnya.

Lebih lanjut, penyempurnaan proses bisnis pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan menyatukan ketentuan yang terdapat dalam SE-03/PJ.33/2000, SE-27/PJ/2012, SE-26/PJ/2007, SE-37/PJ/2015, SE-39/PJ/2015, SE-62/PJ/2015, SE-49/PJ/2016, dan SE-07/PJ/2020 dalam suatu Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, serta menyelaraskannya dengan ketentuan yang terdapat dalam beberapa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, antara lain:

 

1.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2015 tentang Pedoman Administrasi Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pengawasan Data;

 

2.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ/2018 tentang Pengawasan Wajib Pajak Pasca Periode Pengampunan Pajak;

 

3.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan;

 

4.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ/2019 tentang Tata Cara Ekstensifikasi;

 

5.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan;

 

6.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2020 tentang Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan dan Penjaminan Kualitas Data dalam Rangka Perluasan Basis Pajak;

 

7.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2021 tentang Implementasi Compliance Risk Management dan Business Intelligence; dan

 

8.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ/2022 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelarasan tersebut diperlukan untuk memberikan keseragaman dan kesinambungan dalam pelaksanaan proses bisnis pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan, perlu disusun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang mengatur proses bisnis pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan pendekatan end-to-end, yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut, serta pemantauan dan evaluasi pengawasan, untuk memberikan suatu pendekatan yang komprehensif dalam rangka mewujudkan kepatuhan Wajib Pajak yang berkelanjutan atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta untuk mendukung tercapainya penerimaan pajak yang optimal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Maksud

 

 

Surat Edaran Direktur Jenderal ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan proses bisnis pengawasan kepatuhan Wajib Pajak secara end-to-end sehingga dalam pelaksanaannya terdapat keseragaman dan kesinambungan.

 

2.

Tujuan

 

 

Surat Edaran Direktur Jenderal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan dalam rangka mewujudkan kepatuhan Wajib Pajak yang berkelanjutan atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta untuk mendukung tercapainya penerimaan pajak yang optimal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal ini meliputi:

 

1.

pengertian;

 

2.

ketentuan umum;

 

3.

perencanaan pengawasan Wajib Pajak, yang meliputi:

 

 

a.

penyusunan rencana pengawasan; dan

 

 

b.

penyusunan prioritas pengawasan;

 

4.

pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak, yang meliputi:

 

 

a.

penelitian kepatuhan formal;

 

 

b.

penelitian kepatuhan material;

 

 

c.

permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan; dan

 

 

d.

kunjungan kepada Wajib Pajak;

 

5.

tindak lanjut pengawasan Wajib Pajak, yang meliputi:

 

 

a.

pengusulan pemeriksaan;

 

 

b.

pengusulan pemeriksaan bukti permulaan;

 

 

c.

pengusulan kegiatan pengamatan dan/atau operasi intelijen;

 

 

d.

pengusulan penilaian untuk tujuan perpajakan;

 

 

e.

pengusulan perubahan data dan/atau status Wajib Pajak secara jabatan;

 

 

f.

pengusulan perubahan administrasi layanan dan/atau fasilitas perpajakan Wajib Pajak secara jabatan;

 

 

g.

pemberitahuan kepada Wajib Pajak; dan

 

 

h.

pengusulan pembetulan produk hukum secara jabatan;

 

6.

pemantauan dan evaluasi pengawasan Wajib Pajak; dan

 

7.

ketentuan lain-lain.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU KUP);

 

2.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU PPh);

 

3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU PPN);

 

4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

 

5.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;

 

6.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang;

 

7.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

 

8.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

 

9.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020;

 

10.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.01/2021 tentang Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak; dan

 

11.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pengertian

 

 

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

 

 

a.

Analisis adalah kegiatan mengolah data dan/atau informasi menjadi suatu simpulan yang dapat dipahami dan bermanfaat.

 

 

b.

Analisis Data Perpajakan adalah kegiatan Analisis untuk mengidentifikasi modus ketidakpatuhan yang muncul serta estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, dan kemudian menentukan rekomendasi tindak lanjut untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan.

 

 

c.

Assignment Wajib Pajak adalah kegiatan pengalokasian Wajib Pajak kepada pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi Pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan.

 

 

d.

Berita Acara Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang selanjutnya disebut Berita Acara adalah berita acara yang memuat pelaksanaan penyampaian penjelasan atas SP2DK oleh Wajib Pajak dan/atau penyelenggaraan Pembahasan.

 

 

e.

Berita Acara Perubahan adalah berita acara yang memuat perubahan KKPt dan/atau LHPt, pembatalan penerbitan SP2DK, dan/atau perubahan LHP2DK, di dalam Sistem Informasi Pengawasan.

 

 

f.

Daftar Prioritas Pengawasan yang selanjutnya disingkat DPP adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan penelitian kepatuhan material oleh KPP pada tahun berjalan.

 

 

g.

Daftar Sasaran Analisis Data Perpajakan yang selanjutnya disebut DSA adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan analisis data perpajakan pada tahun berjalan.

 

 

h.

Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat DSPP adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan.

 

 

i.

Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi yang selanjutnya disingkat DSP3 adalah daftar Wajib Pajak yang merupakan output dari Compliance Risk Management untuk menjadi sasaran prioritas penggalian potensi pada tahun berjalan, baik melalui kegiatan Pengawasan maupun pemeriksaan.

 

 

j.

Data dan/atau Keterangan adalah data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dari sistem informasi milik Direktorat Jenderal Pajak, Surat Pemberitahuan, alat keterangan, hasil kunjungan, hasil Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL), Data dan/atau Keterangan dari pihak Instansi, Lembaga, Asosiasi atau Pihak Lain (ILAP), hasil pengembangan dan analisis atas Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDLP), internet, dan data dan/atau informasi lainnya yang memiliki substansi material perpajakan dan dapat ditindaklanjuti dengan Penelitian Kepatuhan Material.

 

 

k.

Kertas Kerja Analisis yang selanjutnya disingkat KKA adalah catatan secara rinci dan jelas mengenai kegiatan Analisis Data Perpajakan.

 

 

I.

Kertas Kerja Penelitian yang selanjutnya disingkat KKPt adalah catatan secara rinci dan jelas mengenai pelaksanaan kegiatan Penelitian Kepatuhan Material oleh pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi Pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan.

 

 

m.

Komite Kepatuhan Wajib Pajak di tingkat Kantor Pusat DJP yang selanjutnya disebut Komite Kepatuhan Kantor Pusat DJP adalah komite yang berfungsi merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak pada tingkat nasional, yang terdiri dari Direktur Jenderal Pajak sebagai ketua komite dan beranggotakan Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan (PKP), Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian (EP), Direktur Data dan Informasi Perpajakan (DIP), Direktur Intelijen Perpajakan (IP), Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (P2), Direktur Penegakan Hukum (Gakum), dan Direktur Kepatuhan Internal dan Sumber Daya Aparatur (KITSDA).

 

 

n.

Komite Kepatuhan Wajib Pajak di tingkat Kantor Wilayah DJP yang selanjutnya disebut Komite Kepatuhan Kanwil DJP adalah komite yang berada di Kanwil DJP yang berfungsi merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak pada tingkat Kanwil DJP, yang terdiri dari Kepala Kanwil DJP sebagai ketua komite dan beranggotakan minimal Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan (DP3), Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian (PEP), Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P21P), dan Kepala Bagian Umum, sesuai dengan penugasan Kepala Kanwil DJP.

 

 

o.

Komite Kepatuhan Wajib Pajak di tingkat KPP yang selanjutnya disebut Komite Kepatuhan KPP adalah komite yang berfungsi merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak pada tingkat KPP, yang terdiri dari Kepala KPP sebagai ketua komite dan beranggotakan minimal Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, Kepala Seksi Pengawasan I sampai dengan VI, Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data, Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, dan Supervisor Fungsional Pemeriksa, sesuai dengan penugasan Kepala KPP.

 

 

p.

KPP Baru adalah KPP yang menerima pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dari KPP Lama.

 

 

q.

KPP Lama adalah KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebelum Wajib Pajak terdaftar dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Baru.

 

 

r.

Kunjungan kepada Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Kunjungan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditugaskan untuk mendatangi tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu dan memiliki kaitan dengan Wajib Pajak.

 

 

s.

Laporan Hasil Analisis yang selanjutnya disingkat LHA adalah laporan secara ringkas dan jelas berisi pelaksanaan dan hasil kegiatan Analisis Data Perpajakan.

 

 

t.

Laporan Hasil Kunjungan yang selanjutnya disingkat LHK adalah laporan secara ringkas dan jelas yang berisi pelaksanaan dan hasil Kunjungan.

 

 

u.

Laporan Hasil Penelitian yang selanjutnya disingkat LHPt adalah laporan secara ringkas dan jelas berisi pelaksanaan dan hasil kegiatan Penelitian Kepatuhan Material oleh pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi Pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan.

 

 

v.

Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang selanjutnya disingkat LHP2DK adalah laporan secara ringkas dan jelas yang berisi pelaksanaan dan hasil P2DK.

 

 

w.

Laporan Pajak adalah dokumen yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya, antara lain Surat Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan laporan lainnya.

 

 

x.

Lembar Informasi Intelijen Perpajakan yang selanjutnya disingkat LIIP adalah dokumen yang digunakan untuk penyebaran data dan/atau informasi yang disusun berdasarkan Laporan Hasil Intelijen Perpajakan.

 

 

y.

Pembahasan dengan Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Pembahasan adalah kegiatan dalam P2DK untuk membahas Data dan/atau Keterangan dengan Wajib Pajak serta untuk memberikan arahan/saran oleh KPP terkait pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak.

 

 

z.

Penelitian Kepatuhan Formal adalah kegiatan penelitian atas kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban/ketentuan formal perpajakan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

 

 

aa.

Penelitian Kepatuhan Material adalah kegiatan penelitian atas kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban/ketentuan material perpajakan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

 

 

bb.

Penelitian Komprehensif adalah Penelitian Kepatuhan Material terhadap Wajib Pajak Strategis melalui penelitian atas seluruh jenis pajak dengan cakupan penelitian, antara lain melalui analisis proses bisnis, analisis laporan keuangan, dan/atau analisis Transfer Pricing, dengan melibatkan Supervisor Fungsional Pemeriksa untuk Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak berjalan.

 

 

cc.

Penelitian Menyeluruh adalah Penelitian Kepatuhan Material terhadap Wajib Pajak Lainnya melalui penelitian atas seluruh jenis pajak dengan cakupan penelitian, antara lain melalui analisis proses bisnis, analisis laporan keuangan, dan/atau analisis Transfer Pricing tanpa melibatkan Supervisor Fungsional Pemeriksa untuk Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak berjalan.

 

 

dd.

Penelitian Perusahaan Grup adalah Penelitian Komprehensif atau Penelitian Menyeluruh terhadap dua atau lebih Wajib Pajak dalam suatu kelompok usaha yang terdaftar di satu atau beberapa KPP, yang pelaksanaan penelitiannya dilakukan secara simultan dan terkoordinasi.

 

 

ee.

Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pembinaan dan penelitian atas pemenuhan kewajiban perpajakan, baik yang akan, belum, maupun sudah dilaksanakan oleh Wajib Pajak, dalam rangka mewujudkan kepatuhan Wajib Pajak yang berkelanjutan atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

 

 

ff.

Pengawasan Pembayaran Masa yang selanjutnya disingkat PPM adalah pengawasan terhadap Wajib Pajak melalui Penelitian Kepatuhan Formal yang jatuh tempo di Tahun Pajak berjalan dan Penelitian Kepatuhan Material atas Tahun Pajak berjalan serta Kunjungan.

 

 

gg.

Pengawasan Kepatuhan Material yang selanjutnya disingkat PKM adalah pengawasan terhadap Wajib Pajak melalui Penelitian Kepatuhan Formal yang jatuh tempo sebelum Tahun Pajak berjalan dan Penelitian Kepatuhan Material, antara lain melalui kegiatan analisis data perpajakan atas Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak berjalan, serta Kunjungan.

 

 

hh.

Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang selanjutnya disebut P2DK adalah kegiatan untuk meminta penjelasan kepada Wajib Pajak atas Data dan/atau Keterangan berdasarkan Penelitian Kepatuhan Material yang menunjukkan indikasi ketidakpatuhan dan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

 

 

ii.

Perusahaan Grup adalah kumpulan dua atau lebih Wajib Pajak dalam suatu kelompok usaha yang terdiri dari pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU PPh dan/atau Pasal 2 ayat (2) UU PPN atau pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa akan tetapi diketahui sebagai sebuah kelompok usaha.

 

 

jj.

Peta Risiko Kepatuhan Compliance Risk Management yang selanjutnya disebut Peta Risiko Kepatuhan CRM adalah matriks/peta yang dihasilkan oleh proses bisnis Compliance Risk Management yang menggambarkan kombinasi antara level kemungkinan dan level dampak serta memuat nilai besaran risiko kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan kombinasi unsur level kemungkinan dan level dampak.

 

 

kk.

Seksi Pengawasan adalah seksi yang memiliki tugas dan fungsi Pengawasan terhadap Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Lainnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai pembagian dan penetapan rincian tugas Seksi Pengawasan di Kantor Pelayanan Pajak.

 

 

II.

Supervisor adalah Supervisor Fungsional Pemeriksa atau Supervisor Tim Pengawasan Perpajakan.

 

 

mm.

Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

 

 

nn.

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang selanjutnya disingkat SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan P2DK.

 

 

oo.

Tanggal penyampaian adalah tanggal kirim faksimili, tanggal stempel pos pengiriman, tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman surat melalui jasa pos/kurir/ekspedisi, atau tanggal pada saat suatu dokumen dan/atau informasi diserahkan secara langsung kepada Wajib Pajak.

 

 

pp.

Tim Pengawasan Perpajakan adalah tim yang terdiri dari Kepala Seksi Pengawasan sebagai Supervisor dan Fungsional Pemeriksa Pajak yang melaksanakan pengujian kepatuhan perpajakan dalam Penelitian Kepatuhan Material dan kegiatan P2DK serta Kunjungan atas subunsur pengawasan perpajakan sebagai ketua dan anggota tim.

 

 

qq.

Validasi adalah kegiatan menguji ketepatan dan keakuratan data/informasi, dan/atau kegiatan menentukan tindak lanjut atas data/informasi.

 

 

rr.

Wajib Pajak Cabang Tanpa Pusat adalah Wajib Pajak status cabang yang tidak berada pada KPP yang sama dengan Wajib Pajak status pusat.

 

 

ss.

Wajib Pajak Lainnya adalah:

 

 

 

1)

Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP yang terdiri dari:

 

 

 

 

a)

Wajib Pajak Instansi Pemerintah, Kerja Sama Operasi (Joint Operation), Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), dan Wajib Pajak Cabang Tanpa Pusat; dan

 

 

 

 

b)

Wajib Pajak selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan selain Wajib Pajak Strategis.

 

 

 

2)

Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP.

 

 

tt.

Wajib Pajak Strategis adalah:

 

 

 

1)

seluruh Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya; dan

 

 

 

2)

Wajib Pajak status NPWP Pusat dengan kriteria tertentu yang terdaftar pada KPP Pratama, yaitu Wajib Pajak dengan kontribusi penerimaan pajak terbesar atau kriteria lain yang diatur melalui nota dinas direktur yang berwenang atas kebijakan pengawasan Wajib Pajak, melalui penetapan oleh Kepala Kanwil DJP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Umum

 

 

a.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan Pengawasan terhadap:

 

 

 

1)

Wajib Pajak, yang terdiri dari:

 

 

 

 

a)

Wajib Pajak Strategis;

 

 

 

 

b)

Wajib Pajak Lainnya.

 

 

 

2)

Objek Pajak, baik yang telah maupun yang belum dikenakan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

 

 

b.

Pengawasan terdiri dari aktivitas inti berupa PPM dan PKM.

 

 

c.

Proses bisnis pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi pengawasan atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), PBB, Bea Meterai, serta Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung Lainnya yang diadministrasikan oleh DJP.

 

 

d.

Pengawasan Wajib Pajak Strategis dilakukan melalui Penelitian Kepatuhan Formal dan Penelitian Kepatuhan Material, baik dalam lingkup PPM maupun PKM.

 

 

e.

Pengawasan Wajib Pajak Lainnya dilakukan dengan melalui Penelitian Kepatuhan Formal dan Penelitian Kepatuhan Material berbasis kewilayahan, baik dalam lingkup PPM maupun PKM, kecuali Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf ss angka 1) huruf a).

 

 

f.

Pengawasan didahului dengan penyusunan perencanaan pengawasan melalui pembahasan DSP3 dan penetapan DPP sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak mengenai implementasi Compliance Risk Management dan Business Intelligence.

 

 

g.

Pengawasan terhadap Wajib Pajak Strategis dilakukan melalui proses bisnis pengawasan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

h.

Pengawasan terhadap Wajib Pajak Lainnya yang telah memiliki NPWP, Wajib Pajak baru hasil kegiatan ekstensifikasi, dan Objek Pajak yang telah dikenakan kewajiban PBB dilakukan melalui proses bisnis pengawasan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal ini, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak mengenai kegiatan pengumpulan data lapangan dan penjaminan kualitas data dalam rangka perluasan basis data, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak mengenai tata cara pendaftaran, pelaporan, dan pendataan Objek Pajak PBB.

 

 

i.

Pengawasan terhadap Wajib Pajak Lainnya yang belum memiliki NPWP dilakukan melalui proses bisnis ekstensifikasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak mengenai tata cara ekstensifikasi. Selain itu, terhadap Wajib Pajak yang telah maupun belum memiliki NPWP, dilakukan kegiatan pengumpulan data lapangan dan penjaminan kualitas data sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak mengenai kegiatan pengumpulan data lapangan dan penjaminan kualitas data dalam rangka perluasan basis data.

 

 

j.

Pengawasan terhadap Objek Pajak yang belum dikenakan kewajiban PBB dilakukan melalui proses bisnis pendataan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak mengenai tata cara pendaftaran, pelaporan, dan pendataan Objek Pajak PBB.

 

 

k.

Pengawasan terhadap Perusahaan Grup dilakukan melalui Penelitian Kepatuhan Material dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

1)

dalam hal Perusahaan Grup termasuk sebagai Wajib Pajak Strategis, maka dilakukan Penelitian Komprehensif;

 

 

 

2)

dalam hal Perusahaan Grup termasuk sebagai Wajib Pajak Lainnya, maka dilakukan Penelitian Menyeluruh;

 

 

 

yang dilakukan secara simultan dan terkoordinasi.

 

 

I.

Proses bisnis pengawasan pada tingkat KPP dilaksanakan oleh pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi Pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan dan Kepala Seksi atasannya di Seksi Pengawasan I sampai dengan VI sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai organisasi dan tata kerja instansi vertikal DJP.

 

 

m.

Penelitian Kepatuhan Material yang ditindaklanjuti dengan P2DK dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas agar tidak menambah beban kepatuhan (compliance cost) Wajib Pajak dan tidak mengganggu kegiatan usahanya.

 

 

n.

Dalam pelaksanaan Penelitian Komprehensif dan kegiatan P2DK atas Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak berjalan, dilakukan pembahasan bersama antara pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi Pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan terhadap Wajib Pajak Strategis dengan Supervisor.

 

 

o.

Berdasarkan pertimbangan Kepala Kanwil DJP dan dalam hal diperlukan, Supervisor di Kanwil DJP dapat ditugaskan untuk melakukan pembahasan bersama dengan pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi Pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan terhadap Wajib Pajak Strategis pada unit kerja KPP di lingkungan Kanwil DJP yang membawahkannya, dalam pelaksanaan Penelitian Komprehensif dan kegiatan P2DK sebagaimana dimaksud pada huruf n.

 

 

p.

Pelaksanaan proses bisnis pengawasan didukung oleh Sistem Informasi Pengawasan, yang salah satunya adalah Aplikasi Profil Berbasis Web (Approweb).

 

 

q.

Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan Pengawasan, Kepala KPP bertanggung jawab, antara lain:

 

 

 

1)

mengoptimalisasi peran Komite Kepatuhan KPP dengan melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan PPM dan PKM, baik atas Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Lainnya, serta tindak lanjutnya;

 

 

 

2)

menetapkan pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi Pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan terhadap Wajib Pajak pada Seksi Pengawasan dengan memberikan prioritas jumlah pegawai yang memadai pada Seksi Pengawasan atas Wajib Pajak Strategis dengan tetap mempertimbangkan beban kerja dan target penerimaan pajak; dan

 

 

 

3)

berkaitan dengan penguasaan kewilayahan, selain memastikan bahwa Pengawasan dilakukan tidak hanya melalui Penelitian Kepatuhan Formal terhadap Wajib Pajak terdaftar dan Penelitian Kepatuhan Material terhadap Wajib Pajak yang terdapat dalam DPP, perlu juga dilakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP melalui kegiatan ekstensifikasi, pengumpulan data lapangan untuk memperluas basis data, dan pengawasan terhadap Objek Pajak yang belum dikenakan kewajiban PBB.

 

 

r.

Dalam melaksanakan proses bisnis pengawasan, pegawai DJP harus melengkapi diri dengan kemampuan interpersonal, kemampuan analisis, dan pemahaman atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

 

 

s.

Pegawai DJP diarahkan untuk melakukan peningkatan dan pembaruan (upgrading and updating) pemahaman atas proses bisnis pengawasan, kemampuan interpersonal, kemampuan analisis, dan pemahaman atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan secara mandiri dan berkala dengan memanfaatkan manajemen pengetahuan (knowledge management) yang tersedia, antara lain Tax Knowledge Base dan Kompatriot.

 

 

t.

Kantor Pusat DJP, Kanwil DJP, dan KPP diminta untuk mengadakan pendidikan dan/atau pelatihan secara berkala bagi pegawai DJP, dalam rangka upgrading dan updating pemahaman atas proses bisnis pengawasan, kemampuan interpersonal, kemampuan analisis, dan pemahaman atas ketentuan peraturan perundang­-undangan perpajakan.

 

 

u.

Terhadap data yang ditemukan dalam proses bisnis pelaksanaan Pengawasan berupa Penelitian Kepatuhan Formal, Penelitian Kepatuhan Material, dan/atau P2DK, ditindaklanjuti sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak mengenai petunjuk pelaksanaan siklus pengelolaan data.

 

 

v.

Terhadap data yang ditemukan dalam proses bisnis pelaksanaan Pengawasan berupa Kunjungan, ditindaklanjuti sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak mengenai kegiatan pengumpulan data lapangan dan penjaminan kualitas data dalam rangka perluasan basis data.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Perencanaan Pengawasan Wajib Pajak

 

 

a.

Penyusunan Rencana Pengawasan

 

 

 

1)

Penyusunan Rencana Pengawasan di Kantor Pusat DJP

 

 

 

 

a)

Rencana Pengawasan di Kantor Pusat DJP untuk suatu tahun dituangkan dalam:

 

 

 

 

 

(1)

Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional;

 

 

 

 

 

(2)

Kebijakan dan Strategi Pengawasan Nasional; dan

 

 

 

 

 

(3)

Fokus Analisis Data Perpajakan.

 

 

 

 

b)

Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional memuat estimasi potensi penerimaan pajak per sektor usaha, estimasi penerimaan dari setiap fungsi di DJP, estimasi penerimaan pajak setiap Kanwil DJP, estimasi penerimaan pajak dari aktivitas PPM dan PKM, kebijakan dan program kerja Direktur Jenderal Pajak, dan/atau informasi relevan lainnya.

 

 

 

 

c)

Kebijakan dan Strategi Pengawasan Nasional memuat estimasi penerimaan pajak dari fungsi Pengawasan, kebijakan dan program kerja pelaksanaan fungsi Pengawasan, program kerja pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan fungsi Pengawasan pada tingkat nasional, dan/atau informasi relevan lainnya.

 

 

 

 

d)

Fokus Analisis Data Perpajakan memuat sektor yang akan menjadi fokus pelaksanaan Analisis Data Perpajakan, antara lain sektor industri, sektor perdagangan dan ekonomi digital, sektor jasa, sektor sumber daya alam, sektor belanja pemerintah, dan/atau sektor lainnya.

 

 

 

 

e)

Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional untuk tahun berikutnya diselesaikan paling lama pada tanggal 15 Desember di tahun berjalan.

 

 

 

 

f)

Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengawasan Nasional untuk tahun berikutnya diselesaikan paling lama pada tanggal 31 Desember di tahun berjalan.

 

 

 

 

g)

Penyusunan Fokus Analisis Data Perpajakan untuk tahun berikutnya diselesaikan paling lama pada tanggal 31 Desember di tahun berjalan.

 

 

 

 

h)

Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional, Kebijakan dan Strategi Pengawasan Nasional, dan Fokus Analisis Data Perpajakan dilakukan pembahasan bersama dalam Komite Kepatuhan Kantor Pusat DJP.

 

 

 

 

i)

Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional dan Kebijakan dan Strategi Pengawasan Nasional dapat dimutakhirkan berdasarkan arahan/disposisi Direktur Jenderal Pajak dan/atau hasil pemantauan dan evaluasi Pengawasan yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak.

 

 

 

 

j)

Fokus Analisis Data Perpajakan dapat dimutakhirkan berdasarkan arahan/disposisi Direktur DIP dan/atau hasil pemantauan dan evaluasi Pengawasan yang disetujui Direktur DIP.

 

 

 

 

k)

Penyusunan dan/atau pemutakhiran Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional dilaksanakan sesuai Tata Cara Penyusunan/Pemutakhiran Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

I)

Penyusunan dan/atau pemutakhiran Kebijakan dan Strategi Pengawasan Nasional dilaksanakan sesuai Tata Cara Penyusunan/Pemutakhiran Kebijakan dan Strategi Pengawasan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

m)

Penyusunan dan/atau pemutakhiran Fokus Analisis Data Perpajakan dilaksanakan sesuai Tata Cara Penyusunan/Pemutakhiran Fokus Analisis Data Perpajakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

2)

Penyusunan Rencana Pengawasan di Kantor Wilayah DJP

 

 

 

 

a)

Rencana Pengawasan di Kanwil DJP untuk suatu tahun dituangkan dalam:

 

 

 

 

 

(1)

Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Kanwil DJP; dan

 

 

 

 

 

(2)

Strategi Pengawasan Kanwil DJP.

 

 

 

 

b)

Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Kanwil DJP memuat, antara lain potensi penerimaan pajak per sektor usaha, estimasi penerimaan pajak dari setiap fungsi di Kanwil DJP, estimasi penerimaan pajak setiap KPP yang berada di bawah Kanwil DJP, estimasi penerimaan pajak dari aktivitas PPM dan PKM, program kerja Kepala Kanwil DJP, dan/atau informasi relevan lainnya.

 

 

 

 

c)

Strategi Pengawasan Kanwil DJP memuat, antara lain estimasi penerimaan pajak dari fungsi Pengawasan, program kerja pelaksanaan fungsi Pengawasan, program kerja pemantauan dan evaluasi atas kinerja penerimaan pajak yang berasal dari fungsi Pengawasan pada tingkat Kanwil DJP, sektor yang akan menjadi fokus pelaksanaan Analisis Data Perpajakan di Kanwil DJP, dan/atau informasi relevan lainnya.

 

 

 

 

d)

Penyusunan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Kanwil DJP dan Strategi Pengawasan Kanwil DJP untuk tahun berjalan diselesaikan paling lama pada tanggal 20 Januari tahun berjalan.

 

 

 

 

e)

Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Kanwil DJP dan Strategi Pengawasan Kanwil DJP dilakukan pembahasan bersama dalam Komite Kepatuhan Kanwil DJP.

 

 

 

 

f)

Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Kanwil DJP dan Strategi Pengawasan Kanwil DJP dapat dimutakhirkan berdasarkan arahan/disposisi Kepala Kanwil DJP dan/atau hasil pemantauan dan evaluasi Pengawasan yang telah disetujui Kepala Kanwil DJP.

 

 

 

 

g)

Penyusunan dan/atau pemutakhiran Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Kanwil DJP dilaksanakan sesuai Tata Cara Penyusunan/Pemutakhiran Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Kantor Wilayah DJP sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

h)

Penyusunan dan/atau pemutakhiran Strategi Pengawasan Kanwil DJP dilaksanakan sesuai Tata Cara Penyusunan/Pemutakhiran Strategi Pengawasan Kantor Wilayah DJP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf E yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

3)

Penyusunan Rencana Pengawasan di Kantor Pelayanan Pajak

 

 

 

 

a)

Rencana Pengawasan di KPP untuk suatu tahun dituangkan dalam:

 

 

 

 

 

(1)

Rencana Pengamanan Penerimaan Pajak KPP; dan

 

 

 

 

 

(2)

Rencana Kegiatan Pengawasan KPP.

 

 

 

 

b)

Rencana Pengamanan Penerimaan Pajak KPP memuat estimasi potensi penerimaan pajak per sektor usaha/jenis pajak, estimasi penerimaan pajak setiap fungsi/seksi di KPP, estimasi penerimaan pajak dari aktivitas PPM dan PKM, program kerja Kepala KPP, dan/atau informasi relevan lainnya.

 

 

 

 

c)

Estimasi potensi penerimaan pajak per sektor usaha/jenis pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b) mencakup pula potensi penerimaan pajak yang dihitung atas belanja pemerintah pusat/daerah dengan menggunakan metode perhitungan potensi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai perhitungan potensi pajak atas belanja daerah.

 

 

 

 

d)

Rencana Kegiatan Pengawasan KPP memuat program kerja pelaksanaan fungsi Pengawasan, dan program kerja pemantauan dan evaluasi atas kinerja penerimaan pajak yang berasal dari fungsi Pengawasan pada tingkat KPP, dan/atau informasi relevan lainnya.

 

 

 

 

e)

Penyusunan Rencana Pengamanan Penerimaan Pajak KPP dan Rencana Kegiatan Pengawasan KPP untuk tahun berjalan diselesaikan paling lama pada tanggal 31 Januari tahun berjalan.

 

 

 

 

f)

Rencana Pengamanan Penerimaan Pajak KPP dan Rencana Kegiatan Pengawasan KPP dilakukan pembahasan bersama dalam Komite Kepatuhan KPP.

 

 

 

 

g)

Rencana Pengamanan Penerimaan Pajak KPP dan Rencana Kegiatan Pengawasan KPP dapat dimutakhirkan berdasarkan arahan/disposisi Kepala KPP dan/atau hasil pemantauan dan evaluasi Pengawasan yang telah disetujui Kepala KPP.

 

 

 

 

h)

Penyusunan dan/atau pemutakhiran Rencana Pengamanan Penerimaan Pajak KPP dilaksanakan sesuai Tata Cara Penyusunan/Pemutakhiran Rencana Pengamanan Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

i)

Penyusunan dan/atau pemutakhiran Rencana Kegiatan Pengawasan KPP dilaksanakan sesuai Tata Cara Penyusunan/Pemutakhiran Rencana Kegiatan Pengawasan Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

b.

Penyusunan Prioritas Pengawasan

 

 

 

1)

Penyusunan Prioritas Pengawasan di Kantor Pusat DJP

 

 

 

 

a)

Penyusunan DSA Kantor Pusat DJP

 

 

 

 

 

(1)

Pengawasan di Kantor Pusat DJP dituangkan dalam DSA Kantor Pusat DJP berdasarkan Fokus Analisis Data Perpajakan.

 

 

 

 

 

(2)

Penyusunan DSA Kantor Pusat DJP untuk tahun berjalan diselesaikan paling lama pada tanggal 15 Januari tahun berjalan.

 

 

 

 

 

(3)

Penyusunan DSA Kantor Pusat DJP dilakukan pembahasan bersama dalam Komite Kepatuhan Kantor Pusat DJP.

 

 

 

 

 

(4)

DSA Kantor Pusat DJP dapat dimutakhirkan berdasarkan arahan/disposisi Direktur DIP dan/atau hasil pemantauan dan evaluasi Pengawasan yang telah disetujui Direktur DIP.

 

 

 

 

 

(5)

Penyusunan dan/atau pemutakhiran DSA Kantor Pusat DJP dilaksanakan sesuai Tata Cara Penyusunan/Pemutakhiran Daftar Sasaran Analisis Data Perpajakan Kantor Pusat DJP sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

(6)

DSA Kantor Pusat DJP disusun sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

b)

Direktorat PKP, Direktorat EP dan Direktorat DIP menerima rekapitulasi DPP, rekapitulasi Kertas Kerja DSP3, rekapitulasi pemutakhiran DPP, rekapitulasi Kertas Kerja Pemutakhiran DPP yang disusun oleh Kanwil DJP serta Berita Acara Pembahasan DSP3 Untuk Ditetapkan Menjadi DSPP dan DPP dan Berita Acara Pemutakhiran DPP untuk dilakukan pemantauan.

 

 

 

2)

Penyusunan Prioritas Pengawasan di Kantor Wilayah DJP

 

 

 

 

a)

Penetapan Wajib Pajak Strategis

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Kanwil DJP dapat melakukan penetapan Wajib Pajak Strategis di KPP Pratama berdasarkan usulan Wajib Pajak Strategis yang diajukan oleh Kepala KPP Pratama dengan menerbitkan Keputusan Penetapan Wajib Pajak Strategis paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah usulan diterima dan berlaku efektif pada tanggal 2 Januari tahun berjalan.

 

 

 

 

 

(2)

Dalam hal selama masa evaluasi, pengusulan, dan penerbitan Keputusan Kepala Kanwil DJP, terdapat Wajib Pajak yang diusulkan dan ditetapkan menjadi Wajib Pajak Strategis pindah tempat terdaftar ke KPP lainnya dalam satu lingkup Kanwil DJP yang sama sama atau lingkup Kanwil DJP yang berbeda, maka tidak perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Kepala Kanwil DJP. Wajib Pajak tersebut merupakan Wajib Pajak Strategis KPP Lama yang melakukan pemindahan tempat terdaftar ke KPP Baru dengan status Wajib Pajak Strategis.

 

 

 

 

 

(3)

Keputusan penetapan Wajib Pajak Strategis sebagaimana dimaksud angka (1) berlaku selama satu tahun dan hanya dapat dilakukan pemutakhiran dalam hal terdapat perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak Madya.

 

 

 

 

 

(4)

Kepala Kanwil DJP dapat melakukan evaluasi dan menerbitkan perubahan Keputusan Kepala Kanwil DJP sebagaimana dimaksud pada huruf (3) dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(a)

Usulan KPP Pratama dalam rangka evaluasi kembali disampaikan kepada Kanwil DJP paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut terbit.

 

 

 

 

 

 

(b)

Keputusan Kepala Kanwil DJP berlaku efektif pada tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut.

 

 

 

 

 

(5)

Penetapan Wajib Pajak Strategis oleh Kepala Kanwil DJP dilaksanakan sesuai Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Strategis sebagaimana dimaksud pada Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

(6)

Keputusan Penetapan Wajib Pajak Strategis disusun dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

b)

Penyusunan DSA Kanwil DJP

 

 

 

 

 

(1)

Prioritas Pengawasan di Kanwil DJP dituangkan dalam DSA Kanwil DJP berdasarkan Strategi Pengamanan Penerimaan Kanwil DJP dan Strategi Pengawasan Kanwil DJP.

 

 

 

 

 

(2)

Penyusunan DSA Kanwil DJP untuk tahun berjalan diselesaikan paling lama pada tanggal 31 Januari tahun berjalan

 

 

 

 

 

(3)

Penyusunan DSA Kanwil DJP dilakukan pembahasan bersama dalam Komite Kepatuhan Kanwil DJP.

 

 

 

 

 

(4)

DSA Kanwil DJP dapat dimutakhirkan berdasarkan arahan/disposisi Kepala Kanwil DJP dan/atau hasil pemantauan dan evaluasi Pengawasan yang telah memperoleh persetujuan Kepala Kanwil DJP.

 

 

 

 

 

(5)

Penyusunan dan/atau pemutakhiran DSA Kanwil DJP dilaksanakan sesuai Tata Cara Penyusunan Daftar Sasaran Analisis Data Perpajakan Kantor Wilayah DJP sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

(6)

DSA Kanwil DJP disusun sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf M yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

c)

Rekapitulasi DPP

 

 

 

 

 

(1)

Bidang DP3 dan/atau Bidang PEP merekapitulasi DPP dan Kertas Kerja DSP3 yang disusun oleh KPP di wilayah kerjanya untuk disampaikan ke Direktorat PKP, Direktorat EP, dan Direktorat DIP disertai dengan Berita Acara Pembahasan DSP3 Untuk Ditetapkan Menjadi DSPP dan DPP paling lama tanggal 15 Februari tahun berjalan.

 

 

 

 

 

(2)

Bidang DP3 dan/atau Bidang PEP merekapitulasi pemutakhiran DPP dan Kertas Kerja Pemutakhiran DPP yang disusun oleh KPP di wilayah kerjanya untuk disampaikan Direktorat PKP, Direktorat EP, dan Direktorat DIP disertai dengan Berita Acara Pemutakhiran DPP paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya triwulan sebelumnya.

 

 

 

 

 

(3)

Dalam hal usulan DPP ditemukan kondisi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(a)

Wajib Pajak akan dan/atau sedang dilakukan Penelitian Kepatuhan Material di Kanwil DJP sesuai dengan DSA; atau

 

 

 

 

 

 

(b)

terdapat pertimbangan Kepala Kanwil DJP,

 

 

 

 

 

 

Kepala Kanwil DJP dapat menyampaikan nota dinas ke Kepala KPP yang mengusulkan DPP dan/atau Pemutakhiran DPP.

 

 

 

 

 

(4)

Nota dinas sebagaimana dimaksud pada angka (3) berisi tindak lanjut atas DPP dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(a)

atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf (a) Kepala Kanwil DJP meminta Kepala KPP untuk melakukan penundaan penelitian sampai dengan LHA diterbitkan dengan simpulan ditemukan modus ketidakpatuhan dan estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi dan disampaikan kepada KPP melalui Sistem Informasi Pengawasan atau pemberitahuan pembatalan Penelitian Kepatuhan Material atas Wajib Pajak tersebut oleh Kepala Kanwil DJP.

 

 

 

 

 

 

(b)

Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf (b), antara lain adanya Wajib Pajak yang memiliki risiko ketidakpatuhan akan tetapi belum masuk dalam DPP yang diusulkan, Kepala Kanwil DJP meminta Kepala KPP untuk dapat memasukkan Wajib Pajak dalam pemutakhiran DPP periode berikutnya.

 

 

 

 

 

(5)

Rekapitulasi DPP disusun sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf N yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

(6)

Rekapitulasi Pemutakhiran DPP disusun sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf O yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

(7)

Rekapitulasi Kertas Kerja DSP3 dan Rekapitulasi Kertas Kerja Pemutakhiran DPP disusun sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf P yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

3)

Penyusunan Prioritas Pengawasan di Kantor Pelayanan Pajak

 

 

 

 

a)

Pengusulan Wajib Pajak Strategis oleh KPP Pratama

 

 

 

 

 

(1)

KPP Pratama mengajukan usulan Wajib Pajak Strategis kepada Kanwil DJP yang membawahkannya.

 

 

 

 

 

(2)

Usulan Wajib Pajak Strategis sebagaimana pada angka (1) disampaikan paling lama tanggal 15 Desember, setelah melakukan evaluasi sebelum tahun berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

 

 

 

 

 

(3)

Evaluasi atas seluruh Wajib Pajak Strategis tersebut dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Seksi Penjaminan Kualitas Data dengan mempertimbangkan, antara lain penerimaan pajak, risiko ketidakpatuhan, potensi penerimaan pajak, kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh, dan riwayat pengawasan dan/atau pemeriksaan.

 

 

 

 

 

(4)

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka (3) ditindaklanjuti dengan:

 

 

 

 

 

 

(a)

Usulan Wajib Pajak Strategis yang diubah statusnya menjadi Wajib Pajak Lainnya; atau

 

 

 

 

 

 

(b)

Usulan Wajib Pajak Strategis yang tetap menjadi Wajib Pajak Strategis.

 

 

 

 

 

(5)

KPP Pratama dapat mengusulkan tambahan Wajib Pajak Strategis, yaitu Wajib Pajak Lainnya yang diubah statusnya menjadi Wajib Pajak Strategis, dengan mempertimbangkan tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud angka (4).

 

 

 

 

 

(6)

Wajib Pajak Strategis yang dapat diusulkan untuk diubah statusnya menjadi Wajib Pajak Lainnya sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf (a), antara lain:

 

 

 

 

 

 

(a)

Wajib Pajak Strategis KPP Lama yang pada tanggal 1 Desember telah berpindah tempat terdaftar

 

 

 

 

 

 

(b)

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, yaitu:

 

 

 

 

 

 

 

i.

Wajib Pajak mengalami penurunan usaha dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

i)

mengalami penurunan usaha minimal 50% peredaran usaha selama dua tahun berturut-turut;

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)

telah dilakukan Penelitian Komprehensif untuk dua Tahun Pajak terakhir; dan

 

 

 

 

 

 

 

 

iii)

tidak sedang/telah dilakukan pemeriksaan atas seluruh jenis pajak,

 

 

 

 

 

 

 

 

atau

 

 

 

 

 

 

 

ii.

Wajib Pajak tidak lagi memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak.

 

 

 

 

 

(7)

Wajib Pajak Lainnya yang dapat diusulkan untuk diubah statusnya menjadi Wajib Pajak Strategis sebagaimana dimaksud pada angka (5) adalah Wajib Pajak dengan status NPWP pusat yang termasuk dalam kriteria Wajib Pajak Strategis.

 

 

 

 

 

(8)

Kriteria sebagaimana dimaksud pada angka (7) dan jumlah Wajib Pajak Strategis diatur dengan nota dinas direktur yang berwenang atas kebijakan pengawasan Wajib Pajak.

 

 

 

 

 

(9)

Pengusulan Wajib Pajak Strategis untuk tahun setelah tahun berjalan dilaksanakan sesuai Tata Cara Pengusulan Daftar Wajib Pajak Strategis sebagaimana dimaksud pada Lampiran huruf Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

b)

Assignment Wajib Pajak Strategis

 

 

 

 

 

(1)

Berdasarkan Keputusan Penetapan Wajib Pajak Strategis oleh Kepala Kanwil DJP sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) angka (1), Kepala KPP menerbitkan nota dinas mengenai Assignment Wajib Pajak Strategis pada Seksi Pengawasan yang melakukan Pengawasan Wajib Pajak Strategis.

 

 

 

 

 

(2)

Dalam hal Wajib Pajak Strategis dengan status NPWP pusat memiliki cabang yang diadministrasikan pada KPP yang sama, maka Wajib Pajak dengan status NPWP cabang tersebut harus dilakukan assignment kepada pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi Pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan terhadap Wajib Pajak Strategis dengan status NPWP pusat tersebut.

 

 

 

 

 

(3)

Pada KPP Pratama, Assignment Wajib Pajak dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Keputusan Penetapan Wajib Pajak Strategis oleh Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data.

 

 

 

 

 

(4)

Dalam hal Wajib Pajak Strategis dilakukan pemindahan tempat terdaftar ke KPP lainnya, peralihan Pengawasan pada KPP Baru dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(a)

KPP Lama harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada KPP Baru meliputi:

 

 

 

 

 

 

 

i.

status Wajib Pajak yang dilakukan pemindahan sebagai Wajib Pajak Strategis;

 

 

 

 

 

 

 

ii.

Pengawasan yang telah dilaksanakan;

 

 

 

 

 

 

 

iii.

tindak lanjut Pengawasan yang telah dilakukan; dan

 

 

 

 

 

 

 

iv.

Salinan Keputusan Kepala Kanwil DJP terkait penetapan Wajib Pajak Strategis pada KPP Lama.

 

 

 

 

 

 

(b)

Wajib Pajak yang dilakukan pemindahan ke KPP Baru harus diadministrasikan melalui assignment pada Seksi Pengawasan yang melakukan pengawasan Wajib Pajak Strategis.

 

 

 

 

c)

Assignment Wajib Pajak Lainnya

 

 

 

 

 

Tahapan assignment terhadap Wajib Pajak Lainnya dilakukan dengan berbasis kewilayahan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

(1)

Assignment Wilayah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(a)

Kepala KPP Pratama melakukan pembagian wilayah kerja untuk Seksi Pengawasan yang melakukan Pengawasan Wajib Pajak Lainnya.

 

 

 

 

 

 

(b)

Kepala KPP Pratama melakukan pembagian wilayah kerja untuk pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi Pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan terhadap Wajib Pajak Lainnya.

 

 

 

 

 

 

(c)

Batas zona pengawasan minimal mengikuti batas wilayah administrasi pemerintahan, seperti wilayah kota/kabupaten, wilayah kecamatan, atau wilayah kelurahan/desa.

 

 

 

 

 

 

(d)

Dalam hal zona pengawasan merupakan bagian dari wilayah kelurahan/desa, maka pembagian zona pengawasan minimal mengikuti batas alam dan/atau batas buatan manusia yang bersifat permanen/tetap, seperti jalan dan sungai.

 

 

 

 

 

 

(e)

Satu zona pengawasan minimal berbentuk satu poligon utuh, dalam hal diperlukan dapat lebih dari satu poligon.

 

 

 

 

 

 

(f)

Pembagian zona pengawasan seksi dan zona pengawasan pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi Pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan terhadap Wajib Pajak Lainnya sedapat mungkin tidak banyak mengubah pembagian zona pengawasan yang telah ditetapkan sebelumnya.

 

 

 

 

 

 

(g)

Wilayah kerja KPP Pratama harus terbagi habis menjadi zona pengawasan yang menjadi tanggung jawab masing-masing pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi Pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan terhadap Wajib Pajak Lainnya.

 

 

 

 

 

 

(h)

Kepala KPP dapat menentukan zona pengawasan prioritas yang diawasi oleh satu Seksi Pengawasan.

 

 

 

 

 

 

(i)

Pembagian zona pengawasan tidak semata-mata bertujuan untuk pemerataan penerimaan, sehingga suatu wilayah terutama yang memiliki potensi ekonomi tinggi seyogyanya tidak harus dibagi-bagi dengan tujuan pemerataan penerimaan.

 

 

 

 

 

 

(j)

Tata cara teknis dan dukungan aplikasi terkait assignment wilayah diatur lebih lanjut dengan nota dinas direktur yang berwenang atas kebijakan ekstensifikasi dan penilaian dan/atau pengawasan Wajib Pajak.

 

 

 

 

 

(2)

Assignment Wajib Pajak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(a)

Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP harus dilakukan Assignment Wajib Pajak kepada masing-masing pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi Pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan terhadap Wajib Pajak Lainnya sesuai dengan zona pengawasannya.

 

 

 

 

 

 

(b)

Assignment Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

i.

untuk Wajib Pajak yang terekam dalam data geotagging, dilakukan Assignment Wajib Pajak berdasarkan daftar nominatif Point of Interest (POI) sesuai dengan zona pengawasan pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi Pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan terhadap Wajib Pajak lainnya;

 

 

 

 

 

 

 

ii.

untuk Wajib Pajak yang belum terekam dalam data geotagging, dilakukan Assignment Wajib Pajak berdasarkan identifikasi alamat pada Master File Wajib Pajak (MFWP) sesuai dengan zona pengawasan pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi Pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan terhadap Wajib Pajak Lainnya;

 

 

 

 

 

 

 

iii.

untuk Wajib Pajak yang belum dapat dilakukan Assignment Wajib Pajak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir i dan/atau butir ii, tetap dilakukan Assignment Wajib Pajak berdasarkan pertimbangan Kepala KPP Pratama, untuk kemudian dilakukan tagging baru dan/atau pemutakhiran alamat pada MFWP sesuai kondisi sebenarnya.

 

 

 

 

 

 

(c)

Terhadap Wajib Pajak Instansi Pemerintah, Wajib Pajak Kerja Sama Operasi (Joint Operation), Wajib Pajak PPJK, dan Wajib Pajak Cabang Tanpa Pusat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf ss angka 1) huruf a), dan selain Wajib Pajak Strategis dengan kontribusi penerimaan pajak besar dapat dilakukan assignment kepada pegawai KPP tertentu yang memiliki tugas dan fungsi Pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan terhadap Wajib Pajak Lainnya berdasarkan pertimbangan Kepala KPP.

 

 

 

 

 

 

(d)

Tata cara teknis dan dukungan aplikasi terkait Assignment Wajib Pajak ditentukan lebih lanjut dengan nota dinas direktur yang berwenang atas kebijakan ekstensifikasi dan penilaian dan/atau pengawasan Wajib Pajak.

 

 

 

 

d)

Penyusunan DPP

 

 

 

 

 

(1)

Prioritas Pengawasan di KPP dituangkan dalam DPP berdasarkan Kebijakan dan Strategi Pengawasan Nasional, Strategi Pengawasan Kanwil DJP, dan Rencana Kegiatan Pengawasan KPP.

 

 

 

 

 

(2)

Penyusunan DPP untuk tahun berjalan diselesaikan paling lama pada tanggal 7 Februari tahun berjalan oleh Komite Kepatuhan KPP

 

 

 

 

 

(3)

Dalam rangka penyusunan DPP, Komite Kepatuhan KPP menentukan Wajib Pajak yang termasuk dalam DPP atas Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Lainnya menggunakan CRM, khususnya Wajib Pajak berdasarkan Peta Risiko Kepatuhan CRM Fungsi Pemeriksaan dan Fungsi Pengawasan yang memiliki risiko ketidakpatuhan tinggi (kuadran X3Y3, X3Y2, dan X2Y3) dan LHA hasil Penelitian Kepatuhan Material di Kantor Pusat DJP dan Kanwil DJP.

 

 

 

 

 

(4)

Komite Kepatuhan KPP dalam menyusun DPP memperhatikan variabel lainnya, antara lain:

 

 

 

 

 

 

(a)

DSA Kantor Pusat DJP dan DSA Kanwil DJP;

 

 

 

 

 

 

(b)

data pemicu;

 

 

 

 

 

 

(c)

Wajib Pajak High Wealth Individuals (HWI) dan Wajib Pajak Perusahaan Grup;

 

 

 

 

 

 

(d)

Wajib Pajak yang memiliki risiko penghindaran pajak melalui transaksi Transfer Pricing;

 

 

 

 

 

 

(e)

Daftar Sasaran Analisis Bersama (DSAB) antara DJP, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) serta Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB) antara DJP, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Pemerintah Daerah (Pemda);

 

 

 

 

 

 

(f)

Tingkat Kemampuan Bayar (Ability to Pay);

 

 

 

 

 

 

(g)

Daftar Wajib Pajak yang Sedang atau Sudah Dilakukan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan/atau Penyidikan;

 

 

 

 

 

 

(h)

Daftar Wajib Pajak yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela;

 

 

 

 

 

 

(i)

Wajib Pajak yang memiliki indikasi ketidakpatuhan yang berulang berdasarkan hasil penilaian, pemeriksaan, keberatan, banding, gugatan dan peninjauan kembali; dan/atau

 

 

 

 

 

 

(j)

Wajib Pajak yang memiliki data dengan estimasi potensi pajak yang belum dipenuhi, antara lain data hasil KPDL, Analisis SPT, Analisis Laporan Keuangan, Analisis Transfer Pricing, Analisis Proses Bisnis, termasuk data yang mendekati daluwarsa penetapan pajak dan data potensial lainnya.

 

 

 

 

 

(5)

Dalam proses penyusunan DPP, Komite Kepatuhan KPP juga memperhatikan parameter kewilayahan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(a)

Wajib Pajak baru hasil dari kegiatan ekstensifikasi.

 

 

 

 

 

 

(b)

Data statistik kewilayahan atas zona pengawasan, antara lain:

 

 

 

 

 

 

 

i.

jumlah penduduk;

 

 

 

 

 

 

 

ii.

Jumlah Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang telah memiliki NPWP;

 

 

 

 

 

 

 

iii.

jumlah penerimaan dan pertumbuhan pajak;

 

 

 

 

 

 

 

iv.

gambaran ekonomi daerah dan sektor usaha dominan; dan

 

 

 

 

 

 

 

v.

analisis perpajakan,

 

 

 

 

 

 

 

untuk mengidentifikasi potensi pajak yang terdapat dalam zona pengawasan pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi Pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan terhadap Wajib Pajak Lainnya.

 

 

 

 

 

 

(c)

Hasil kegiatan pengumpulan data lapangan yang dilakukan melalui pengolahan dan pengayaan dengan data yang telah dimiliki dan/atau diperoleh DJP sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak mengenai petunjuk pelaksanaan siklus pengelolaan data.

 

 

 

 

 

 

(d)

Hasil pengolahan dan pengayaan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) berupa:

 

 

 

 

 

 

 

i.

data terkait Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP; dan

 

 

 

 

 

 

 

ii.

data terkait Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP.

 

 

 

 

 

(6)

Penetapan Wajib Pajak dalam DPP juga mempertimbangkan total estimasi penerimaan pajak dalam Rencana Pengamanan Penerimaan Pajak di KPP untuk memenuhi target penerimaan pajak dari kegiatan PKM yang diampu oleh Seksi Pengawasan di KPP.

 

 

 

 

 

(7)

Dalam proses penyusunan DPP, Komite Kepatuhan KPP membuat Kertas Kerja DSP3 dan Berita Acara Pembahasan DSP3 Untuk Ditetapkan Menjadi DSPP dan DPP.

 

 

 

 

 

(8)

Dalam penentuan total estimasi potensi pada Kertas Kerja DSP3, KPP memperhitungkan nilai, antara lain:

 

 

 

 

 

 

(a)

potensi LHA;

 

 

 

 

 

 

(b)

data pemicu;

 

 

 

 

 

 

(c)

data lainnya, seperti KPDL; dan

 

 

 

 

 

 

(d)

potensi analisis mandiri, antara lain melalui analisis SPT, analisis laporan keuangan, analisis Transfer Pricing, analisis proses bisnis,

 

 

 

 

 

 

dengan mempertimbangkan perbandingan antara nilai potensi awal berdasarkan analisis dengan nilai data pemicu yang ditindaklanjuti oleh pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi Pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan atau Tax Potential Ratio (TPR) dan perbandingan antara nilai realisasi dengan nilai potensi awal atau Success Rate (SR).

 

 

 

 

 

(9)

DPP dapat dimutakhirkan berdasarkan pembahasan Komite Kepatuhan KPP dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(a)

Pemutakhiran DPP dilakukan setiap triwulan untuk kegiatan pengawasan pada triwulan II, Ill, dan IV, paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya triwulan sebelumnya.

 

 

 

 

 

 

(b)

Mempertimbangkan target trajectory triwulanan dan nilai realisasi penerimaan pajak dari PKM yang diampu oleh Seksi Pengawasan.

 

 

 

 

 

 

(c)

Pemutakhiran DPP dilakukan dengan menambah Wajib Pajak dan/atau Masa/Tahun Pajak.

 

 

 

 

 

 

(d)

Dalam penentuan total estimasi potensi pada Kertas Kerja Pemutakhiran DPP, KPP memperhitungkan ulang nilai potensi LHA, data pemicu, data lainnya seperti KPDL, dan analisis mandiri berdasarkan hasil penelitian pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi Pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan dalam rangka penerbitan SP2DK dengan tetap mempertimbangkan TPR dan SR.

 

 

 

 

 

(10)

Pemutakhiran DPP sebagaimana dimaksud angka (9) dituangkan dalam Kertas Kerja Pemutakhiran DPP dan Berita Acara Pemutakhiran DPP.

 

 

 

 

 

(11)

Kepala KPP menyampaikan DPP kepada Kepala Kanwil DJP yang membawahkannya berupa:

 

 

 

 

 

 

(a)

DPP disertai dengan Berita Acara Pembahasan DSP3 Untuk Ditetapkan Menjadi DSPP dan DPP, dan Kertas Kerja DSP3 paling lama tanggal 7 Februari tahun berjalan;

 

 

 

 

 

 

(b)

pemutakhiran DPP disertai dengan Berita Acara Pemutakhiran DPP, dan Kertas Kerja Pemutakhiran DPP paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya triwulan sebelumnya.

 

 

 

 

 

(12)

Dalam hal Kepala Kanwil DJP menyampaikan nota dinas kepada Kepala KPP atas tindak lanjut DPP dan/atau pemutakhiran DPP yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf c) angka (4), maka ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(a)

Penelitian Kepatuhan Material atas Wajib Pajak tersebut ditunda sampai dengan diterimanya nota dinas pemberitahuan pembatalan Penelitian Kepatuhan Material di Kanwil DJP atau LHA dari Kanwil DJP dengan tindak lanjut sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

i.

Dalam hal diterimanya LHA dengan simpulan ditemukan modus ketidakpatuhan dan estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, maka Penelitian Kepatuhan Material atas Wajib Pajak tersebut dilanjutkan berdasarkan LHA yang disampaikan.

 

 

 

 

 

 

 

ii.

Dalam hal diterimanya LHA dengan simpulan ditemukan indikasi tindak pidana perpajakan, maka ditindaklanjuti dengan penyusunan LHPt dengan simpulan Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.

 

 

 

 

 

 

(b)

Dalam hal disampaikan pertimbangan atas adanya Wajib Pajak yang memiliki risiko ketidakpatuhan akan tetapi belum masuk dalam DPP yang diusulkan, maka Kepala KPP dapat mengusulkan Wajib Pajak tersebut masuk dalam pemutakhiran DPP periode berikutnya.

 

 

 

 

 

(13)

DPP dilakukan perekaman pada Sistem Informasi Pengawasan, dalam hal sistem informasi telah mampu mengakomodasi mekanisme perekaman tersebut.

 

 

 

 

 

(14)

Dalam hal terdapat Wajib Pajak HWI dan/atau Perusahaan Grup yang menjadi prioritas Pengawasan DJP, maka Komite Kepatuhan KPP wajib menetapkan Wajib Pajak tersebut untuk menjadi DPP.

 

 

 

 

 

(15)

Penyusunan DPP dilaksanakan sesuai Tata Cara Penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf R yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

(16)

Pemutakhiran DPP dilaksanakan sesuai Tata Cara Pemutakhiran Daftar Prioritas Pengawasan Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf S yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

(17)

DPP dan/atau Pemutakhiran DPP disusun sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf T yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

(18)

Kertas Kerja DSP3 dan Kertas Kerja Pemutakhiran DPP disusun sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf U yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

(19)

Berita Acara Pembahasan DSP3 Untuk Ditetapkan Menjadi DSPP dan DPP disusun sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

(20)

Berita Acara Pemutakhiran DPP disusun sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf W yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak

 

 

a.

Penelitian Kepatuhan Formal

 

 

 

1)

Penelitian Kepatuhan Formal dilaksanakan oleh pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi Pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan terhadap seluruh Wajib Pajak yang diadministrasikan di KPP yang bersangkutan, meliputi Wajib Pajak Strategis dan/atau Wajib Pajak Lainnya.

 

 

 

2)

Penelitian Kepatuhan Formal dilaksanakan saat suatu kewajiban/ketentuan formal perpajakan seharusnya akan, sedang, atau sudah dipenuhi oleh Wajib Pajak.

 

 

 

3)

Penelitian Kepatuhan Formal terdiri dari kegiatan Validasi dan Analisis atas data dan/atau informasi terhadap pemenuhan kewajiban/ketentuan formal, baik yang akan, sedang, maupun yang sudah dipenuhi oleh Wajib Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang antara lain terkait:

 

 

 

 

a)

ketepatan waktu untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

 

 

 

 

b)

ketepatan waktu pembayaran/penyetoran pajak;

 

 

 

 

c)

ketepatan waktu dan/atau kelengkapan Laporan Pajak, yang meliputi:

 

 

 

 

 

(1)

SPT Masa dan SPT Tahunan PPh;

 

 

 

 

 

(2)

SPOP; dan

 

 

 

 

 

(3)

laporan lainnya;

 

 

 

 

d)

angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;

 

 

 

 

e)

layanan dan/atau fasilitas perpajakan yang diterima dan/atau dimiliki oleh Wajib Pajak; dan

 

 

 

 

f)

kewajiban/ketentuan formal perpajakan lainnya.

 

 

 

4)

Selain berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki, penelitian terhadap pemenuhan kewajiban formal terkait layanan dan/atau fasilitas perpajakan yang diterima dan/atau dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf e) dapat dilaksanakan melalui Kunjungan.

 

 

 

5)

Hasil Penelitian Kepatuhan Formal sebagaimana dimaksud pada angka 3) dituangkan dalam Daftar Nominatif (Dafnom), yang terdiri dari:

 

 

 

 

a)

Dafnom Wajib Pajak yang Diterbitkan Surat Imbauan, berisi daftar Wajib Pajak yang diusulkan untuk diterbitkan Surat Imbauan, antara lain berupa:

 

 

 

 

 

(1)

Surat Imbauan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, bagi Wajib Pajak, yang antara lain memenuhi kondisi/kriteria sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(a)

Wajib Pajak yang sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku diproyeksikan akan memiliki peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah); dan/atau

 

 

 

 

 

 

(b)

Wajib Pajak yang sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku telah memiliki peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), belum memenuhi kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan belum melewati jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai;

 

 

 

 

 

(2)

Surat Imbauan untuk memenuhi kewajiban angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang antara lain memenuhi kondisi/kriteria sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(a)

Wajib Pajak belum melakukan pembayaran angsuran pajak dalam tahun berjalan sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang­-undangan perpajakan;

 

 

 

 

 

 

(b)

Wajib Pajak memiliki kekurangan pembayaran angsuran pajak dalam tahun berjalan karena nilai angsuran pajak yang telah dibayar lebih kecil daripada nilai angsuran pajak yang seharusnya dibayar sesuai SPT yang telah disampaikan Wajib Pajak;

 

 

 

 

 

 

(c)

Wajib Pajak memiliki kekurangan pembayaran angsuran pajak dalam tahun berjalan karena hal-hal tertentu sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

i.

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak berjalan disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;

 

 

 

 

 

 

 

ii.

Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh;

 

 

 

 

 

 

 

iii.

Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran pajak dalam tahun berjalan lebih besar dari angsuran pajak sebelum pembetulan,

 

 

 

 

 

 

 

sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penghitungan besarnya angsuran pajak dalam Tahun Pajak berjalan dalam hal-hal tertentu;

 

 

 

 

 

 

(d)

Wajib Pajak mengalami perubahan keadaan usaha atau kegiatan, yang antara lain berupa:

 

 

 

 

 

 

 

i.

peningkatan peredaran usaha;

 

 

 

 

 

 

 

ii.

pertumbuhan positif sektor usaha Wajib Pajak dalam Tahun Pajak berjalan,

 

 

 

 

 

 

 

dan PPh yang akan terutang untuk Tahun Pajak berjalan diproyeksikan mengalami peningkatan dibandingkan Tahun Pajak sebelumnya, sehingga perlu dilakukan peningkatan angsuran pajak dalam tahun berjalan untuk Masa Pajak yang tersisa dari Tahun Pajak tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penghitungan besarnya angsuran pajak dalam Tahun Pajak berjalan dalam hal-hal tertentu.

 

 

 

 

 

(3)

Surat Imbauan untuk melakukan pembetulan Laporan Pajak, bagi Wajib Pajak yang antara lain memenuhi kondisi/kriteria sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(a)

Wajib Pajak telah menyampaikan Laporan Pajak dan telah diberikan bukti penerimaan pelaporan tetapi kemudian diketahui/ditemukan kesalahan penulisan dan/atau pengisian yang tidak lengkap;

 

 

 

 

 

 

(b)

Wajib Pajak telah menyampaikan Laporan Pajak dan telah diberikan bukti penerimaan pelaporan tetapi kemudian diketahui/ditemukan bahwa laporan tersebut belum sepenuhnya dilengkapi/dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang dipersyaratkan;

 

 

 

 

 

(4)

Surat Imbauan lainnya untuk memenuhi kewajiban/ketentuan formal perpajakan lainnya.

 

 

 

 

b)

Dafnom Wajib Pajak yang Diusulkan Pemeriksaan Tujuan Lain dalam rangka pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, berisi daftar Wajib Pajak yang sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku telah memiliki peredaran usaha/penerimaan bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), tetapi Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai.

 

 

 

 

c)

Dafnom Wajib Pajak yang Diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), berisi daftar Wajib Pajak diusulkan untuk diterbitkan STP, yaitu Wajib Pajak yang memenuhi kondisi/kriteria sebagai berikut:

 

 

 

 

 

(1)

tidak atau kurang membayar PPh dalam tahun berjalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP);

 

 

 

 

 

(2)

memiliki kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b UU KUP; dan/atau

 

 

 

 

 

(3)

dikenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c UU KUP berupa:

 

 

 

 

 

 

(a)

denda, antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 14 ayat (4), Pasal 25 ayat (9), dan Pasal 27 ayat (5d) UU KUP;

 

 

 

 

 

 

(b)

bunga, antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (3) UU KUP; dan/atau

 

 

 

 

 

 

(c)

sanksi administrasi lain di bidang perpajakan, yang pengenaannya merupakan tugas pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi Pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan.

 

 

 

 

d)

Dafnom Wajib Pajak yang Diterbitkan Surat Teguran, berisi daftar Wajib Pajak yang belum menyampaikan Laporan Pajak sesuai jangka waktu sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

 

 

 

 

e)

Dafnom Wajib Pajak yang Diusulkan Perubahan Administrasi Layanan dan/atau Fasilitas Perpajakan Wajib Pajak Secara Jabatan, berisi daftar Wajib Pajak yang layanan dan/atau fasilitas perpajakan yang diterima dan/atau dimilikinya akan dicabut, dibatalkan, ditinjau ulang, atau tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; dan

 

 

 

 

f)

Dafnom lainnya.

 

 

 

6)

Terhadap Dafnom sebagaimana dimaksud pada angka 5), ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

 

a)

terhadap Wajib Pajak dalam Dafnom sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf a) ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Imbauan;

 

 

 

 

b)

terhadap Wajib Pajak dalam Dafnom sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf b) ditindaklanjuti dengan pengusulan pemeriksaan;

 

 

 

 

c)

terhadap Wajib Pajak dalam Dafnom sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf c) ditindaklanjuti dengan penerbitan STP;

 

 

 

 

d)

terhadap Wajib Pajak dalam Dafnom sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf d) ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Teguran;

 

 

 

 

e)

terhadap Wajib Pajak dalam Dafnom sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf e) ditindaklanjuti dengan pengusulan perubahan administrasi layanan dan/atau fasilitas perpajakan Wajib Pajak secara jabatan; dan

 

 

 

 

f)

terhadap Wajib Pajak dalam Dafnom sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf f) ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

 

 

 

7)

Dalam hal diketahui atau diperoleh data/informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang akan dimiliki Wajib Pajak di masa mendatang, antara lain sebagai akibat:

 

 

 

 

a)

transaksi bisnis/ekonomi yang tidak bersifat rutin, yang antara lain berupa merger, konsolidasi, akuisisi, divestasi, pengalihan saham; dan/atau

 

 

 

 

b)

perubahan peraturan perundang-undangan,

 

 

 

 

pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi Pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan dapat melakukan pembinaan dengan menerbitkan Surat Imbauan atau melakukan Kunjungan untuk memberitahukan kewajiban perpajakan yang akan dimiliki Wajib Pajak tersebut.

 

 

 

8)

Penelitian Kepatuhan Formal dilaksanakan sesuai Tata Cara Pelaksanaan Penelitian Kepatuhan Formal sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

9)

Dafnom Wajib Pajak yang Diterbitkan Surat Imbauan sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf a) disusun sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf Y yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

10)

Dafnom Wajib Pajak yang Diusulkan Pemeriksaan Tujuan Lain sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf b) disusun sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf Z yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

11)

Dafnom Wajib Pajak yang Diterbitkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf c) disusun sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf AA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

12)

Dafnom Wajib Pajak yang Diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf d) disusun sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf BB yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

13)

Dafnom Wajib Pajak yang Diusulkan Perubahan Administrasi Layanan dan/atau Fasilitas Perpajakan Wajib Pajak Secara Jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf e) disusun sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf CC yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

b.

Penelitian Kepatuhan Material

 

 

 

1)

Penelitian Kepatuhan Material di Kantor Pusat DJP

 

 

 

 

a)

Analisis Data Perpajakan

 

 

 

 

 

(1)

Penelitian Kepatuhan Material di Kantor Pusat DJP berupa Analisis Data Perpajakan dilaksanakan oleh Direktorat DIP terhadap Wajib Pajak dalam DSA Kantor Pusat DJP.

 

 

 

 

 

(2)

Dalam hal diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Analisis Data Perpajakan sebagaimana dimaksud pada angka (1), dapat dilakukan:

 

 

 

 

 

 

(a)

pengusulan penilaian untuk tujuan perpajakan; dan/atau

 

 

 

 

 

 

(b)

pembahasan dengan pihak internal DJP yang dianggap relevan.

 

 

 

 

 

(3)

Pelaksanaan dan hasil Analisis Data Perpajakan dituangkan dalam KKA dan LHA.

 

 

 

 

 

(4)

Dalam hal ditemukan modus ketidakpatuhan dan estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi tetapi tidak ditemukan indikasi tindak pidana perpajakan, KKA dan LHA sebagaimana dimaksud pada angka (3) ditindaklanjuti dengan penyampaian ke KPP melalui Sistem Informasi Pengawasan.

 

 

 

 

 

(5)

Dalam hal ditemukan modus ketidakpatuhan, estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, dan indikasi tindak pidana perpajakan, KKA dan LHA sebagaimana dimaksud pada angka (3) dapat ditindaklanjuti dengan pengusulan pemeriksaan bukti permulaan.

 

 

 

 

 

(6)

Yang dimaksud dengan indikasi tindak pidana perpajakan yaitu indikasi tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan mengenai tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, antara lain yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong dan/atau dipungut dan penerbit dan/atau pengguna Faktur Pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.

 

 

 

 

 

(7)

Direktorat DIP dapat memberikan bantuan pelaksanaan Analisis Data Perpajakan kepada Kanwil di lingkungan DJP, berdasarkan permintaan bantuan pelaksanaan Analisis Data Perpajakan yang disampaikan oleh Kanwil DJP yang bersangkutan.

 

 

 

 

 

(8)

Analisis Data Perpajakan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilaksanakan sesuai Tata Cara Pelaksanaan Analisis Data Perpajakan di Kantor Pusat DJP sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf DD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

(9)

KKA dan LHA sebagaimana dimaksud pada angka (3) disusun sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf EE yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

b)

Analisis Intelijen Dalam Rangka Penggalian Potensi

 

 

 

 

 

(1)

Penelitian Kepatuhan Material di Kantor Pusat DJP berupa analisis intelijen dalam rangka penggalian potensi dilaksanakan oleh Direktorat Intelijen Perpajakan sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan intelijen perpajakan dan pengamatan.

 

 

 

 

 

(2)

Hasil analisis intelijen dalam rangka penggalian potensi berupa:

 

 

 

 

 

 

(a)

LIIP yang tidak mengandung indikasi tindak pidana perpajakan disampaikan ke KPP melalui Sistem Informasi Intelijen, dalam hal sistem informasi telah mampu mengakomodasi mekanisme penyampaian tersebut; dan/atau

 

 

 

 

 

 

(b)

LIIP/LHA yang tidak mengandung indikasi tindak pidana perpajakan disampaikan ke Direktorat DIP sebagai tambahan informasi analisis, selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyampaian LHA ke KPP di lingkungan DJP oleh Direktorat DIP melalui Sistem Informasi Pengawasan.

 

 

 

2)

Penelitian Kepatuhan Material di Kantor Wilayah DJP

 

 

 

 

a)

Analisis Data Perpajakan

 

 

 

 

 

(1)

Penelitian Kepatuhan Material di Kantor Wilayah DJP berupa Analisis Data Perpajakan dilaksanakan oleh Bidang DP3 dan Bidang PEP terhadap Wajib Pajak dalam DSA Kanwil DJP.

 

 

 

 

 

(2)

Dalam hal diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Analisis Data Perpajakan sebagaimana dimaksud pada angka (1), dapat dilakukan:

 

 

 

 

 

 

(a)

pengusulan penilaian untuk tujuan perpajakan;

 

 

 

 

 

 

(b)

pembahasan dengan pihak internal DJP yang dianggap relevan; dan/atau

 

 

 

 

 

 

(c)

permintaan bantuan pelaksanaan Analisis Data Perpajakan kepada Direktorat DIP.

 

 

 

 

 

(3)

Pelaksanaan dan hasil Analisis Data Perpajakan dituangkan dalam KKA dan LHA.

 

 

 

 

 

(4)

Dalam hal ditemukan modus ketidakpatuhan dan estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi tetapi tidak ditemukan indikasi tindak pidana perpajakan, KKA dan LHA sebagaimana dimaksud pada angka (3) ditindaklanjuti dengan penyampaian kepada KPP melalui Sistem Informasi Pengawasan.

 

 

 

 

 

(5)

Dalam hal ditemukan modus ketidakpatuhan, estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, dan indikasi tindak pidana perpajakan, KKA dan LHA sebagaimana dimaksud pada angka (3) dapat ditindaklanjuti dengan pengusulan pemeriksaan bukti permulaan.

 

 

 

 

 

(6)

Yang dimaksud dengan indikasi tindak pidana perpajakan yaitu indikasi tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan mengenai tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, antara lain yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong dan/atau dipungut dan penerbit dan/atau pengguna Faktur Pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.

 

 

 

 

 

(7)

Permintaan bantuan dalam pelaksanaan Analisis Data Perpajakan kepada Direktorat DIP sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf (c) dilaksanakan sesuai Tata Cara Permintaan Bantuan Analisis Data Perpajakan di Kantor Wilayah DJP sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf FF yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

(8)

Analisis Data Perpajakan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilaksanakan sesuai Tata Cara Pelaksanaan Analisis Data Perpajakan di Kantor Wilayah DJP sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf GG yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

(9)

KKA dan LHA sebagaimana dimaksud pada angka (3) disusun sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf EE yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

b)

Analisis Intelijen Dalam Rangka Penggalian Potensi

 

 

 

 

 

(1)

Penelitian Kepatuhan Material di Kantor Wilayah DJP berupa analisis intelijen dalam rangka penggalian potensi dilaksanakan sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan intelijen perpajakan dan pengamatan.

 

 

 

 

 

(2)

Hasil analisis intelijen dalam rangka penggalian potensi berupa:

 

 

 

 

 

 

(a)

LIIP yang tidak mengandung indikasi tindak pidana perpajakan disampaikan ke KPP di lingkungan Kanwil DJP melalui Sistem Informasi Intelijen, dalam hal sistem informasi telah mampu mengakomodasi mekanisme penyampaian tersebut; dan/atau

 

 

 

 

 

 

(b)

LHA yang tidak mengandung indikasi tindak pidana perpajakan disampaikan ke KPP di lingkungan Kanwil DJP melalui Sistem Informasi Pengawasan.

 

 

 

3)

Penelitian Kepatuhan Material di KPP

 

 

 

 

a)

Penelitian Kepatuhan Material Secara Umum

 

 

 

 

 

(1)

Penelitian Kepatuhan Material di KPP dilaksanakan oleh pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi Pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan terhadap Wajib Pajak dalam DPP.

 

 

 

 

 

(2)

Penelitian Kepatuhan Material terdiri dari kegiatan Validasi dan Analisis atas Data dan/atau Keterangan untuk kemudian menentukan simpulan dan tindak lanjut.

 

 

 

 

 

(3)

Data dan/atau Keterangan sebagaimana dimaksud pada angka (2), antara lain berupa:

 

 

 

 

 

 

(a)

data pemicu dan/atau data penguji;

 

 

 

 

 

 

(b)

LHA dan/atau LIIP, yang memuat tindak lanjut berupa kegiatan Pengawasan;

 

 

 

 

 

 

(c)

laporan keuangan, alat keterangan (alket), dan data hasil KPDL;

 

 

 

 

 

 

(d)

hasil penilaian, pemeriksaan, keberatan, banding, gugatan dan peninjauan kembali;

 

 

 

 

 

 

(e)

Data dan/atau Keterangan lainnya termasuk data ILAP, dan Exchange of Information (Eol); dan

 

 

 

 

 

 

(f)

data jumlah peredaran bruto tertentu yang dijadikan dasar pengenaan pajak dan jangka waktu pengenaan PPh yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

 

 

 

 

 

(4)

Dalam hal terdapat Data dan/atau Keterangan yang terkait dengan Wajib Pajak yang tidak terdapat dalam DPP, dan diterima setelah DPP disusun, serta perlu untuk segera ditindaklanjuti, KPP terlebih dahulu melakukan pemutakhiran DPP sebelum menindaklanjutinya dengan Penelitian Kepatuhan Material.

 

 

 

 

 

(5)

Dalam hal diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Penelitian Kepatuhan Material di KPP sebagaimana dimaksud pada angka (1), dapat dilakukan:

 

 

 

 

 

 

(a)

pengusulan penilaian untuk tujuan perpajakan;

 

 

 

 

 

 

(b)

pembahasan dengan pihak internal DJP yang dianggap relevan; dan/atau

 

 

 

 

 

 

(c)

Kunjungan.

 

 

 

 

 

(6)

Berdasarkan pelaksanaan Penelitian Kepatuhan Material, dapat dihasilkan simpulan berupa:

 

 

 

 

 

 

(a)

Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan, telah dilakukan pemeriksaan, sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, atau sedang dilakukan penyidikan;

 

 

 

 

 

 

(b)

tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan; atau

 

 

 

 

 

 

(c)

ditemukan indikasi ketidakpatuhan dan estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi.

 

 

 

 

 

(7)

Terhadap simpulan sebagaimana dimaksud pada angka (6) huruf (a), ditindaklanjuti dengan penerusan Data dan/atau Keterangan kepada:

 

 

 

 

 

 

(a)

Unit Pelaksana Pemeriksaan, sebagai data tambahan dalam proses pemeriksaan atau untuk diteliti apakah mengandung data baru yang belum terungkap dalam pemeriksaan yang telah diselesaikan (novum);

 

 

 

 

 

 

(b)

Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan, sebagai data tambahan dalam proses pemeriksaan bukti permulaan; atau

 

 

 

 

 

 

(c)

Unit Pelaksana Penyidikan, sebagai data tambahan dalam proses penyidikan.

 

 

 

 

 

(8)

Penerusan Data dan/atau Keterangan sebagaimana dimaksud pada angka (7) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengawasan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemeriksaan dan/atau Sistem Informasi Penegakan Hukum.

 

 

 

 

 

(9)

Dalam hal mekanisme penerusan Data dan/atau Keterangan sebagaimana dimaksud pada angka (8) belum dapat terakomodasi, penerusan Data dan/atau Keterangan dilaksanakan dengan penyampaian nota dinas penerusan data dan/atau keterangan dari Kepala KPP kepada Unit Pelaksana Pemeriksaan, Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau Unit Pelaksana Penyidikan.

 

 

 

 

 

(10)

Terhadap simpulan sebagaimana dimaksud pada angka (6) huruf (b), tidak ditindaklanjuti dan dinyatakan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan.

 

 

 

 

 

(11)

Terhadap simpulan sebagaimana dimaksud pada angka (6) huruf (c) dapat dilakukan tindak lanjut berupa:

 

 

 

 

 

 

(a)

permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan;

 

 

 

 

 

 

(b)

pengusulan pemeriksaan; atau

 

 

 

 

 

 

(c)

pengusulan pemeriksaan bukti permulaan.

 

 

 

 

 

(12)

Pelaksanaan, simpulan, dan tindak lanjut Penelitian Kepatuhan Material di KPP dituangkan dalam KKPt dan LHPt yang ditandatangani oleh Kepala KPP dan pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi Pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan.

 

 

 

 

 

(13)

LHPt sebagaimana dimaksud pada angka (12) disusun dengan ketentuan bahwa 1 (satu) LHPt dibuat untuk 1 (satu) Tahun Pajak, yang dapat meliputi:

 

 

 

 

 

 

(a)

satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak; dan

 

 

 

 

 

 

(b)

satu atau beberapa Masa Pajak,

 

 

 

 

 

 

atas seluruh Data dan/atau Keterangan yang terdapat dalam Sistem Informasi Pengawasan saat dilakukannya Penelitian Kepatuhan Material.

 

 

 

 

 

(14)

Dalam hal setelah penyelesaian KKPt dan/atau LHPt diketahui atau ditemukan kondisi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(a)

terdapat kesalahan penulisan dan/atau kesalahan perekaman/pemilihan yang bersifat administratif dan diakibatkan oleh kesalahan yang bersifat manusiawi (human error), seperti kesalahan NPWP, nama Wajib Pajak, jenis pajak, Masa/Tahun/Bagian Tahun Pajak, atau kesalahan administratif lainnya; dan/atau

 

 

 

 

 

 

(b)

terdapat Data dan/atau Keterangan dalam Sistem Informasi Pengawasan yang belum termasuk dalam KKPt dan LHPt,

 

 

 

 

 

 

dapat dilakukan perubahan KKPt dan/atau LHPt. Untuk Wajib Pajak Strategis, perubahan KKPt dan/atau LHPt didahului dengan pemberitahuan kepada Supervisor terkait diperolehnya Data dan/atau Keterangan tersebut.

 

 

 

 

 

(15)

Penelitian Kepatuhan Material di KPP sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilaksanakan sesuai Tata Cara Pelaksanaan Penelitian Kepatuhan Material di Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf HH yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

(16)

KKPt dan LHPt sebagaimana dimaksud pada angka (12) disusun sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

(17)

Perubahan KKPt dan/atau LHPt sebagaimana dimaksud pada angka (14) dilaksanakan sesuai Tata. Cara Perubahan Hasil Penelitian Kepatuhan Material di Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf JJ yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

(18)

Perubahan KKPt dan/atau LHPt dituangkan dalam Berita Acara Perubahan yang disusun melalui Sistem Informasi Pengawasan sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf KK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

b)

Penelitian Kepatuhan Material atas Wajib Pajak Strategis

 

 

 

 

 

(1)

Penelitian Kepatuhan Material atas Wajib Pajak Strategis di KPP dilaksanakan oleh pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi Pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan terhadap Wajib Pajak Strategis dalam DPP.

 

 

 

 

 

(2)

Penelitian Kepatuhan Material sebagaimana dimaksud huruf a) angka (2) dan huruf b) angka (1) dilakukan atas pemenuhan kewajiban perpajakan melalui:

 

 

 

 

 

 

(a)

penelitian untuk Tahun Pajak berjalan; dan

 

 

 

 

 

 

(b)

Penelitian Komprehensif untuk Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak berjalan.

 

 

 

 

 

(3)

Penelitian untuk Tahun Pajak berjalan sebagaimana dimaksud angka (2) huruf (a) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(a)

Penelitian untuk Tahun Pajak berjalan dilakukan atas Masa Pajak yang jatuh tempo pelaporan dan pembayaran pada tahun berjalan.

 

 

 

 

 

 

(b)

Penelitian dapat dilakukan atas satu atau beberapa jenis pajak berdasarkan seluruh data dan/atau informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh DJP.

 

 

 

 

 

 

(c)

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf (a) yang memuat pelaksanaan, simpulan sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (6), dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (7), angka (10), dan angka (11) dituangkan dalam KKPt dan LHPt yang ditandatangani oleh Kepala KPP dan pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi Pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan terhadap Wajib Pajak Strategis.

 

 

 

 

 

 

(d)

LHPt disusun dalam Sistem Informasi Pengawasan.

 

 

 

 

 

(4)

Penelitian Komprehensif untuk Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak berjalan sebagaimana dimaksud angka (2) huruf (b) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(a)

Berdasarkan DPP sebagaimana dimaksud pada angka (1), Kepala KPP menerbitkan nota dinas penugasan Pengawasan Wajib Pajak Strategis kepada Supervisor/Tim Pengawasan Perpajakan.

 

 

 

 

 

 

(b)

Berdasarkan nota dinas sebagaimana dimaksud pada huruf (a), Supervisor sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya melakukan supervisi atas kegiatan penelitian melalui pembahasan bersama dengan pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi Pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan terhadap Wajib Pajak Strategis.

 

 

 

 

 

 

(c)

Penelitian Komprehensif atas suatu Tahun Pajak dilakukan setelah Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh atau setelah berakhirnya batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh sesuai dengan ketentuan perpajakan.

 

 

 

 

 

 

(d)

Penelitian Komprehensif atas seluruh jenis pajak (all taxes) dilaksanakan melalui:

 

 

 

 

 

 

 

i.

analisis atas profil risiko berdasarkan CRM dan Business Intelligence lainnya yang dimiliki DJP;

 

 

 

 

 

 

 

ii.

analisis atas pelaporan dan pembayaran pajak serta kesesuaian data profil Wajib Pajak, antara lain penyampaian SPT, pembayaran pajak, dan kesesuaian Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU);

 

 

 

 

 

 

 

iii.

analisis atas proses bisnis Wajib Pajak, antara lain Analisis Proses Bisnis Berbasis Input Output Objek Faktur Pajak dan Analisis Proses Bisnis Berbasis Ekspor Impor;

 

 

 

 

 

 

 

iv.

analisis laporan keuangan, antara lain analisis laporan posisi keuangan, analisis laporan laba rugi, analisis laporan arus kas dan analisis perubahan ekuitas, analisis catatan atas laporan keuangan, dan/atau analisis atas laporan keuangan lain sesuai standar akuntansi yang berlaku;

 

 

 

 

 

 

 

v.

analisis Transfer Pricing dan Perpajakan Internasional. Analisis ini wajib dilakukan dalam hal terdapat transaksi afiliasi sebagaimana yang tercantum dalam lampiran khusus 3A dan 3B SPT Tahunan PPh;

 

 

 

 

 

 

 

vi.

analisis yang didasarkan mirroring atas hasil penilaian, pemeriksaan, keberatan, banding, gugatan dan peninjauan kembali;

 

 

 

 

 

 

 

vii.

analisis atas data internal dan eksternal, termasuk data ILAP, data Eol, dan data informasi keuangan. Penelitian ini dilakukan melalui, antara lain data pemicu, data penguji, dan metode penyajian data lainnya;

 

 

 

 

 

 

 

viii.

analisis dalam rangka tindak lanjut atas LHA dan/atau LIIP Kantor Pusat DJP serta LHA dan/atau LIIP Kanwil DJP; dan

 

 

 

 

 

 

 

ix.

Kunjungan ke lokasi Wajib Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

Seluruh kegiatan tersebut di atas harus dilakukan, kecuali tidak tersedia data dan/atau keterangan atau keadaan kahar/force majeure yang mengakibatkan penelitian tersebut tidak dapat dilakukan, dengan penjelasan/keterangan di dalam KKPt dan/atau LHPt.

 

 

 

 

 

 

(e)

Dalam rangka analisis Transfer Pricing dan Perpajakan lnternasional sebagaimana dimaksud pada huruf (d) butir v, jika terdapat gugus tugas terkait penanganan Transfer Pricing di Kantor Pusat DJP dan/atau Tim Penanganan Transfer Pricing di Kanwil DJP dapat dilakukan kegiatan, antara lain:

 

 

 

 

 

 

 

i.

Kepala KPP dapat menyampaikan usulan kepada Kepala Kanwil DJP untuk dilakukan pendampingan analisis Transfer Pricing dan Perpajakan lnternasional setelah melakukan analisis awal Transfer Pricing dan Perpajakan lnternasional;

 

 

 

 

 

 

 

ii.

Kepala Kanwil DJP membentuk dan menugaskan Tim Penanganan Transfer Pricing Kanwil DJP yang beranggotakan, antara lain Kepala Bidang DP3, Kepala Bidang P21P, Kepala Seksi di Bidang DP3 dan Bidang P2IP, dan Fungsional Pemeriksa Pajak, yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai di bidang Transfer Pricing dan Perpajakan lnternasional, untuk melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada butir i;

 

 

 

 

 

 

 

iii.

Tim Penanganan Transfer Pricing Kanwil DJP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap progres/realisasi terkait penanganan Transfer Pricing di lingkungan Kanwil DJP;

 

 

 

 

 

 

 

iv.

dalam hal diperlukan dan berdasarkan pertimbangan Kepala Kanwil DJP, Tim Penanganan Transfer Pricing Kanwil DJP dapat bersinergi melakukan pendampingan bersama-sama dengan Gugus Tugas Penanganan Transfer Pricing DJP sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai pembentukan gugus tugas penanganan Transfer Pricing di lingkungan DJP dan perubahannya.

 

 

 

 

 

 

(f)

Kunjungan sebagaimana dimaksud huruf (d) butir ix, dapat tidak dilakukan dengan mempertimbangkan Laporan Hasil Kunjungan sebelumnya.

 

 

 

 

 

 

(g)

Dalam rangka meningkatkan kualitas hasil Penelitian Komprehensif, terhadap Wajib Pajak Strategis dapat dilakukan pembahasan bersama yang melibatkan Fungsional Pemeriksa Pajak, Kepala Seksi lainnya, dan/atau pihak internal DJP yang dianggap relevan, tetapi tanggung jawab proses dan hasil penelitian tetap berada pada pegawai KPP yang melakukan pengawasan atas Wajib Pajak Strategis yang ditugaskan pada Wajib Pajak Strategis tersebut.

 

 

 

 

 

 

(h)

Hasil Penelitian Komprehensif sebagaimana dimaksud pada huruf (d) yang memuat pelaksanaan, simpulan sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (6), dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (7), angka (10), dan angka (11) dituangkan dalam KKPt dan LHPt yang ditandatangani oleh Kepala KPP, Supervisor, dan pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi Pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan terhadap Wajib Pajak Strategis.

 

 

 

 

 

 

(i)

LHPt disusun dalam Sistem Informasi Pengawasan dan disetujui paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pembahasan bersama sebagaimana dimaksud huruf (b). Jika dalam jangka waktu tersebut tidak dilakukan persetujuan, maka atas LHPt tersebut diekskalasi ke Kepala KPP untuk segera diputuskan.

 

 

 

 

 

 

(j)

Dalam hal saat akan dilakukan Penelitian Komprehensif, diketahui Wajib Pajak Strategis telah masuk dalam DSPP, sedang dilakukan pemeriksaan, atau telah dilakukan pemeriksaan, serta apabila pemeriksaan dilakukan atas seluruh jenis pajak, maka dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

i.

apabila proses pemeriksaan dalam tahap pengusulan, maka penelitian ditunda sampai dengan terbitnya Surat Perintah Pemeriksaan atau keputusan penolakan usul pemeriksaan;

 

 

 

 

 

 

 

ii.

apabila telah terbit Surat Perintah Pemeriksaan, terhadap Data dan/atau Keterangan dilakukan Penelitian Kepatuhan Material dengan simpulan LHPt berupa Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan, telah dilakukan pemeriksaan, sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, atau sedang dilakukan penyidikan serta ditindaklanjuti dengan penerusan Data dan/atau Keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (7).

 

 

 

 

 

 

(k)

Dalam hal saat akan dilakukan Penelitian Komprehensif, diketahui Wajib Pajak Strategis telah masuk dalam DSPP, sedang dilakukan pemeriksaan, atau telah dilakukan pemeriksaan, serta apabila pemeriksaan dilakukan atas satu atau beberapa jenis pajak, maka atas Wajib Pajak Strategis dilakukan tindak lanjut, sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

i.

apabila proses pemeriksaan dalam tahap pengusulan:

 

 

 

 

 

 

 

 

i)

jika belum dilakukan Penelitian Komprehensif, maka dilakukan Penelitian Komprehensif tetapi atas Data dan/atau Keterangan terkait jenis pajak dan Masa Pajak yang diusulkan atau sedang dilakukan pemeriksaan tidak disertakan dalam penghitungan estimasi potensi pajak;

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)

jika telah dilakukan Penelitian Komprehensif, maka tidak dilakukan penelitian, dan atas Data dan/atau Keterangan terkait jenis pajak dan Masa Pajak yang diusulkan pemeriksaan ditindaklanjuti dengan penerusan Data dan/atau Keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (7);

 

 

 

 

 

 

 

ii.

apabila telah terbit Surat Perintah Pemeriksaan:

 

 

 

 

 

 

 

 

i)

jika belum dilakukan Penelitian Komprehensif, maka dilakukan Penelitian Komprehensif tetapi atas Data dan/atau Keterangan terkait jenis pajak dan Masa Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan tidak disertakan dalam penghitungan estimasi potensi pajak;

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)

jika telah dilakukan Penelitian Komprehensif, maka tidak dilakukan penelitian, dan atas Data dan/atau Keterangan terkait jenis pajak dan Masa Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan ditindaklanjuti dengan penerusan Data dan/atau Keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (7).

 

 

 

 

 

 

(l)

Dalam hal diketahui bahwa pengusulan pemeriksaan pada huruf U) butir i tidak disetujui oleh Komite Kepatuhan KPP tetapi ditemukan indikasi ketidakpatuhan dan estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, maka dilakukan Penelitian Komprehensif.

 

 

 

 

 

 

(m)

Dalam hal selama proses penelitian diketahui bahwa pengusulan pemeriksaan pada huruf (k) butir i butir i) tidak disetujui oleh Komite Kepatuhan KPP tetapi ditemukan indikasi ketidakpatuhan dan estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, maka dilakukan Penelitian Komprehensif.

 

 

 

 

 

 

(n)

Penelitian Komprehensif dikecualikan atas usulan pemeriksaan rutin untuk Wajib Pajak Strategis dan dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak mengenai kebijakan pemeriksaan.

 

 

 

 

 

 

(o)

Usulan pemeriksaan rutin atas Wajib Pajak Strategis yang dikecualikan sebagaimana dimaksud huruf (n) adalah:

 

 

 

 

 

 

 

i.

Wajib Pajak dengan kriteria pemeriksaan Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Pasal 17D UU KUP atau Pasal 9 ayat (4c) UU PPN;

 

 

 

 

 

 

 

ii.

Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi;

 

 

 

 

 

 

 

iii.

Wajib Pajak yang melakukan perubahan tahun buku, perubahan metode pembukuan, dan/atau penilaian kembali aktiva tetap; dan/atau

 

 

 

 

 

 

 

iv.

usulan pemeriksaan rutin lainnya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak mengenai kebijakan pemeriksaan

 

 

 

 

 

(5)

Dalam hal ditemukan Wajib Pajak Strategis yang semula Wajib Pajak Lainnya dan/atau Wajib Pajak Strategis yang telah dilakukan penelitian satu atau beberapa jenis pajak di Tahun Pajak berjalan, maka dilakukan Penelitian Kepatuhan Material ulang secara komprehensif.

 

 

 

 

 

(6)

Penelitian Kepatuhan Material ulang secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada angka (5) dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

 

 

 

 

 

(a)

terdapat kegiatan penelitian satu atau beberapa jenis pajak dan/atau satu atau beberapa Masa Pajak yang masih berlangsung;

 

 

 

 

 

(b)

dilakukan Penelitian Komprehensif atas seluruh jenis pajak, seluruh Masa Pajak dalam satu Tahun Pajak, dan seluruh data yang diperoleh.

 

 

 

 

 

(7)

Penelitian Kepatuhan Material Wajib Pajak Strategis dilaksanakan sesuai Tata Cara Pelaksanaan Penelitian Kepatuhan Material Wajib Pajak Strategis di Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf LL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

(8)

Penugasan Supervisor dalam rangka Penelitian Kepatuhan Material Wajib Pajak Strategis dilaksanakan sesuai Tata Cara Penugasan Supervisor Dalam Rangka Kegiatan Penelitian Kepatuhan Material Wajib Pajak Strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf MM yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

c)

Penelitian Kepatuhan Material atas Wajib Pajak Lainnya yang memiliki kontribusi penerimaan pajak besar

 

 

 

 

 

(1)

Penelitian Kepatuhan Material atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka angka 1 huruf ss angka 1) huruf b) yang memiliki kontribusi penerimaan pajak besar dapat dilakukan dengan Penelitian Menyeluruh.

 

 

 

 

 

(2)

Penelitian Menyeluruh sebagaimana dimaksud pada angka (1) tidak dilakukan dalam hal Wajib Pajak diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak mengenai petunjuk pemeriksaan Perusahaan Grup.

 

 

c.

Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

 

 

 

1)

Penerbitan dan Penyampaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

 

 

 

 

a)

Dalam rangka Pengawasan, Kepala KPP berwenang melaksanakan P2DK dengan penerbitan SP2DK melalui Sistem Informasi Pengawasan dan ditandatangai oleh Kepala KPP.

 

 

 

 

b)

SP2DK disampaikan kepada Wajib Pajak dengan cara sebagai berikut: