Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-04/PJ.71/1992

 

 

 

 

 

Dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-43/PJ.71/1989 tanggal 30 September 1989 (Seri Pemeriksaan 62) telah diatur tentang penerbitan, penyaluran dan pengisian LP2/DKHP.

 

Mengingat bahwa atas setiap pemeriksaan yang dilakukan harus meliputi semua jenis pajak yang menjadi kewajiban dari Wajib Pajak, maka LP2/DKHP yang diatur dalam surat edaran tersebut sudah tidak sesuai lagi karena hanya menyangkut jenis pajak PPh Pasal 25/29 saja, sehingga perlu dilakukan pengaturan mengenai LP2/DKHP yang dapat melaporkan hasil pemeriksaan atas semua jenis pajak yang diperiksa.

 

Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai LP2/DKHP yang baru ini adalah sebagai berikut:

1.

Bentuk dan Isi LP2/DKHP.

 

Bentuk LP2/DKHP yang baru ini adalah sama dengan bentuk LP2/DKHP yang lama, hanya mengenai isinya diadakan beberapa perubahan, penambahan dan pengurangan, yaitu mengenai:

 

1.1.

Unsur LP2/DKHP yang dilakukan perubahan adalah:

 

 

-

Kriteria pemilihan SPT

 

 

-

Nomor pengawasan pemeriksaan SPT

 

 

-

Pajak terhutang menurut SPT

 

 

-

Pajak terhutang menurut Pemeriksaan

 

 

-

Jumlah jam pemeriksaan

 

 

-

Kode penyelesaian

 

1.2.

Unsur LP2/DKHP yang dikurangi adalah:

 

 

-

Kadaluwarsa

 

 

-

Golongan PGPS Pemeriksa

 

 

-

Pendidikan Teknis Pemeriksa

 

1.3.

Unsur LP2/DKHP yang ditambah:

 

 

-

Laporan Keuangan, diperiksa/tidak diperiksa Akuntan Publik dan Pernyataan Akuntan.

 

Penjelasan secara rinci mengenai perubahan-perubahan/penambahan tersebut adalah sebagaimana diuraikan pada lampiran Surat Edaran ini.

 

2.

Pengiriman LP2/DKHP.

 

Lembar pertama dari setiap formulir LP2/DKHP yang diterbitkan oleh Pusat PDIP tanpa kecuali setelah diisi lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian, harus dikirimkan kembali ke Direktorat Pemeriksaan Pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan surat pengantar seperti contoh pada lampiran.

 

 

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

 

20 April 1992

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd
MAR'IE MUHAMMAD