TENTANG

 

 

 

Yth.

1.

Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat DJBC

 

2.

Para Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai

 

3.

Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai

 

4.

Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

 

 

 

Bahwa saat ini masih banyak dijumpai perangkat telekomunikasi ilegal yang beredar di Indonesia. Hal tersebut berdampak buruk dari aspek sosial maupun ekonomi, antara lain peredaran perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis, hilangnya potensi penerimaan perpajakan yang cukup besar, serta melemahnya industri dalam negeri.

 

Sebagai langkah untuk menekan jumlah perangkat telekomunikasi ilegal, pemerintah telah menetapkan program pengendalian International Mobile Equipment Identity (IMEI) perangkat telekomunikasi yang mulai berlaku pada tanggal 18 April 2020. Sebagai bentuk dukungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam program pengendalian IMEI yaitu telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-05/BC/2020 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi Dalam Pemberitahuan Pabean.

 

Salah satu pokok pengaturan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-05/BC/2020 yaitu mengenai tata cara pendaftaran IMEI atas perangkat telekomunikasi yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut. Namun demikian pendaftaran IMEI yang diatur dalam Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-05/BC/2020 tersebut hanya untuk perangkat telekomunikasi impor yang belum dikeluarkan dari kawasan pabean.

 

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada penumpang atau awak sarana pengangkut yang telah keluar dari kawasan pabean dan belum mendaftarkan IMEI perangkat telekomunikasi yang dibawanya, perlu untuk membuat tata cara pendaftaran IMEI atas perangkat telekomunikasi impor yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut yang telah keluar dari kawasan pabean.

 

 

 

 

Surat Edaran ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai petunjuk pendaftaran IMEI atas perangkat telekomunikasi impor yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut yang belum didaftarkan dan telah keluar dari kawasan pabean.

 

 

 

 

Ruang lingkup ketentuan pendaftaran IMEI dalam Surat Edaran ini terbatas untuk perangkat telekomunikasi impor yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut yang belum didaftarkan oleh penumpang atau awak sarana pengangkut tersebut, namun telah keluar dari kawasan pabean.

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).

 

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1900).

 

3.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-09/BC/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut.

 

4.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-05/BC/2020 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi Dalam Pemberitahuan Pabean.

 

 

 

 

 

1.

Penumpang atau awak sarana pengangkut yang belum mendaftarkan IMEI atas perangkat telekomunikasi yang dibawanya serta telah keluar dari kawasan pabean, dapat mendaftarkan IMEI atas perangkat telekomunikasi tersebut melalui kantor pabean yang terdekat dengan domisilinya.

 

2.

Perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:

 

 

a.

telepon seluler dengan pos tarif ex. 8517.12.00;

 

 

b.

komputer genggam berbasis seluler dengan pos tarif ex. 8471.30.90; dan

 

 

c.

komputer tablet berbasis seluler dengan pos tarif ex. 8471.30.90;

 

3.

Penumpang atau awak sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk yang berasal dari:

 

 

a.

luar daerah pabean ke kawasan bebas; atau

 

 

b.

kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean.

 

4.

Pendaftaran IMEI sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

a.

pendaftaran dapat dilayani paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah kedatangan penumpang atau awak sarana pengangkut;

 

 

b.

jumlah perangkat telekomunikasi yang dapat didaftarkan paling banyak 2 (dua) unit untuk setiap penumpang atau awak sarana pengangkut;

 

 

c.

atas perangkat telekomunikasi yang didaftarkan tidak diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor; dan

 

 

d.

wajib membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan rincian:

 

 

 

1)

bea masuk sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai pabean;

 

 

 

2)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor; dan

 

 

 

3)

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor sebesar:

 

 

 

 

a)

10% (sepuluh persen) dari nilai impor, dalam hal penumpang atau awak sarana pengangkut memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); atau

 

 

 

 

b)

20% (dua puluh persen) dari nilai impor, dalam hal penumpang atau awak sarana pengangkut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

 

5.

Pendaftaran IMEI sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan formulir permohonan secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui aplikasi Mobile Beacukai atau melalui laman situs https://www.beacukai.go.id.

 

6.

Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 5 paling sedikit memuat elemen data berupa:

 

 

a.

nama lengkap penumpang atau awak sarana pengangkut;

 

 

b.

alamat penumpang atau awak sarana pengangkut;

 

 

c.

nomor paspor penumpang atau awak sarana pengangkut;

 

 

d.

nomor penerbangan atau pelayaran;

 

 

e.

tanggal kedatangan sarana pengangkut;

 

 

f.

NPWP penumpang atau awak sarana pengangkut, dalam hal ada;

 

 

g.

merek perangkat telekomunikasi;

 

 

h.

tipe perangkat telekomunikasi; dan

 

 

i.

IMEI.

 

7.

Penumpang atau awak sarana pengangkut yang telah mengisi dan menyampaikan formulir permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 5 akan mendapatkan tanda terima permohonan.

 

8.

Tanda terima permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 7 disampaikan oleh penumpang atau awak sarana pengangkut kepada Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan menunjukkan:

 

 

a.

asli paspor;

 

 

b.

dokumen pendukung berupa tiket, boarding pass, dan/atau dokumen sejenis lainnya; dan

 

 

c.

perangkat telekomunikasi yang akan didaftarkan.

 

9.

Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 8, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian atas kesesuaian data dalam formulir permohonan dengan:

 

 

a.

data pada paspor serta dokumen pendukung; dan

 

 

b.

spesifikasi perangkat telekomunikasi.

 

10.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 9, dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal penumpang atau awak sarana pengangkut menunjukkan tanda terima permohonan, dokumen pendukung, dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada angka 8.

 

11.

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 9 menunjukkan kesesuaian, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk:

 

 

a.

melakukan penetapan tarif dan nilai pabean;

 

 

b.

menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor; dan

 

 

c.

menerbitkan kode billing.

 

12.

Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 11, penumpang atau awak sarana pengangkut melakukan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

 

13.

Pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor menggunakan kode billing sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf c dilakukan melalui bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga persepsi lainnya.

 

14.

Dalam hal pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor telah dilakukan serta telah memperoleh Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk memberikan persetujuan permohonan pendaftaran IMEI serta menyampaikan bukti penerimaan pembayaran dan tanda terima pendaftaran IMEI kepada penumpang atau awak sarana pengangkut.

 

15.

Dalam hal permohonan pendaftaran IMEI telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 14, Sistem Komputer Pelayanan (SKP) menyampaikan IMEI kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

 

16.

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 9 menunjukkan ketidaksesuaian, pendaftaran IMEI tidak dapat diproses lebih lanjut.

 

 

 

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

HERU PAMBUDI