Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-722/PJ.531/1997

 

 

 

Sehubungan dengan surat dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pangan (PUSBANGTEPA) No. 23/K13.9.3./KU/97 Tanggal 3 Maret 1997 yang tembusannya ditujukan kepada kami, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut:

1.

Berdasarkan butir 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.32/1996 tanggal 26 September 1996, jasa penelitian merupakan Jasa Kena Pajak.

2.

Berdasarkan butir 7 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-22/PJ.3/1989 tanggal 20 Mei 1989, penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh instansi Pemerintah kepada instansi Pemerintah yang lain, yang pembayaran penggantiannya melalui KPKN/Bendaharawan tidak dipungut PPN, sepanjang dananya berasal dari APBN/APBD dan instansi Pemerintah yang memberikan jasa juga memasukkan pembayaran yang diterima ke dalam mata anggaran penerimaan dari instansi tersebut

3.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut:

 

a.

Oleh karena jasa penelitian adalah Jasa Kena Pajak, maka atas penyerahannya seharusnya terutang PPN.

 

b.

PPN tidak dipungut apabila dipenuhi beberapa persyaratan antara lain:

 

 

-

Dalam DIP instansi penerima jasa, tidak disediakan dana untuk pembayaran PPN-nya, dan

 

 

-

Instansi pemberi jasa memasukkan penerimaan tersebut sebagai penerimaan dalam mata anggarannya, dalam arti sebagai Penerimaan Bukan Pajak, bukan memasukkan dalam tambahan biaya operasi di luar APBN/APBD.

 

 

 

 

Demikian untuk menjadikan maklum.

 

21 Maret 1997

DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd.
SAROYO ATMOSUDARMO