Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-352/PJ.531/1997

 

 

 

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 22 Januari 1997 perihal konsultasi masalah PPN, dengan ini kami berikan penjelasan sebagai berikut:

1.

Dari surat tersebut, Saudara mengemukakan permasalahan tentang hal-hal seperti tersebut dibawah ini:

 

a.

PT. XYZ menjual perangkat lunak LPM-ITB.

 

b.

Perangkat lunak tersebut oleh LPM- ITB diserahkan lagi ke PLN, guna untuk memenuhi kontrak antara LPM-ITB dengan PLN.

 

c.

LPM-ITB belum membayar tagihan PPN kepada PT. XYZ karena status LPM-ITB adalah non PKP, sehingga khawatir tidak dapat merestitusikan PPN yang telah dibayar.

2.

Atas permasalahan tersebut dengan ini dapat diberikan penegasan bahwa:

 

a.

LPM-ITB seharusnya mendaftarkan diri sebagai PKP pada saat memperoleh pekerjaan pengadaan perangkat lunak dari PLN sesuai dengan Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 1994.

 

b.

PT. XYZ tetap harus memungut PPN dari LPM-ITB sesuai dengan Pasal 4 huruf a Undang-Undang nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 1994.

 

c.

LPM-ITB tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukannya atas Faktur Pajak untuk perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak sebelum LPM-ITB dikukuhkan sebagai PKP, sesuai Pasal 9 ayat (8) huruf a Undang-Undang nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 1994.

 

d.

Setelah LPM-ITB dikukuhkan sebagai PKP, atas kelebihan PPN sebagai akibat Pajak Keluarannya sudah dipungut oleh PLN dapat dimintakan restitusi sesuai Pasal 9 ayat (11) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 1994.

 

Demikian untuk menjadikan maklum.

18 Februari 1997

PJS. DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd.
RACHMANTO