Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-3270/PJ.723/1996

 

 

 

Sehubungan dengan masih adanya pengertian yang rancu dengan pemberlakuan SE-02/PJ.7/1996 tanggal 14 Pebruari 1996 perihal Penegasan dan Penyempurnaan Ketentuan Pemeriksaan Rutin (Seri Pemeriksaan 01-96) dengan ini perlu di tegaskan hal-hal berikut:

1.

Direktorat Pemeriksaan Pajak hanya akan memenuhi Permintaan Penerbitan LP-2 apabila lampiran daftar nominatif yang dibuat oleh KPP terkait telah diterima.

2.

Permintaan Penerbitan LP-2 hanya untuk pemeriksaan SPT PPh Badan/Orang Pribadi, sedangkan pemeriksaan terhadap SPT PPh Pasal 21 Lebih Bayar, SPT PPh 21 Lebih Bayar Wajib Pajak Lokasi, SPT PPh Pasal 21 Lebih Bayar Bendaharawan, dan SPT PPN Lebih Bayar tidak perlu meminta LP-2.

3.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang masih belum mengirimkan daftar nominatif wajib pajak pemeriksaan rutin dapat dilihat pada lampiran 1.

 

 

Demikian untuk dimaklumi.

 

30 September 1996

DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PEMERIKSAAN PAJAK
Drs. DJAZOELI SADHANI