Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-2925/PJ.51/1997

 

 

 

Sehubungan dengan surat Saudara tanpa nomor tanggal 16 September 1997 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 272/KMK.04/1995 tanggal 28 Juni 1995 jo Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ.51/1995 tanggal 16 Oktober 1995, atas penyerahan kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang, dikecualikan dari pengenaan PPnBM.

2.

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ.51/1995 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan angkutan umum yaitu kendaraan bermotor yang digunakan untuk kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran selain dengan cara persewaan baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek, sepanjang menggunakan plat dasar nomor polisi dengan warna kuning.

 

Dengan demikian pengertian kendaraan angkutan umum tersebut termasuk juga kendaraan bermotor jenis van dan pick up untuk angkutan barang. Ketentuan tersebut mulai berlaku sejak diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 272/KMK.04/1995 yaitu tanggal 28 Juni 1995.

3.

Berdasarkan ketentuan di atas, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut:

 

a.

Kendaraan bermotor jenis van dan pick up yang digunakan untuk angkutan barang yang penyerahannya dilakukan pada atau setelah tanggal 28 Juni 1995 PPnBM yang dibayar dapat direstitusi apabila kendaraan tersebut menggunakan plat dasar nomor polisi dengan warna kuning.

 

b.

Dengan demikian untuk kendaraan bermotor jenis van dan pick up yang digunakan untuk angkutan barang dan menggunakan plat dasar nomor polisi dengan warna hitam, yang penyerahannya setelah tanggal 28 Juni 1995, PPnBM yang telah dipungut tidak dapat direstitusi.

 

 

 

Demikian untuk dimaklumi.

 

16 Oktober 1997

DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd.
SAROYO ATMOSUDARMO