Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-287/PJ.321/1992

 

 

 

 

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 30 September 1992 perihal tersebut di atas serta memperhatikan surat Departemen Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: XXX tanggal 16 Mei 1991, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut:

1.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d UU PPN 1984 jo Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1988 yang telah ditegaskan pada butir 3 huruf d Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor: PENG-139/PJ.63/1989 tanggal 27 Maret 1989 bahwa atas penyerahan jasa persewaan gedung perkantoran terutang PPN.

2.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Konvensi Wina Tahun 1961 bahwa Negara pengirim misi diplomatik dibebaskan dari pengenaan pajak atas gedung misi, baik yang dimiliki maupun disewa.

3.

Berdasar ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka Kedutaan Besar Swedia dibebaskan dari pengenaan PPN atas ruangan gedung yang disewa dari PT XYZ.

 

 

 

22 Oktober 1992
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Drs. MAR'IE MUHAMMAD