Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-2816/PJ.52/1994

 

 

 

 

 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: XXX tanggal 4 Oktober 1994 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut:

 

 

 

a.

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPN 1984, PPN dikenakan atas impor Barang Kena Pajak (BKP). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka atas impor Conditioning Tank Type KC-05 oleh PT. XYZ, terutang PPN, dan sesuai dengan copy dokumen yang dilampirkan, PPN atas Impor sebesar Rp23.198.088,- tersebut telah dibayar.

 

b.

Apabila Conditioning Tank type KC-05 yang telah diimpor tersebut kemudian dire-ekspor karena tidak sesuai dengan Type yang dimaksudkan, maka PPN Impor yang telah dibayar sebesar Rp23.198.088,- dapat dimintakan restitusi.

 

c.

Akhirnya perlu ditegaskan bahwa atas impor Barang Kena Pajak berupa Conditioning Tank type KC-05S untuk menggantikan Type KC-05 yang keliru diimpor, tetap terutang PPN.

 

 

 

 

a.

PT. XYZ mengimpor Conditioning Tank Type KC-05 dari Taiwan.

 

b.

Pembelian/impor barang-barang sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, oleh PT. XYZ tidak termasuk dalam pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana diatur dalam:

 

 

1.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 538/KMK.04/1990

 

 

2.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 382/KMK.04/1989

 

 

3.

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-30/PJ.24/1985

 

c.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan pembebasan PPh Pasal 22 atas pembelian Conditioning Tank Type KC-05S dari Taiwan oleh PT. XYZ tidak dapat dipenuhi. Apabila PPh yang akan terutang setelah tahun pajak berakhir lebih kecil dari 3/4 dari PPh yang telah dilunasi selama tahun berjalan, baik yang disetor sendiri maupun yang dipungut/dipotong pihak lain Saudara dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 kepada Kantor Pelayanan Pajak di mana Saudara berdomisili/bertempat kedudukan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 42 tahun 1985 Pasal 17 ayat (1).

 

 

 

Demikian untuk dimaklumi.

 

12 Desember 1994

DIREKTUR JENDERAL PAJAK
FUAD BAWAZIER