Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-2540/PJ.53/1995

 

 

 

Menurut surat Kepala KPP Bukittinggi Nomor XXX tanggal 08 Nopember 1995 perihal permohonan pencabutan sentralisasi PPh Pasal 21 dan PPN atas PT XYZ Kantor Cabang Bukittinggi dengan alasan akte notaris A No. XXX tanggal 3 Oktober 1989, Direktur PT XYZ cabang Bukittinggi memiliki wewenang penuh untuk mengurus keuangan, pembukuan, perpajakan, melakukan pembelian dan penjualan, mengajukan penawaran, membuat segala perjanjian dagang dan menerima pembayaran.

 

Untuk itu kami minta penjelasan Saudara mengenai hal tersebut.

 

Dalam hal Saudara tidak dapat membuktikan bahwa penjelasan KPP Bukit Tinggi tidak benar, maka izin pemusatan tempat PPN terutang No. S-2533/PJ.32/1987 tanggal 25 November 1987 akan dicabut.

 

Demikian untuk dimaklumi.

 

27 November 1995

DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA
SAROYO ATMOSUDARMO