Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-2441/PJ.51/1994

 

 

 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: XXX tanggal 20 Juni 1994 dan Nomor: XXX tanggal 9 Agustus 1994, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1.

Sesuai dengan perjanjian kontrak pembangunan perluasan Hotel XYZ Surabaya antara ABC/PT. PQR dengan PT. STU telah disepakati bahwa nilai kontrak sudah termasuk PPN dan dalam nilai kontrak tersebut terkait juga nilai dari beberapa barang modal yang harus diimpor.

2.

Oleh karena atas barang modal yang diimpor:

 

a.

Semua dokumen impor atas nama PT. PQR dan bukan atas nama ABC/PT. PQR, sehingga barang modal tersebut adalah milik PT. STU,

 

b.

PT. STU yang pelaksanaan impornya melalui PT. STU, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1986 atas impor barang modal tersebut telah diberikan fasilitas penundaan pembayaran PPN dan PPnBM oleh Direktur Jenderal Pajak.

maka berdasarkan penjelasan di atas, pembayaran PPN oleh PT. STU kepada PT. ABC/PT. PQR seharusnya adalah 10% x seluruh nilai kontrak (10% x US$50,561,286 = US$5,056,129) akan tetapi mengingat bahwa barang modal untuk perhotelan milik PT. STU dan pelaksanaan impor juga dilaksanakan oleh PT. STU, maka PPN yang harus dibayar kepada ABC/PT. PQR adalah 10% x seluruh nilai kontrak dikurangi dengan barang modal yang telah diberikan Surat Keterangan Penundaan (lampiran 1 dan 2).

 

Demikian agar Saudara maklum.

 

19 Oktober 1994

DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA
SAROYO ATMOSUDARMO