Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-241/PJ.312/1999

 

 

 

 

 

Sehubungan dengan surat Saudara tanpa nomor tanggal 5 Juni 1999 perihal tersebut di atas, dengan ini dijelaskan sebagai berikut:

1.

Dalam surat tersebut, Saudara mengemukakan bahwa:

 

a.

PT. A bertindak selaku distributor PT. B untuk menjual barang PT. B kepada PT. C. Atas hasil penjualan kepada PT. C tersebut, PT. A menerima komisi dagang.

 

b.

Saudara menanyakan apakah komisi dagang tersebut merupakan objek PPh Pasal 23?

2.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf h dan Pasal 3 huruf j Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-128/PJ./1997 tanggal 22 Juli 1997, diatur bahwa atas imbalan sehubungan dengan jasa perantara dipotong PPh Pasal 23 oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto yang besarnya 60% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN dan PPnBM.

3.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa komisi yang diterima oleh PT. A adalah termasuk dalam kategori jasa perantara. Atas jasa tersebut maka PT. B wajib memotong PPh Pasal 23 sebesar 15% x 60% atau 9% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN dan PPnBM.

 

 

Demikian untuk dimaklumi.

 

 

26 Juli 1999

DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN REPUBLIK INDONESIA,
IGN MAYUN WINANGUN