Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-236/PJ.51/1998

 

 

 

 

 

Sehubungan dengan surat Saudara tertanggal 26 Desember 1997 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Didalam masa transisi dari Undang-Undang PPN yang lama ke Undang-Undang PPN yang baru, fasilitas penangguhan pembayaran PPN/PPnBM atas impor barang modal tertentu masih dapat diberikan kepada pengusaha tertentu dengan syarat realisasi impornya dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun sejak surat persetujuan/pemberitahuan penanaman modal serta perluasannya diterbitkan.

 

 

 

Pengertian impor menurut Undang-Undang PPN adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.

2.

PT. XYZ telah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (SPPMDN) Nomor 773/I/PMDN/1994 tanggal 28 November 1994.

3.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka barang modal yang diimpor PT. XYZ pada atau setelah tanggal 28 November 1997 harus dikenakan PPN pada saat dilakukannya Impor. Penentuan mengenai saat dilakukannya impor adalah saat realisasi impor dan bukan ditentukan oleh tanggal L/C.

 

 

Demikian untuk dimaklumi.

 

 

22 Januari 1998

DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA,
SAROYO ATMOSUDARMO