Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-2141/PJ.53/1992

 

 

 

 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: XXX tanggal 25 September 1992, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut:

 

1.

Mengenai PPN telepon dan telex.

 

Agar penyewa gedung selaku pemakai telepon dan telex yang membayar rekening telepon dan telex atas nama pemilik gedung, dapat mengkreditkan PPN Pajak Masukan yang dicantumkan dalam kuitansi pembayaran, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 

 

 

Penyewa dan pemilik gedung membuat pernyataan bersama di atas kertas bermeterai yang menyatakan bahwa:

 

1)

Pesawat telepon dan telex dengan nomor-nomor tertentu dipergunakan oleh penyewa gedung;

 

2)

Biaya langganan telepon dan telex menjadi beban dan dibayar oleh penyewa gedung;

 

3)

PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Perumtel tidak akan diklaim sebagai Pajak Masukan oleh Pemilik Gedung, tetapi dapat diklaim sebagai Pajak Masukan oleh penyewa gedung.

 

 

2.

Dalam perjanjian sewa-menyewa gedung dengan jelas dicantumkan tentang penggunaan pesawat telepon dan telex tersebut oleh penyewa gedung tanpa mengubah nama pelanggan telepon dan telex.

 

 

3.

Kuitansi pembayaran telepon dan telex mencantumkan nama pemilik gedung/telepon dan telex qq. nama penyewa gedung.

 

 

 

Contoh: Pencantuman nama dalam hal ini adalah PT. XYZ qq. PT. ABC.

 

 

Untuk keperluan ini agar Saudara menghubungi pihak Perumtel dan meminta agar penerbitan kuitansi pembayaran telepon dan telex nomor tertentu ditulis sebagaimana contoh di atas.

 

Demikian untuk dimaklumi.

 

26 November 1992

DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA
Drs. SUNARIA TADJUDIN