Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-211/PJ.53/1994

 

 

 

 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 6 September 1993 perihal seperti tersebut di atas, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut:

 

 

1.

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU PPN 1984 jo. PP Nomor 28 Tahun 1988 dan Pengumuman Direktur Jenderal Pajak No. PENG-139/PJ.63/1989 tanggal 27 Maret 1989 (angka 3 huruf d dan l), jasa persewaan tanah dan jasa survey udara adalah jasa yang atas penyerahannya terutang PPN.

 

 

2.

Sesuai dengan Surat Perjanjian Penyerahan Sebidang Tanah Hak Pengelolaan sebagaimana terlampir pada surat Saudara, Badan Pengelola Komplek Kemayoran (BPKK) sebagai pemegang hak pengelolaan tanah Komplek Kemayoran melakukan penyerahan jasa persewaan bagian-bagian tanah Komplek Kemayoran kepada pihak penerima hak pengelolaan yang dalam ini adalah PT. XYZ.

 

 

3.

Berdasarkan ketentuan tersebut pada butir 1, maka BPKK adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib memungut PPN yang terutang serta menerbitkan Faktur Pajak.

 

 

 

Besarnya PPN yang terutang adalah sebesar 10% dari nilai penggantian yang diterima.

 

 

4.

PT. XYZ sebagai badan yang bergerak dalam bidang usaha survey udara adalah PKP dan atas penyerahan jasa survey udara kepada pihak manapun terutang PPN berdasarkan Undang-Undang PPN 1984 jo. PP Nomor 28 Tahun 1988 dan Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-139/PJ.63/1989. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka Pajak Masukan atas perolehan jasa persewaan tanah tersebut, sepanjang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen, dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran.

 

 

Demikian untuk dimaklumi.

 

20 Januari 1994

DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA
SUNARIA TADJUDIN