Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-1909/PJ.51/1996

 

 

 

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 17 Juni 1996, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut:

1.

Fasilitas penangguhan pembayaran PPN/PPnBM bagi Pengusaha Kena Pajak yang berstatus PMA/PMDN hanya diberikan untuk impor barang modal tertentu, dan itupun diberikan dalam masa peralihan dari Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang lama ke Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang baru. Sedangkan fasilitas penundaan pembayaran PPN hanya diberikan kepada pengusaha yang berstatus non PKP dan fasilitas ini tidak diberikan lagi pada berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang baru.

2.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka permohonan penangguhan/penundaan pembayaran PPN PT. XYZ untuk perolehan jasa pembangunan proyek perkebunan kelapa sawit dengan sangat menyesal tidak dapat dipertimbangkan, karena tidak terdapat dasar hukum yang mengaturnya.

 

 

Demikian agar Saudara maklum.

 

06 Agustus 1996

DIREKTUR JENDERAL PAJAK
SAROYO ATMOSUDARMO