Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-1550/PJ.51/1992

 

 

 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 15 Juli 1992 perihal permohonan penegasan Surat Keterangan Tidak Memungut PPN dalam bidang usaha pemotongan ayam, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf m angka 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 jo. Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 1985, kegiatan memelihara, menangkap, menyortir, menguliti, memotong dan memerah, atau mengeringkan dan mengawetkan untuk sementara barang-barang peternakan tidak termasuk dalam pengertian menghasilkan Barang Kena Pajak.

2.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 1985 maka barang-barang yang dihasilkan dari kegiatan angka 1 tersebut di atas bukan merupakan Barang Kena Pajak sehingga atas penyerahannya atau pengimporannya tidak terutang PPN.

3.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penyerahan ayam potong/ayam segar oleh PT. XYZ bukanlah merupakan penyerahan Barang Kena Pajak dalam hal ayam potong tersebut:

 

a.

Tidak dikemas dan diberi label.

 

b.

Tidak diolah lebih lanjut sebelum diserahkan, seperti diberi bumbu, dimasak ataupun dikalengkan.

 

 

 

Demikian penegasan ini untuk dapat dimaklumi.

 

2 September 1992

DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA
Drs. SUNARIA TADJUDIN