Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-148/PJ.22/1987

 

 

 

 

 

Sehubungan dengan adanya perjanjian pembentukan Kantor Perwakilan ADB di Jakarta, perlu kami sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan sebagai berikut:

1.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 955/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983, pejabat-pejabat Asian Development Bank (ADB) tidak termasuk sebagai subyek pajak dari Pajak Penghasilan, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia, dan tidak melakukan pekerjaan lain atau kegiatan usaha di Indonesia.

 

 

 

Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 42 tahun 1985, ADB tidak berkewajiban melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984.

2.

Bagi para pejabat perwakilan ADB di Jakarta yang bukan warga negara Indonesia yang memperoleh penghasilan di luar penghasilan dari ADB maka:

 

a.

Apabila pejabat tersebut berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam satu tahun pajak, maka atas penghasilan tersebut terhutang pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984.

 

b.

Apabila pejabat tersebut berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam satu tahun pajak, maka pejabat tersebut sebagai Wajib Pajak dalam negeri diwajibkan menyampaikan SPT Tahunan.

3.

Bagi penduduk Indonesia yang menjadi pegawai perwakilan ADB di Jakarta, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 serta Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1985, maka atas penghasilan yang diperoleh baik dari ADB maupun dari luar ADB dikenakan pajak di Indonesia. Sebagai Subyek Pajak Dalam Negeri, pegawai yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan SPT.

 

 

14 Maret 1987

DIREKTUR PAJAK LANGSUNG,
MANSURY