Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-102/PJ.321/1992

 

 

 

 

Sehubungan dengan surat Kepala PUSLITBANG KIM-LIPI Nomor: XXX tanggal 19 Desember 1991 kepada Saudara yang tembusannya dikirim ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN 1984, atas penyerahan BKP oleh PKP di Daerah Pabean terutang PPN.

2.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf d UU PPN 1984 yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian.

3.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden nomor 56 Tahun 1988, Bendaharawan termasuk Bendaharawan Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II ditetapkan sebagai pemungut dan penyetor PPN dan PPnBM yang terutang untuk dan atas nama PKP Rekanan yang melakukan penyerahan BKP/JKP.

4.

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ.3/1989 tanggal 20 Mei 1989 ditegaskan bahwa atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang lain yang pembayaran penggantiannya melalui dana APBN/APBD dan instansi Pemerintah yang memberikan jasa juga memasukkan pembayaran yang diterima ke dalam mata anggaran instansi Pemerintah yang bersangkutan, PPN yang terutang tidak dipungut.

5.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Bendaharawan Pemda Tingkat I Jawa Tengah tidak perlu memungut PPN atas pembayaran atas penyerahan Gatso Micro Radar oleh Puslitbang KIM-LIPI sepanjang pembayaran tersebut benar-benar dimasukkan Mata Anggaran Penerimaan Puslitbang KIM-LIPI.

6.

Oleh karena dalam Pasal 4 ayat (2) Perjanjian Pemborongan Pekerjaan telah ditentukan bahwa harga borongan sudah termasuk pajak-pajak sedangkan PPN yang terutang tidak dipungut, maka Bendaharawan berkewajiban membayar sejumlah harga borongan tidak termasuk PPN.

 

 

Demikian untuk dimaklumi.

 

12 Mei 1992

DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Drs. MAR'IE MUHAMMAD