Peraturan Presiden Nomor: 63 Tahun 2005

 

 

 

bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan dan peningkatan kinerja Kabinet Indonesia Bersatu, dipandang perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;

1.

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3.

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;

4.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

5.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;

 

 

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005, diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

Departemen Keuangan terdiri dari:

 

a.

Sekretariat Jenderal;

 

b.

Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan;

 

c.

Direktorat Jenderal Pajak;

 

d.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

 

e.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

 

f.

Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara;

 

g.

Inspektorat Jenderal;

 

h.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;

 

i.

Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerja Sama Internasional;

 

j.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

 

k.

Staf Ahli."

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

(1)

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.

 

(2)

Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kebijakan fiskal, anggaran pendapatan dan belanja negara serta perimbangan keuangan.

 

(3)

Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.

 

(4)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bea dan cukai.

 

(5)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Perbendaharaan negara.

 

(6)

Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Piutang negara dan lelang negara.

 

(7)

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.

 

(8)

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan mempunyai tugas membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan sehari-hari di bidang Pasar modal, dan merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan.

 

(9)

Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerja Sama Internasional mempunyai tugas melaksanakan Pengkajian di bidang ekonomi, keuangan, dan fiskal serta melakukan kerja sama internasional.

 

(10)

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan di bidang keuangan.

 

(11)

Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal."

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga, berbunyi sebagai berikut:

 

Departemen Agama, terdiri dari:

 

a.

Sekretariat Jenderal;

 

b.

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;

 

c.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;

 

d.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;

 

e.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;

 

f.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;

 

g.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;

 

h.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;

 

i.

Inspektorat Jenderal;

 

j.

Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan;

 

k.

Staf Ahli."

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga, berbunyi sebagai berikut:

 

(1)

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.

 

(2)

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan Islam.

 

(3)

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Islam.

 

(4)

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Kristen.

 

(5)

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Katolik.

 

(6)

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Hindu.

 

(7)

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Buddha.

 

(8)

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

 

(9)

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.

 

(10)

Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan di bidang keagamaan.

 

(11)

Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Agama mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal."

 

 

 

5.

Bagian Ketujuh, ketentuan Pasal 59 dan ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

"Bagian Ketujuh
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional
 

 

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri dari:

 

a.

Sekretariat Kementerian Negara;

 

b.

Staf Ahli.

 

 

 

 

(1)

Sekretariat Kementerian Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Negara.

 

(2)

Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Kementerian Negara dan Deputi."

 

 

 

6.

Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

(1)

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dalam melaksanakan tugasnya menggunakan unit organisasi dan sumber daya di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

 

(2)

Sekretaris Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus menjadi Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional."

 

 

 

 

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Oktober 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO