Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 4/PMK.08/2019

 

 

 

 

 

a.

bahwa pengaturan mengenai tata cara pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembiayaan Proyek/Kegiatan melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;

b.

bahwa untuk mengoptimalkan pemantauan atas pelaksanaan pembiayaan Proyek/Kegiatan melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, dipandang perlu untuk melakukan perubahan pengaturan mengenai Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;

 

 

 

 

 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1055);

 

 

 

 

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 120/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBIAYAAN PROYEK/KEGIATAN MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1055), diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

 

1.

Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

 

2.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

 

3.

Proyek adalah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga yang pembiayaannya bersumber dari penerbitan SBSN dalam APBN.

 

4.

Pemrakarsa Proyek adalah Kementerian Negara/Lembaga yang menyampaikan usulan Proyek.

 

5.

Kementerian Negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

 

6.

Lembaga adalah organisasi non Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang­-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

 

7.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan digunakan sebagai acuan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.

 

8.

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

 

9.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan pembiayaan dan risiko.

 

10.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disingkat DJPPR adalah unit Eselon I di Kementerian Keuangan yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dan risiko keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

11.

Rencana Penarikan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen yang memuat proyeksi penarikan dana proyek selama masa pelaksanaan proyek yang disusun oleh Pemrakarsa Proyek.

 

12.

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas adalah unsur pelaksana pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada presiden yang bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

13.

Pemantau Proyek SBSN secara langsung di lapangan yang selanjutnya disebut Pemantau Proyek adalah seluruh pihak baik individu maupun institusi yang melakukan pemantauan dan/atau kegiatan kunjungan atas pelaksanaan Proyek di lokasi pelaksanaan Proyek.

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, memuat rekapitulasi realisasi penyerapan dana dan data pendukung berupa:

 

 

a.

perkembangan pencapaian fisik Proyek yang mencakup perbandingan antara rencana penyelesaian pekerjaan Proyek dengan realisasi pelaksanaannya; dan

 

 

b.

permasalahan yang dihadapi serta tindak lanjut yang diperlukan.

 

(2)

Laporan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara:

 

 

a.

Satuan Kerja pelaksana Proyek mengisi form pelaporan yang terdapat pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Proyek SBSN secara bulanan;

 

 

b.

unit eselon I Kementerian Negara/Lembaga Pemrakarsa Proyek mengkonsolidasikan hasil pengisian form pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk keseluruhan Satuan Kerja dan menyampaikannya secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;

 

 

c.

penyampaian form pelaporan sebagaimana dimaksud · pada huruf b dilakukan setiap triwulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya atau pada hari kerja berikutnya, apabila tanggal 10 (sepuluh) merupakan hari libur atau hari yang diliburkan.

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Untuk Proyek yang belum diselesaikan sampai dengan berakhirnya kontrak pada tahun anggaran berjalan, dapat diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan Proyek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran kegiatan yang dibiayai melalui penerbitan SBSN.

 

(2)

Laporan pelaksanaan pekerjaan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara:

 

 

a.

Satuan Kerja pelaksana Proyek mengisi form pelaporan yang terdapat pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Proyek SBSN secara bulanan;

 

 

b.

unit eselon I Kementerian Negara/Lembaga Pemrakarsa Proyek mengkonsolidasikan hasil pengisian form pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk keseluruhan Satuan Kerja dan menyampaikannya secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa penyelesaian pekerjaan Proyek.

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

DJPPR menyusun hasil evaluasi realisasi penyerapan dana Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

 

(2)

Penyusunan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan dokumen sumber paling sedikit berupa laporan pelaksanaan pekerjaan Proyek yang disampaikan oleh satuan kerja pelaksana Proyek pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Proyek SBSN.

 

 

 

 

 

5.

Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 11A, Pasal 11B dan Pasal 11C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan evaluasi realisasi penyerapan dana Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan penyusunan rekomendasi terhadap hasil pemantauan proyek SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempertimbangkan aspek:

 

a.

perbandingan antara rencana penarikan dengan realisasi penyerapan dana;

 

b.

perbandingan antara saldo rekening khusus SBSN dengan rencana penarikan dana;

 

c.

hasil pemantauan atas alokasi pagu anggaran dan perubahannya;

 

d.

hasil pemantauan atas rincian Proyek dan perubahannya;

 

e.

pemenuhan persetujuan dan komposisi pembiayaan tahunan Proyek yang bersifat kontrak tahun jamak;

 

f.

hasil pemantauan atas pelaksanaan penyelesaian pekerjaan Proyek; dan

 

g.

hasil identifikasi atas status proyek yang telah selesai dilaksanakan.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal Proyek memiliki kriteria rendah untuk realisasi penyerapan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau berpotensi tidak selesai, dapat dilakukan pemantauan Proyek SBSN secara langsung di lapangan (on site visit).

 

(2)

Dalam rangka pemantauan Proyek SBSN secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemantau Proyek wajib menyusun kertas kerja pemantauan proyek yang memuat paling sedikit:

 

 

a.

identifikasi permasalahan;

 

 

b.

saran dan rekomendasi pemecahan masalah; dan/atau

 

 

c.

rencana tindak lanjut oleh Kementerian Negara/Lembaga.

 

(3)

Kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja pelaksana Proyek dan pejabat atau pegawai yang ditugaskan melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemantauan Proyek SBSN secara langsung di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11B dilakukan dengan ketentuan:

 

 

a.

Pemantau Proyek tidak diperkenankan memberikan arahan yang menyebabkan perubahan keluaran (output), desain konstruksi, dan/atau desain pekerjaan Proyek.

 

 

b.

Kementerian Negara/Lembaga dan penyedia jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek dilarang memberikan kepada Pemantau Proyek berupa uang, barang dan/atau jasa atau bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang­-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.

 

 

c.

Pemantau Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11B ayat (2) dilarang meminta dan menerima segala pemberian dari Kementerian Negara/Lembaga dan penyedia Jasa terkait dengan pelaksanaan pemantauan Proyek baik yang berupa uang, barang dan/atau Jasa atau bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.

 

(2)

Dalam rangka pemantauan Proyek SBSN secara langsung di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Negara/Lembaga pelaksana Proyek berkewajiban untuk menyusun dan menatausahakan buku catatan (log book) yang memuat data kunjungan Pemantau Proyek paling sedikit:

 

 

a.

tanggal pemantauan Proyek;

 

 

b.

nama dan instansi Pemantau Proyek;

 

 

c.

keperluan dilakukannya pemantauan Proyek; dan

 

 

d.

hasil tindak lanjut yang disarankan.

 

(3)

Pemantau Proyek diwajibkan untuk mengisi buku catatan (log book) yang telah disediakan oleh Kementerian Negara/Lembaga pelaksana Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 

 

 

 

 

6.

Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Kementerian Negara/Lembaga Pemrakarsa Proyek wajib membuat penanda aset SBSN dengan mencantumkan informasi sumber dana SBSN pada papan nama Proyek pada saat pelaksanaan pembangunan Proyek dan prasasti peresmian Proyek.

 

 

 

 

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Januari 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

 

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 50