Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 224/PMK.05/2016

Perubahan dan Kondisi Terakhir Tidak Berlaku karena Diganti/Dicabut

Gunakan versi desktop untuk pengalaman lengkap

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 224/PMK.05/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 219/PMK.05/2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang
a.	bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat telah ditetapkan kebijakan akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat;
b.	bahwa berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan penerapan akuntansi berbasis akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, perlu untuk mengubah beberapa ketentuan mengenai kebijakan akuntansi pada Pemerintah Pusat;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Mengingat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1623).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 219/PMK.05/2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT.

Pasal I
Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
(1)	Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat terdiri atas:
	a.	Pendahuluan Kebijakan Akuntansi;
	b.	Kebijakan Pelaporan Keuangan;
	c.	Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;
	d.	Kebijakan Akuntansi Investasi;
	e.	Kebijakan Akuntansi Piutang;
	f.	Kebijakan Akuntansi Persediaan;
	g.	Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;
	h.	Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;
	i.	Kebijakan Akuntansi Kewajiban/Utang;
	j.	Kebijakan Akuntansi Ekuitas;
	k.	Kebijakan Akuntansi Pendapatan;
	l.	Kebijakan Akuntansi Beban, Belanja, dan Transfer;
	m.	Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
	n.	Kebijakan Akuntansi SiLPA/ SiKPA/ SAL; dan
	o.	Kebijakan Akuntansi Transitoris.
(2)	Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2144

Menemukan kesalahan ketik? Klik di sini agar kami dapat memperbaikinya.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 224/PMK.05/2016

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal I

Pasal II