Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 221/PMK.05/2008

 

 

a.

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.05/2008, telah diatur tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

b.

bahwa Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Surat Nomor 26/M.KUKM.1/IX/2008 tanggal 11 September 2008 dan Nomor 29/M.KUKM.1/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 perihal Usulan Tarif Layanan Program Penyaluran Dana Bergulir, telah mengajukan usulan perubahan terhadap, tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.05/2008;

c.

bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai Usulan Tarif dan Remunerasi Instansi Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.05/2008 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

 

 

1.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.05/2008 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/PMK.05/2008 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH PADA KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

 

Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.05/2008 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

 

 

Catatan: untuk dasar perhitungan bunga kepada LKB/LKBB, digunakan tingkat suku bunga SBI 3 bulan

Keterangan:

a.

Program Khusus

 

Program pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam (KSP/USP)-Koperasi Primer adalah program khusus dari dana APBN berupa pemberian pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam (KSP/USP)-Koperasi Primer yang disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKB/LKBB) sebagai executing untuk kegiatan usahanya dengan menggunakan pola konvensional (sistem bunga).

 

Program pembiayaan kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Usaha Jasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS)-Koperasi Primer adalah program khusus dari dana APBN berupa pemberian pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada KJKS/UJKS-Koperasi Primer yang disalurkan melalui LKB/LKBB sebagai executing untuk kegiatan usahanya dengan menggunakan pola syariah (sistem nisbah).

b.

Program A.1.

 

1.

Program pembiayaan kepada KSP/USP-Koperasi Primer adalah program pemberian pinjaman dari LPDB-KUMKM kepada KSP/USP-Koperasi primer untuk pemberian pinjaman kepada Usaha Mikro dan Kecil anggotanya yang belum memenuhi kriteria kelayakan perbankan umum (belum bankable) dengan menggunakan pola konvensional (sistem bunga).

 

2.

Program pembiayaan kepada KSP/USP-Koperasi Primer adalah program pemberian pinjaman dari LPDB-KUMKM kepada KSP/USP-Koperasi Primer untuk pemberian pinjaman kepada Usaha Mikro dan Kecil anggotanya yang belum memenuhi kriteria kelayakan perbankan umum (belum bankable) dengan menggunakan pola konvensional (sistem bunga), yang disalurkan melalui LKB/LKBB sebagai channeling.

c.

Program A.2.

 

Program pembiayaan kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Usaha Jasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS) adalah program pemberian pinjaman dari LPDB-KUMKM kepada (Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Usaha Jasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS) untuk pemberian pinjaman kepada Usaha Mikro dan Kecil anggotanya yang belum memenuhi kriteria kelayakan perbankan umum (belum bankable) dengan menggunakan pola syariah.

d.

Program B

 

Program pembiayaan pada KUKM melalui lembaga modal ventura adalah pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari LPDB-KUMKM kepada KUKM yang disalurkan melalui lembaga modal ventura atau LMV sebagai eksekuting.

e.

Program C

 

Program pembiayaan pada KUKM melalui perusahaan pembiayaan (sewa guna usaha/leasing dan anjak piutang atau factoring) adalah pembiayaan modal kerja (factoring/anjak piutang) dan/atau investasi (sewa guna usaha/leasing) dari LPDB-KUMKM kepada KUKM yang disalurkan melalui perusahaan pembiayaan sebagai eksekuting.

f.

Program D

 

Program pembiayaan kepada KUKM adalah program pemberian kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari LPDB KUMKM kepada KUKM yang disalurkan melalui LKB dengan pola syariah.

g.

Program E

 

Program pembiayaan pada KUKM strategi melalui LKB/LKBB adalah program pembiayaan atau pinjaman yang diberikan kepada KUKM yang mempunyai potensi penyerapan tenaga kerja dan/atau komoditi unggulan dan/atau terkait dengan ekspor melalui LKB/LKBB sebagai channelling.

h.

Program F

 

Program pembiayaan pada KUKM yang sumber dananya berasal dari hibah terikat adalah program pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada KUKM yang persyaratannya ditetapkan oleh pemberi hibah terikat, sedangkan penyalurannya bekerja sama dengan LKB/LKBB.

i.

Program G

 

Program pembiayaan kepada Koperasi Primer (Non Simpan Pinjam) adalah program pembiayaan dari LPDB KUMKM kepada Koperasi Primer (Non Simpan Pinjam) untuk kegiatan usahanya dengan pola konvensional dan pola syariah.

j.

Strata 1

 

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang menerima pinjaman dana bergulir, melalui KSP/USP Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Usaha Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

k.

Strata 2

 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) yang menerima program pembiayaan melalui Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

l.

Strata 3

 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) yang sudah bisa mengakses permodalan melalui mekanisme pasar (bagi KSP/USP-Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi walaupun sudah bankable tetapi masih dapat diberikan pembiayaan dari LPDB-KUMKM).

 

 

Peraturan Menteri Keuangan ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Desember 2008
MENTERI KEUANGAN,
SRI MULYANI INDRAWATI