a.

bahwa untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau, diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau;

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);

3.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

 

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAU.

 

 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.

Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

2.

Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai bagi pengusaha pabrik dan importir hasil tembakau yang selanjutnya disingkat NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik dan importir hasil tembakau.

3.

Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.

4.

Pabrik hasil tembakau yang selanjutnya disebut pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan dan/atau untuk mengemas barang kena cukai berupa hasil tembakau dalam kemasan untuk penjualan eceran.

5.

Pengusaha pabrik hasil tembakau yang selanjutnya disebut pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik barang kena cukai berupa hasil tembakau.

6.

Tempat usaha importir hasil tembakau yang selanjutnya disebut tempat usaha importir adalah tempat, bangunan, halaman; dan/atau lapangan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha dan/atau untuk menimbun barang kena cukai berupa hasil tembakau asal impor yang sudah dilunasi cukainya.

7.

Importir hasil tembakau yang selanjutnya disebut importir adalah orang yang memasukkan barang kena cukai berupa hasil tembakau ke dalam daerah pabean.

8.

Kantor Direktorat jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

9.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

10.

Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Cukai.

 

 

(1)

Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik atau importir, wajib memiliki NPPBKC.

(2)

Dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki NPPBKC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

 

a.

Orang yang membuat tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila:

 

 

1.

dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau; dan/atau

 

 

2.

pada pengemas atau tembakau irisnya tidak dibubuhi atau dilekati atau dicantumkan cap, merek dagang, etiket, atau yang sejenis dengan itu; atau

 

b.

Orang yang mengimpor barang kena cukai berupa hasil tembakau yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Undang-Undang Cukai.

 

 

 

 

(1)

Sebelum mengajukan permohonan memiliki NPPBKC, pengusaha pabrik atau importir terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor yang mengawasi untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.

(2)

Permohonan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha, paling sedikit harus dilampiri dengan:

 

a.

salinan/fotokopi izin usaha industri atau tanda daftar industri;

 

b.

gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha;

 

c.

salinan/fotokopi IMB; dan

 

d.

salinan/fotokopi izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan Undang-Undang mengenai gangguan.

(3)

Lokasi, bangunan, atau tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

 

a.

Untuk pabrik:

 

 

1.

tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan izin;

 

 

2.

tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal;

 

 

3.

berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum; dan

 

 

4.

memiliki luas bangunan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi.

 

b.

Untuk tempat usaha importir yang berfungsi sebagai tempat penimbunan hasil tembakau:

 

 

1.

tidak menggunakan tempat penimbunan hasil tembakau yang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian tempat usaha importir yang dimintakan izin;

 

 

2.

tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal; dan

 

 

3.

berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum.

(4)

Atas permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksa kebenaran:

 

a.

data pemohon sebagai penanggung jawab; dan

 

b.

data dalam lampiran permohonan.

(5)

Atas wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan Berita Acara Wawancara oleh pejabat bea dan cukai.

(6)

Setelah dilakukan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pejabat bea dan cukai melakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.

(7)

Atas hasil pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pejabat bea dan cukai membuat Berita Acara Pemeriksaan yang disertai gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan diterima.

(8)

Berita Acara Pemeriksaan dan gambar denah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memuat secara rinci:

 

a.

persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari pabrik atau tempat usaha importir;

 

b.

batas-batas pabrik atau tempat usaha importir; dan

 

c.

luas pabrik atau tempat usaha importir.

(9)

Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh NPPBKC dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Berita Acara Pemeriksaan.

 

 

Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengusaha pabrik atau importir harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan u.p. kepala kantor yang mengawasi sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

 

(1)

Pengusaha pabrik yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memiliki:

 

a.

Izin Mendirikan. Bangunan (IMB) sebagai pabrik dari pemerintah daerah setempat;

 

b.

Izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan Undang-Undang mengenai gangguan;

 

c.

Izin usaha industri atau tanda daftar industri dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian;

 

d.

Izin usaha perdagangan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;

 

e.

Izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang tenaga kerja;

 

f.

Nomor Pokok Wajib Pajak;

 

g.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila pemohon merupakan orang pribadi;

 

h.

Kartu tanda pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi; dan

 

i.

Akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan badan hukum.

(2)

Importir yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memiliki:

 

a.

Izin sebagai importir dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/atau perdagangan;

 

b.

Nomor Pokok Wajib Pajak;

 

c.

Akta pendirian usaha;

 

d.

Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); dan

 

e.

Surat penunjukan sebagai agen penjualan dari produsen hasil tembakau yang diimpor.

(3)

Dalam hal pengusaha pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemilik bangunan, selain harus memiliki IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a juga harus disertai dengan surat perjanjian sewa-menyewa yang disahkan notaris untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.

 

 

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilampiri dengan:

a.

Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7);

b.

Salinan atau fotokopi surat atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan

c.

Surat pernyataan bermeterai cukup bahwa pemohon tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan dalam hal nama pabrik atau importir yang bersangkutan memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik atau importir lain yang telah mendapatkan NPPBKC.

 

 

(1)

Kepala kantor atas nama Menteri Keuangan mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

(2)

Dalam hal permohonan dikabulkan, kepala kantor atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian NPPBKC sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.

(3)

Dalam hal permohonan ditolak, kepala kantor atas nama Menteri Keuangan memberikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

(4)

Keputusan pemberian NPPBKC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemohon.

 

 

Dalam hal nama pabrik atau importir yang diajukan memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik atau importir lain yang telah mendapatkan NPPBKC, permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditolak.

 

NPPBKC untuk pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau berlaku selama masih menjalankan usaha.

 

Pengusaha pabrik atau importir yang mendapatkan NPPBKC harus memasang papan nama yang memuat paling sedikit nama perusahaan, alamat, dan NPPBKC dengan ukuran lebar paling kecil 60 cm dan panjang paling kecil 120 cm.

 

Dalam rangka penyusunan database Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pengusaha pabrik atau importir yang mendapatkan NPPBKC harus mengisi formulir isian registrasi cukai.

 

 

(1)

NPPBKC dapat dibekukan dalam hal:

 

a.

Adanya bukti permulaan yang cukup bahwa pemegang NPPBKC melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai;

 

b.

Adanya bukti yang cukup sehingga persyaratan NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Cukai serta Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan ini tidak lagi dipenuhi, termasuk memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik atau importir lain yang telah mendapatkan NPPBKC; atau

 

c.

Pemegang NPPBKC berada dalam pengawasan kurator sehubungan dengan utangnya.

(2)

Bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa keterangan dan/atau data yang didapat dari paling sedikit dua unsur, dari:

 

a.

Laporan Kejadian;

 

b.

Berita Acara Wawancara;

 

c.

Laporan hasil penyelidikan;

 

d.

Keterangan saksi atau ahli; atau

 

e.

Barang bukti.

(3)

Bukti yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:

 

a.

Surat Bukti Penindakan yang dibuat oleh pejabat bea dan cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, atau

 

b.

Bukti temuan berupa persyaratan administrasi yang tidak dipenuhi lagi.

 

 

 

Terhadap pembekuan NPPBKC berlaku ketentuan sebagai berikut:

a.

dalam hal adanya bukti permulaan yang cukup bahwa pemegang NPPBKC melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, NPPBKC dibekukan sampai dengan adanya putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran pidana di bidang cukai atau paling lama 60 (enam puluh) hari sejak pembekuan apabila tidak ditemukan adanya pelanggaran pidana di bidang cukai;

b.

dalam hal adanya bukti yang cukup sehingga persyaratan NPPBKC tidak lagi dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, NPPBKC dibekukan paling lama 1 (satu) tahun sejak pembekuan atau sampai dengan dipenuhi kembali persyaratan NPPBKC dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun; atau

c.

dalam hal pemegang NPPBKC berada dalam pengawasan kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, NPPBKC dibekukan sampai dengan adanya putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap sehubungan dengan kepailitan.

 

 

Dalam hal NPPBKC dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), pengusaha pabrik atau importir dilarang menjalankan kegiatan usaha di bidang cukai sampai dengan diterbitkan keputusan pemberlakuan kembali terhadap NPPBKC yang dibekukan, tanpa mengurangi kewajiban yang harus diselesaikan kepada negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Cukai.

 

(1)

Pembekuan NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan pembekuan NPPBKC oleh kepala kantor atas nama Menteri Keuangan sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.

(2)

Keputusan pembekuan NPPBKC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemegang NPPBKC.

 

 

(1)

Keputusan pembekuan NPPBKC ditindaklanjuti dengan keputusan pemberlakuan kembali NPPBKC dalam hal:

 

a.

Tidak cukup bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan atau adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran pidana di bidang cukai, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah;

 

b.

Persyaratan untuk memiliki NPPBKC telah dipenuhi kembali; atau

 

c.

Adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pailit.

(2)

Dalam hal putusan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c menyatakan bahwa pemegang NPPBKC bersalah atau pailit, maka keputusan pembekuan NPPBKC ditindaklanjuti dengan keputusan pencabutan NPPBKC.

(3)

Keputusan pemberlakuan kembali NPPBKC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c tidak mengurangi kewenangan pejabat bea dan cukai untuk mencabut NPPBKC sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Cukai.

(4)

Keputusan pemberlakuan kembali NPPBKC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala kantor atas nama Menteri Keuangan sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.

(5)

Keputusan pemberlakuan kembali NPPBKC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemegang NPPBKC.

 

 

 

(1)

NPPBKC dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali untuk pemenuhan hak-hak keuangan negara, dalam hal:

 

a.

Atas permohonan pemegang NPPBKC;

 

b.

Pemegang NPPBKC tidak menjalankan kegiatan di bidang Cukai selama 1 (satu) tahun;

 

c.

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a Undang-Undang Cukai serta Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan ini tidak lagi dipenuhi;

 

d.

Pemegang NPPBKC tidak lagi secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia;

 

e.

Pemegang NPPBKC dinyatakan pailit;

 

f.

Tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Cukai;

 

g.

Pemegang NPPBKC dipidana berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar ketentuan Undang-Undang Cukai;

 

h.

Pemegang NPPBKC melanggar ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Cukai; atau

 

i.

NPPBKC dipindahtangankan, dikuasakan, dan/atau dikerjasamakan dengan orang lain/pihak lain tanpa persetujuan Menteri Keuangan.

(2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku dalam hal:

 

a.

Pemegang NPPBKC melakukan renovasi; atau

 

b.

Pemegang NPPBKC mengalami bencana alam atau keadaan lain yang berada di luar kemampuan pemegang NPPBKC.

(3)

Pemegang NPPBKC wajib melaporkan kepada kepala kantor paling lama:

 

a.

7 (tujuh) hari, sebelum kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan; atau

 

b.

14 (empat belas) hari, terhitung sejak peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(4)

Jika pemegang NPPBKC tidak memenuhi kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka NPPBKC dicabut berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

 

 

(1)

Pencabutan NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan oleh kepala kantor atas nama Menteri Keuangan dengan menerbitkan keputusan pencabutan NPPBKC sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.

(2)

Keputusan pencabutan NPPBKC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemegang NPPBKC.

 

 

(1)

Atas pencabutan NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:

 

a.

terhadap hasil tembakau yang belum dilunasi cukainya yang masih berada dalam pabrik, harus dilunasi cukainya dan dikeluarkan dari pabrik dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat keputusan pencabutan NPPBKC; atau

 

b.

terhadap hasil tembakau yang masih berada dalam tempat usaha importir, dapat dipindahkan ke peredaran bebas atau tetap disimpan di tempat usaha yang bersangkutan.

(2)

Untuk mendapatkan kepastian terhadap jumlah hasil tembakau yang belum dilunasi cukainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala kantor melakukan pencacahan terhadap hasil tembakau yang masih berada dalam pabrik.

(3)

Pencacahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pemeriksaan terhadap seluruh hasil tembakau dan/atau pita cukai yang masih berada di pabrik yang dilakukan setelah NPPBKC dicabut.

(4)

Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dipenuhi, hasil tembakau dimusnahkan oleh pengusaha pabrik di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai atau dalam keadaan tertentu dimusnahkan oleh pejabat bea dan cukai atas biaya pengusaha pabrik.

(5)

Dalam hal pengusaha pabrik dinyatakan pailit, biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada kurator.

(6)

Pencacahan dilakukan juga terhadap pita cukai yang masih tersisa di pabrik atau tempat usaha importir.

(7)

Terhadap pita cukai milik pengusaha pabrik atau importir yang NPPBKC miliknya telah dicabut diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

 

 

 

(1)

Pengusaha pabrik atau importir yang akan melakukan perubahan NPPBKC harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan u.p. kepala kantor yang mengawasi dengan ketentuan sebagai berikut:

 

a.

Untuk perubahan nama perusahaan, permohonan harus dilampiri dengan:

 

 

1.

Salinan/fotokopi akta notaris;

 

 

2.

Salinan/fotokopi persetujuan akta perubahan anggaran dasar perusahaan dari instansi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang hukum, khusus bagi pengusaha yang berstatus badan hukum;

 

 

3.

Salinan/fotokopi perubahan izin usaha industri atau tanda daftar industri dari instansi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perindustrian;

 

 

4.

Salinan/fotokopi perubahan izin usaha perdagangan dari instansi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan; dan

 

 

5.

Salinan/fotokopi perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak;

 

b.

Untuk perubahan kepemilikan perusahaan, permohonan harus dilampiri dengan:

 

 

1.

Salinan/fotokopi akta notaris;

 

 

2.

Salinan/fotokopi persetujuan akta perubahan anggaran dasar perusahaan dari instansi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang hukum, khusus bagi pengusaha yang berstatus badan hukum;

 

 

3.

Salinan/fotokopi perubahan izin usaha industri dari instansi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perindustrian;

 

 

4.

Salinan/fotokopi perubahan izin usaha perdagangan dari instansi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan; dan

 

 

5.

Salinan/fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

 

c.

Untuk perubahan lokasi, bangunan, atau tempat usaha, permohonan harus dilampiri dengan:

 

 

1.

Salinan/fotokopi IMB dari pemerintah daerah setempat;

 

 

2.

Salinan/fotokopi izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan Undang-Undang mengenai gangguan;

 

 

3.

Salinan/fotokopi perubahan izin usaha industri dari instansi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perindustrian;

 

 

4.

Salinan/fotokopi perubahan izin usaha perdagangan dari instansi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan; dan

 

 

5.

Salinan/fotokopi perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak;

 

d.

Untuk perubahan jenis hasil tembakau, permohonan harus dilampiri dengan:

 

 

1.

Salinan/fotokopi perubahan izin usaha industri dari instansi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perindustrian; dan

 

 

2.

Salinan/fotokopi perubahan izin usaha perdagangan dari instansi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan.

(2)

Terhadap perubahan lokasi, bangunan, atau tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan perubahan jenis hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan pemeriksaan lokasi pabrik atau tempat usaha importir.

(3)

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap, kepala kantor atas nama Menteri Keuangan mengeluarkan keputusan perubahan NPPBKC, sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini.

(4)

Dalam hal permohonan ditolak, kepala kantor atas nama Menteri Keuangan memberikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

(5)

Keputusan perubahan NPPBKC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pemohon.

 

 

Pengusaha pabrik yang telah memiliki NPPBKC untuk memproduksi hasil tembakau dengan jenis sigaret yang dibuat dengan mesin, tidak diperbolehkan memproduksi sigaret yang dibuat dengan tangan menggunakan filter.

 

Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Lampiran V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Lampiran VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

 

 

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, terhadap permohonan untuk mendapatkan NPPBKC yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini dan belum mendapatkan keputusan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 75/KMK.04/2006 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau.

 

 

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.04/2006 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 9 Desember 2008.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Desember 2008
MENTERI KEUANGAN,

ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI