Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.02/2005

 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005, dianggarkan subsidi listrik yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat;

b.

bahwa untuk memperlancar penyaluran subsidi listrik, diperlukan tata cara penghitungan dan pembayarannya;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2005;

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4549);

4.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

5.

Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2003 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara;

6.

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;

7.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2004;

8.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;

9.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.06/2005 tentang Pengelolaan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;

10.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar;

11.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1116/K/36.MEM/2003 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara;

 

 

Surat Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3530/43/600.3/2005 Tanggal 31 Oktober 2005 tentang Formula Perhitungan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik PT. PLN (Persero) dan Target Susut Jaringan;

 

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN SUBSIDI LISTRIK TAHUN ANGGARAN 2005.

 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.

Golongan tarif adalah golongan tarif sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden yang mengatur mengenai Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara.

2.

Biaya Pokok Penyediaan (BPP) adalah biaya penyediaan tenaga Listrik oleh PT. PLN (Persero) untuk melaksanakan kegiatan operasi di pembangkitan, penyaluran (transmisi), dan pendistribusian tenaga listrik ke pelanggan dibagi dengan total kwh jual.

3.

Volume penjualan adalah hasil penjualan tenaga listrik (kwh) dari masing-masing golongan tarif.

 

(1)

Subsidi listrik diberikan kepada pelanggan dengan golongan tarif yang harga jual tenaga listrik rata-ratanya lebih rendah dari BPP tenaga listrik pada tegangan di golongan tarif tersebut.

(2)

Pemberian subsidi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui PT. PLN (Persero).

 

 

Besarnya subsidi listrik dihitung dari selisih negatif antara harga jual tenaga listrik rata-rata (Rp/kwh) dari masing-masing golongan tarif dikurangi BPP (Rp/kwh) pada tegangan di masing-masing golongan tarif tersebut dikalikan volume penjualan (kwh) untuk setiap golongan tarif.

 

BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dihitung dengan rumus:

1.

BPP untuk Tegangan Tinggi (TT):

2.

BPP untuk Tegangan Menengah (TM):

3

BPP untuk Tegangan Rendah (TR):

 

Keterangan:

 

 

 

Komponen BPP meliputi:

a.

Pembelian tenaga listrik termasuk sewa pembangkit.

b.

Biaya bahan bakar yang terdiri dari:

 

i.

Bahan Bakar Minyak

 

ii.

Gas Alam

 

iii.

Panas Bumi

 

iv.

Batubara

 

v.

Minyak Pelumas

 

vi.

Biaya Retribusi Air Permukaan

c.

Biaya pemeliharaan yang terdiri dari:

 

i.

Material

 

ii.

Jasa Borongan

d.

Biaya Kepegawaian.

e.

Biaya Administrasi.

f.

Penyusutan atas Aktiva Tetap Operasional.

g.

Biaya Pinjaman yang di gunakan untuk penyediaan tenaga listrik.

 

 

Komponen BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tidak termasuk:

a.

Biaya-biaya penyediaan tenaga listrik untuk daerah-daerah yang tidak mengenakan Tarif Dasar Listrik (TDL).

b.

Beban usaha pada unit penunjang yaitu jasa teknik, jasa engineering, jasa bengkel serta jasa pendidikan dan latihan.

 

 

(1)

Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan menerbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atas belanja subsidi listrik yang besarnya mengacu pada jumlah pagu subsidi listrik yang tersedia dalam APBN Tahun Anggaran 2005 atau APBN-P Tahun Anggaran 2005.

(2)

DIPA atas belanja subsidi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan dan selanjutnya disampaikan untuk mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan.

(3)

DIPA yang telah mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar pelaksanaan pembayaran subsidi listrik.

(4)

Dalam hal pagu DIPA atas belanja subsidi listrik dalam satu tahun anggaran tidak mencukupi dari yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2005 atau APBN-P Tahun Anggaran 2005, DIPA atas belanja subsidi listrik tersebut dapat direvisi setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

(5)

Dalam hal terjadi perubahan besaran subsidi listrik dalam APBN-P Tahun Anggaran 2005 dan sebelum terbit pengesahan Revisi DIPA atas perubahan tersebut, pembayaran subsidi listrik tetap dapat dilaksanakan sepanjang masih tersedia dana dalam DIPA yang belum direvisi.

 

 

Berdasarkan DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk:

a.

Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;

b.

Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).

 

 

(1)

Direksi PT PLN (Persero) mengajukan permintaan pembayaran subsidi listrik yang disampaikan secara tertulis kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan secara bulanan.

(2)

Permintaan pembayaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan data, sekurang-kurangnya terdiri dari:

 

a.

Data realisasi penjualan tenaga listrik yang memuat antara lain data realisasi penjualan per golongan tarif untuk periode yang ditagihkan;

 

b.

Data perhitungan BPP sementara yang memuat antara lain data BPP sementara per tegangan untuk periode yang ditagihkan sebagaimana yang digunakan dalam penetapan jumlah subsidi listrik dalam APBN Tahun Anggaran 2005 atau APBN-P Tahun Anggaran 2005;

 

c.

Perhitungan jumlah subsidi berdasarkan data realisasi dan estimasi sebagaimana dimaksud pada butir a dan b.

(3)

Data sebagaimana dimaksud pada ayat {2) tidak diperlukan untuk permintaan pembayaran subsidi pada bulan Desember dan/atau bulan November.

(4)

Kebenaran data dan kelengkapan dokumen pendukung data sebagaimana tersebut pada ayat (2) merupakan tanggung jawab PT. PLN (Persero) yang dinyatakan dalam surat permintaan subsidi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5)

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh PT. PLN (Persero) apabila diminta oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum dalam rangka verifikasi subsidi listrik.

 

 

(1)

Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum dapat membentuk tim untuk melakukan verifikasi atas permintaan PT. PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam rangka pembayaran subsidi listrik.

(2)

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara berdasarkan DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(3)

Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka pelaksanaan pembayaran subsidi listrik.

 

 

(1)

Pembayaran subsidi listrik kepada PT. PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan secara bulanan.

(2)

Jumlah subsidi listrik secara bulanan yang dapat dibayarkan adalah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari hasil perhitungan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

(3)

Jumlah subsidi listrik bulan Desember danjatau bulan Nopember yang dapat dibayarkan kepada PT. PLN (Persero) di bulan Desember adalah rata-rata dari jumlah subsidi bulanan yang telah dibayarkan pada tahun anggaran berjalan.

 

 

(1)

Untuk usulan koreksi terhadap jumlah subsidi listrik yang telah dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, PT PLN (Persero) wajib menyampaikan surat pemberitahuan perhitungan koreksi yang dilengkapi dengan perhitungan realisasi subsidi.

(2)

Surat pemberitahuan perhitungan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan laporan tertulis mengenai realisasi penjualan tenaga listrik per golongan tarif dan realisasi BPP per tegangan untuk pelanggan semua golongan tarif yang disubsidi dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum secara triwulanan.

(3)

Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum dapat membentuk tim untuk melakukan verifikasi terhadap realisasi penjualan tenaga listrik per golongan tarif dan realisasi BPP per tegangan untuk pelanggan semua golongan tarif yang disubsidi.

(4)

Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai dasar koreksi pembayaran subsidi listrik.

(5)

Koreksi pembayaran subsidi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.

(6)

Pembayaran subsidi listrik berdasarkan perhitungan subsidi listrik yang telah dikoreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan pembayaran 100% (seratus persen).

(7)

Koreksi pembayaran subsidi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diperhitungkan pada pembayaran subsidi listrik berikutnya.

(8)

Pembayaran koreksi subsidi listrik yang diperhitungkan dengan pembayaran subsidi listrik berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan dengan mekanisme pembayaran subsidi listrik sebagaimana diatur dalam Pasal 11.

 

 

(1)

Pemba.yaran subsidi listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (6), bersifat sementara.

(2)

Pembayaran final subsidi listrik dilakukan setelah dilakukan audit atas ketaatan penggunaan subsidi listrik oleh auditor yang akan ditunjuk oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan.

(3)

Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah instansi yang berwenang melakukan audit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(4)

Pembayaran final subsidi listrik untuk satu tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling tinggi sejumlah subsidi listrik yang dianggarkan da!am APBN Tahun Anggaran 2005 atau APBN-P Tahun Anggaran 2005.

 

 

(1)

Perkiraan realisasi subsidi listrik didasarkan pada jumlah subsidi listrik yang dianggarkan dalam APBN Tahun Anggaran 2005 atau APBN-P Tahun Anggaran 2005.

(2)

Pada akhir tahun anggaran, sisa subsidi listrik antara jumlah subsidi yang dianggarkan APBN Tahun Anggaran 2005 atau APBN-P Tahun Anggaran 2005 dengan jumlah subsidi listrik yang telah dibayar, akan ditempatkan ke dalam Rekening Sementara (escrow account).

(3)

Untuk penempatan sisa subsidi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direksi PT. PLN (Persero) wajib mengajukan surat permintaan tertulis kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan dan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

(4)

Penempatan sisa subsidi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mekanisme pembayaran subsidi listrik sebagaimana diatur dalam Pasal 10.

(5)

Pencairan dana dalam Rekening Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan setelah menerima hasil audit dan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

(6)

Mekanisme pengajuan dan pencairan sisa anggaran subsidi listrik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

 

(1)

Dalam hal penempatan dalam Rekening Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, maka jumlah sisa subsidi listrik pada tahun anggaran berjalan akan diusulkan untuk dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya.

(2)

Pengajuan usulan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan.

(3)

Pencairan dana sisa subsidi listrik pada tahun berikutnya dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan setelah menerima hasil audit dan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

(4)

Mekanisme pengajuan dan pencairan sisa anggaran subsidi listrik tahun anggaran berikutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

 

Apabila terdapat selisih lebih pembayaran subsidi listrik antara yang telah dibayar kepada PT PLN (Persero) dengan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), PT PLN (Persero) harus segera menyetorkan kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak paling lambat 30 (tiga puluh). hari sejak diterbitkannya surat permintaan pencairan sisa dana subsidi listrik pada Rekening Semen tara oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

 

Pembayaran sementara subsidi listrik yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2005 yang belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, dilakukan koreksi/penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini.

 

Apabila dalam Tahun Anggaran 2006 masih dianggarkan subsidi listrik, Peraturan Menteri Keuangan ini masih berlaku sebagai acuan dalam pembayaran subsidi listrik Tahun Anggaran 2006 sampai dengan ditetapkannya pengganti Peraturan Menteri Keuangan ini.

 

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 431/KMK.06/2002 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Subsidi Listrik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak 1 Januari 2005.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 November 2005

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

JUSUF ANWAR