Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 66 Tahun 2016

 

 

 

 

a.

bahwa rumah sakit merupakan tempat kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit;

b.

bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengendalian risiko yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit perlu diselenggarakan keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit agar terciptanya kondisi rumah sakit yang sehat, aman, selamat, dan nyaman;

c.

bahwa ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1087/MENKES/SK/VIII/2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan hukum;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3992);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

11.

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

12.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun;

13.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 413);

14.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);

15.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1197);

 

 

 

 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Keselamatan Kerja adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya kecelakaan, kerusakan dan segala bentuk kerugian baik terhadap manusia, maupun yang berhubungan dengan peralatan, obyek kerja, tempat bekerja, dan lingkungan kerja, secara langsung dan tidak langsung.

2.

Kesehatan Kerja adalah upaya peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jabatan, pencegahan penyimpangan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, perlindungan pekerja dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan, penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang mengadaptasi antara pekerjaan dengan manusia dan manusia dengan jabatannya.

3.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat K3RS adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan bagi sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit melalui upaya pencegahan kecelakan kerja dan penyakit akibat kerja di rumah sakit.

4.

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

5.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit yang selanjutnya disebut SMK3 Rumah Sakit adalah bagian dari manajemen Rumah Sakit secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan aktifitas proses kerja di Rumah Sakit guna terciptanya lingkungan kerja yang sehat, selamat, aman dan nyaman bagi sumber daya manusia Rumah Sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan Rumah Sakit.

6.

Kepala atau Direktur Rumah Sakit adalah pimpinan tertinggi di Rumah Sakit yang bertugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit.

7.

Sumber Daya Manusia Rumah Sakit yang selanjutnya disebut SDM Rumah Sakit adalah semua tenaga yang bekerja di Rumah Sakit baik tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.

8.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

 

 

 

 

Pengaturan K3RS bertujuan untuk terselenggaranya keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit secara optimal, efektif, efisien dan berkesinambungan.

 

 

 

 

(1)

Setiap Rumah Sakit wajib menyelenggarakan K3RS.

(2)

Penyelenggaraan K3RS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

membentuk dan mengembangkan SMK3 Rumah Sakit; dan

 

b.

menerapkan standar K3RS.

 

 

 

 

 

SMK3 Rumah Sakit meliputi:

a.

penetapan kebijakan K3RS;

b.

perencanaan K3RS;

c.

pelaksanaan rencana K3RS;

d.

pemantauan dan evaluasi kinerja K3RS; dan

e.

peninjauan dan peningkatan kinerja K3RS.

 

 

 

 

(1)

Kebijakan K3RS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan secara tertulis dengan Keputusan Kepala atau Direktur Rumah Sakit dan disosialisasikan ke seluruh SDM Rumah Sakit.

(2)

Kebijakan K3RS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

penetapan kebijakan dan tujuan dari program K3RS;

 

b.

penetapan organisasi K3RS; dan

 

c.

penetapan dukungan pendanaan, sarana, dan prasarana.

 

 

 

 

(1)

Perencanaan K3RS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibuat berdasarkan manajemen risiko K3RS, peraturan perundang-undangan, dan persyaratan lainnya.

(2)

Perencanaan K3RS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala atau Direktur Rumah Sakit.

(3)

Perencanaan K3RS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan tingkat faktor risiko.

(4)

Perencanaan K3RS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara berkala setiap 1 (satu) tahun dan ditinjau jika terdapat perubahan sarana dan prasarana serta proses kerja di Rumah Sakit.

 

 

 

 

(1)

Pelaksanaan rencana K3RS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

 

a.

manajemen risiko K3RS;

 

b.

keselamatan dan keamanan di Rumah Sakit;

 

c.

pelayanan Kesehatan Kerja;

 

d.

pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja;

 

e.

pencegahan dan pengendalian kebakaran;

 

f.

pengelolaan prasarana Rumah Sakit dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja;

 

g.

pengelolaan peralatan medis dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan

 

h.

kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana.

(2)

Pelaksanaan rencana K3RS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar K3RS.

(3)

Pelaksanaan rencana K3RS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3RS, sarana dan prasarana, dan anggaran yang memadai.

 

 

 

 

(1)

Pemantauan dan evaluasi kinerja K3RS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan oleh sumber daya manusia di bidang K3RS yang ditugaskan oleh Kepala atau Direktur Rumah Sakit.

(2)

Pemantauan dan evaluasi kinerja K3RS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 Rumah Sakit.

(3)

Dalam hal Rumah Sakit tidak memiliki sumber daya manusia di bidang K3RS untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3RS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan jasa pihak lain.

(4)

Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3RS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan.

 

 

 

 

(1)

Peninjauan dan peningkatan kinerja K3RS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan SMK3 Rumah Sakit.

(2)

Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan rencana, dan pemantauan dan evaluasi.

(3)

Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja K3RS.

(4)

Kinerja K3RS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam indikator kinerja yang akan dicapai dalam setiap tahun.

 

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai SMK3 Rumah Sakit tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

 

 

 

 

(1)

Standar K3RS meliputi:

 

a.

manajemen risiko K3RS;

 

b.

keselamatan dan keamanan di Rumah Sakit;

 

c.

pelayanan Kesehatan Kerja;

 

d.

pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja;

 

e.

pencegahan dan pengendalian kebakaran;

 

f.

pengelolaan prasarana Rumah Sakit dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja;

 

g.

pengelolaan peralatan medis dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan

 

h.

Kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana.

(2)

Standar K3RS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh SDM Rumah Sakit.

 

 

 

 

(1)

Manajemen risiko K3RS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a bertujuan untuk meminimalkan risiko keselamatan dan kesehatan di Rumah Sakit sehingga tidak menimbulkan efek buruk terhadap keselamatan dan kesehatan SDM Rumah Sakit, pasien, pendamping pasien, dan pengunjung.

(2)

Manajemen risiko K3RS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara menyeluruh yang meliputi:

 

a.

persiapan/penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya;

 

b.

identifikasi bahaya potensial;

 

c.

analisis risiko;

 

d.

evaluasi risiko;

 

e.

pengendalian risiko;

 

f.

komunikasi dan konsultasi; dan

 

g.

pemantauan dan telaah ulang.

 

 

 

 

(1)

Keselamatan dan keamanan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cidera serta mempertahankan kondisi yang aman bagi sumber daya manusia Rumah Sakit, pasien, pendamping pasien, dan pengunjung.

(2)

Keselamatan dan keamanan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

 

a.

identifikasi dan penilaian risiko;

 

b.

pemetaan area risiko; dan

 

c.

upaya pengendalian.

(3)

Identifikasi dan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara inspeksi keselamatan dan Kesehatan Kerja di area Rumah Sakit.

(4)

Pemetaan area risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan hasil identifikasi area risiko terhadap kemungkinan kecelakaan dan gangguan keamanan di Rumah Sakit.

(5)

Upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tindakan pencegahan terhadap risiko kecelakaan dan gangguan keamanan.

 

 

 

 

(1)

Pelayanan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan secara komprehensif melalui kegiatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

(2)

Kegiatan yang bersifat promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pemenuhan gizi kerja, kebugaran, dan pembinaan mental dan rohani.

(3)

Kegiatan yang bersifat preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi imunisasi, pemeriksaan kesehatan, surveilans lingkungan kerja, dan surveilans medik.

(4)

Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan serta SDM Rumah Sakit lainnya yang berisiko.

(5)

Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bagi SDM Rumah Sakit yang meliputi:

 

a.

pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja;

 

b.

pemeriksaan kesehatan berkala;

 

c.

pemeriksaan kesehatan khusus; dan

 

d.

pemeriksaan kesehatan pasca bekerja.

(6)

Jenis pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan berdasarkan risiko pekerjaannya.

(7)

Kegiatan yang bersifat kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pelayanan tata laksana penyakit baik penyakit menular, tidak menular, penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja, dan penanganan pasca pemajanan (post exposure profilaksis).

(8)

Kegiatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi rehabilitasi medik dan program kembali bekerja (return to work).

 

 

 

 

(1)

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d bertujuan untuk melindungi sumber daya manusia Rumah Sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan Rumah Sakit dari pajanan dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

(2)

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

 

a.

identifikasi dan inventarisasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Rumah Sakit;

 

b.

menyiapkan dan memiliki lembar data keselamatan bahan (material safety data sheet);

 

c.

menyiapkan sarana keselamatan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

 

d.

pembuatan pedoman dan standar prosedur operasional pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang aman; dan

 

e.

penanganan keadaan darurat Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

(3)

Sarana keselamatan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:

 

a.

lemari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

 

b.

penyiram badan (body wash);

 

c.

pencuci mata (eyewasher);

 

d.

Alat Pelindung Diri (APD);

 

e.

rambu dan simbol Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan

 

f.

 

 

 

 

(1)

Pencegahan dan pengendalian kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e bertujuan untuk memastikan SDM Rumah Sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, dan aset Rumah Sakit aman dari bahaya api, asap, dan bahaya lain.

(2)

Pencegahan dan pengendalian kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

 

a.

identifikasi area berisiko bahaya kebakaran dan ledakan;

 

b.

pemetaan area berisiko bahaya kebakaran dan ledakan;

 

c.

pengurangan risiko bahaya kebakaran dan ledakan;

 

d.

pengendalian kebakaran; dan

 

e.

simulasi kebakaran.

(3)

Pengendalian kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan pemenuhan paling sedikit meliputi:

 

a.

alat pemadam api ringan;

 

b.

deteksi asap dan api;

 

c.

sistem alarm kebakaran;

 

d.

penyemprot air otomatis (sprinkler);

 

e.

pintu darurat;

 

f.

jalur evakuasi;

 

g.

tangga darurat;

 

h.

pengendali asap;

 

i.

tempat titik kumpul aman;

 

j.

penyemprot air manual (hydrant);

 

k.

pembentukan tim penanggulangan kebakaran; dan

 

l.

pelatihan dan sosialisasi.

(4)

Simulasi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

 

 

 

 

(1)

Pengelolaan prasarana Rumah Sakit dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dengan memastikan kehandalan sistem utilitas dan meminimalisasi risiko yang mungkin terjadi.

(2)

Pengelolaan prasarana Rumah Sakit dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi keamanan:

 

a.

penggunaan listrik;

 

b.

penggunaan air;

 

c.

penggunaan tata udara;

 

d.

penggunaan genset;

 

e.

penggunaan boiler;

 

f.

penggunaan lift;

 

g.

penggunaan gas medis;

 

h.

penggunaan jaringan komunikasi;

 

i.

penggunaan mekanikal dan elektrikal; dan

 

j.

penggunaan instalasi pengelolaan limbah.

 

 

 

 

(1)

Pengelolaan peralatan medis dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g bertujuan untuk melindungi SDM Rumah Sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan Rumah Sakit dari potensi bahaya peralatan medis baik saat digunakan maupun saat tidak digunakan.

(2)

Pengelolaan peralatan medis dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengawasan untuk memastikan seluruh proses pengelolaan peralatan medis telah memenuhi aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja.

 

 

 

 

(1)

Kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h bertujuan untuk meminimalkan dampak terjadinya kejadian akibat kondisi darurat dan bencana yang dapat menimbulkan kerugian fisik, material, dan jiwa, mengganggu operasional, serta menyebabkan kerusakan lingkungan, atau mengancam finansial dan citra Rumah Sakit.

(2)

Kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

identifikasi risiko kondisi darurat atau bencana;

 

b.

penilaian analisa risiko kerentanan bencana;

 

c.

pemetaan risiko kondisi darurat atau bencana;

 

d.

pengendalian kondisi darurat atau bencana; dan

 

e.

simulasi kondisi darurat atau bencana.

(3)

Pengendalian kondisi darurat atau bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:

 

a.

menyusun pedoman tanggap darurat atau bencana;

 

b.

membentuk tim tanggap darurat atau bencana; dan

 

c.

menyusun standar prosedur operasional tanggap darurat atau bencana.

(4)

Simulasi kondisi darurat atau bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan berdasarkan penilaian analisa risiko kerentanan bencana.

 

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar K3RS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

 

 

 

 

(1)

Dalam rangka meningkatkan pemahaman, kemampuan dan keterampilan tentang pelaksanaan K3RS, dilakukan pendidikan dan pelatihan di bidang K3RS bagi sumber daya manusia di bidang K3RS.

(2)

Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar kurikulum di bidang K3RS yang diakreditasi oleh Kementerian Kesehatan.

(3)

Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau lembaga pelatihan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

 

 

 

BAB V
PENCATATAN DAN PELAPORAN
 

(1)

Rumah Sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan K3RS yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Rumah Sakit.

(2)

Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bulanan dan tahunan.

(3)

Pencatatan dan pelaporan K3RS secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

 

a.

insiden penyakit menular;

 

b.

insiden penyakit tidak menular;

 

c.

insiden kecelakaan akibat kerja; dan

 

d.

insiden penyakit akibat kerja.

(4)

Pencatatan dan pelaporan K3RS secara tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh penyelenggaraan kegiatan K3RS yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

(5)

Contoh format pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam formulir 1 dan formulir 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

 

 

 

BAB VI
ORGANISASI
 

(1)

Untuk terselenggaranya K3RS secara optimal, efektif, efesien, dan berkesinambungan, Rumah Sakit membentuk atau menunjuk satu unit kerja fungsional yang mempunyai tanggung jawab dalam menyelenggarakan K3RS.

(2)

Unit kerja fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk komite tersendiri atau terintegrasi dengan komite lainnya, dan/atau instalasi K3RS.

 

 

 

 

Unit kerja fungsional K3RS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 memiliki tugas:

a.

menyusun dan mengembangkan kebijakan, pedoman, panduan, dan standar prosedur operasional K3RS;

b.

menyusun dan mengembangkan program K3RS;

c.

melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan K3RS; dan

d.

memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan K3RS untuk bahan pertimbangan Kepala atau Direktur Rumah Sakit.

 

 

 

 

(1)

Pimpinan unit kerja fungsional K3RS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus tenaga kesehatan dengan kualifikasi paling rendah S1 bidang keselamatan dan Kesehatan Kerja, atau tenaga kesehatan lain dengan kualifikasi paling rendah S1 yang memiliki kompetensi di bidang K3RS.

(2)

Anggota atau pelaksana unit kerja fungsional K3RS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang K3RS.

(3)

Dalam hal tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia maka dapat mendayagunakan tenaga kesehatan lainnya yang telah mendapatkan pelatihan K3RS.

 

 

 

 

BAB VII
UNIT PELAYANAN KESEHATAN KERJA
 

(1)

Untuk mendukung penyelenggaraan K3RS, Rumah Sakit dapat membentuk unit pelayanan Kesehatan Kerja tersendiri atau terintegrasi dengan unit layanan rawat jalan yang ada di Rumah Sakit, yang ditujukan bagi SDM Rumah Sakit.

(2)

Unit Pelayanan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menurunkan kejadian dan prevalensi penyakit pada SDM Rumah Sakit dari penyakit menular, penyakit tidak menular, penyakit akibat kerja, dan kecelakaan akibat kerja.

 

 

 

 

BAB VIII
PENILAIAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT
 

(1)

Penilaian K3RS dilakukan secara internal dan eksternal.

(2)

Penilaian internal K3RS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali oleh unit kerja fungsional K3RS.

(3)

Penilaian eksternal K3RS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan akreditasi Rumah Sakit.

 

 

 

 

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 

(1)

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan K3RS dilakukan oleh menteri, kepala dinas kesehatan provinsi, dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2)

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan organisasi terkait.

(3)

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

 

a.

advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis;

 

b.

pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia K3RS; dan

 

c.

monitoring dan evaluasi.

(4)

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan K3RS, menteri, kepala dinas kesehatan provinsi, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis kepada Rumah Sakit yang tidak menyelenggarakan K3RS.

 

 

 

 

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh Rumah Sakit harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

 

 

 

 

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1087/MENKES/SK/VIII/2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2016
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 38