Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/04/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-09/MBU/07/2015 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa untuk mendorong percepatan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;

b.

bahwa untuk memberikan landasan yang kuat bagi Badan Usaha Milik Negara dalam menanggulangi penyebaran wabah COVID-19 melalui program bina lingkungan, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

3.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);

6.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 235);

7.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1002);

 

 

 

 

 

 

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-09/MBU/07/2015 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1002), diubah sebagai
berikut:

 

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

 

(2)

Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau dengan mengadopsi secara langsung dalam Peraturan Direksi.

 

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

BUMN Pembina dalam mengoptimalkan dan kelancaran pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL, dapat bekerjasama dengan BUMN lain, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN dan/atau Badan Hukum yang telah didirikan oleh BUMN untuk tujuan sosial dan kemanusiaan untuk penyaluran Program Kemitraan dan Program BL BUMN Pembina tersebut yang selanjutnya disebut penyalur.

 

(2)

Kerja sama tersebut harus dituangkan dalam perjanjian yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

 

(3)

BUMN Pembina harus tetap memonitor pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang dilaksanakan oleh penyalur untuk memastikan tercapainya tujuan pelaksanaan program yang direncanakan.

 

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a dan huruf g diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk:

 

 

a.

pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;

 

 

b.

pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan;

 

 

c.

Beban Pembinaan:

 

 

 

1.

untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;

 

 

 

2.

Beban Pembinaan bersifat hibah dan besarnya paling banyak 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan; dan

 

 

 

3.

Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan;

 

(2)

Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Kemitraan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kecuali pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

 

(3)

Dana Program BL disalurkan dalam bentuk:

 

 

a.

Dana Program BL disalurkan dalam bentuk:

 

 

b.

bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan;

 

 

c.

bantuan peningkatan kesehatan;

 

 

d.

bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;

 

 

e.

bantuan sarana ibadah;

 

 

f.

bantuan pelestarian alam; atau

 

 

g.

bantuan sosial kemasyarakatan untuk pengentasan kemiskinan, termasuk untuk:

 

 

 

1.

elektrifikasi;

 

 

 

2.

penyediaan sarana air bersih;

 

 

 

3.

penyediaan sarana sanitasi;

 

 

 

4.

bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan; promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan;

 

 

 

5.

perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;

 

 

 

6.

bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau

 

 

 

7.

bantuan peralatan usaha.

 

(4)

Penggunaan dana program BL yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan kepada internal BUMN sendiri untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.

 

 

 

 

 

 

1.

Pelaksanaan program bina lingkungan berupa bantuan bencana alam dan bencana non alam, termasuk yang disebabkan oleh wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dan ayat (4) yang telah dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan sebagai bagian dari program bina lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri ini sepanjang dicantumkan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan.

2.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 April 2020
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ERICK THOHIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 07 April 2020
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 341