TENTANG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah meluas dan berdampak pada aspek sosial, ekonomi, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;

b.

bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai Global Pandemic tanggal 11 Maret 2020;.

c.

bahwa telah terjadi keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Virus Corona di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya;

d.

bahwa untuk memperkuat pelaksanaan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu dilakukan penambahan kementerian/lembaga dalam susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVlD-19);

e.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

 

 

1.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

11.

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

 

 

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

 

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

Susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terdiri atas:

 

A.

Pengarah

 

B.

Pelaksana

Ketua	:	Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Wakil Ketua	:	1.	Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
		2.	Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
		3.	Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
		4.	Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia; dan
		5.	Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Anggota	:	1.	Unsur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
		2.	Unsur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
		3.	Unsur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
		4.	Unsur Koordinator Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi;
		5.	Unsur Kementerian Dalam Negeri;
		6.	Unsur Kementerian Luar Negeri;
		7.	Unsur Kementerian Pertahanan;
		8.	Unsur Kementerian Agama;
		9.	Unsur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
		10.	Unsur Kementerian Keuangan;
		11.	Unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
		12.	Unsur Kementerian Kesehatan;
		13.	Unsur Kementerian Sosial;
		14.	Unsur Kementerian Ketenagakerjaan;
		15.	Unsur Kementerian Perdagangan;
		16.	Unsur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
		17.	Unsur Kementerian Perhubungan;
		18.	Unsur Kementerian Komunikasi dan Informatika;
		19.	Unsur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
		20.	Unsur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
		21.	Unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
		22.	Unsur Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
		23.	Unsur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
		24.	Unsur Kementerian Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
		25.	Unsur Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
		26.	Unsur Badan Intelijen Negara;
		27.	Unsur Kantor Staf Presiden;
		28.	Unsur Badan Pengawas Obat dan Makanan;
		29.	Unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
		30.	Unsur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
		31.	Unsur Tentara Nasional Indonesia;
		32.	Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
		33.	Unsur lainnya yang diperlukan.

2.

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

(1)

Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Vinis Disease 2019 (COVID-19) dibebankan pada:

 

 

a.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

 

 

b.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau

 

 

c.

sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

(2)

APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi, antara lain:

 

 

a.

anggaran kementerian/lembaga, termasuk refocussing kegiatan dan realokasi anggaran kementerian/lembaga; dan

 

 

b.

anggaran cadangan belanja pemerintah.

 

(3)

APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi, antara lain:

 

 

a.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan revisi anggaran;

 

 

b.

belanja tidak terduga; dan

 

 

c.

pemanfaatan dana kas daerah, terdiri atas:

 

 

 

1)

dana transfer pemerintah pusat; dan

 

 

 

2)

dana transfer antar daerah.

 

 

 

 

 

3.

Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

(1)

Dalam rangka percepatan impor barang yang digunakan untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pimpinan Kementerian/Lembaga memberikan mandat pemberian pengecualian perizinan tata niaga impor kepada Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

 

(2)

Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan rekomendasi pengecualian tata niaga impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

(3)

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara elektronik (online).

 

 

 

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

JOKO WIDODO