Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 610/M-IND/Kep/12/2011

 

a.

bahwa untuk melakukan verifikasi dan pengkajian atas permohonan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan di sektor industri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 93/M­-IND/PER/11/2011, perlu dibentuk tim;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Tim Verifikasi dan Pengkajian Permohonan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan di Sektor Industri;

 

 

1.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

2.

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

3.

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009­-2014;

4.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M­-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

5.

6.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;

7.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 93/M-IND/PER/11/2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan di Sektor Industri;

 

 

 

 

Membentuk Tim Verifikasi dan Pengkajian Permohonan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan di Sektor Industri, yang selanjutnya disebut Tim, yang terdiri atas Pengarah dan Kelompok Kerja Bidang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

 

Kelompok Kerja Bidang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas Kelompok Kerja Bidang Industri Agro, Kelompok Kerja Bidang Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, dan Kelompok Kerja Bidang Basis Industri Manufaktur.

 

Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a.

Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada Kelompok Kerja Bidang dalam pelaksanaan verifikasi dan pengkajian.

b.

Kelompok Kerja Bidang mempunyai tugas:

 

1.

melakukan verifikasi mengenai pemenuhan kriteria perusahaan pemohon sebagai industri pionir;

 

2.

melakukan pengkajian tentang kemampuan perusahaan pemohon terkait dengan program pengembangan industri (seperti supply-demand, tenaga kerja, transfer teknologi, dan lain-lain); dan

 

3.

menyusun dan mengusulkan hasil verifikasi dan pengkajian.

 

sesuai dengan bidangnya masing-masing.

 

 

 

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim, Direktur Jenderal Industri Agro, Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi dan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur membentuk Sekretariat sesuai dengan bidangnya masing-masing yang keanggotaannya sesuai dengan kebutuhan.

 

Tim melaksanakan tugas sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014.

 

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perindustrian.

 

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2011

MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT