Sumber Hukum
Peraturan Pajak Pusat
Peraturan Pajak Pusat adalah perpustakaan digital yang menyediakan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru terkait pajak pusat.
Peraturan Pajak Daerah
Peraturan Pajak Daerah adalah kumpulan dokumentasi peraturan pajak daerah Indonesia, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.
UU Perpajakan Konsolidasi
UU Perpajakan Konsolidasi merupakan naskah UU bidang perpajakan yang disusun terintegrasi, mengikuti perubahan, komprehensif, sistematis.
Putusan Pengadilan Pajak & MA
Putusan Pengadilan Pajak & Mahkamah Agung adalah kanal yang memuat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas suatu sengketa pajak.
P3B
P3B merupakan kanal yang menyuguhkan daftar perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia & negara mitra lengkap dengan MLI.
Persandingan Dokumen
Persandingan Dokumen merupakan daftar perubahan produk hukum yang dibahas secara komprehensif antara peraturan terbaru dengan sebelumnya.
Peraturan Bahasa Inggris
Peraturan bahasa Inggris merupakan kanal yang memuat terjemahan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia dalam bahasa Inggris.
Quick Guide
Hide Quick Guide
    Aktifkan Mode Highlight
    Premium
    File Lampiran
    Peraturan Terkait
    IDN
    ENG
    Fitur Terjemahan
    Premium
    Terjemahan Dokumen
    Ini Belum Tersedia
    Bagikan
    Tambahkan ke My Favorites
    Download as PDF
    Download Document
    Premium
    Status : Sudah tidak berlaku karena diganti/dicabut

    KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 627/KMK.04/1991

     
    TENTANG
     
    NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN KENA PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI PEKERJAAN YANG DITERIMA TENAGA ASING YANG BEKERJA PADA WAJIB PAJAK BADAN DI BIDANG PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA
     
    MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
     

    Menimbang
    a.
    bahwa perkembangan perekonomian selama ini telah mengakibatkan perubahan tingkat penghasilan, termasuk penggajian kepada para tenaga asing yang bekerja pada Wajib Pajak Badan dalam bidang pengeboran minyak dan gas bumi di Indonesia;
    b.
    bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 399/KMK.00/1988 tertanggal 16 April 1988, telah tidak sesuai lagi dan dipandang perlu menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan sebagai penggantinya;
     
     

    Mengingat
    1.
    Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);
    2.
    Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263);
    3.
    Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64M Tahun 1988;
     
     
    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan
    KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN KENA PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI PEKERJAAN YANG DITERIMA TENAGA ASING YANG BEKERJA PADA WAJIB PAJAK BADAN DI BIDANG PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA.
     
     

    Pasal 1
    Norma penghitungan khusus penghasilan kena pajak sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditetapkan sebagai berikut:
    1.
    Untuk kelompok General Manager: US$10,250 per bulan
    2.
    Untuk kelompok Manager: US$8,500 per bulan
    3.
    a.
    Untuk kelompok Supervisor atau Tool Pusher: US$5,300 per bulan
     
    b.
    Untuk kelompok Assistant Supervisor atau Tool Pusher: US$4,100 per bulan
    4.
    Untuk kelompok crew lainnya: US$2,950 per bulan
     
     

    Pasal 2
    Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 399/KMK.00/1988 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Kena Pajak sebagai Dasar Penghitungan Pajak Penghasilan Dari Pekerjaan Yang Diterima Tenaga Asing Yang Bekerja Pada Wajib Pajak Badan Dalam Bidang Pengeboran Minyak dan Gas Bumi, dinyatakan tidak berlaku.
     

    Pasal 3
    Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
     
    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
     
    Ditetapkan di JAKARTA
    Pada tanggal 26 Juni 1991
    MENTERI KEUANGAN,
    ttd.
    J.B. SUMARLIN

    Keputusan Menteri Keuangan 627/KMK.04/1991 - Perpajakan DDTC