Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 459/KMK.01/1998

 

 

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efisien dan efektif, dipandang perlu untuk menyempurnakan organisasi dan tata kerja Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;

1.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

2.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998;

3.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Susunan Organisasi Departemen;

4.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;

5.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1997 Tentang Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;

 

 

Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor: 226/MK.WASPAN/9/1998 tanggal 4 September 1998;

 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK.

 

 

(1)

Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Sekretariat adalah unsur pembantu Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang secara teknis administrasi penyelesaian sengketa pajak berada di bawah pengawasan dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, dan secara administratif lainnya berada di bawah pembinaan Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan.

(2)

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

(3)

Dalam melaksanakan tugas memimpin Sekretariat, Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.

(4)

Dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi penyelesaian sengketa pajak, Sekretaris dibantu oleh 20 (dua puluh) Sekretaris Pengganti.

 

 

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan di bidang administrasi penyelesaian sengketa pajak dan administrasi umum kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan program kerja dan pelaporan serta pelaksanaan pelayanan administrasi umum di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, dan urusan rumah tangga Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;

b.

pelaksanaan pelayanan administrasi penyelesaian sengketa pajak;

c.

pelaksanaan pelayanan administrasi pemeriksaan sengketa pajak;

d.

penghimpunan dan pengklasifikasian putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

 

 

 

Sekretariat terdiri dari:

a.

Bagian Umum;

b.

Bagian administrasi Sengketa Pajak Wilayah I;

c.

Bagian administrasi Sengketa Pajak Wilayah II;

d.

Bagian Dokumentasi dan Yurisprudensi;

e.

Sekretaris Pengganti sebanyak 20 orang.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan program kerja dan pelaporan, serta pelayanan administrasi umum di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga.

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan program kerja dan pelaporan;

 

Bagian Umum terdiri dari:

a.

Subbagian Kepegawaian.

 

 

(1)

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.

(2)

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

(3)

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas menyiapkan program kerja dan laporan, serta melakukan urusan tata usaha, dan rumah tangga.

 

 

Bagian Administrasi Sengketa Pajak Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang administrasi penyelesaian sengketa pajak dalam wilayah I yang meliputi propinsi DKI Jakarta.

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bagian Administrasi Sengketa Pajak Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

a.

pengurusan tata usaha permohonan banding dan gugatan;

 

Bagian Administrasi Sengketa Pajak Wilayah I terdiri dari:

a.

Subbagian Banding dan Gugatan I;

b.

Subbagian Persidangan I;

(1)

Subbagian Banding dan Gugatan I, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha banding dan gugatan serta menyiapkan berkas banding dan gugatan.

(2)

Subbagian Persidangan I, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha persidangan dan melayani keperluan sidang.

(3)

Subbagian Putusan I, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha putusan sidang.

 

 

Bagian Dokumentasi dan Yurisprudensi mempunyai tugas melaksanakan urusan dokumentasi, perpustakaan, hubungan masyarakat, serta menghimpun dan mengklasifikasikan putusan.

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bagian Dokumentasi dan Yurisprudensi menyelenggarakan fungsi:

a.

pengurusan dokumentasi dan perpustakaan;

c.

penghimpunan dan pengklasifikasian putusan serta penyajian yurisprudensi.

 

Bagian Dokumentasi dan Yurisprudensi terdiri dari:

a.

Subbagian Dokumentasi;

 

(1)

Subbagian Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan dokumentasi dan perpustakaan.

(2)

Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat.

(3)

Subbagian Yurisprudensi mempunyai tugas melakukan urusan kompilasi dan klasifikasi putusan serta menyajikan yurisprudensi.

 

 

Sekretaris pengganti mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pemeriksaan sengketa pajak selaku Sekretaris Sidang.

 

 

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Wakil Sekretaris, Sekretaris Pengganti, para Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan organisasi lain di lingkungan Sekretariat serta instansi di luar Sekretariat sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

 

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

 

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

 

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

 

Wakil Sekretaris, Para Kepala Bagian dan Sekretaris Pengganti menyampaikan laporan kepada Sekretaris dan Kepala Bagian Umum menampung laporan tersebut serta menyusun laporan berkala Sekretariat.

 

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

 

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu Kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

 

 

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

 

(1)

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Oktober 1998

Menteri Keuangan,

ttd.

Bambang Subianto